Jakarta - Sampai April 2012 jumlah utang pemerintah mencapai Rp 1.903 triliun. Presiden SBY mengaku tak mau utang ini terus meningkat dan membebani generasi yang akan datang.

Hal ini disampaikan oleh SBY saat pidato di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/5/2012).

"Kita tidak ingin utang kita terus meningkat, dan akhirnya membebani anak-cucu kita. Justru sebaliknya, yang kita inginkan dan lakukan adalah menurunkan rasio utang yang kita tanggung, dari waktu ke waktu," jelas SBY.

Pernyataan ini dilontarkan SBY berkaitan dengan tingginya anggaran subsidi BBM dan listrik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini menyebabkan defisit anggaran makin tinggi dan akhirnya utang meningkat.

"Besarnya anggaran subsidi BBM dan listrik juga berpotensi meningkatkan defisit anggaran negara, karena penerimaan negara lebih kecil dari belanja negara. Defisit anggaran ini, tentu harus kita tutupi, dan salah satu cara menutupinya biasanya dengan mencari pinjaman atau utang baru. Cara seperti ini tentu bukan pilihan kita," tutur SBY.

Dituturkan SBY, anggaran untuk subsidi BBM dan listrik jumlahnya sangat besar, dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Di 2010, subsidi BBM dan listrik mencapai Rp 140 triliun. Di 2011 meningkat lagi menjadi Rp 256 triliun.

"Meningkatnya subsidi ini dikarenakan oleh tingginya harga minyak dunia, serta meningkatnya penggunaan BBM dan listrik, baik oleh masyarakat, angkutan atau transportasi, maupun untuk kalangan industri. Besarnya subsidi BBM dan listrik, mengakibatkan berkurangnya kemampuan pemerintah untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan laut, dan bandar udara," papar SBY.

Karena itu SBY mengatakan bertekad mengurangi subsidi BBM dan listrik dengan menjalankan program hemat BBM dan listrik.

Total utang pemerintah Indonesia hingga April 2012 mencapai Rp 1.903,21 triliun, naik Rp 99,72 triliun dari posisi di akhir 2011 yang nilainya Rp 1.803,49 triliun. Jika dibandingkan Maret 2012 yang jumlahnya Rp 1.859,43 triliun, maka utang pemerintah naik Rp 43,78 triliun.(finance.detik.com/2012/05/29/)

.........Lihat Selengkapnya

Para penguasa Muslim terus menipu rakyat, berusaha memuji demokrasi. Bahkan satu sama lain mereka saling memuji atas pelaksanaan demokrasi di negerinya. Padahal faktanya, kerusakan demi kerusakan yang dihasilkan, serta diktatorisme yang terjadi. Seperti Perdana Menteri Sheikh Hasina yang dipuji atas pelaksanaan demokrasi, padahal dunia telah mengenal ia sebagai seorang diktator yang terus memenjarakan para pengemban dakwah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan apresiasi atas kualitas demokrasi Bangladesh yang tidak hanya mendorong kemajuan dalam negeri namun juga bisa menjadi contoh bagi negara lainnya.

“Dengan demokratisasi, semua isu yang berhubungan dengan itu, saya harus memuji cara Bangladesh dan juga kontribusi Bangladesh untuk mempromosikan demokrasi dengan cara yang damai dan stabil, di regional dan juga di dunia,” kata Presiden saat bertemu dan melakukan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina di Nusa Dua, Bali, Rabu malam.

Padahal sangat jelas, Hasina telah melakukan tindak kekerasan terhadap rakyat sendiri, serta memerangi rakyat, terutama kaum Muslim yang menginginkan penegakkan syariah dan khilafah. Bahkan, Hasinalah yang telah membunuh para perwira tentara di perbatasan. Inikah cara damai yang dimaksudkan?

Kepala Negara mengatakan, kontribusi yang besar tersebut yang akhirnya membuat PM Hasina oleh Indonesia diminta untuk menjadi “co chair” dalam perhelatan Bali Democracy Forum IV yang akan dibuka Presiden Kamis (8/12) mendatang.

“Saya ucapkan selamat datang di Bali, terima kasih atas kesediaan memenuhi undangan ke Bali Democracy Forum dan menjadi “Co-Chair” bersama saya, di acara yang penting ini. Saya harap dan percaya bahwa dibawah “chairman” kita berdua, pertemuan ini akan berlangsung dengan sukses,” kata Presiden yang dalam pertemuan itu antara lain didampingi oleh Menlu Marty Natalegawa, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu dan Menpora Andi Mallarangeng.

Sementara itu Perdana Menteri Hasina mengatakan sangat senang bisa memenuhi undangan Presiden Yudhoyono.

“Saya berterima kasih atas undangan yang diberikan pada saya, saya sangat sibuk akhir-akhir ini dan baru kembali dari Myanmar, saya menghadiri ini karena saya menyadari ini isu yang penting dalam Bali Democracy Forum,” kata Hasina.

Pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan PM Hasina berlangsung dalam suasana yang hangat dan berlangsung sekitar satu jam. Presiden Yudhoyono dan PM Hasina akan menjadi ketua bersama dalam Bali Democracy Forum IV yang berlangsung pada Kamis (8/12).

Kebohongan Publik

Entah apa yang diharapkan dari seorang Hasina, dan demokrasi apa yang banggakan? Sementara di waktu yang sama, bahkan hingga hari ini, Hasina terus menangkapi dan memenjarakan para pengemban dakwah yang menyerukan penegakkan syariah dan Khilafah. Mereka yang ditangkapi mulai dari para pemuda terpelajar hingga para intelektual Muslim, termasuk dosen universitas yang mendukung Khilafah.

Selain itu, kejahatan Hasina juga telah bekerjasama dengan penjajah Amerika dan India serta memuluskan kepentingan bagi tuannya, sedangkan rakyat ditangkapi dan ditakuti. Hasina pulalah yang telah menerapkan UU Anti Terorisme, yang dibawah UU tersebut rezim berkuasa menjebloskan para pejuang syariah dan khilafah ke penjara, sekalipun tanpa diserta bukti-bukti.

Bukan saja ditangkapi, puluhan para pemuda pejuang syariah disiksa di dalam penjara-penjara. Baru-baru ini saja, dua orang pemuda pengemban dakwah, ditangkapi oleh polisi setia Hasina ketika menempelkan poster yang mengungkap kegagalan Hasina dalam memajukan rakyatnya, malah bekerjasama dengan India. Hasina juga telah membunuh para perwira tentaranya di perbatasan. Apakah ini demokrasi yang dibanggakan?

Hasina pulalah yang telah menyerahkan para tentara Muslim bertekuk lutut di bawah kendali Amerika Serikat. Ini seperti terungkap dalam leaflet yang berjudul “Wahai Muslim! Sheikh Hasina Menyerahkan Anda kepada Salibis Amerika dan Musyrik India, Gulingkan Pemerintahan Pengkhianat sebelum Dia Berhasil”.

