Komisi VIII DPR bakal studi banding ke luar negeri untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Keadilan dan Kesetaraan Gender. Para wakil rakyat itu berdalih agar mendapatkan pemahaman secara komprehensif.
"Ada rencana kesana (luar negeri). UU ini (Keadilan dan Kesetaraan Gender) butuh perspektif dari negara lain tapi, tidak melupakan kultur negara," kata Ketua Komisi VIII DPR, Ida Fauziyah, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (15/3/2012).

Kendati demikian, Komisi VIII DPR belum menentukan negara tujuan yang hendak dikunjungi. "Mungkin ke Norwegia atau Swiss," ujar Ida.

Dia menyatakan, saat ini belum ada UU yang mengatur secara khusus soal gender. Padahal, para perempuan masih rentan mengalami diskriminasi dan marginalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah sebabnya, mereka telah menyusun rencana untuk studi banding ke negara yang dinilai sukses menjalankan pengarusutamaan gender.

Menurut Politisi PKB itu, saat ini pihaknya masih menyempurnakan draft RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender. Komisi VIII sudah meminta masukan dari beberapa kalangan termasuk, pimpinan ormas Islam seperti, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Hizbut Tahrir. Mereka menargetkan pembahasannya rampung pada sidang mendatang.

"Semua nanti dimintai masukan termasuk Komnas Perempuan dan LSM yang peduli perempuan," jelas Ida.

Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI), Sri Budi Eko Wardani, mengatakan, Komisi VIII DPR tidak perlu studi banding ke luar negeri guna membahas RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender. Sebab, banyak produk perundang-undangan yang telah mengakomodasi pengarusutamaan gender.

Dia mencontohkan, Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan yang telah mengakomodir hak-hak perempuan dalam merumuskan kebijakan. "Bisa saja mendatangkan orang Korea ke sini atau korespondensi. Jadi, tidak harus studi banding," jelas Sri seraya menyatakan bahwa Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki UU mengenai Gender.

Dia menyarankan sebaiknya DPR menganalisa berbagai produk perundang-undangan yang telah mengatur persoalan gender agar tidak tumpang tindih. Bahkan, lembaga legisltaif itu bisa menjadikan Instruksi Presiden (Inpres) 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan menjadi sebuah UU. "Lebih strategis melakukan kajian dalam produk perundang-undangan," tandasnya.

Sebelumnya, MUI dan beberapa ormas Islam telah mempersoalkan RUU Kesetaraan Gender ini. Cendekiawan muda Adian Husaini mengatakanPerspektif dari RUU ini sangat sekuler, hanya menghitung aspek dunia semata. Jika dimensi akhirat dihilangkan, maka konsep perempuan dalam Islam akan tampak timpang.

Adian memberi contoh, para aktivis gender sering mempersoalkan masalah “double burden” (beban ganda) yang dialami oleh seorang wanita karir. Disamping bekerja di luar rumah, dia juga masih dibebani mengurus anak dan berbagai urusan rumah tangga.

Dalam RUU Kesetaraan Gender (pasal 1 ayat 1) yang sedang di DPR tersebut, Gender didefinisikan sebagai nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat setempat mengenai tugasm peran tanggungjawab, sikap dan sifat yang dianggap patut bagi perempuan dan laki-laki, yang dapat diubah dari waktu ke waktu.

“Dengan jalan pikiran seperti itu, maka para aktivis gender kemudian menciptakan model pemahaman ‘berwawasan gender’ terhadap Al Qur’an dan Sunnah. Menurut mereka, dalil-dalil dan hukum Islam tentang hubungan laki-laki dan wanita harus dilihat dalam konteks budaya Arab yang bersifat patriarki. Karena budaya Arab dihegemoni oleh laki-laki, maka wajar saja, hukum-hukum Islam yang dirumuskan oleh para ahli fiqih juga lebih menguntungkan laki-laki. Itulah pikiran mereka.” (eramuslim, Sabtu, 17/03/2012)

.........Lihat Selengkapnya

Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat ada 2000 transaksi mencurigakan anggota DPR. PPTK jangan menutupi transaksi mencurigakan tersebut dan harus membukanya kepada publik.

“Dari anggota banggar yang ditutupi ini kan jadi tanda tanya. Kemudian dari upaya PPATK menutupi itu, muncul praduga bahwa jangan-jangan melibatkan orang penting di DPR atau mungkin ada transaksi antara DPR dengan PPATK, jangan-jangan DPR minta jangan dikeluarkan,” ujar pengamat hukum Universitas Andalas, Feri Amsari kepada detikcom, Senin (20/2/2012).

Feri juga curiga kepada PPATK yang mencoret keterangan resminya kepada DPR mengenai 2000 transaksi mencurigakan tersebut. Bila PPATK tidak ingin dianggap sebagai institusi yang menutupi kebobrokan DPR, maka harus berani membuka laporan tersebut.

“Kalau KPK bisa memberikan klarifikasi jelas, ya tidak ada masalah karena demi kebutuhan KPK sendiri untuk mengejar beberapa tersangka yang kabur ke luar negeri, mestinya kita fokus ke 2000 transaksi itu,” ungkapnya.

Sebelumnya Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf mengungkapkan penelusuran 2.000 rekening mencurigakan anggota DPR yang mayoritas dilakukan anggota Badan Anggaran (Banggar). Namun, belum pasti semua transaksi mencurigakan tersebut memang melanggar hukum.

“Jumlahnya lebih dari 2.000 pak. Kebetulan memang menyangkut Banggar,” terang Yusuf. (detik.com, 21/2/2012)

.........Lihat Selengkapnya

Untuk tahun 2012, anggaran jajaran rapat DPR disiapkan sebesar Rp 12 miliar.
"Total keseluruhan anggaran di Setjen untuk konsumsi jajanan rapat sekitar Rp 12 miliar, Rp 4 miliar untuk kegiatan fraksi, itu tergantung dengan jumlah anggota fraksinya," kata Sekretaris FPKS DPR, Abdul Hakim, kepada detikcom, Kamis (16/2/2012).

komentar:
disaat Subsidi BBM yang merupakan kebutuhan rakyat yang sangat mendesak akan dicabut sehingga harga BBM akan semakin mahal. disaat TDL akan dinaikkan 10% dan hal ini juga akan menyengsarakan rakyat. dan disaat krisis dinegeri ini menyerang disegala sektor/ krisis multidimensi. PEmerintah dengan ringannya menghambur-hamburkan uang rakyat hanya untuk konsumsi Jajanan para anggota DPR.

masihkah Rezim seperti ini akan kalian pertahankan. masihkan sistem DEMOKRASI yang bobrok ini kalian bela?

sungguh kesejahteraan dan keadilan itu hanya akan dicapai dengan sempurna jika disandarkan pada aturan yang diciptakan oleh Yang Maha Sempurna Alloh swt.

