Guna membantu negara-negara di dunia yang kini tengah menghadapi krisis, Pemerintah Indonesia siap memberikan pinjaman sebesar 1 miliar dollar AS kepada  Dana Moneter Internasional atau International Monetar Fund (IMF).

Menteri Keuangan Agus Martowardoyo di DPR, Jakarta, Kamis (28/6), menyatakan pemberian pinjaman kepada IMF itu dimaksudkan agar lembaga tersebut bisa membantu negara-negara yang kini tengah dilanda kondisi, dengan harapan agar krisis tersebut  tidak berdampak buruh terhadap perekonomian dunia secara keseluruhan.

“Indonesia juga pernah meminjam IMF pada tahun 2006 lalu, dan kita sudah kembalikan. Kalau sekarang kita bisa memberikan pinjaman ke IMF, berarti posisi kita jadi lebih baik. Kita juga harus memperhatikan negara-negara lain yang tidak beruntung,” katanya.

Pemberian pinjaman kepada IMF itu saaat ini sedang dalam proses penyelesaian, namun Menkeu mengisyaratkan bahwa besar pinjaman yang diberikan Pemerintah Indonesia adalah maksimal 1 miliar dollar AS. Adapun sumber dana pinjaman akan diambil dari cadangan devisa Indonesia yang kini jumlahnya mencapai 111,52 miliar dollar AS, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Itu nanti bukan dalam bentuk APBN, tetapi semacam satu pengelolaan dana yang merupakan bagian dari cadangan devisa. Jadi cadangan devisa tidak dipindahkan, karena akan tetap tercatat sebagai cadangan devisa Indonesia," tutup Agus.

Sebelumnya isyarat pemberian pinjaman kepada IMF ini juga diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam kepada wartawan dalam perjalanan pesawat yang membawa rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Quito, Ibukota Ekuador, ke Jakarta, Senin (25/6) lalu. Saat itu Seskab menyatakan adanya keinginan IMF untuk meminjam dana dari Indonesia.(ES)(setkab.go.id)

Disaat Indonesia rakyatnya masih hidup dalam keterpurukan....
disaat saudara-saudara Muslim di beberapa negeri Muslim hidup dalam ketertindasan....
Pemerintah Indonesia malah begitu maniskan akan mengucurkan dana kepada IMF yang notabeni adalah GeMBONG KAPITALIS....!!!

apakah ini sebuah KEBODOHAN yang nyata?
silahkan anda nilai sendiri....

.........Lihat Selengkapnya

Pemerintah mengklaim kondisi ekonomi Indonesia tumbuh stabil. Tapi utang negara diperkirakan mencapai Rp1.937 triliun atau sekitar 214,5 miliar dolar AS. Nah, mampukah Indonesia membayar utang itu di tengah krisis ekonomi yang melanda Eropa dan Amerika Serikat.

Anggota Komisi 11 DPR RI Arief Budimanta mengatakan utang sebanyak itu belum menghasilkan produktivitas dalam konteks penerimaan. Pemerintah hanya melakukan gali dan tutup lubang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pada tahun 2010, utang Indonesia sebesar Rp1.677 triliun. Angka itu naik menjadi Rp1.083 pada 2011.

Sementara itu, produk domestik bruto (PDB) tak mengalami kenaikan, hanya berada di kisaran 12,7 persen. Sedangkan sebagian besar defisit APBN digunakan untuk kembali membayar utang. (metrotvnews.com, 25/5/2012)

.........Lihat Selengkapnya

BPS mencatat Income perkapita Indonesia tahun 2011 naik dari 27,1 juta menjadi Rp. 30,8 juta (Vivanews.com, 6/02/12)

Komentar:
ironisnya jumlah penduduk miskin di beberapa daerah terus bertambah (Media Indonesia, 31/01/12) dan UMR masih di bawah Rp 1,5 juta;

Terbukti sistem ekonomi kapitalis hanya meningkatkan kekayaan para kapitalis. Income perkapita yang naik hanya dari para Kapitalis, sedangkan sebagian besar penduduk semakin miskin.

Saatnya mencampakan sistem ekonomi kapitalis dan menegakkan sistem ekonomi islam dalam bingkai syariah dan khilafah.

.........Lihat Selengkapnya

Pemerintah mengklaim pengangguran terbuka pada tahun 2011 tinggal 7,7 juta orang atau terus menurun sejak tahun 2007 yang mencapai 10,01 juta orang. Tetapi, sesungguhnya penurunan pengangguran tersebut cuma beralih ke dalam kelompok pengangguran terselubung.

Menurut Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Didik J Rachbini mengatakan, jika tidak dilakukan upaya kebijakan perluasan kerja, pengangguran terselubung diproyeksi meningkat dari tahun 2011 sebesar 18,7 juta orang menjadi 20,3 juta orang pada tahun 2014.