Ide demokrasi benar-benar merupakan ide busuk warisan penjajah agar kaum Muslim jauh dari syariah. Haram hukumnya menerapkan demokrasi dalam pandangan Islam. Selama umat berpangku pada demokrasi, maka selama itu pula, umat ini akan terus berada di bawah kendali penjajah.

Umat Islam tidak menginginkan demokrasi atau ide-ide warisan penjajah Barat lainnya. Bukan demokrasi, bukan kapitalisme, tetapi yang umat inginkan adalah syariah dan khilafah. Institusi inilah yang akan menyatukan seluruh negeri Muslim, termasuk Indonesia dan Bangladesh. Insya Allah, Khilafah tidak akan lama lagi. (syabab.com, 8/12/2011)

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta, Belasan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) berunjuk rasa dengan membakar foto Presiden SBY di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat. Tidak ada reaksi apapun dari petugas kepolisian yang memantau aksi tersebut.

Namun begitu mahasiswa hendak membubarkan diri, polisi membuyarkan konsentrasi mahasiswa. Sebuah tembakan terdengar saat polisi mengangkut para pendemo.

Insiden tersebut terjadi tidak jauh dari Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta, Jumat(17/6/2011) sekitar pukul 15.30 WIB.

"Bawa, bawa. Angkut!" kata polisi.

Mendengar perintah tersebut, mahasiswa yang sedang membubarkan diri langsung panik. Mereka kocar-kacir menuju kampus UBK. Namun polisi berhasil menangkap 4 mahasiswa dan diangkut menggunakan kendaraan tahanan lalu digelandang ke Polda Metro Jaya.

"Nanti dulu ya. Saya koordinasi dulu," kata Kapolsek Menteng, Komisaris Didi H usai memimpin penangkapan saat ditanya alasan penangkapan.

Mahasiswa UBK berunjuk rasa 'Anti SBY'. Menurut salah seorang pendemo yang dinamai 'Jaringan Kampus' itu, SBY banyak berbohong seperti kasus skandal korupsi, Century, Andi Nurpati dll. Dalam aksi itu mereka membakar 4 foto SBY.(detik, 17/06/2011)

.........Lihat Selengkapnya

JAKARTA, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku telah melakukan survei terhadap lebih dari 12 ribu responden di Indonesia mengenai memahami Pancasila.

Dari survei tersebut, pejabat publik dan tokoh masayarakat menjadi salah satu cara pembelajaran masyarakat atas pentingnya Pancasila.

“Cara tepat masyarakat mendalami dan memahami Pancasila yakni 30 persen melalui pendidikan, 19 persen melihat contoh dan perbuatan nyata pejabat negara, pejabat pusat, dan pejabat daerah,” kata SBY dalam pidato peringatan pidato Bung Karno di Gedung MPR, Senaya, Jakarta, Rabu (1/6/2011).

“Sedangkan 14 persen diperoleh dari contoh dan perbuatan tokoh masyarakat, 13 persen dari penataran, 12 persen media massa, dan 12 persen ceramah keagamaan,” paparnya.

Sementara itu, penyebab tawuran antara umat dan golongan disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang Pancasila. “Lebih dari 70 persen responden mengatakan Pancasila masih tetap diperlukan,” tuturnya.

“Sedangkan dari sisi edukasi dan sosialisasi Pancasila sebanyak 43 persen dilaksanakan guru dan dosen, 28 persen tokoh masyarakat dan agama, 20 persen oleh badan khusus yang dibentuk pemerintah sepert BP7, dan 3 persen oleh elit plitik," jelas Presiden.(okezone, Rabu, 1 Juni 2011, "70 Persen Responden Akui Pancasila Masih Dibutuhkan")

Comment:
menurut anda gimana? terhadap 70% nya sejujurnya gue gak percaya.
tapi gue lebih tertarik dengan pernyataannya "........19 persen melihat contoh dan perbuatan nyata pejabat negara, pejabat pusat, dan pejabat daerah".
kalo dengan pernyataan itu gue sedikit Percaya tapi gue gak yakin dengan Prosentasenya, bisa jadi Prosentasenya lebih dari itu...hihihihi...
coba aja anda lihat sendiri bagaimana WAJAH PARA PEJABAT NEGERI ini....bener-bener tidak memihak rakyat (Rusak)...
karena memang sandarannya adalah ideologi yang tidak jelas(batil)...yang tidak mampu melahirkan sistem yang jelas.
untuk lebih jelasnya silahkan baca artikel ini:

Layakkah Pancasila Sebagai Sebuah Ideologi?

.........Lihat Selengkapnya

"Soeharto kita benci karena diktator dan korupsinya, tapi sekarang di era SBY kita sedang membiarkan korupsi dalam skala besar di berbagai belahan Indonesia," ujar anggota DPD, La Ode,  hari ini, dalam dialog "Evaluasi Setahun Kabinet dan Realitas", di Gedung MPR/DPR, Jakarta.(waspada.co.id, 20 October 2010)

Jadi sangan pas judul diatas jika dikatakan Pemerintahan SBY antara Stop Korupsi dengan Stor(menyetor) Korupsi.

"Seharusnya SBY memperkuat UU Tipikor (UU 31/1999 dan UU 20/2001). Dengan adanya RUU ini menunjukkan ketidakkonsistenan Presiden SBY dalam RUU Tipikor. Tidak berlebihan bila disebut pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan SBY mirip sebuah ilusi. RUU ini merupakan kemunduran dan menurunkan semangat pemberantasan korupsi," ujar Febri, Minggu (27/3/2011),.

Menurut dia, paradigma materialis kental pada pembuat UU sehingga pemberantasan korupsi bisa dianggap sebagai hitung-hitungan bisnis semata.(okezone.com, 27 Maret 2011)

Mantan Ketua Bappenas Kwik Kian Gie pernah menyebut lebih dari Rp 300 triliun dana—baik dari penggelapan pajak, kebocoran APBN maupun penggelapan hasil sumberdaya alam—menguap masuk ke kantong para koruptor. Korupsi yang biasanya diiringi dengan kolusi juga membuat keputusan yang diambil oleh pejabat negara sering merugikan rakyat. Heboh privatisasi sejumlah BUMN, lahirnya perundang-undangan aneh (semacam UU Energi, UU SDA, UU Migas, UU Kelistrikan), adanya impor gula dan beras dan sebagainya dituding banyak pihak sebagai kebijakan yang di belakangnya ada praktik korupsi.