Terapkan Syariah dan Tegakkan KHILAFAH.

(miaubook.blogspot.com)

.........Lihat Selengkapnya

Hanya untuk perancangan undang-undang Sekuler, DPR membutuhkan puluhan miliar rupiah. Uang rakyat itu diambil dari APBN yang digunakan untuk membuat sejumlah peraturan perundang-undangan sekuler yang dilakukan wakil rakyat di Senayan.

Data Rekapitulasi Usulan Relokasi Anggaran DPR 2011 mencatat, anggaran untuk Komisi VIII DPR paling tinggi, sebesar Rp 29,658 miliar.

Uang rakyat sebanyak itu digunakan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR (empat RUU) sebanyak Rp 28,693 miliar. Sisanya, sebanyak Rp 964,815 juta digunakan untuk pembahasan sebuah RUU Ratifikasi.

Komisi X DPR menghabiskan anggaran paling sedikit, yaitu Rp 7,173 miliar untuk pembahasan sebuah RUU usulan DPR.

Untuk Komisi III DPR menghabiskan anggaran terbesar kedua setelah komisi VIII DPR, yaitu Rp 26,130 miliar.

Uang sebanyak itu digunakan untuk perancangan tiga UU usulan DPR yang nilainya mencapai Rp 21,520 miliar.

Sisanya Rp 4,609 miliar digunakan untuk merancang sebuah UU usulan pemerintah.

Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) di DPR menghabiskan uang sebanyak Rp 21,520 miliar untuk merancang tiga UU usulan DPR.

Komisi II DPR menghabiskan uang terbanyak keempat senilai Rp 16,393 miliar.

Selanjutnya adalah komisi VI DPR sebanyak lebih dari Rp 15 miliar.

Disusul kemudian Komisi I DPR sebanyak Rp 11 miliar lebih untuk membentuk sebuah RUU usulan DPR dan membahas dua RUU usulan DPR. (data dari: republika.co.id, 10/2/2012)

.........Lihat Selengkapnya

Anggaran kerja DPR pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2012, DPR diberi anggaran kerja sebesar Rp 2 triliun.
Berdasarkan anggaran total satuan kerja DPR yang diperoleh detikcom dari BURT DPR, Senin (30/1/2012), total anggaran kerja DPR pada tahun 2012 mencapai Rp 2 triliun.

Anggaran seluruh AKD DPR meliputi semua komisi di DPR, pimpinan DPR, Baleg, Banggar, BURT, BKSAP, BAKN, dan BK DPR pada tahun 2011 DIPA nya mencapai Rp 755.506.220.000. Anggaran pada tahun 2012 naik menjadi Rp 900.770.545.000.

Anggaran hak dan keuangan dan administrasi dewan pada DIPA tahun 2011 sebesar Rp 914.179.370.000. Anggaran pada tahun 2012 naik menjadi Rp 1.034.729.168.000.

Anggaran dukungan substansi dewan juga meningkat. Anggaran pada tahun 2011 sebesar Rp 79.412.989.000 menjadi Rp 148.303.915.000.

Secara total memang anggaran kerja DPR meningkat tajam. Pada tahun 2011 sebesar Rp 1.749.098.585.000 menjadi Rp 2.086.803.428.000 pada tahun 2012.

Anggaran Komisi Juga Naik Signifikan

Selain anggaran Kerja yang mencapai angka fantastis senilai 2 Triliun, .anggaran masing-masing alat kelengkapan dewan baik Komisi maupun badan di DPR juga meningkat pada tahun 2012.

"Ya ada kenaikan," kata anggota BURT DPR dari PPP, Arwani Thomafi, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2012).

Berikut data anggaran masing-masing alat kelengkapan dewan setelah ditotal anggaran fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, berdasarkan data dari BURT DPR:

- Komisi I DPR pada tahun 2011 memiliki DIPA Rp 42.416.518.000, sedangkan DIPA untuk tahun 2012 berjumlah Rp 52.848.028.000.

- Komisi II DPR pada tahun 2011 memiliki DIPA tahun 2011 Rp 65.158.031.000, sementara untuk DIPA tahun 2012 berjumlah Rp 72.757.189.000.

- Komisi III atau Komisi Hukum DPR memiliki DIPA anggaran tahun 2011 Rp 50.383.628.000. Jumlah tersebut naik di tahun 2012 hingga Rp 52.945.894.000.

- Komisi IV DPR memiliki DIPA anggaran tahun 2011 sebesar Rp 39.729.934.000. Di tahun 2012, jumlahnya naik hingga Rp 48.277.206.000.

- Komisi V DPR yang membidangi masalah perhubungan mendapat jatah DIPA tahun 2011 sebesar Rp 40.067.695.000. Angka tersebut naik di tahun 2012 Rp 55.593.196.000.

- Komisi VI DPR mendapat DIPA tahun 2011 Rp 50.061.928.00, sementara DIPA tahun 2012 Rp 59.217.213.000.

- Komisi VII DPR memiliki DIPA tahun 2011 Rp 39.238.119.000. Di tahun 2012 naik jadi Rp 46.537.584.000.

- Komisi VIII DPR mendapat DIPA tahun 2011 Rp 47.470.530.000, lalu DIPA di tahun 2012 Rp 46.396.639.000.

- Komisi IX DPR mendapat DIPA tahun 2011 Rp 31.454.273.000, DIPA tahun 2012 Rp 49.490.740.000.

- Komisi X DPR mendapat DIPA tahun 2011 Rp 46.456.051.000, DIPA tahun 2012 Rp 55.940.189.300.

- Komisi XI DPR mendapat DIPA tahun 2011 Rp 33.351.459.000, DIPA tahun 2012 Rp 44.306.591.000.

