ilustrasi

Tahun ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memperbaiki toilet di Gedung Nusantara I. Tak tanggung-tanggung, dana yang dianggarkan hingga Rp 2 miliar.

Staf Humas Sekretariat Jenderal DPR Jaka Winarko mengatakan, pihaknya akan mengecek terlebih dulu jumlah toilet yang akan diperbaiki.

“Kalau misalnya hanya habis Rp 1,5 miliar, sisanya akan dikembalikan ke kas negara. Tetapi kalau kurang, tentu akan ada anggaran perubahan,” kata Jaka ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (3/1/2012).

“Kan sudah banyak toilet di Gedung Nusantara I yang bau dan rusak sehingga memang perlu direnovasi,” jawab Jaka ihwal alasan perlunya renovasi itu.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie dan anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Arwani Thomafi ketika dikonfirmasi mengaku tak tahu-menahu mengenai besarnya anggaran untuk perbaikan toilet tersebut.

“Itu urusan Sekjen, tidak ada urusan dengan anggota,” kata Marzuki melalui pesan singkat.

Sementara menurut pengakuan Arwani, memang ada beberapa toilet di Gedung Nusantara I yang harus diperbaiki.

“Itu toilet tidak khusus untuk anggota DPR, tapi juga untuk staf, karyawan, dan tamu,” kata politisi PPP itu. (kompas.com, 3/1/2012, "Renovasi Toilet, DPR Anggarkan Rp 2 Miliar")

Astaghfirulloh....
disaat Rakyat susah makan dan banyaknya gembel/gelandangan yang tak punya rumah belum lagi penderitaan rakyat miskin di perumahan kumuh...mereka Para Anggota DPR hanya untuk urusan Buang Air aja sampai mengganggarkan Rp. 2 Milyar...

inilah dampak KAPITALISME dan SEKULERISME...
saatnya KHILAFAH menggantikan sistem Bobrok ini...

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta - Rekening gendut milik para pegawai negeri sipil (PNS) muda diduga hanya berisi titipan uang milik bos-bos mereka. Para pejabat yang ketakutan harta miliknya diketahui Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), menitipkan uang haram mereka di rekening milik anak buahnya.

“Kewajiban melaporkan harta kekayaan itu hanya untuk pejabat eselon I dan II. Bodoh sekali kalau para pejabat itu menyimpan uang mereka di rekening milik mereka sendiri. Untuk mencoba mengelabui PPATK, mereka memecah uang mereka ke beberapa rekening. Termasuk pada para PNS anak buahnya,” ujar peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Oce Madril, kepada detikcom, Sabtu (9/12/2011.

Oce melihat tidak mungkin PNS dengan pangkat rendah mengumpulkan pundi-pundi hingga miliaran. Tentunya uang korupsi erat kaitannya dengan penyimpangan kewenangan dan kepentingan yang diperjualbelikan. Untuk melakukan hal ini, seorang PNS dengan golongan IIIA atau IIIB harus mendapat persetujuan atasannya. Tidak mungkin hasil mereka bekerja sendiri. Dia pun meyakini uang haram ini mengalir dari atasan tingkat Dirjen hingga bawahan.

“Yang paling mudah dimanfaatkan ya para bawahannya. Rekening milik bawahan mereka dimanfaatkan untuk menampung dana haram itu,” analisa Oce.

Uang itu disimpan selama beberapa waktu. Jika kondisi dinilai sudah aman, maka perlahan-lahan uang itu akan dikembalikan pada pemilik aslinya. Tentunya secara bertahap, karena transfer uang dalam jumlah besar bisa memancing kecurigaan aparat hukum. PNS muda itu juga pastinya kebagian jatah.

“Jadi KPK tidak boleh berhenti hanya dengan mengusut pemilik rekening. Usut terus aliran dana dan semua yang diduga terlibat. Ini bisa dikenai pasal pencucian uang,” tegas Oce. (detiknews.com, 9/12/2011)

.........Lihat Selengkapnya