Bahwa Islam mengatur masalah kenegaraan sebenarnya sudah banyak dibahas oleh para fuqaha (ahli ilmu fiqih), jadi bukanlah hal yang asing. Demikian pula dikalangan para pengamat Islam dari Barat (orientalis) banyak diantara mereka mengakui bahwa Islam dan negara adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan.

Abdul Muta'al Muhammad al Jabari mengumpulkan pendapat para orientalis Nasrani dalam bukunya Nizhamul Hukm fi Al-Islam bi aqlaami Falaasifatin Nashara mengungkapkan antara lain:

Lorafa Gialery:

Islam itu adalah agama dan negara. Dan sekalipun Barat yang kini maju dengan memisahkan agama dari negara, tetapi Islam tetap tidak memisahkan agama dari negara.

Gustav Grembown:

Penobatan Khalifah kaum muslimin disepakati dengan ijma'. Hal ini telah diperinci oleh para fuqaha.

Bernad Lewis:

Sebelum Khilafah runtuh, para Sultan (Khalifah) adalah penguasa tanpa saingan yang hampir seluruh kaum muslimin bergabung dengannya.

M. Dhyauddin Rayyis juga mengumpulkan beberapa pendapat para orientalis dalam bukunya An Nadlariyat As-Siyasah al Islamiyah antara lain:

Thomas Arnold:

Nabi seorang kepala agama dan kepala negara.

R. Gibb:
Sejak saat itu sudahlah menjadi jelas, bahwa Islam bukanlah semata-mata keyakinan agama individual, tetapi sudah mewajibkan pembentukan suatu masyarakat yang mandiri, yang memiliki bentuk pemerintahan yang mandiri serta memiliki konstitusi dan sistem pemerintahan yang khusus.

Sementara itu dari kalangan fuqaha Islam terdahulu, masalah ini bisa dilihat dari berbagai buku yang mereka buat. Buku tersebut antara lain :

Imam Al-Ghazali:

"Oleh karena itu, dikatakan bahwa agama dan kekuasaan adalah bagai saudara kembar. Dikatakan pula bahwa agama adalah fondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi akan runtuh, sedang segala sesuatu yang tidak berpenjaga akan hilang lenyap".(Lihat Imam Al-Ghazali, al-Iqtishad fi al-I'tiqad, halaman 199).

Muhammad bin Al-Mubarrak :

"Al-Qur'an mengandung hukum-hukum yang mustahil dapat diterapkan tanpa adanya pemerintahan dan negara (Islam) yang mengambil dan menerapkan hukum-hukum itu. Maka sesungguhnya mendirikan negara dan menjalankan tugas pemerintahan dan kekuasaan adalah bagian substansial dari ajaran Islam. Islam tidak akan tegak sempurna tanpa negara dan bahkan keislaman kaum muslimin pun tidak akan sempurna tanpa negara".(Lihat Muhammad bin Al-Mubarrak, al-Hukmu wa ad-Daulah, halaman 11).

Syaikh Abdurrahman al-Jaziri :

"Para Imam (yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad)-Rahimahullah - telah sepakat bahwa Imamah (Khilafah) adalah fardlu, dan bahwa kaum muslimin wajib mempunyai seorang imam (khalifah) yang akan menegakkan syi'ar-syi'ar agama, dan menolong orang-orang yang dizhalimi".(Lihat Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh `Ala al-Madzahib al- Arba'ah, Juz V halaman 614).

Imam Ibnu Hazm:

"Seluruh golongan Ahlus Sunnah, Murji'ah, Syi'ah dan Khawarij, telah sepakat mengenai kewajiban Imamah dan bahwa ummat wajib menta'ati Imam yang adil yang menegakkan hukum-hukum Allah, dan memimpin mereka dengan hukum-hukum syari'at yang dibawa Rasulullah SAW".(Lihat Ibnu Hazm, al-Fashlu fil Milal wa al-ahwa an-Nihal, juz 4, hal 87).