Beberapa tahun lalu Bappenas juga mengendus adanya kebocoran pada utang luar negeri, yang setiap tahunnya mencapai sekitar 20 persen dari total pinjaman yang diterima Pemerintah Indonesia. Dalam pandangan pengamat ekonomi Revrisond Baswir, kebocoran utang luar negeri ini merupakan hasil konspirasi Pemerintah dan lembaga kreditur. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari kecenderungan Pemerintah yang senantiasa membuat anggaran yang bersifat defisit sehingga utang luar negeri tetap saja dibutuhkan untuk menutupinya. Fenomena inilah yang oleh beberapa kalangan disebut sebagai odious debt (utang najis). Bahkan menurut Kwik Kian Gie, kebocoran dana sebesar 20 persen tidak hanya terjadi dalam pengunaan utang luar negeri, tetapi juga dalam APBN secara keseluruhan.

Bentuk korupsi terhadap “uang panas” negara–untuk menyebut dana yang berasal dari utang–tidak hanya terhadap utang luar negeri, namun juga utang domestik dalam bentuk obligasi rekap bank-bank sebesar Rp 650 triliun. Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tak kunjung usai setidaknya menunjukkan terjadinya korupsi tingkat tinggi di kalangan pejabat keuangan, konglomerat (hitam) serta bankir. Meski ratusan triliunan menguap dalam skandal ini, anehnya tidak ada satu pun pejabat maupun pengusaha yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Skenario semacam ini tampaknya juga akan terjadi dalam Skandal Bank Century belakangan: uang lenyap, pelakunya tak ada yang ditangkap.

Sejarah Pemberantasan Korupsi

1. Pembentukan lembaga anti-korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bisa dikatakan telah berjalan sejak republik ini berdiri. Berdasarkan sejarah, selain KPK yang terbentuk pada tahun 2003, terdapat 6 lembaga pemberantasan korupsi yang pernah dibentuk di negeri ini, yakni: (i) Operasi Militer pada tahun 1957, (ii) Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967, (iii) Operasi Tertib pada tahun 1977, (iv) Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dari sektor pajak pada tahun 1987, (v) Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TKPTPK) pada tahun 1999 dan (vi) Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) pada tahun 2005.

Namun demikian, banyaknya lembaga anti korupsi yang dibentuk di negeri ini jelas bukan menunjukkan sebuah prestasi. Sebaliknya, ia justru menunjukkan kegagalan demi kegagalan lembaga-lembaga tersebut dalam memberantas gurita korupsi di negeri ini.

Buktinya, saat KPK dipimpin Taufiequrachman, data hasil survei Transparency Internasional saat itu mengenai penilaian masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan publik di Indonesia justru memberikan nilai IPK (Indeks Persepsi Korupsi) sebesar 2,2 kepada Indonesia. Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada urutan 137 dari 159 negara tersurvei.

2. Penerbitan UU/Peraturan anti korupsi.

Selain pembentukan sejumlah lembaga anti korupsi di atas, di negeri ini juga telah banyak diterbitkan UU/peraturan yang memiliki nafas yang sama: anti korupsi. Sebut misalnya: UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Kepres RI No. 73 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; PP RI No. 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN; UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Namun demikian, toh hingga saat ini ‘prestasi’ sebagai negara terkorup tetap diraih Indonesia. Menurut survei yang diadakan Political and Economic Risk Consultancy (PERC), pada tahun 2010 ini Indonesia masih menempati urutan teratas dalam daftar negara paling korup di antara 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Presiden SBY yang dalam kampanyenya sebagai calon presiden beberapa waktu lalu berjanji untuk menumpas korupsi malah menjadi pemimpin negara terkorup di Asia Pasifik. Dalam survei itu, Indonesia mendapatkan 9,27 dari total skor 10. Ini berarti kondisinya jauh lebih buruk karena pada 2009 Indonesia menempati urutan teratas, tetapi pada waktu itu skornya masih ‘lebih baik’, yakni 8,32 (Metronews.com, 10/3/2010).

Wacana Hukuman Tegas bagi Koruptor

Entah karena memang sudah ‘putus asa’, atau sekadar ekspresi emosional sesaat, atau memang bentuk keseriusan dalam memerangi korupsi, sejumlah kalangan lantas mengajukan kembali wacana untuk menindak tegas para koruptor. Paling tidak, ada tiga usulan yang dilontarkan oleh sejumlah tokoh di seputar perlunya menghukum secara tegas para koruptor, yaitu: hukuman mati, pembuktian terbalik dan pemiskinan.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD berulang-ulang mendorong agar hukuman mati bagi koruptor benar-benar dilaksanakan. Ketua MK dalam berbagai kesempatan juga kerap mengeluarkan ungkapan bernada mendesak agar Undang-Undang (UU) Pembuktian Terbalik segera disahkan.

Namun anehnya, semua bagai lepas tangan, merasa bukan urusan mereka. Jaksa dan hakim tak tergerak menuntut/menjatuhkan hukuman mati terhadap koruptor. Terkait pembuktian terbalik, UU-nya sendiri tak kunjung disahkan. Padahal UU tersebut sudah diajukan sejak era Presiden Gus Dur. DPR seperti enggan membahasnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar berwacana tentang perlunya mengupayakan pemiskinan bagi narapidana yang terlibat tindak pidana korupsi. “Selain hukuman mati, napi korupsi harus dimiskinkan,” papar Patrialis. (Republika.co.id, 8/4/2010).

Korupsi Masuk dalam Bab Ta’zir

Dalam sistem Islam, tegasnya dalam Khilafah Islam yang menerapkan syariah Islam, korupsi (ikhtilas) adalah suatu jenis perampasan terhadap harta kekayaan rakyat dan negara dengan cara memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri atau orang lain. Korupsi merupakan salah satu dari berbagai jenis tindakan ghulul, yakni tindakan mendapatkan harta secara curang atau melanggar syariah, baik yang diambil harta negara maupun masyarakat.

Berbeda dengan kasus pencurian yang termasuk dalam bab hudud, korupsi termasuk dalam bab ta’zir yang hukumannya tidak secara langsung ditetapkan oleh nash, tetapi diserahkan kepada Khalifah atau qadhi (hakim). Rasulullah saw. bersabda, ”Perampas, koruptor (mukhtalis) dan pengkhianat tidak dikenakan hukuman potong tangan.” (HR Ahmad, Ashab as-Sunan dan Ibnu Hibban).

Bentuk ta’zir untuk koruptor bisa berupa hukuman tasyhir (pewartaan atas diri koruptor; misal diarak keliling kota atau di-blow up lewat media massa), jilid (cambuk), penjara, pengasingan, bahkan hukuman mati sekalipun; selain tentu saja penyitaan harta hasil korupsi.

Menurut Syaikh Abdurrahman al-Maliki dalam kitab Nizham al-‘Uqubat fi al-Islam, hukuman untuk koruptor adalah kurungan penjara mulai 6 bulan sampai 5 tahun; disesuaikan dengan jumlah harta yang dikorupsi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya, pernah menetapkan sanksi hukuman cambuk dan penahanan dalam waktu lama terhadap koruptor (Ibn Abi Syaibah, Mushannaf Ibn Abi Syaibah, V/528; Mushannaf Abd ar-Razaq, X/209). Adapun Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. pernah menyita seluruh harta pejabatnya yang dicurigai sebagai hasil korupsi (Lihat: Thabaqât Ibn Sa’ad, Târîkh al-Khulafâ’ as-Suyuthi).