- Baleg DPR mendapat DIPA tahun 2011 Rp 107.975.732.000, DIPA tahun 2012 Rp 106.045.352.000

- Banggar DPR mendapat DIPA tahun 2011 Rp 16.089.210.000, DIPA tahun 2012 Rp 18.697.306.000

- BAKN DPR memperoleh DIPA tahun 2011 Rp 3.195.770.000, DIPA tahun 2012 Rp 3.953.869.000

- BURT DPR memiliki DIPA tahun 2011 Rp 24.504.549.000, DIPA tahun 2012 Rp 24.444.463.000

- BKSAP DPR mendapat DIPA tahun 2011 Rp 45.391.043.000, DIPA tahun 2012 Rp 95.727.150.000

- BK DPR mendapat DIPA tahun 2011 Rp 4.605.854.000, DIPA tahun 2012 Rp 5.934.628.000.(Pz/detik)[eramuslim.com].

.........Lihat Selengkapnya

Hanya SLOGAN BELAKA....tak sesuai Realita

Surabaya, Meski renovasi toilet Gedung DPR menjadi kontroversi, tapi PKS menyatakan tetap mendukung proyek senilai Rp 2 miliar tersebut. Alasannya anggaran sebesar itu sebanding dengan kebutuhan pengadaan sarana toliet yang tidak najis.

"Menurut kawan-kawan di teknik sipil, angka (Rp 2 miliar) itu rasanya reasonable," kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, di sela acara Rapat Pimpinan Wilayah PKS Jawa Timur di Surabaya, Minggu (15/1/2012)

Bila ditelaah lebih jauh penjelasan dari BURT DPR, diketahui dana sebesar Rp 2 miliar tidak hanya untuk pengadaan WC (water closet). Melain juga keperluan peremajaan instalasi pipa air serta saluran pembuangannya.

Menurutnya saat ini kondisi sarana toilet di Gedung DPR-RI sudah tidak sehat lagi karena banyak yang bocor. Bahkan tetesannya berasal dari pipa toilet yang berada di lantai lebih atas sehingga rawan najis.

"Tetesan air itu nggak tahu najis atau tidak. Kering dan basah itu masalah kesehatan, kita menghendaki (toilet) yang sehat dan bersih," ujar Lutfhie.

"Mengenai nominalnya itu teknis. Tapi reasoning-nya cukup bisa dimengerti. Kita tidak masuk ke angkanya, yang penting barangnya diperbaiki," sambung politisi senior PKS ini.(detiknews.com,2012/01)

ow..ow....ow....Masak agar gak NAJIS harus keluarin Duit Rp. 2 Milyar..???
ah yang bener aja pak...
udahlah pak gak usah banyak alesan, rakyat udah faham...
ya begitulah jika KAPITALISME udah mengotori otak, yang gak realitis di bikin seolaholah realistis...
makanya kembalilah pada solusi Syariah yang tidak mengikuti sistem KAPITALIS SERAKAH....!!!

.........Lihat Selengkapnya

Kendati sudah memiliki ruang rapat, anggota DPR masih kerap rapat di hotel-hotel mewah.

DEWAN Perwakilan Rakyat seakan tiada henti memupuk kemewahan. Setelah rencana renovasi toilet senilai Rp2 miliar, diam-diam Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR merenovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR berukuran 10×10 meter dengan biaya sangat fantastis, Rp20,07 miliar.

Itu berarti biaya renovasi per meter Rp200 juta. Lebih ironis lagi, di tengah penggalakan pemakaian produksi dalam negeri, sebanyak 191 kursi yang digunakan untuk mengisi ruang rapat itu diimpor. Furnitur lokal hanya digunakan untuk meja.

Sebanyak 85 kursi untuk anggota Banggar, 20 kursi untuk tenaga ahli, 6 kursi Setjen DPR, dan 80 kursi untuk peserta rapat. Kursi-kursi itu berdesain ergonomis (mengikuti bentuk tubuh).

“Furnitur ergonomis memang identik dengan mewah, tetapi wajar demi kesehatan. Kalau rapat, kan duduk lama,” kilah Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR Sumirat, kemarin.

Selain kursi empuk impor, ruang rapat di Gedung Nusantara II lantai 2 itu juga dilengkapi tiga televisi dinding raksasa berukuran 3×2 meter. Televisi itu dipasang di pojok kiri dan kanan serta di atas pintu masuk menghadap ke pimpinan rapat.

Di sisi kiri dinding ruangan terdapat artwork yang menggambarkan petak-petak sawah. Dinding pun dibuat akustik (menyerap suara) agar suara tidak memantul.

Sekjen DPR Nining Indra Saleh mengatakan renovasi ruang rapat Banggar DPR tersebut dilakukan karena ruang rapat lama tidak memadai. “Ruang rapat lama dirancang untuk 50 orang.

Ada kebutuhan dari anggota Banggar akan ruangan untuk memuat orang-orang yang makin banyak. Apalagi pekerjaannya banyak, kebutuhan teknologi informasi makin berkembang untuk pelaksanaan tugas-tugas,” kata Nining dalam jumpa pers di Gedung DPR, kemarin.

Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung membenarkan pihaknya meminta ruangan rapat baru dan lebih besar daripada ruang rapat lama di Gedung Nusantara I. “Ruang rapat yang lama terlalu sempit. Apalagi tahun ini akan ada tambahan tenaga ahli dari Sekjen. Kita juga minta ruang rapat pimpinan,” kata Tamsil.

Namun, ia mengaku tidak tahu jika anggaran yang dihabiskan mencapai Rp20 miliar. Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menilai renovasi ruang Banggar itu menghambur-hamburkan uang pajak dari rakyat.

“Padahal, anggota dewan selama ini lebih banyak rapat di luar Gedung DPR alias di hotel-hotel mewah. Seharusnya, orang-orang Banggar yang mewakili rakyat lebih elegan dan mengutamakan kesederhanaan dalam menata ruang rapat.” (mediaindonesia.com, 12/1/2012)

.........Lihat Selengkapnya

ilustrasi

Tahun ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memperbaiki toilet di Gedung Nusantara I. Tak tanggung-tanggung, dana yang dianggarkan hingga Rp 2 miliar.

Staf Humas Sekretariat Jenderal DPR Jaka Winarko mengatakan, pihaknya akan mengecek terlebih dulu jumlah toilet yang akan diperbaiki.

“Kalau misalnya hanya habis Rp 1,5 miliar, sisanya akan dikembalikan ke kas negara. Tetapi kalau kurang, tentu akan ada anggaran perubahan,” kata Jaka ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (3/1/2012).

“Kan sudah banyak toilet di Gedung Nusantara I yang bau dan rusak sehingga memang perlu direnovasi,” jawab Jaka ihwal alasan perlunya renovasi itu.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie dan anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Arwani Thomafi ketika dikonfirmasi mengaku tak tahu-menahu mengenai besarnya anggaran untuk perbaikan toilet tersebut.

