Sebuah laporan berita mengungkapkan bahwa Israel sedang mempersiapkan untuk menuntut Arab Saudi lebih dari 100 miliar dolar sebagai kompensasi atas kepemilikan Yahudi di wilayahnya sejak zaman Rasulullah Saw.

Surat kabar “Al-Quds Al-Arabi” mengutip dari sumber-sumber Mesir yang tidak disebutkan namanya bahwa Kementerian Luar Negeri Israel yang dikuasai oleh seorang ektrimis Avigdor Lieberman, sekarang sedang bekerja keras mempersiapkan undang-undang yang mengharuskan pemerintah untuk menuntut kompensasi dari Arab Saudi atas kepemilikan Yahudi yang mereka itu sudah tinggal di wilayahnya sejak zaman Rasulullah Saw, di samping juga menuntut Mesir agar mengembalikan kepemilikan Yahudi.

Sumber-sumber itu menunjukkan bahwa badan-badan resmi Israel saat ini melalui Dirjen Pengelolaan Kepemilikan di Kementerian Luar Negeri Israel sedang mempersiapkan rancangan undang-undang yang akan diajukan ke Knesset pada Maret mendatang, yang isinya mengharuskan pemerintah Israel menuntut otoritas Mesir agar mengembalikan kepemilikan Yahudi Mesir yang mereka tinggalkannya pada awal tahun 1948. Hal ini dilakukan dalam rangka persiapan untuk meletakkannya di meja perundingan internasional pada saat ada tekanan terhadap Israel terkait hak kembali para pengungsi Palestina.

Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU), yang saat ini sedang dikerjakannya adalah dalam rangka persiapan untuk memulai tuntutan kompensasi yang dibagi menjadi dua bagian:

Pertama, menuntut Mesir, Mauritania, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Sudan, Suriah, Irak, Libanon, Yordania dan Bahrain dengan kompensasi atas kepemilikan 850 ribu Yahudi yang nilainya mencapai 300 miliar dolar, yang dibagi di antara mereka berdasarkan sensus terakhir kaum Yahudi pada tahun 1948.

Kedua, undang-undang tersebut menuntut Arab Saudi untuk membayar kompensasi yang nilainya lebih dari 100 miliar dolar atas kepemilikan Yahudi di kerajaan itu sejak zaman Rasulullah Saw.

Sumber-sumber itu menjelaskan bahwa Arab Saudi merupakan negara Arab yang paling besar dituntut kompensasi. Dikatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Israel untuk menuntut kompensasi dari negara-negara Arab ini, sekarang sedang dikerjakan oleh para ahli senior di bidang hukum internasional, sejarah dan geografi kaum Israel dari universitas-universitas Israel di Bar-Ilan,  Bi’r as-Sab’ (Be’er Sheva), Tel Aviv, al-Quds (Yerusalem) dan Haifa, dengan pendanaan khusus yang ditetapkan sebesar 100 juta dolar dipotong dari anggaran Departemen Luar Negeri Israel pada tahun 2012.

Bahkan sumber-sumber itu menegaskan bahwa ada upaya Israel untuk menuntut Iran juga agar membayar 100 miliar dolar saja sebagai kompensasi atas ratusan orang Yahudi Iran yang tewas dan hilang tanpa diketahui nasibnya sampai hari ini (islamtoday.net, 1/1/2012, "Israel Tuntut Arab Saudi 100 Miliar Dolar Atas Kepemilikan Yahudi Sejak Zaman Rasulullah SAW").

btw apa Israel gak mikir juga ya, bahwa mereka udah membantai Juataan kaum Muslimin mulai dari anak-anak sampai dewasa. mereka mau Ngelawak kali ya?
sangat tampak mereka ingin ngebodohin ummat Islam, bergaya sok terdzalimi. padahal sebenarnya merekalah makhluk-makhluk keji terlaknat...!!!

sedikit contoh lihat saja kejadian ini:
Kasus penggunaan bom Fosfor.

dan masih banyak lagi bukti kekejaman mereka. lalu siapakah yang layak dituntut dan menuntut?

.........Lihat Selengkapnya

raja abdullah

Raja Arab Saudi Abdullah yang berusaha mencegah pergolakan masuk ke negaranya, menawarkan hibah miliaran dolar dalam bentuk tunjangan sosial, lapangan kerja, dan perumahan, serta reformasi.
Dalam pidato televisi nasional singkat seusai sholat Jumat, Raja Abdullah memuji pasukan keamanan yang mempertahankan kestabilan ketika terjadi demonstrasi belum lama ini. Ia berjanji meningkatkan kinerja polisi agama dan sektor penegakan hukum.