Jika harta yang dikorupsi mencapai jumlah yang membahayakan ekonomi negara, bisa saja koruptor dihukum mati.

Segera Tegakkan Syariah dan Khilafah!

Wacana tentang perlunya menindak tegas para koruptor boleh saja terus bergulir, termasuk kemungkinan pemberlakuan hukuman mati. Namun persoalannya, di tengah berbagai karut-marutnya sistem hukum di negeri ini, didukung oleh banyaknya aparat penegak hukum yang bermental bobrok (baik di eksekutif/pemerintahan, legislatif/DPR maupun yudikatif/peradilan), termasuk banyaknya markus yang bermain di berbagai lembaga pemerintahan (ditjen pajak, kepolisian, jaksa, bahkan hakim dll), tentu wacana menindak tegas para koruptor hanya akan tetap menjadi wacana. Pasalnya, wacana seperti pembuktian terbalik maupun hukuman mati bagi koruptor bakanlah hal baru. Ini mudah dipahami karena banyaknya kalangan (baik di Pemerintahan, DPR maupun lembaga peradilan) yang khawatir jika hukuman yang tegas itu benar-benar diberlakukan, ia akan menjadi senjata makan tuan, alias membidik mereka sendiri.

Semua langkah dan cara di atas memang hanya mungkin diterapkan dalam sistem Islam, mustahil bisa dilaksanakan dalam sistem sekular yang bobrok ini. Karena itu, perjuangan untuk menegakkan sistem Islam dalam wujud tegaknya syariah Islam secara total dalam negara (yakni Khilafah Islam) tidak boleh berhenti. Sebab, tegaknya hukum-hukum Allah jelas merupakan wujud nyata ketakwaan kaum Muslim. Jika kaum Muslim bertakwa, pasti Allah SWT akan menurunkan keberkahannya dari langit dan bumi, sebagaimana firman-Nya:

    ]وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ[

    Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi (QS al-A’raf [7]: 96).

Lebih dari itu, Rasulullah saw. pernah bersabda, “Penegakkan satu hukum hudud di muka bumi adalah lebih lebih baik bagi penduduk bumi daripada turunnya hujan selama 40 hari.” (HR Abu Dawud).

mari kita satukan langkah, opini, pemikiran, dan gerak menuju SYARIAH dan KHILAFAH....!!!
Allohu Akbar...!!!

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta, Indonesia adalah negara yang memilih ekonomi jalan ketiga, yang tidak berada di salah satu jalan pasar bebas neoliberalism atau ekonomi komando yang penuh intervensi negara.
"Saya perlu menyampaikan dalam pengantar ini bahwa kami Indonesia juga memilih apa yang harus kami lakukan baik dari kacamata ideologi maupun kebijakan dan strategi ekonomi. Saya sendiri meyakini dan memilih jalan tengah, third way, itu yang cocok untuk Indonesia. Di satu sisi kaidah efisiensi pasar penting, tapi peran dan intervensi pemerintah tetap diperlukan," tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat memberi pengantar 'presidential lecture' di Istana Negara, Kamis (19/5/2011).

Presiden SBY menggelar 'presidential lecture' dengan menghadirkan pembicara Guru Besar Ekonomi Universitas Cambridge Prof. Ha-Joon Chang. Profesor berkebangsaan Korea itu memberikan kuliah dengan tema “Indonesia Toward An Emerging Economy: Lessons from Korea and Beyond".

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa jalan ideologi ekonomi pasar bebas atau neoliberalisme bukanlah cara yang tepat diterapkan di Indonesia."Oleh karena itu kami tidak mengadopsi semua yang didoktrinkan oleh yang disebut The Washington Consensus, neoliberalisme, karena sekali lagi banyak yang tidak tepat untuk diterapkan Indonesia sekarang ini," tegasnya.

Sebagai negara berkembang, lanjut SBY, sasaran Indonesia bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi saja. Tapi juga memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan (job creation and poverty reduction).

"Kami sadar untuk menjadi (negara) emerging economy tidak cukup hanya mengandalkan ekonomi sumber daya alam, meskipun banyak orang mengatakan Indonesia berpotensi besar di bidang itu. Kami tidak akan jadikan sumber daya alam sebagai perahan, tumpuan satu-satunya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ekonomi. Kami harus meningkatkan manufacturing and services," tandas Presiden.

Prof Ha-Joon Chan adalah ekonom terdepan dalam mengkritik kapitalisme yang dipaksakan dianut negara berkembang oleh Bank Dunia, IMF dan WTO. Bukunya yang paling terkenal yang mengupas habis masalah ini adalah Bad Samaritans: The Myth Of Free Trade and The Secret History of Capitalism.(inilah.com, Kamis, 19 Mei 2011)

Comment:
wah...mau berkelit nich pak Presiden....apa gak malu dengan omongannya yang udah menyerahkan Blok Cepu ke Exxonmobile, Newmont dan kontrak dengan Freeport yang masih mengangkangi Tambang emas terbesar di negeri ini

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak masyarakat ASEAN dan Uni Eropa untuk membuka peluang bisnis seluas-luasnya dalam pertemuan pertama bisnis ASEAN-Uni Eropa.

Hal tersebut disampaikan Presiden SBY saat membuka pertemuan bisnis ASEAN- Uni Eropa pertama di JCC, Jakarta, Kamis (5/5/2011). Presiden mengatakan, seluruh negara yang ada di ASEAN dan Uni Eropa ini telah membuat pilihan baik untuk memilih negara yang diinginkan dalam pertemuan bisnis ASEAN-Uni Eropa yang pertama kali digelar ini

"Jadi mari KTT ini menjadi kesempatan Anda untuk memainkan peran dalam mengubah paradigma kebijakan ekonomi yang dibuat," kata SBY.

Presiden berharap akan ada win- win policy yang menjadi inisiatif kebijakan serta adanya peningkatan kerjsaama antar negara.

Presiden juga mengatakan ada tantangan dalam pengembangan perekonomian seperti kesenjangan pembangunan antar daerah, infrastruktur, dan mengintensifkan persaingan regional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sendiri telah mengembangkan rencana induk untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia melalui tiga strategi.

Pertama adalah melalui pengembangan enam koridor pembangunan ekonomi, di mana kelompok industri akan dibentuk untuk mengambil keuntungan penuh dari sumber daya yang melimpah.

Kedua, melalui pengembangan konektivitas nasional, yang ditujukan tidak hanya integrasi lokal, tetapi juga hubungan internasional. Ketiga, melalui percepatan kemampuan ilmiah dan teknologi dan inovasi, dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat daya saing di Indonesia.