“Itu urusan Sekjen, tidak ada urusan dengan anggota,” kata Marzuki melalui pesan singkat.

Sementara menurut pengakuan Arwani, memang ada beberapa toilet di Gedung Nusantara I yang harus diperbaiki.

“Itu toilet tidak khusus untuk anggota DPR, tapi juga untuk staf, karyawan, dan tamu,” kata politisi PPP itu. (kompas.com, 3/1/2012, "Renovasi Toilet, DPR Anggarkan Rp 2 Miliar")

Astaghfirulloh....
disaat Rakyat susah makan dan banyaknya gembel/gelandangan yang tak punya rumah belum lagi penderitaan rakyat miskin di perumahan kumuh...mereka Para Anggota DPR hanya untuk urusan Buang Air aja sampai mengganggarkan Rp. 2 Milyar...

inilah dampak KAPITALISME dan SEKULERISME...
saatnya KHILAFAH menggantikan sistem Bobrok ini...

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta, DPR memang hobi menggelar rapat di hotel mewah. Setelah Panja RUU BPJS, giliran Panja RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Komisi XI DPR yang menggelar rapat di hotel mewah Aryaduta di Menteng, Jakarta Pusat.

Rapat ini digelar untuk finalisasi UU OJK. Padahal, bahasannya pun tak banyak, hanya untuk menyelesaikan satu pasal mengenai komposisi Dewan Komisioner saja.

“Panja OJK tinggal 1 pasal mengenai Dewan Komisioner saja. Nanti malam kita rapat di Hotel Aryaduta Patung Tani pukul 19.00 WIB. Kita tidak menginap, juga tidak tahu biayanya,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi, kepada detikcom, Kamis (9/6/2011).

Achsanul menuturkan, dalam pertemuan tersebut akan disepakati hasil akhir UU OJK. Untuk selanjutnya disahkan dalam rapat paripurna DPR.

“Dewan Gubernur ini nantinya punya posisi seperti Dewan Gubernur BI, Pimpinan KPK, BPK. Semua wewenangnya sudah diatur, cuma masalah komposisinya saja,”terangnya.

Setelah UU OJK selesai, Komisi XI DPR masih punya PR menyelesaikan UU JPSK. Apakah pembahasan UU ini juga akan dilakukan di hotel mewah?

“Setelah UU OJK selesai kita akan langsung membahas UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Cuma untu membahas itu kan harus diselesaikan terlebih dahulu UU Bank Sentral, UU Perbankan, UU Pasar Modal,” tandasnya. (detiknews.com, 9/6/2011)

.........Lihat Selengkapnya

inilah fakta salahsatu Sidang Paripurna...hanya tampak satu sosok manusia
sedangkan bangku yang lain?! Berisi Setan kali ya?! fiuh...sungguh
tak sepadan dengan gaji yang diterimanya.

Setiap bulannya, seorang anggota DPR minimal mengantongi gaji Rp 51,5 juta. Ini adalah besaran take home pay anggota Dewan setiap bulannya.

Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 menunjukkan struktur gaji anggota DPR yang terdiri atas gaji pokok dan tunjangan serta penerimaan lain-lain. Besaran gaji pokok dan tunjangan tersebut sama untuk semua anggota Dewan. Hanya saja, mereka yang memiliki jabatan sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) bisa membawa pulang gaji Rp 2-3 juta lebih banyak.

Berikut ini adalah rincian gaji pokok dan tunjangan anggota Dewan:

1. Gaji pokok Rp 4,2 juta

2. Tunjangan istri Rp 420 ribu

3. Tunjangan anak (2 anak) Rp 168 ribu

4. Uang sidang/paket Rp 2 juta

5. Tunjangan jabatan Rp 9,7 juta

6. Tunjangan beras (4 jiwa) Rp 198 ribu

7. Tunjangan PPH Pasal 21 Rp 1,729 juta

Adapun jumlah gaji pokok dan tunjangan anggota Dewan sebenarnya mencapai Rp 18,415 juta. Namun, setelah dipotong pajak dan iuran wajib DPR sebesar 10 persen, anggota hanya berhak atas Rp 16,207 juta.

Sementara itu, komponen penerimaan lain-lain anggota Dewan beragam sesuai dengan ada atau tidaknya jabatan seorang anggota pada alat kelengkapan Dewan. Untuk anggota biasa tanpa jabatan pimpinan alat kelengkapan Dewan rinciannya sebagai berikut:

1. Tunjangan kehormatan Rp 3,720 juta

2. Tunjangan komunikasi intensif Rp 14,140 juta

3. Tunjangan peningkatan fungsi dan pengawasan anggaran Rp 3,5 juta

4. Biaya penelitian dan pemantauan peningkatan fungsionalitas dan konstitusional Dewan Rp - (khusus ketua dan wakil ketua alat kelengkapan Dewan berhak atas Rp 500.000-Rp 600.000)

5. Dukungan biaya bagi anggota komisi yang merangkap menjadi anggota badan/panitia anggaran Rp 1 juta

6. Bantuan langganan listrik dan telepon Rp 5,5 juta

7. Biaya penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kinerja komunikasi intensif Rp 8,5 juta.

Dengan rincian demikian, anggota Dewan biasa bisa membawa pulang gaji  Rp 51.567.200 setiap bulan. Anggota merangkap wakil ketua alat kelengkapan Dewan mampu memboyong Rp 53.647.200, sementara yang merangkap ketua alat kelengkapan Dewan bisa membawa pulang Rp 54.907.200.

Anggota Komisi II DPR, Basuki T Purnama, menambahkan, setiap bulannya anggota juga dikenai potongan ataupun iuran wajib yang dikenakan oleh partai masing-masing yang sudah mengusung mereka ke Senayan. Besarannya bervariasi.

"Kalau Golkar, dipotong Rp 3,3 juta tiap bulan," katanya kepada wartawan. [nasional.kompas.com, Jumat, 20 Mei 2011, "Inilah Gaji Bulanan Para Anggota DPR!"]

disana nun jauh di kehidupan Rakyat jelata, ada fenomena yang sungguh mengiris hati dimana kesulitan ekonomi telah menjerat rakyat salah satunya adalah yang menimpa nenek ini:

sungguh....Tanpa KHILAFAH keadilan itu hanya mimpi....

sungguh....Tanpa KHILAFAH kesejahteraan Rakyat yang merata yang terbalut Ridho Alloh hanyalah sebuah Khayalan...

maka mari kita Perjuang....Tegakkan KHILAFAH dan SYARIAH...!!!