Didik mengungkapkan, unjuk rasa buruh akhir-akhir ini akar masalahnya berada pada kondisi sektor industri yang lemah dalam mendorong perluasan kesempatan kerja. “Sektor industri tidak berhasil didorong karena tidak ada kebijakan industri yang komprehensif,” kata Didik, Senin (6/2/2012), di Jakarta.

Didik mengemukakan, sektor industri tidak dilindungi dan juga dibiarkan terdesak oleh produk industri dari China. Iklim usaha juga menjadi momok bagi dunia usaha selama ini. Sesungguhnya beban biaya perusahaan bukan karena buruh saja, tetapi karena suap dan biaya siluman di berbagai instansi dan lembaga negara. Perbaikan harus dilakukan dari sektor negara agar beban perusahaan ringan.

Dia menyatakan kekhawatirannya terkait menjamurnya unjuk rasa buruh di berbagai kota, mulai dari Bekasi, Tangerang, dan Serang. Unjuk rasa yang menuntut peningkatan upah buruh bukan hanya upaya mengedepankan kesejahteraan buruh, kepentingan populis di saat pemilihan kepala daerah lambat-laun bakal menghancurkan iklim dunia usaha.

Pengangguran terselubung merupakan bagian dari angkatan kerja yang bekerja bersama dalam lapangan pekerjaan. Mereka bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam sepekan). Mereka disebut pula under utilized, sebab mereka bekerja dengan jumlah jam kerja, produktivitas kerja, dan perolehan pendapatan yang tidak sebanding. Mereka juga disebut sebagai disguised unemployment, jika bekerja di bawah kemampuan intelektualnya.

Jenis pengangguran ini pun dibagi dua kelompok yakni setengah penganggur terpaksa. Mereka bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bekerja menerima pekerjaan lain. Kelompok kedua adalah setengah penganggur sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, buruh dan pengusaha sesungguhnya merupakan mitra. Namun, lambat-laun campur tangan kekuatan elite politik lokal semakin dibiarkan oleh pemerintah pusat. (kompas.com, 6/2/2012)

beginilah jika KAPITALISME terus dipelihara....
saatnya ganti Rezim & System...
Terapkan syariah & KHILAFAH...agar hidup lebih berkah dan sejahtera....

.........Lihat Selengkapnya

Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Thohari, melihat budaya amuk di Indonesia semakin memprihatinkan. Pasalnya, amuk massa terjadi ketika ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan luar biasa di tengah resesi dunia.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen, produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp 8.100 triliun dan ekonomi Indonesia nomor 14 besar dunia itu menandakan berbagai capaian spektakuler pemerintah dalam bidang ekonomi. Tapi sayangnya, lanjut Hajriyanto, pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan. Penguasaan ekonomi dan kekayaan alam Indonesia hanya dimiliki oleh 40 orang terkaya di Indonesia.

“Hanya sekelompok kecil orang yang menguasai pertumbuhan ekonomi. Sementara, jumlah pengangguran semakin bertambah,” kata Hajriyanto.

Karena itu, pihaknya menyarankan kebijakan pengalihan yang drastis untuk mengejar kualitas pertumbuhan ekonomi sebenarnya yang dibarengi pengurangan kemiskinan dan pemerataan. Caranya adalah merevisi undang-undang mengenai perekonomian dan pengelolaan alam yang dinilainya terlalu liberal.

Dengan kondisi aturan sekarang yang pro investor asing, maka anak negeri tidak bisa mengelola kekayaan alamnya. Pasalnya, kebijakan pemerintah yang sangat terbuka itu membuat investor asing mencengkeram segala kekayaan alam bangsa ini. (republika.co.id, 29/1/2012)

inilah dampak kapitalisme yang dipelihara dinegeri ini dengan menggunakan alat yang namanya DEMOKRASI....oleh karena itu saatnya bagi negeri ini untuk ganti sistem menuju kesejahteraan yang merata dengan Menegakkan kembali KHILAFAH yang akan menerapkan syariah Islam secara kaffah.

.........Lihat Selengkapnya

Beberapa minggu terakhir Kementrian BUMN dan ketiga perusahaan sekuritas penjamin emisi IPO saham Garuda Indonesia (GI), yakni Bahana Sekuritas (BS), Danareksa Sekuritas (DS) dan Mandiri Sekuritas (MS) aktif menegosiasikan penjualan 10,88% saham GI kepada investor potensial, termasuk investor asing. Deputi Menteri BUMN Parikesit Suprapto mengakui proses negosiasi memang sedang dilakukan dan rencana penjualan sepenuhnya diserahkan kepada manajemen BS, DS dan MS.

Ternyata Menteri BUMN Dahlan Iskan pun telah menyetujui rencana tersebut. Dahlan mengatakan tidak masalah jika saham itu dijual kepada asing. “Saya serahkan ke direksinya dan saya tinggal menyetujuinya,” kata Dahlan di Jakarta (24/11/2011). Dahlan menyatakan hal tersebut merupakan aksi korproasi yang didukung Kementrian BUMN. Dahlan memastikan manajemen GI setuju memberikan kursi direksi kepada investor asing. Kata Dahlan: “Ya saya setujulah. Mereka [manajemen GI] juga sudah bilang jika di posisi Direktur Keuangan pun mereka senang. Mereka kan perusahaan penerbangan besar, jadi tidak masalah jika ada upaya untuk lebih profesional”.