Tiga pilar itu, kata presiden, terdiri atas kebijakan nasional di bidang investasi, perdagangan dan keuangan. "Kami mengundang anda untuk merebut peluang yang melimpah dan mengeksplorasi kemungkinan luas di Indonesia, untuk bisnis dan investasi," katanya.(inilah.com, Kamis, 5 Mei 2011)

Comment:
wah...wah...ternyata Negeri ini sedang di Lelang kepada investor Asing oleh SBY....
masihkah Rezim dan sistem KAPITALIS ini akan terus kalian dukung...
belum cukupkah penderitaan ummat akibat Rezim & Sistem Kapitalis ini...
sungguh tak ada solusi lain kecuali kembali pada Syariah & KHILAFAH...!!!
Allohu Akbar...!!!

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta, Presiden SBY dinilai hanya bermain pencitraan saja dengan meminta penundaan dan pembatalan pembangunan gedung lembaga-lembaga negara. Buktinya, selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY tidak bertindak apa pun untuk menghentikan pembangunan gedung Rp 1,1 triliun itu.
"SBY isyaratkan setuju, kader Demokrat tidak ada yang ditegur atau diberi sanksi, atas persetujuan gedung baru DPR," kata Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, di Jakarta, Selasa (12/4/2011).

Logikanya, lanjut Emerson, seandainya SBY benar menolak atau meminta penundaan, selaku Ketua Dewan Pembina partai, dia akan bertindak nyata dan tegas, memerintahkan langsung kadernya di DPR memperjuangkan penolakan.

"Tidak memberikan teguran sama saja dengan memberikan persetujuan," imbuh Emerson.

Ada baiknya, SBY membuktikan ucapannya soal imbauan penundaan pembangunan gedung baru DPR. Kader Demokrat mesti diperintahkan langsung menolak pembangunan.

"Itu sebagai tindakan nyata," imbuhnya.

Pada Kamis (7/4), Presiden SBY sudah meminta agar pembangunan gedung pemerintahan yang dianggap tidak perlu, agar ditunda atau dibatalkan. SBY juga mengajak lembaga negara lain, termasuk DPR yang tengah getol berniat mewujudkan pembangunan gedung Rp 1,1 triliun untuk menghemat anggaran.

"Saya memahami ada urgensi, ada keperluan untuk bangun gedung dan perkantoran. Namun demikian, dengan semangat optimasi dan efisiensi, saya persilakan untuk dilihat sekali lagi apakah masih ada yang bisa diefisienkan, atau adaptasi, atau penyesuaian lain," kata SBY dalam rapat kerja pemerintah pusat dan daerah di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (7/4).

Sedangkan Mensesneg Sudi Silalahi pada Senin (11/4) menyatakan, "Presiden tidak dalam kapasitas melarang itu dan sebagainya. Yang disampaikan Presiden mungkin ke depan bisa lebih dihemat,".[detik.com, 12/04/2011]

.........Lihat Selengkapnya

Sebagaimana di beritakan di vivanew: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lagi- lagi angkat bicara kali ini terkait kondisi terakhir di Libya yang makin memburuk paska serangan yang dilancarkan pasukan koalisi Dewan Keamanan PBB yang dipimpin Amerika Serikat mulai Minggu, 20 Maret 2011 lalu. dimana amerika cs udah membombardir Libya dengan senjata-senjata canggih mereka dan banyak rakyat sipil yang menjadi korban atas agresi militer ini.

Menurut Yudhoyono, hingga saat ini situasi Libya sangat memperihatinkan, kekerasan terjadi di mana-mana, merenggut korban. "Indonesia berpendapat, kedaaan seperti ini tak boleh dibiarkan," kata SBY di Kantor Presiden, Selasa 29 Maret 2011.

Ditegaskan SBY, harus ada langkah-langkah baru yang dilakukan dunia internasional untuk menghentikan krisis Libya. Yudhoyono mengatakan, terkait Libya, ia pernah menulis surat kepada Sekjen PPB tanggal 24 Februari. "Intinya karena waktu itu kekerasan dari kedua pihak yang bertikai makin menjadi, maka saya mengusulkan kepada PPB dan masyarakat internasional untuk segera mengambil langkah mengakhiri kekerasan dan menjaga keselamatan."

Untuk diketahui, serangan rudal Koalisi Internasional ke Libya adalah untuk menerapkan zona larangan terbang seperti yang diatur dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 1973. Mereka setiap hari menggempur sasaran-sasaran militer rezim Muammar Khadafi di Libya. Misi itu bertujuan untuk mencegah serangan lebih lanjut dari rezim Khadafi kepada rakyat Libya dan untuk melemahkan kemampuan rezim dalam melawan zona larangan terbang.

Menurut SBY, meski merupakan implementasi dari revolusi DK PBB Nomor 1973, ada dua elemen dalam resolusi itu yang kurang diangkat dan barang kali tak banyak diketahui. Yakni, "perlunya segera dilakukan gencatan senjata. Itu amanah dari resolusi 1973. Kedua, segera dicari satu solusi politik satu solusi damai," urai SBY.

Untuk itulah, SBY menyerukan pada dunia, juga PBB agar kedua elemen bisa segera diwujudkan. "Indonesia berharap PBB tetap mengambil peran dan inisiatif melibatkan pula organisasi kawasan dalam hal ini Uni Afrika dan juga Liga Arab. Dan melibatkan negara-negara di mana konflik terjadi." (vivanews, 29 maret 2011)

jiah....ujung-ujung cuma menyeru doang chape dech.... inilah akibatnya jika negeri-negeri muslim terkotak-kotak dalam NASIONALISME, mereka tercerai-berai, lemah tak punya kekuatan. Sehingga saat saudara-saudaranya di bantai dinegeri lain pemerintah negeri ini tak mampu berbuat apa-apa kecuali hanya bisa menyeru atau andai mau membantu hanya bisa membantu dengan medis, kalaupun mereka mau kirim militer paling2 hanya jadi jongosnya PBB yang ujung-ujungnya cuma jadi boneka AS.

Mungkin udah gak terhitung berapa kali kita mengingatkan, kita itu kudu menegakkan KHILAFAh biar ummat ini kuat. bayangkan pak dengan menyatukan seluruh negeri Islam dalam sebuah KHILAFAH , kekuatan ummat Islam akan sangat luar biasa. Dari potensi ekonomi, dari segi kekayaan alam negeri-negeri Islam merupakan negeri yang sangat kaya. Dunia Islam mengendalikan 60 % cadangan minyak dunia, Boron (40%), Fosfat (50%), Perlite (60%), Tin (22%), dan bahan alam penting lainnya seperti Uranium. Negeri-negeri Islam secara geografis menempati posisi yang strategis di dunia, terutama jalur laut. Kaum muslim menguasai daerah-daerah lalu lintas dunia yang penting, seperti Gibraltar di Mediterania barat, Terusan Suez di Mediterania Timur, selat Balb al-Mandab di Laut Merah, selat Dardanelles dan Bosphourus yang menghubungkan jalur laut Hitam ke Mediterania, menguasai selat Hormuz di Teluk. Di timur terdapat selat Malaka yang merupakan lokasi strategis di Timur Jauh. Selama ini Baratlah yang menguasai daerah-daerah strategis tersebut dengan berbagai alasan.