Allohu Akbar...!!!

.........Lihat Selengkapnya

inilah hasil infestigasi FITRA.
FITRA menyatakan bahwa DPR Hamburkan Anggaran Rp 12 Milyar
Sungguh memalukan, apalagi selalu berdalih untuk peningkatan kualitas kinerja dan sudah dianggarkan. Anggota DPR telah menyiapkan anggaran untuk pelesiran selama masa reses.

Forum Indonesia untuk Trasparansi Anggaran (Fitra) menyatakan anggaran yang disiapkan untuk pelesiran ke luar negeri, yang dihelat tiga komisi dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) menghabiskan sekitar Rp 12 milyar.

''Keempat alat kelengkapan DPR ini melakukan pelesiran ke luar negeri sebanyak 11 kunjungan dengan lokasi 8 negara,'' kata Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA Ucok Sky Khadaffi, dalam sebuah kesempatan.

Rinciannya,

anggaran kunjungan Komisi I ke lima negara mencapai Rp 5,7 milyar dengan rincian ke Amerika Serikat (1-7 Mei) senilai Rp 1,4 milyar, ke Rusia Rp 1,2 milyar, Turki (16-22 April) Rp 879 juta, Prancis (12-20 Apri) menghabiskan Rp 944 juta, dan ke Spanyol Rp 1,2 milyar.

Adapun, anggaran Komisi VIII untuk berkunjung ke Cina dan Australia pada 17-24 April mencapai Rp 1,4 milyar dengan rincian ke Cina Rp 668 juta dan Australia Rp 811 juta. Komisi VIII ke Cina dan Australia dalam rangka menyusun Rancangan Undang-undang Fakir Miskin.
Selanjutnya, Komisi X yang berencana mengunjungi Spanyol dan Cina pada 24-30 April. Anggarannya mencapai Rp 2 milyar dengan rincian Rp 1,32 milyar ke Spanyol dan Rp 688 juta ke Cina. Komisi X ke Spanyol dan Cina untuk belajar dan melihat fasilitas olahraga, perpustakaan, belajar pendidikan, dan wisata.

Sedangkan, anggaran kunjungan BURT ke Inggris dan Amerika pada 1-7 Mei mencapai Rp 3,54 milyar. Ke Inggris Rp 1,57 milyar dan AS Rp 1,96 milyar.

''Keberangkatan mereka (BURT) memilih AS dan Inggris seperti ingin merayakan kemenangan atas keberhasilan mereka meneruskan rencana pembangunan gedung baru DPR,'' papar Ucok.

Ditegaskannya, DPR telah menghambur-hamburkan uang rakyat yang seharusnya dapat dialokasikan untuk hal lain seperti memberi beasiswa 276 anak yang tidak mampu.

Lembaga riset FITRA mencoba membandingkan antara anggaran pelesir DPR itu dengan kebutuhan nyata dunia pendidikan. ''Dari SD ke perguruan tinggi dengan alokasi anggaran Rp 12 milyar dibagi pagu beasiswa sebesar Rp 46 juta per anak,'' kata Ucok.

Oleh karena itu, FITRA meminta DPR berhenti melakukan kunjungan kerja yang dinilainya hanya menghabiskan uang negara untuk jalan-jalan.
''Kalau tidak, berarti DPR bukan lembaga perwakilan rakyat tetapi lebih kepada "perusahaan" dimana anggotanya mencari keuntungan semata,'' tandas dia. (lensaindonesia.com, 17 April 2011)

btw hampir-hampir aku ketinggalan berita soal Plesiran DPR dan terkecoh sama isu NII, untungnya suara hati menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan disini. seperti biasanya ada sesuatu yang kayaknya sih ingin ditenggelamkan dengan isu NII ini. hal ini terlihat dari ekspos besar2 soal NII beberapa hari ini. akhirnya kutemukan berita diatas dengan pancingan dari status teman tadi pagi.

inilah fakta Pemerintah anda...:p

jadi ngapain mempertahankan yang beginian, saatnya anda semua beralih pada perjuangan Syariah & KHILAFAH yang udah terbukti mensejahterakan ummat hingga kurang lebih 14 Abad.

Selamat menikmati Oleh-oleh dari DPR. miaubook melaporkan...(miaubook.blogspot.com)

.........Lihat Selengkapnya

Bapak anggota dewan orang orang pilihan

Jangan malas gitu waktu rapat enak enakan

Amanat yang kau emban itu tanggung jawab

Bukan malah enak tidur di kursi terlelap

Sibuk sama handphone, atau baca koran

Sidang lagi seru malah asik sendirian

Yang di depan pidato dibelakang malah dongo

Gak taunya bapak sableng nonton video porno

Rakyat kelaparan bapak malah cabul

Nanti disumpah mandul hati-hati terkabul

Gak usah mikir gedung segala mau dirombak

Kalo mental yang di dalam masih ada yang rusak

Makan gaji buta lukai rakyat jelata

Bisa melihat nyata namun mata hati buta

Jangan nuntut lebih nanti dibilang lebay

Sudah tua bisa mikir jangan kayak alay

Chorus:

Bapak dewan mewakili rakyat

Bukan tidur tiduran atau baca koran

Bapak dewan anda pegang amanat

Bukan malas malasan gunakanlah pikiran

Waktu nyalonin diri janjinya muluk muluk

Kayak ayam lapar lantang nian kukuruyuk

Rebutin kursi empuk buat bisa nyantai

Pas terbuai harta tugas pokok jadi lalai

Janji manis tergadai bapak dewan terlena

Kesampingkan kepentingan diluar sana

Karena sekarang jadi rahasia umum

Disela rapat ada yang tidur dan juga mesum

NGAPZ verse:

Mungkin si om pengen gitu-gituan

mangkanya bikin hal yang gak karu-karuan

tapi sayang doi emang lagi apes

pas ke gab kasian muka pucet langsung nervous

emang sih om kliatan cukup normal

tapi ko kaya orang ga punya moral

kalo begini apa dia tau pasal

jangan-jangan pancasila aja kaga hafal

Tiap hari nonton tv nonton berita

disana-sini lagi heboh banyak cerita

ada cerita artis ada cerita bisnis

semua ga pernah kelar gak sampe finish

eh timbul kasus nonton video porno

film yang bunyinya oh yes oh no..

nah yang ke gab sebut aja om funky

yang berdasi pasti dia laki-laki

koleksi nya mungkin lebih dari 2 giga

belom tau yang lain jangan-jangan tak terhingga

kalo kampanye umbar janji sambil berlaga

tau-tau nya bikin malu keluarga

lagu ini bukan untuk sok tau

tapi kebenaran itu yang itu kita mau

kalo ada salah kata jangan nyolot

rakyat teriak Bapa jangan belaga bolot

.........Lihat Selengkapnya

Survei Kemitraan memperlihatkan, lembaga legislatif menempati urutan nomor satu sebagai lembaga terkorup dibandingkan lembaga yudikatif dan eksekutif.  Hasil survei tersebut menyebutkan korupsi legislatif sebesar 78%, eksekutif 32% dan Yudikatif 70%.