Imam al-Qurthubi:

"Tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya perkara itu (yakni kewajiban Khilafah) baik diantara ummat maupun diantara para imam, kecuali pendapat al-Asham -yang tuli (Arab: `asham"-tuli) terhadap syari'at- dan siapa saja yang mengambil dan mengikuti pendapatnya".(Lihat Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, juz 1, hal. 264).

Ibnu Khaldun:

"Sesungguhnya pengangkatan Imam adalah wajib, hal ini telah diketahui secara syar'i berdasarkan ijma' shahabat dan tabi'in dan para shahabat Rasulullah Saw ketika beliau wafat mereka bergegas membai'at Abu Bakar r.a. dan menerima pandangannya dalam setiap urusan mereka dan yang demikian ini terjadi setiap masa. Tidak pernah dibiarkan kekacauan di tengah-tengah manusia pada setiap masa dan penetapan hal tersebut berdasarkan ijma' menunjukkan wajibnya pengangkatan Imam". (Lihat Ibnu Khaldun, Muqoddimah,halaman 127).

Imam al Mawardi:

"Pengangkatan Imam yang ditegakkan di tengah-tengah umat adalah wajib berdasarkan ijma' (Lihat Imam Al-Mawardi, Ahkamus-Sulthoniyah, halaman 5).

Ibnu Taimiyah :

"Wajib mengangkat Penguasa (Imarah) secara agama hal ini akan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sesungguhnya mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam pemerintahan adalah dengan taat kepada Allah SWT dan taat kepada Rasulullah Saw." (Lihat Ibnu Taimiyah, as-Siyasah as-Syar'iyah, halaman 161).

"Wajib diketahui manusia bahwa adanya wilayatul amr (perintah) bagi manusia adalah kewajiban yang paling agung dalam agama. Bahkan tidak tegak agama dan juga persoalan dunia tanpanya (pemerintahan)." (Lihat Ibnu Taimiyah, Majmu'ul Fatawa, halaman 390).


Wallahu a'lam bish-showab [oleh catatan FB: Komunitas Rindu Syariah & Khilafah]

.........Lihat Selengkapnya

KH Husin Naparin
Wakil Ketua MUI Kalsel dan Ketua STAI al-Jami Banjarmasin
Khilafah  sebagi  kepemimpinan  Global untuk seluruh umat Islam di dunia, bukan hanya untuk  Indonesia.  Jadi  siapapun  yang  mampu memenuhi syarat untuk memimpin maka saya kira itu  tidak  jadi  masalah.  Seperti  halnya  kita melaksanakan Shalat barjamaah siapapun yang memenuhi syarat menjadi seorang imam maka dialah yang menjadi imamnya. Kalau dulu yang memenuhi syarat adalah Turki maka tidak menutup kemungkinan jika nanti Indonesia memenuhi syarat Indonesialah yang memimpin.

 

KH Yusran Seman
Ketua MUI Kab. Tanah Laut, Kalsel.
Sangat  mendukung  kegiatan  Konferensi Rajab yang digelar HTI karena menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan penerapan syariat Islam  dalam  wadah  khilafah.  Mengapa  ada sebagian  ulama  tidak  semangat  mendukung khilafah, bisa jadi karena mereka tidak mengerti tentang apa khilafah itu sendiri.

Saya mendukung ide-ide Hizbut Tahrir karena memperjuangkan tegaknya Khilafah. Saya masih ingat di Jakarta ada pertemuan ulama dan di sana teriakkan khilafah…..khilafah…..khilafah sampai sampai gedung itu berguncang-guncang.

 

KH Ahmad Rasyidi Amin
Ketua MUI Kab. Tabalong, Kalsel
Islam  memiliki  tatanan  berbangsa  dan bernegara,  dan  di  dalamnya  terdapat  banyak mengurusi  urusan  perundang-undangan  dan kerakyatan.  Maka  mau  tidak  mau  kita  wajib melaksanakan  itu  dengan  sami'na  wa'atha'na, saya dengarkan dan saya taati. Dengan begitu, apa yang Allah wajibkan dan Rasul SAW sunahkan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan.