Dengan penyatuan dunia Islam, kekuatan bersenjata Negara Khilafah Islam akan sangat luar biasa. Dengan jumlah umat Islam di dunia yang lebih dari satu miliar, militer Negara Khilafah akan menjadi angkatan bersenjata yang sangat kuat. Seandainya satu persen saja direkrut jumlah tentara Islam lebih dari 10 juta. Tentu saja tidak hanya jumlah, Negara Khilafah Islamiyah akan berpikir keras untuk mengembangkan teknologi militer yang canggih. Dari segi sumber daya, kaum muslim memiliki pakar-pakar, ahli sains, serta ahli teknologi yang sangat banyak dan berkualitas. Turki dan Mesir saja memiliki lebih dari 560 ribu ilmuwan dan teknisi. Masalahnya selama ini potensi SDM yang luar biasa ini tidak digunakan untuk kepentingan Islam. Hal ini disebabkan negeri-negeri Islam tidak memanfaatkan mereka secara optimal. Negara Khilafah Islam tentu akan sangat serius untuk mengembangkan SDM ataupun sains dan teknologinya. Kekuatan sains dan teknologi tentu saja merupakan suatu perkara yang harus secara serius dipersiapkan untuk menaklukkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.

nah sekarang kalo mau menyeru, pak SBY serukan aja kepada seluruh pemimpin negeri-negeri muslim agar bersatu dengan pak SBY untuk menegakkan Khilafah. lalu kalian kirim militer kalian ke Libya....pasti Amrik CS bakalan lari terbirit-birit...
wallohu a'lam bisshowab..

.........Lihat Selengkapnya

JAKARTA, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Wikileaks membuat pemerintah di banyak negara mengalami kesulitan yang sangat serius. Situs yang berisi bocoran informasi kawat diplomatik Amerika Serikat ini menyebabkan pemerintah harus menanggung implikasi keamanan dan politik.

Presiden mengatakan itu dalam pidato pembukaan Jakarta International Defense Dialogue (JIDD), di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (23/3). Menurut SBY, Wikileaks merupakan aktor non-negara, seperti halnya media, kelompok masyarakat madani, LSM, perusahaan-perusahaan, dan individu-individu lainnya. Aktor ini memaksa pemerintah untuk mengubah cara berpikirnya.

"Sekelompok kecil orang di WikiLeaks dengan agenda antikemapanan telah merepotkan pemerintah di berbagai negara di dunia dengan segala implikasi politik dan keamanan," kata SBY.

Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah dihebohkan oleh informasi Wikileaks yang dikutip dua media massa Australia, The Age dan Sydney Morning Herald. SBY disebut terlibat korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Tidak hanya Kepala Negara, Ibu Negara Ani Yudhoyono juga disebut-sebut menjadi makelar. (mediaindonesia, 23 Maret 2011)

.........Lihat Selengkapnya

21 Rabiul Akhir 1432/ 26 March 2011

JAKARTA - Ketidakhadiran Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam dialog di Kementerian Agama beberapa waktu lalu membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) geram. Oleh karena itu, Dewan meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat melakukan tindakan tegas terkait dengan keberadaan Ahmadiyah di Indonesia.

Apalagi, Ahmadiyah sudah tidak mau berdialog dengan pemerintah. “Presiden harus tegas saja membubarkan kalau mereka sudah tidak mau dialog,” kata anggota DPR asal Fraksi PPP, Wan Abu Bakar, di Jakarta, Jumat (25/3).

Penolakan Ahmadiyah untuk berdialog itu dianggap tidak menghargai itikad baik pemerintah untuk menciptakan suasana kondusif bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. "Kemarin kan pemerintah sudah ajak dialog, kenapa tidak mau? Mungkin mereka sudah menganggap paling benar sehingga tidak mau hadir berdialog,” ujarnya.

Abu Bakar menilai JAI menolak dialog lantaran mereka menyadari bahwa agama yang mereka anut bertentangan dengan Islam. “Mungkin mereka tidak hadir karena khawatir argumen mereka kalah. Mereka kan juga hanya hanya sempalan di Indonesia,” jelasnya.

Abu Bakar menilai adanya alasan dari JAI jika tempat dialog tidak netral itu merupakan alasan yang tidak masuk akal. Pasalnya, Kantor Kementerian Agama merupakan tempat semua warga tanpa melihat identitas agama dan ras apapun. Selain itu, dialog dengan Ahmadiyah di manapun dilaksanakannya itu mesti butuh pengawalan serius. "Kan tujuannya untuk menghindari terjadinya aksi tindak kekerasan yang tidak diinginkan," bebernya.[republika]

.........Lihat Selengkapnya

JAKARTA, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan pihaknya belum pernah mendengar mengenai adanya rencana kudeta oleh sejumlah purnawirawan TNI. Namun bila itu terjadi pemerintah siap menghadapi.

"Kita siap hadapi dengan kekuatan militer," kata Purnomo di sela Dialog Pertahanan Internasional di Jakarta, Rabu (23/3).

Ia mengaku belum pernah mendengar adanya rencana sejumlah purnawirawan jenderal TNI, yang ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menggunakan kelompok Islam garis keras. "Tidak ada laporan yang masuk ke kita soal adanya kudeta," ungkapnya.

Pemerintah ditegaskannya akan terus memantau isu ini, menggunakan perangkat keamanan untuk memerinci kebenaran informasi tersebut. Purnomo menegaskan, pemerintah akan menghadapi rencana itu dengan kekuatan militer. "Tapi saat ini, pemerintah belum akan mengambil tindakan apa pun hingga ada data dan informasi rinci tentang rencana kudeta tersebut," katanya.

Sebelumnya, Al Jazeera melaporkan adanya sejumlah purnawirawan jenderal bintang tiga di Indonesia di balik gerakan anti-Ahmadiyah serta kekerasan terhadap jemaatnya. Para jenderal itu diam-diam mendukung organisasi itu karena memiliki tujuan sama yakni menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari kekuasaannya.(republika, Rabiul Akhir 1432)

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta,  Ditanya soal isu sejumlah purnawirawan jenderal yang menggandeng ormas Islam untuk mengkudeta SBY, Ust. Abu Bakar Ba'asyir berkomentar:

”Tapi jangan sampai kudeta itu dalam rangka merebut kekuasaan. Nggak ada gunanya. Yang penting ganti sistem. Siapa yang mimpin silakan,“ ucapnya ketika di ruang tahanan khusus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/3/2011).