Survei ini dilakukan pada 2010 dengan metode targetted (meminta pendapat orang tertentu yang berkompeten untuk menilai di lembaga masing-masing) dan dilakukan di 27 provinsi di Indonesia.

Target responden adalah anggota parlemen, masyarakat, kalangan pemerintah, akademisi dan media massa. “Yang kami survei bukan orang sembarangan tapi orang-orang yang memang tahu dan paham soal instansi yang disurvei,” ujar Spesialis Pendidikan dan Pelatihan Proyek Pengendalian Korupsi Indonesia Laode Syarif, Rabu (20/4).

Menurut Laode, tingginya korupsi di lembaga tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain, tidak ada program antikorupsi yang holistik. Selain itu, tidak ada komitmen yang serius dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif untuk memperbaiki diri. Program antikorupsi yang dijalankan pemerintah pun, menurutnya, masih bersifat kasuistik dan tambal sulam.

“Juga tidak ada target yang nyata dan terukur untuk memberantas korupsi hingga 2014. Sementara hingga kini para pengambil keputusan di Legislatif, Eksekutif, Yudikatif banyak yang melakukan korupsi,” tegasnya.

Karena itu, lanjut Laode, untuk menghindari masalah laten korupsi di tiga lembaga tersebut, seharusnya ke depan pemberantasan korupsi tidak hanya tertuju pada presekusi tapi juga pada pencegahan. Selain itu, harus ada sistem pencegahan dan penindakan yang terintegrasi antara lembaga penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK, Pengadilan, Penjara).

“Juga jangan lupa, para pengacara kadang harus juga disentuh agar mereformasi diri,” ujarnya. (mediaindonesia.com, 21/4/2011)

.........Lihat Selengkapnya

Repot memang jadi orang terkenal. Kemunculan anggota komisi V ini, sontak membuat heboh para wartawan yang kebetulan berada di gedung DPR hari ini. Arifinto pun menjelaskan kalau kedatangannya ke gedung DPR karena ingin menuntaskan tugas-tugas terakhirnya sebagai anggota DPR.

“Saya minta tenggang karena dalam reses ini saya mesti ke dapil, kalau enggak nanti dikira korupsi,” ucap Arifinto dengan senyum khasnya.

Anggota majelis syuro PKS untuk tiga periode ini menyatakan kalau ia sudah menandatangani surat perjalanan dinasnya saat sebelum mundur. “Uangnya sudah diterima, terus saya tidur di rumah, kan enggak boleh begitu," tambah Arifinto yang mengaku masih ikut sidang majelis syuro ngebahas sikap koalisi PKS, kemarin.

Anggota fraksi PKS daerah pemilihan Karawang dan Purwakarta ini menyatakan kalau ia akan secara resmi mengajukan surat pengunduran diri ke fraksi usai masa reses ini. Saat ini, ia harus menunaikan tugas terakhirnya mengunjungi konstituen di dapilnya.

Mekanisme pengunduran diri anggota DPR memang belum cukup sebatas lisan. Pengajuan harus dilakukan melalui surat pengunduran diri kepada fraksi, diteruskan kepada pimpinan DPR, kemudian kepada KPU dan pemerintah. Setelah itu, baru ada pergantian antar waktu atau PAW.(eramuslim, Selasa, 19/04/2011)

wah berarti pak Finto masih resmi menjabat dong selama selama masa reses,  meski dilisan udah bilang mundur. kalau begitu dia masih bisa diadili, betul tidak? tapi kenapa kok Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Nudirman Munir menegaskan bahwa kasus Arifinto sudah tak bisa lagi diproses oleh BK. Alasannya, Arifinto sudah menjadi mantan anggota DPR dan BK tidak memiliki wewenang untuk memroses lebih lanjut.

"Yang bersangkutan telah mundur, artinya dia bukan anggota dewan lagi. Kita bisa menyidangkan orang yang bukan anggota dewan lagi. BK itu untuk anggota DPR aktif, bukan mantan," kata Nudirman kepada wartawan di gedung DPR, Kamis, (14/4).(mediaindonesia.com, Kamis, 14 April 2011).

tapi entahlah saya sebagai orang awam mah emang kagak ngerti trik cantik yang dilakukan para pejabat disana untuk melindungi oknum yang menyalah gunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, lebih-lebih soal kepornoan mereka saya mah Awam bangets... (miaubook.com, 19 april 2011)

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta, Berbagai kecurigaan publik tentang minimnya aktivitas anggota Dewan saat studi banding di luar negeri dibenarkan Duta Besar Republik Indonesia di Swiss, Djoko Susilo. Dari setiap kunjungan yang ada selama ini, 90 persen di antaranya tak bermanfaat bagi rakyat.

"Berdasarkan pengalaman saya setahun jadi dubes. Bukan hanya di swiss tapi berdasarkan informasi dari teman-teman dubes di Eropa seperti Belanda, Jerman dan Prancis, 90 persen tidak ada manfaatnya," kata Djoko kepada detikcom, Senin (19/4/2011).

Djoko menolak dengan tegas kunjungan kerja yang bersifat asal-asalan. Bagi politisi PAN ini, kunjungan ke luar negeri bisa dibenarkan asal memiliki tujuan yang jelas.

"Misalnya untuk konferensi misal dari KTT, perundingan, atau tindakan pembelaan warga negara TKI dll, kategori pertama ini sah dan penting," imbuhnya.

Selain itu, kunjungan ke luar negeri bisa dilakukan dalam misi kebudayaan atau mempromosikan pariwisata atau olahraga.