Sebagai umat Islam kita harus tahu bahwa agama ini adalah rahmat seluruh alam. Kita meyakini adanya kepemimpinan yang disebut sistem khilafah. Dengan khilafah tersebut, serta syariahnya, maka kita harus berkeyakinan pula sistem itu dapat menyejahterakan masyarakat. Tentunya juga  mendapatkan  rahmat  dari  Allah.  Karena  itu  marilah  kita melaksanakannya sesuai dengan petunjuk Allah.

 

Muhammad Baihaki Al Munawar
Ketua DPD I HTI Kalsel
Konferensi Rajab 1432 H pada tanggal 2 Juni di stadion 17 Mei Banjarmasin merupakan acara Akbar DPD I HTI Kalsel yang bertujuan untuk  semakin  menguatkan  gema  dakwah menuju  penerapan  Syariah  dan  Khilafah  di Indonesia. Konferensi Rajab 1432 H mengundang para ulama se-Kalimantan Selatan, intelektual Muslim, para ustadz dan ustadzah, guru-guru agama, pimpinan pondok pesantren dan para santrinya serta kaum Muslimin Kalimantan Selatan. Melalui Konferensi Rajab 1432 H DPD I HTI Kalimantan Selatan ingin menjelaskan bahwa syariah Islam yang terbingkai dalam khilafah Islam adalah solusi terbaik bagi Indonesia menuju keberkahan dan kesejahteraan.

 

Budi Priyono
Ketua Panitia Pelaksana Konferensi Rajab 1432H Banjarmasin
Acara ini adalah bagian dari upaya HT untuk memahamkan syariah dan khilafah ke masyarakat agar lebih membumi dan mengakar, juga edukasi kepada masyarakat bahwa harapan satu-satunya  untuk  menyelesaikan segala problem dunia adalah syariah dan khilafah termasuk problem yg ada di Kalsel. Mari kita sukseskan acara ini.

 

Mustakim
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Banjarmasin.
Konferensi  Rajab  diharapkan  dapat membawa pesan bahwa keterpurukan negeri kita saat ini hanya dapat diselesaikan dengan khilafah  Islam.  Untuk  itu  peran  mahasiswa dalam perubahan untuk penegakan syariah dan khilafah sangat penting. Saatnya generasi  muda bangkit dengan Islam.

 

Hj Zakiyah Ahmad
Pengasuh Ponpes putri Al Hikmah Barabai, Kalsel
Subhanallah. Saya melihat Hizbut Tahrir adalah  partai  politik  yang  konsisten  tidak bergeser  dari  ijtihad  pendirinya  berdasarkan sirah nabawiyah dan dia berhasil membumikan  sirah  ini  dalam  konteks  kekinian.  HT  berani dalam  menyuarakan  kebenaran  dan membongkar  persekongkolan  kepada  khalayak  ramai  dengan  segala macam cara dan tentu tanpa kekerasan. Dan kita harus mendukung semua ini dengan segala yang dimiliki.  HT memenuhi  dua kriteria sebagai partai yang disebutkan dalam QS Ali Imran 104.  Aktivis HT adalah para pemuda yang sangat luar biasa dalam memperjuangkan Islam.

 

Hj Rusdiana Abdan
Mubalighah  dan  Ketua  Yayasan  Al  Matsurot Banjarmasin

Tidak  masalah  bila  diterapkan  syariah Islam karena masyarakat Kalsel sudah terbiasa dengan syariah Islam sejak zaman datuk/nenek moyang  (Kerajaan  Banjar  yang  menerapkan Islam-  red).  Bahkan  masyarakat  Banjar  siap

berkorban demi membela Islam bila dilecehkan. Saat ini penerapan Islam belum sempurna dan hanya dijalankan pada tataran individu, seperti shalat. Hal ini karena faktor pemerintah yang belum serius dalam menerapkan Islam kaffah, oleh karena itu masyarakat harus cerdas dan jeli ke depannya dalam memilih pemimpin, yaitu pemimpin yang siap menerapkan Islam kaffah.[dari catatan FB: Hidup Sejahtera di Bawah Naungan Khilafah]