Seusai pidato raja, para penyiar televisi membacakan serangkaian dekrit kerajaan, termasuk menaikkan gaji minimum pegawai negeri menjadi sekitar 8 juta rupiah per bulan, membelanjakan 66,7 miliar dolar untuk membangun rumah baru, dan menambahkan 60.000 lapangan kerja dalam sektor keamanan dan dalam negeri. Pemerintah juga menjanjikan program pemberantasan korupsi.

Sebelumnya bulan ini, pemerintah Arab Saudi melarang protes, meskipun beberapa protes kecil terjadi sejak larangan diberlakukan.(republika.co.id)

.........Lihat Selengkapnya

Demo massa di Bahrain

Manama, Bahrain meminta Arab Saudi untuk mengirimkan pasukan, menyusul maraknya aksi demonstrasi warga Bahrain terhadap keluarga kerajaan setempat.

Putra mahkota Kerajaan Bahrain, Salman bin Hamad al-Khalifa, seperti diberitakan Antiwar.com, akan meminta bantuan secara resmi ke Arab Saudi, Senin (14/3), untuk mengirimkan militernya guna membantu mengatasi aksi demosntrasi tersebut. Bantuan itu merupakan kesepakatan yang dibuat enam negara Teluk yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk.

Para demonstran dalam semula hanya menuntut reformasi. Namun, dalam perjalanan, mereka menghendaki dirubahnya sistem kerajaan menjadi demokrasi. Pangeran Al Khalifa menilai tidak dapat lagi menerima tuntutan mereka. ''Masalah keamanan dan keselamatan negara di atas segalanya,'' katanya.

Pihaknya juga bersedia melakukan dialog nasional dengan memberdayakan Parlemen Bahrain, sehingga kesepakatan yang dicapai dapat diselesaikan melalui refrendum nasional. Namun, para demonstran tampanya tetap berkeinginan mengakhiri kekuasaan dinasti suni di negara yang 70 persen dari 1,2 juta warganya beraliran syiah tersebut.(republika.co.id)

.........Lihat Selengkapnya

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengatakan pada Sabtu kemarin (5/4) bahwa aksi protes yang terjadi di negara itu adalah ilegal, di tengah adanya berbagai seruan untuk melakukan demonstrasi menuntut perubahan terjadi di kerajaan ultra-konservatif itu, kata media pemerintah.

"Peraturan di kerajaan melarang tegas segala macam aksi demonstrasi, pawai dan aksi mogok karena semua itu bertentangan dengan hukum syariah Islam dan nilai-nilai serta tradisi masyarakat Saudi," kata pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita negara SPA.

"Polisi diberi wewenang oleh hukum untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan terhadap mereka yang mencoba untuk melanggar hukum," tambah pernyataan tersebut.

Sebelumnya pada hari Jumat lalu, ratusan demonstran Syi'ah di Provinsi Timur, menyerukan pembebasan seorang ulama Syiah yang ditangkap, Syaikh Tawfiq al-Aamir, dan tahanan lainnya, kata saksi mata.

Demonstrasi tersebut digelar setelah adanya seruan yang dibuat di Facebook untuk "Hari Kemarahan" di timur kerajaan itu untuk menuntut pembebasan Aamir, yang ditangkap pada hari Minggu lalu.

Ratusan orang menuntut pembebasan tahanan setelah shalat Jumat di kota Al-Hufuf, kata saksi mata.

Sebuah demonstrasi serupa diselenggarakan di Al-Qatif, juga di Provinsi Timur, namun dibubarkan oleh polisi, saksi mata melaporkan.(eramuslim.com)

.........Lihat Selengkapnya

Surat kabar Inggris The Guardian menyampaikan laporan yang menunjukkan bahwa sejumlah intelektual dan tokoh senior di Arab Saudi mengkritik langkah yang ditempuh oleh Raja Abdullah bin Abdul Aziz dua hari lalu, dengan menambah berbagai bantuan sosial dan membuat rencana untuk stimulus ekonomi. Mereka menganggap bahwa langkah-langkah ini bukan merupakan alternatif bagi reformasi politik.

“Raja Abdullah Dituduh Menyuap Dalam Upaya Menghindari Gejolak” begitu bunyi judul laporan surat kabar itu, yang mengutip dari Shadi Hamid, Direktur Penelitian di Institut Brookings di ibukota Qatar, Doha yang mengatakan bahwa Riyadh tidak mempelajari pelajaran yang tepat tentang apa yang berlangsung di Mesir dan Tunisia.

Hamid menambahkan: “Gejolak yang terjadi di wilayah Timur Tengah tidak hanya ekonomi, dan yang mendasar adalah aspek politik. Memang, ekonomi turut bermain dalam hal ini. Akan tetapi apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan kepada kita bahwa bangsa Arab sedang mencari kebebasan, martabat dan demokrasi. Sehingga apabila pemimpin Saudi tidak mampu melihat hal itu, maka ia sedang berada dalam jalan buntu.” (CNNArabic.com, 25/2/2011).

.........Lihat Selengkapnya