"Nah, ini misi yang ke luar negeri, yang terakhir disebut studi banding. Ini dominannya DPR termasuk DPRD," sambungnya.

Karena itu, Djoko menolak setiap kunjungan anggota Dewan ke Swiss jika tak memiliki agenda yang pasti. Bila kegiatan yang dilakukan kurang dari 70 persen waktu kunjungan, jangan harap bisa mendapat izin dari Djoko.

"Kalau tidak seperti itu, batalkan saja. Saya pernah menolak kunjungan DPRD Sumatera dia datang ke sini 5 hari, tapi hanya mengalokasikan 5-6 jam untuk acara," tegasnya.

Sebelumnya, berbekal draf RUU Fakir Miskin yang masih setengah jadi, rombongan komisi VIII DPR bertolak ke Australia dan China. Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Gondo Radityo Gambiro bertolak ke Australia dan China pada hari Minggu (17/4). Rombongan akan melakukan tour ke dua negara tersebut hingga 24 April 2011.

Tidak ketinggalan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR pun ikut melawat ke Amerika Serikat dan Inggris. Kunjungan ke Amerika dan Inggris yang dilakukan BURT DPR dijadwalkan di awal bulan Mei 2011.

Komisi I DPR juga melakukan kunjungan ke Amerika Serikat 1-7 Mei 2011 dengan menghabiskan anggaran Rp 1.405.548.500.(detik.com, Selasa, 19/04/2011)

.........Lihat Selengkapnya

JAKARTA, Sebuah lembaga swadaya masyarakat asing diketahui berkantor di Gedung DPR RI, Jakarta. United Nations Development Programme (UNDP) itulah LSM yang berkantor gedung parlemen Indonesia.

Berdasarkan pemantauan Tribunnews.com, LSM tersebut berkantor di gedung Sekretariat Jenderal DPR, lantai 7 dan di lantai 3 gedung DPD RI.

Namun, untuk di gedung Sekjen logo UNDP berwarna biru sudah hilang, sementara di DPD masih terpampang dengan jelas. Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Firman Subagyo dirinya mengaku kaget atas keberadaan kantor UNDP tersebut. Jumat (15/04/2011)

"Saya kaget kalau ada NGO asing, ini kan gedung negara kita menyimpan dokumen negara yang sangat penting. Kalau ada NGO asing di gedung wakil rakyat, waduh ini luar biasa," ujar Firman kepada Tribunnews.com, Jumat (15/4/2011).

Firman juga curiga NGO tersebut merupakan bagian dari CIA. Padahal ketika dirinya masuk gedung parlemen di luar negeri diperiksa secara detil oleh pihak keamanan disana, bahkan dilarang memotret.

Karena itu, ia mempertanyakan siapa yang mengizinkan NGO tersebut. Untuk diketahui, UNDP sendiri merupakan salah satu NGO asing yang berada di bawah PBB.[TRIBUNNEWS.COM,Jumat, 15 April 2011]

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta, Direktur utama  Formappi, Sebastian Salang, mengungkap penghasilan anggota DPR per bulan termasuk gaji sekitar Rp 50 juta. Anggota DPR juga dapat penghasilan tambahan.

“Yang halal itu sebulan bisa terima Rp 50 juta ya paling Rp 600 juta setahun. Tapi ada teman saya katakan bisa terima Rp 2 miliar setahun,” kata Salang, kepada wartawan di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (16/4/2011).

Namun, kata dia, anggota DPR banyak dapat rejeki sambilan. Sebutlah uang saku kunker dan lainnya yang melebihi penghasilan ‘halal’ dari negara.

“Mereka dapat sekali jalan saja sudah Rp 100 juta. Banyak penerimaan lain yang tidak sah, misalnya kerja dua hari tapi tunjangan kunjungannya lima hari. Tiket bisnis diturunkan ekononi sisanya masuk saku,” ujarnya.

Pendapatan tambahan yang signifikan ini yang membuat anggaran negara untuk kunker DPR tak pernah sisa. Pertanggungjawaban keuangan pun bisa diamankan oleh Setjen DPR.

“Praktik seperti ini adalah praktik murahan dan tidak ada mekanisme yang bisa mengontrol dan bagaimana cara mempertanggungjawabkan,” tutur Salang.

Psikolog UI Hamdi Muluk berpendapat, kualitas anggota DPR yang mencari keuntungan ini sangat memprihatinkan. Ini disebabkan oleh demokrasi di Indonesia yang cukup mahal.

“Ini karena parta politik bukan partai publik. Penyakit itu di partai politik, biaya politik sangat mahal, makanya anggota DPR berpikir bagaimana supaya balik modal,” kata dia.

Memang berapa gaji profesor psikologi UI Prof? “Saya capek-capek mikir terus gajinya cuma Rp 3,7 juta,” jawab Hamdi sambil tertawa. (detiknews.com, 16/4/2011)

.........Lihat Selengkapnya

lansia kena razia

SOLO, Fasilitas berlimpah anggota DPR di Jakarta sangat jauh berbeda dengan kenyatan warga di sejumalah daerah, terutama masyarakat miskin. Konon janji-janji yang mereka tawarkan pun kini dilupakan hingga kesejahteraan rakyat kecil tidak berubah.

Inilah yang dialami Narti, lansia asal Kota Solo Jawa Tengah. Karena kemiskinian dan tidak punya keluarga, Narti terpaksa mencari uang dan tidur di jalanan. Alhasil Narti pun diamankan Satpol PP yang sedang melakukan razia pengamen, gelandangan, dan orang telantar, Kamis (14/4/2011).

Narti kemudian dibawa ke panti sosial Solo. Narti tidak sendiri, belasan lansia miskin lainnya pun mempunyai nasib yang sama. Mereka harus berursan dengan petugas Satpol PP Kota Solo. Menurut keterangan, Narti adalah pelaku lama yang kerap terjaring dalam razia. Mereka ditertibkan karena dianggap telah menganggu ketertiban kota.

Diduga Narti terpaksa menggelandang karena faktor kemiskinian dan tidak ada kerabat. Saat didata petugas pun Narti menolak dan meronta. sai di data mereka yang terjaring langsung di masukkan ke panti sosial untuk dibina. Sebelumnya  belansan lansia yang menggelandang ini terjaring di sejumlah jalan utama kota Solo yang kerap dijadikan tempat mangkal dan bertempat tinggal.