Ba'asyir mengaku dirinya tidak keberatan dengan rezim yang dipimpin SBY. Namun, ia keberatan dengan sistem yang dipimpin oleh SBY.

”Saya sebagai orang Islam bukan masalah ganti rezim. Saya tak keberatan dengan SBY, tapi saya keberatan dengan sistemnya. Kalau SBY mau kembali ke Islam, silakan mengatur negaranya. Nggak perlu diganti,“ ucapnya.

”Kalau SBY masih bukan pakai sistem Islam ya sama saja. Jadi yang penting ganti sistem, bukan ganti rezim. Terserah sampai kapan SBY mengatur negara. Saya nggak keberatan asal pakai hukum Islam,“ bebernya.[inilah, 24 Maret 2011, judul asli: "Ba'asyir Tidak Setuju Kudeta SBY"]

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta, Setelah beberapa lama bungkam, menyusul laporan surat kabar Australia THE AGE-bersumber dari Wikileaks tentang dirinya yang menyalahgunakan kekuasaan-presiden SBY akhirnya berkomentar terhadap situs pembocor rahasia yang kerap mengejutkan dunia tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Wikileaks telah menyebabkan kesulitan serius kepada pemerintah di berbagai belahan dunia.

Pernyataan Presiden tersebut disampaikan dalam pidato pembukaan Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) di Jakarta Convention Center, Rabu (23/03/2011).

Dalam pidatonya, Presiden Yudhoyono menyebut Wikileaks sebagai aktor non pemerintah yang berperan lebih besar bersama dengan media, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat sipil, dan juga perusahaan yang bisa mengubah tatanan dunia dan memaksa dunia untuk mengubah cara pandang.

"Sekelompok kecil orang dalam Wikileaks dengan agenda anti-establishment, sebagai contohnya, telah menyebabkan kesulitan serius kepada pemerintah di berbagai belahan dunia dengan implikasi politik dan keamanan," tuturnya

Dalam pidatonya pada acara pembukaan JIDD yang dihadiri oleh Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao dan Deputi Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean itu, Presiden mengingatkan para peserta bahwa situasi geopolitik dunia akan tetap cair dengan ramalan keadaan masa depan yang belum bisa ditentukan.

"Rupa yang tepat untuk tatanan dunia yang baru masih kabur dan masih tetap tanpa nama," ujarnya dalam pidato berbahasa Inggris yang dipandu oleh dua layar teleprompter.

Namun, menurut Presiden, dunia sudah mengetahui bahwa saat ini terjadi peralihan kekuasaan dengan munculnya negara-negara berkembang yang dilengkapi dengan pertumbuhan ekonomi pesat dan sumber daya militer serta diplomasi yang baik.

"Para pemain baru akan muncul dengan lapangan permainan yang akan berubah," ujarnya.

Sebagai contoh, kata Presiden, adalah kawasan Asia Pasifik yang saat ini tengah dalam proses menemukan keseimbangan baru dengan harapan akan tercapai stabilitas regional yang lebih baik dan peran internasional yang lebih signifikan.

Kepala Negara dalam pidatonya juga mengingatkan peserta JIDD yang berasal dari 34 negara di kawasan Asia Pasifik dan sekitarnya bahwa sumber konflik dunia kini telah berlipat ganda bukan lagi berkisar pada perbedaan ideologi yang menjadi karakteristik perang dingin pada masa lalu.

Sumber konflik masa kini, menurut Presiden, juga bukan lagi terbatas pada masalah perbatasan dan perebutan wilayah.

"Saat ini berbagai isu bisa langsung memicu konflik seperti masalah keberagaman yang mempermasalahkan perbedaan identitas dan kepercayaan," katanya.

Saat ini, lanjut Presiden, dunia mengalami peningkatan kasus intoleransi di banyak negara-negara berkembang selain masalah ketidakpercayaan kepada pemerintah yang bisa memicu krisis politik dan ekonomi.

Untuk itu, Presiden mengingatkan para peserta agar senantiasa mengembangkan kapasitas untuk menyelesaikan konflik dengan kreativitas dan cara pandang yang baru.[voa-islam, 23 Mar 2011, "SBY: Wikileaks Sebabkan Kesulitan Serius Pemerintahan Banyak Negara"]

.........Lihat Selengkapnya

JAKARTA, Bocoran soal laporan kedutaan Amerika Serikat (AS) tentang keburukan Pemerintah RI yang dimuat di dua surat kabar Australia pekan lalu jangan di anggap remeh. Pemerintah harus membuktikan kepada masyarakat bahwa laporan itu tidak benar.

Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD), Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, laporan kedutaan AS yang bocor ke situs Wikileaks itu merupakan gambaran yang terjadi di masyarakat. Meskipun laporan itu belum terbukti kebenarannya, namun laporan itu tidak dibuat-dibuat atau dikarang.

“Tidak aka nada api kalau tidak ada asap, apalagi ini yang melaporkan intelijen AS itu tidak main-main. Jadi laporan itu jangan dianggap laporan sampah begitu saja,” ujar Tyasno saat menjadi pembicara diskusi bertajuk “Teror Bom dan Wikileaks Mengguncang Negara” di Jakarta, Ahad (20/3).

Menurutnya, dengan adanya bocoran laporan itu, maka pemerintah tidak perlu memberikan hak jawab kepada dua surat kabar Australia yang memberitakan hal tersebut. Melainkan, pemerintah harus memberikan jawaban kepada masyarakat bahwa bocoran laporan itu tidak benar.

Seperti diketahui, Jumat (11/3) lalu, dua surat Australia menulis tentang keburukan pemerintah Indonesia. Tulisan itu dibuat berdasarkan situs Wikileaks yang dikenal sebagai situs pembocor rahasia negara.[republika, 20 Maret 2011]

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta, Paket bom buku yang terjadi akhir-akhir ini hanya bertujuan mengalihkan perhatian kasus yang cukup besar yang menimpa Presiden SBY. Bisa jadi SBY sendiri yang merekaya bom itu karena bersifat menakuti bukan membunuh.

“Paket bom yang ditujukan beberapa orang atau ditempatkan di tempat tertentu sifatnya hanya menakut-nakuti dan tidak menimbulkan ledakan yang cukup besar tetapi efeknya bisa mengalihkan kasus yang besar,” kata Direktur Eksekutif Al Maun Institute Muhammad Khoiruddin kepada itoday (18/3).

Menurut Khoiruddin, ada keterkaitan peristiwa bom buku dengan munculnya pemberitaan dua media Australia yang menyebutkan SBY menyalahgunakan kekuasaannya.