.........Lihat Selengkapnya

JAKARTA, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kembali menyampaikan pernyataan mengejutkan. Menurut Mahfud, ada kasus yang lebih besar dari perkara yang menyeret mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.
“Kasus Nazaruddin hanya sebagian kecil. Ada kasus yang sangat besar,” ujar Mahfud usai bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Jakarta, Kamis (2/6/2011).

Sayangnya, Mahfud enggan merinci kasus apakah yang dia maksud. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini menolak menjelaskan apakah kasus tersebut adalah kasus dugaan suap atau menyangkut partai politik.

“Banyak hal di meja saya, laporan yang kalau dilihat dari segi hukum rumit tapi isinya bisa dipercaya. Tapi segi hukum lebih gampang dibuktikan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, kasus Nazaruddin sebelumnya mencuat setelah mahfud melaporkan anggota Komisi VII DPR ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa yang bersangkutan pernah memberikan uang senilai 120 ribu dolar Singapura kepada Sekjen MK Janedjri M Gaffar.

Kasus ini kemudian menjadi polemik dan berujung pemecatan Nazaruddin sebagai bendahara Demokrat. Nazaruddin pun melarikan diri ke Singapura sehari sebelum KPK melakukan pencekalan.[okezone, Kamis, 2 Juni 2011]

Comment:
hellow....ini main tebak-tebakan apa main gertak-gertakan ya?!
masya Alloh....begilah wajah pejabat negeri ini, yang mereka sibukkan adalah mempertahankan kursi kekuasaan demi kepentingan kelompok partainya tanpa melihat rakyat yang sedang sekarat akibat kebijakan-kebijakan yang mereka telorkan (Privatisasi SDA, kenaikan harga BBM, kenaikan TDL dst). kebijakan yang sarat dengan kepentingan KAPITALISME.
sungguh tak ada solusi lain untuk mengubur semua kerusakan Rezim dan Sistem ini kecuali hanya dengan Syariah dan KHILAFAH.....bukan yang lain.

.........Lihat Selengkapnya

Data Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) Provinsi Bali yang menyebutkan 95 pelajar positif terjangkit HIV/AIDS sangat mengagetkan dunia pendidikan.

”Saya kira kondisi di Bali ini sudah memprihatinkan, saya juga dapat data bahwa sebenarnya tidak 95 tapi bisa dua sampai tiga kali lipat dari itu. Ini seperti gunung es yang tampak di permukaan hanya angka itu saja, padahal di bawah banyak yang belum terungkap,” beber Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Masnah Sari saat berbicang dengan okezone melalui sambungan telepon, Selasa (31/5/2011).

Masnah melanjutkan, sebagai provinsi tujuan wisata internasional, Bali sangat rentan dengan penyebaran HIV/AIDS melalui seks bebas dan narkoba.

”Para turis di sana sudah biasa dengan perilaku seks bebas dan jarum narkoba, di pantai apalagi di tempat hiburan malam. Dampaknya akan ditiru anak-anak remaja usia sekolah sampai 18 tahun, sehingga mereka menjadi target ideal penyebaran HIV/AIDS,” jelas Masnah.

Di saat bersamaan, lanjut Masnah, belum ada perlindungan maksimal yang diberikan pemerintah setempat untuk melindungi usia remaja. Jika dibiarkan, maka tidak mustahil ledakan kasus HIV/AIDS di Bali akan terjadi.

”Korbannya anak-anak usia sekolah harapan, masa depan bangsa. Kalau ini dibiarkan akan jadi apa nanti. Tidak mustahil terjadi ledakan kasus HIV/AIDS dan yang rugi kita, masa depan bangsa,” ucapnya.