Menurut Suryanto,  Kepala UPTD Panti Wreda, Unit Pelaksana Teknis Daerah kota Solo kebanyakan mereka adalah pelaku lama yang kerap terjaring dalam razia. Meski telah dibina mereka tetap kembali ke jalan. Srianto menambahkan kemiskinian, pengangguran, dan pendidikan kurang menjadi salah satu penyebab mereka kembali ke jalan. Karena itu, pihaknya bekerja sama dengan dinas terkait untuk mengatasai masalah ini.(news.okezone.com, Jum'at, 15 April 2011, judul asli: Razia Lansia Telantar, Sebuah Potret Kemiskinan)

.........Lihat Selengkapnya

Ketua Komisi I DPR
Mahfudz Siddik

Jakarta, Banyak agenda yang akan dilakukan anggota Komisi I DPR saat 'pelesiran' ke Amerika Serikat (AS) hingga Prancis. Anggota dewan ingin menggali masukan seputar pertahanan dan UU Intelijen.

"Jadi kunjungan kerja Komisi I dalam masa reses untuk menggali masukan tentang banyak hal, salah satunya tentang pertahanan. Juga menggali masukan UU Intelijen dari beberapa negara. Ketiga, menggali masukan mengenai kebijakan politik terhadap berbagai isu," papar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik saat dihubungi wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2011).

Mahfudz menjelaskan rombongan dibagi menjadi 4 grup. Rombongan tidak berangkat sekaligus, tetapi bertahap. Ada yang ke Amerika, Rusia, Turki dan Prancis. Tiap rombongan rata-rata terdiri dari 10 orang.

"Yang sudah berangkat ke Spanyol semalam," ujar Mahfudz yang berencana bertolak ke Turki pada 17 April nanti.

Politisi PKS ini mengatakan efektif kunjungan 5 hari. Ia mengaku tidak tahu jumlah dana yang digelontorkan. "Yang jelas sudah sesuai ketentuan yang berlaku termasuk transportasi, akomodasi dan representasi ketika kita ada di sana," kata dia.

Ketika ditanya apakah anggaran kunjungan telah meningkat dari kelas bisnis menjadi eksekutif, Mahfudz menjawab anggaran Komisi I DPR masih mengikuti anggaran tahun lalu.

"Memang saya dengar usulan itu untuk mengikuti standar pemerintah tetapi baru berlaku tahun 2012. Kalau Komisi 1 sekarang masih pakai ketentuan anggaran seperti tahun lalu. Jadi masih pakai tiket pesawat bisnis, hotel, uang intensif sejumlah hari di sana masih pakai anggaran tahun sebelumnya," kata dia.

Jika anggota DPR membawa istri, Mahfudz menegaskan biayanya dari anggaran pribadi.

Menurut siaran pers dari Kordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafi, Kamis (14/4/2011), kunjungan anggota DPR ke luar negeri dimulai Rabu (13/4) kemarin. Anggota Komisi I DPR melawat ke empat negara selama masa reses yaitu ke Amerika, Turki, Rusia, dan Prancis.

FITRA merilis anggaran yang digunakan untuk pelesiran tersebut sebesar Rp 4,5 miliar. Dengan rincian untuk kunjungan ke Amerika Serikat Rp 1,4 miliar, ke Turki Rp 878 juta, ke Rusia 1,2 miliar, dan ke Prancis Rp 944 juta. Data tersebut diperoleh Fitra dari DIPA DPR dan RK DPR tahun 2011.

Kunjungan anggota DPR selama reses ini dipandang Fitra sebagai pemborosan. Seharusnya anggaran ini digunakan untuk kepentingan program rakyat miskin.
sumber: dari beberapa postingan di detik.com, Kamis, 14/04/2011

.........Lihat Selengkapnya

JAKARTA, Mengisi masa reses Komisi I DPR berhamburan ke luar negeri. Mereka melakukan kunjungan kerja ke empat negara, yakni Perancis, Rusia, Turki, dan Amerika Serikat.
Anggota Komisi I DPR dari fraksi Partai Demokrat Roy Suryo kunjungan kerja kali ini untuk mempelajari mengenai industri alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Kunjungan kali ini beberapa kunjungan ke luar negeri sudah teragenda, ada empat negara yang akan dikunjungi terkait alustsista," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (13/4).

Menurut agenda yang diperolehnya kunjungan ke Italia berangkat Rabu (13/4). Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin. Kunjungan ke Turki dan Rusia rencananya akan diberangkatkan Sabtu (16/4).

Sedangkan kunjungan ke Amerika Serikat rencananya dilaksanakan pada awal bulan depan. Kunjungan-kunjungan ini rencananya dilakukan selama 1 minggu untuk tiap negara.

"Kalau tidak salah ketua tim untuk kunjungan ke Rusia dan Turki di antara Agus Gumiwang Kartasasmita dan Mahfudz Sidiq, di antara keduanyalah. Sedangkan untuk ke Amerika Serikat oleh Hayono Isman," ungkapnya.

Roy Suryo sendiri mengikuti kunjungan ke Prancis. Tim ini akan melakukan kunjungan ke Delegation Generale pour I'Armenen (DGA), Direction des Constructions Navales Systemes and Services (DCNS), Defense Conseil International (DCI), European Aeronatic Defence and Space Company (EADS), dan Construction Industrielles de la Mediterranne (CNIM).

Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Helmi Fauzy menambahkan setiap tim kunjungan kerja akan diisi oleh sembilan anggota DPR, termasuk ketua tim. Ia menyatakan kunjungan komisi kali ini mendesak dilakukan karena tugas Komisi I DPR sangat berkaitan dengan negara lain.

"Termasuk untuk kunjungan ke Amerika Serikat kami akan meninjau bagaimana sebenarnya hubungan kerjasama yang ada. karena selama ini dikatakan baik saja tetapi apakah implementasi disana sama baiknya," ungkapnya.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menyayangkan kunjungan ke luar negeri secara borongan ini. Mengisi masa reses, anggota DPR harusnya berkutat dengan konstituen.

Anggota DPR harusnya menuntaskan polemik pembangunan gedung DPR. Mereka harus berhadapan dengan konstituen atas pembangunan gedung DPR.

"Krisis antara DPR dengan rakyat semakin tinggi. Tidak bisa dibayangkan betapa borosnya DPR, sudah keras kepala bangun gedung baru masih mengisi reses dengan kunjungan ke luar negeri. Ini semakin menyakitkan," tandasnya. (mediaindonesia, 14 April 2011)

.........Lihat Selengkapnya