Dari dua peristiwa itu, Khoiruddin menduga SBY merekaya menutup kasusnya itu dengan memunculkan bom buku. “Dilihat dari pelakunya sangat profesional dan tidak mungkin orang sembarangan,” ujar Khoiruddin.

Ditanya keterlibatan kelompok Islam radikal, Khoiruddin justru menyangsikan akan keterlibatan mereka dalam teror ini. “Kelompok islam radikal targetnya tempat yang menjadi simbol asing seperti hotel, kafe atau kedutaan,” pungkasnya.(indonesiatoday.in)

.........Lihat Selengkapnya

Selamat Menyaksikan & merenungkan

Jika anda ingin mendownload silahkan KLIK DISINI
sumber: hizbut-tahrir.or.id

.........Lihat Selengkapnya

Sebagai mana di beritakan dalam media bahwa Pihak Istana Kepresidenan tidak akan memberikan tanggapan lagi soal pemberitaan tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dimuat dua media cetak Australia bersumber dari Wikileaks.(republika.co.id)

memang betul tak perlu banyak tanggapan, tapi perlu dilakuakan penyelidikan apakah berita tersebut benar adanya.

dalam pemberitaan di Wikileaks, Presiden Susilo Bambang Yudhyono yang dinilai menyalahi kewenangannya.

Berita ini dimuat di halaman utama Harian The Age, Australia, Jumat, dengan judul ‘Yudhoyono Abused Power’. Dalam tulisannya, SBY dituding melindungi tersangka kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kawat yang tidak diketahui nomor dokumennya itu, SBY dikatakan secara personal terlibat untuk mempengaruhi jaksa penuntut dan hakim untuk melindungi tokoh politik.

SBY juga dikatakan menggunakan Badan Intelejen Negara untuk memata-matai sejumlah rival politiknya, termasuk salah satu mantan menteri senior di kabinetnya. Dokumen juga menunjukkan, mantan wapres SBY membayar jutaan dolar AS untuk membeli pengaruh di salah satu partai terbesar di Indonesia. “Istri Presiden SBY dan keluarganya memperkaya diri sendiri lewat koneksi politiknya,” demikian WikiLeaks.

Kabar ‘buruk’ ini ditayangkan media Australia saat Wapres Boediono sedang kunjungan kenegaraan di negara tersebut. Sebelumnya, Boediono mengatakan hubungan Australia-Indonesia memang ‘panas dingin’. (republika.co.id, 11/3/2011)

maka jika berita tersebut benar ada, harusnyalah ditindak lanjuti. jangan mentang-mentang Penguasa lalu tak boleh di Hukum....betul tidak....:p

.........Lihat Selengkapnya

harian Sydney Morning Herald edisi Jumat, 11 Maret 2011

JAKARTA, Puluhan orang yang tergabung dalam organisasi Petisi 28, Senin (14/3), mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Mereka mendesak KPK untuk menindaklanjuti pemberitaan dua surat kabar Australia tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pegiat Petisi 28,  Hary Rusli Moty, mengatakan bahwa pemberitaan surat kabar The Age dan Sydney Morning Herald tentang dugaan suap, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden SBY dan keluarga Cikeas harus dipandang sebagai informasi. Informasi itu bisa dijadikan sebagai pintu masuk penyelidikan  dengan mengkualifikasi data tersebut sebagai petunjuk bukti permulaan.

“Dugaan itu telah masuk dalam banyak kategori kejahatan korupsi diantaranya korupsi yang merugikan keuangan negara, suap, dan gratifikasi,” ujar Hary di Kantor KPK, Jakarta, Senin (14/3).

Menurutnya, pemberitaan itu bisa menjadi dasar bagi KPK untuk melakukan serangkaian penyeldikan terkait dengan skandal-skandal yang telah tertulis dalam pemberitaan tersebut. Diantaranya Taufik Kiemas dan Hendarman Supandji. Oleh karena itu, Petisi 28 mendesak KPK untuk mengambil inisiatif melakukan penyelidikan awal dengan mendorong pihak yang tersebut namanya dalam laporan itu untuk membuktikan terbalik bahwa dugaan itu tidak benar dengan cara memberikan fakta terkait.

Khusus untuk dugaan korupsi SBY dan keluarga Cikeas, Petisi 28 mendesak agar dilakukan verifikasi dan ricek terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) SBY terkait dengan asal-usul dan jumlah kekayaan tersebut.(republika.co.id)

.........Lihat Selengkapnya

Gambar:Harian The Age, Australia, Jumat 11 Maret 2011

RMOL, Koran berpengaruh di Australia, the Age, hari ini menurunkan berita mengenai dokumen yang dimiliki WikiLeaks mengenai korupsi yang melibatkan Presiden SBY. Berita yang ditulis jurnalis investigatif koran itu, Philip Dorling, dijadikan salah satu menu utama di halaman muka the Age dengan judul yang cukup mencolok: “Yudhoyono ‘Abused Power’”.   
Gambar dari halaman the Age itu telah beredar dan diperbincangkan di berbagai jejaring sosial dunia maya. Selain potongan the Age juga beredar potongan halaman fokus koran lain dengan berita berjudul “Yudhoyono Thank-You Ma’am” yang juga merupakan tulisan Philip Dorling.

“Penyuapan, korupsi dan mengayakan diri sendiri: kabel rahasia Amerika Serikat membuka tuduhan serius penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya Kristiani Herawati. Philip Dorling melaporkan.”

Begitu tertulis pada bagian lead berita itu.

“Ketika Susilo Bambang Yudhoyono menang secara mengejutkan dalam pemilihan presiden 2004, Amerika Serikat memujinya sebagai kemenangan rakyat yang luar biasa atas incumbent Presiden Megawati Soekarnoputri yang memiliki kekuasaan lebih besar, uang dan koneksi,” demikian paragraph pertama tulisan Dorling.

Bahkan AS, sambungnya, memuji SBY sebagai sosok yang memiliki komitmen kuat untuk memasukkan teroris ke dalam penjara. Bukan hanya itu, SBY juga dipuji dunia internasional sebagai sosok yang mampu memperkuat pemerintahan dan mempromosikan reformasi ekonomi.

Tetapi, semua catatan indah yang dimiliki SBY perlu ditinjau ulang setelah the Age mendapatkan dokumen-dokumen rahasia Kedubes AS yang dibocorkan ke WikiLeaks. Dalam dokumen itu dibeberkan sejumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melebar ke Istana Presiden. Juga disebutkan bahwa SBY secara pribadi mempengaruhi proses hukum terhadap tokoh-tokoh politik, juga menekan lawan-lawan politiknya.

SBY pun dilaporkan menggunakan dinas intelijen untuk memata-matai lawannya, setidaknya dalam suatu kesempatan. Yang disebut sebagai lawan ini sebetulnya adalah salah seorang menteri senior di pemerintahan SBY. [guh](rakyatmerdeka.co.id)

.........Lihat Selengkapnya