Masnah menambahkan, selain perilaku seks potensi penularan HIV/AIDS juga terjadi dari anak-anak yang dilahirkan para pekerja seks komersial (PSK).

”Para PSK di Bali juga ikut menularkan kepada anak-anak mereka. Ini juga berpotensi melakukan penyebaran virus,” ujarnya.

Pada Senin kemarin, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Bali melansir data sebanyak 95 remaja berusia 15-19 tahun di Bali positif terinveksi HIV/AIDS.

Pengajar Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dr Made Oka Negara menyebutkan sebagian besar apra remaja itu terinveksi karena perilaku seks bebas. Sementara penyebab dari jarum suntik atau IDU cendrung menurun.

Oka menuturkan fakta mengejutkan bahwa ada kasus kelompok pelajar SMP yang sudah aktif melakukan hubungan seksual setiap pekan secara rutin di lokalisasi.

Sebelum sampai ke sekolah di pagi hari, mereka pergi ke lokalisasi untuk berhubungan seksual dengan PSK. Ada budaya populer di kalangan kelompok pelajar ini yaitu mencari PSK yang belum melayani pelanggan lain.

Ironisnya, para PSK tetap saja melayani mereka dan tidak mempedulikan apakah pelanggan mereka masih berstatus pelajar atau tidak. (okezone.com, 31/5/2011)

.........Lihat Selengkapnya

Konferensi Rajab 1432 H yang akan diselenggarakan oleh DPD I HTI Kalsel tinggal menghitung jam saja. Kegiatan yang bertemakan “Hidup Sejahtera di Bawah Naungan Khilafah” itu sedianya berlangsung pada hari Kamis, 2 Juni 2011 di Stadion 17 Mei Banjarmasin.

Dari pantauan HTI Press Online (31/5), seluruh persiapan sudah hampir selesai. Di antaranya Panitia sudah mulai mendirikan panggung yang berukuran 6 kali 12 meter, tepat di tribun utama. Demi kenyamanan peserta, panitia juga mendirikan 60 tenda di seluruh tribun terbuka.

Menyinggung antusias peserta, Budi Priono, Ketua Panitia mengatakan, kapasitas seluruh tempat duduk telah penuh dipesan peserta yang mencapai 8000 orang. Peserta berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan yang meliputi 13 Kabupaten-Kota.

Bahkan hingga menjelang hari H permintaan tiket masuk terus berdatangan. Hanya saja karena pendaftaran telah ditutup senin malam (30/05/2011), panitia dengan berat hati tidak bisa memenuhinya. Namun bagi warga Kalsel yang tidak mendapatkan tiket masuk, keseluruhan jalannya acara tetap bisa dinikmati melalui siaran langsung via streaming yang dapat diakses di situs resmi Hizbut Tahrir Indonesia.

“Ada beberapa orang yang meminta tiket masuk, namun terpaksa kita tolak, karena pendaftaran telah ditutup senin malam. Tetapi tidak perlu kecewa, karena acara ini disiarkan langsung via streaming, di www.hizbut-tahrir.or.id“, jelas Budi kepada HTI Press Online.

Acara Konfrensi Rajab 1432 H pada tanggal 2 Juni 2011 nanti turut dihadiri oleh Pimpinan DPP HTI, para Ulama, pimpinan Ponpes, pimpinan Majlis Ta’lim, dan kaum Muslimin Kalsel dari berbagai elemen lainnya. Acara juga bertambah semarak, karena akan menampilkan aksi teatrikal dan tabuh bedug dari Islahul Ummah, juara festival bedug kabupaten banjar.

Konfrensi Rajab 1432 H yang diadakan di Banjarmasin ini merupakan pembuka dari kegiatan serupa yang dilaksanakan secara estafet di seluruh nusantara. Puncak dari agenda Rajab ini akan dilangsungkan pada hari Rabu, 29 Juni 2011 bertempat di Stadion Lebak Bulus, Jakarta.[hizbut-tahrir.or.id, 1 June 2011]

.........Lihat Selengkapnya