Restu Menteri BUMN atas  rencana penjualan tersebut sangat disayangkan, dan harus dibatalkan karena akan merugikan negara baik secara ekonomi, finansial, manajemen dan kontrol, maupun secara politik, strategis, kemandirian, ketahanan dan kedaulatan bangsa.

IPO Garuda

Penawaran saham perdana (IPO) GI telah terlaksana pada 11 Februari 2011. Jumlah saham yang ditawarkan 6,35 miliar lembar atau 26% dari total saham GI, dengan harga Rp 750 per lembar. Ternyata hanya 3.327.331.275 lembar saham (52,5%) yang terserap pasar dan sisanya 3.008.406.72 lembar (47,5%) harus diserap ketiga penjamin emisi. Total dana yang diperoleh dari IPO adalah Rp 4,751 triliun. Karena 10,61% dari 26,67% saham GI yang dilepas adalah milik Bank Mandiri (piutang kepada GI), maka pembagian dana hasil IPO adalah Rp 3,3 triliun untuk GI dan Rp 1,451 triliun untuk Bank Mandiri. Nilai saham yang harus diserap penjamin emisi sekitar Rp 2,5 triliun dari target penjualan Rp 4 triliun. Saat ini saham yang dimiliki  ketiga sekuritas 2,46 miliar lembar atau 10.88%. Besarnya kerugian penjamin emisi tergantung harga dan waktu saham dijual. Kerugian pun bisa hilang jika pemerintah mengatur untuk menjual kepada BUMN atau lembaga lain milik negara.

Diduga penyebab gagalnya IPO GI antara lain adalah 1) Karena pemilihan waktu yang tidak tepat; 2) Harga minyak dunia yang sedang bergejolak sehingga tidak kondusif bagi bisnis penerbangan GI; 3) Kementrian BUMN mengabaikan konsep sinergi BUMN karena menjual 10,61% saham GI milik Bank Mandiri di GI; 4) Belum optimalnya manajemen GI dan pemerintah meningkatkan kinerja dan laporan keuangan GI; 5) Kisruh informasi, administrasi dan manajemen pelaksaanaan IPO di Kementrian BUMN; 6) Dugaan intervensi berbagai oknum di lingkar kekuasaan yang yang berburu rente dari IPO GI.

Mengapa Menolak Asing

Audit atas pelaksanaan IPO harus segera dilakukan. Mantan Menteri BUMN layak digugat karena tidak menghiraukan Surat DPR No.01/5972/DPR RI/XI/2009 tentang Persetujuan Privatisasi GI yang antara lain meminta agar privatisasi GI memerhatikan situasi dan kondisi pasar yang tepat, harga dan jumlah lembar saham yang dilepas sesuai dengan tahapan yang dipilih, sehingga diperoleh nilai penjualan saham yang optimal. Mantan Menteri BUMN pun tidak mendukung konsep sinergi BUMN.

Dengan berbagai penyelewengan di atas, sudah sepantasnya penjualan 10,88% saham GI ditunda. Patut diduga penjualan tersebut dilakukan untuk menghilangkan jejak penyelewengan, sekaligus membebaskan pelaku dari tanggungjawab kerugian negara. Hal-hal ini harus terlebih dahulu dituntaskan oleh Kementrian BUMN, DPR dan lembaga terkait lainnya, sebelum penjualan 10,88% saham dilakukan.

Menteri Dahlan Iskan harus membatalkan persetujuan atas masuknya asing ke GI, bahkan rela memberikan kursi Direktur Keuangan, antara lain karena:

· Bisnis penerbangan adalah sektor strategis yang dijamin konstitusi untuk dikuasai negara;

· Sektor penerbangan yang dikelola Garuda menyangkut pertahanan, ketahanan dan kedaulatan negara yang harus dikelola penuh oleh BUMN;

· GI adalah flag carrier kebanggaaan rakyat Indonesia yang harus steril dari tangan-tangan asing;

· GI memperoleh berbagai hak istimewa, privilege, dari negara;

· Jangankan kursi direksi, privatisasi GI saja sebenarnya sudah ditolak rakyat, sebagaimana konsistennya penolakan tersebut atas rencana IPO Pertamina atau PLN.

Dengan menyatakan direksi GI “senang” atas diberikannya kursi Direktur Keuangan kepada asing karena lebih profesional, berarti direksi GI dan Menteri BUMN juga telah meremehkan kemampuan bangsa sendiri. Padahal banyak SDM kita yang terbukti mampu bersaing dengan SDM asing. Masalahannya bukan pada kemampuan SDM, tetapi pada keinginan dan komitmen kita untuk mandiri, bebas dari pengaruh investor, kapitalis dan pemburu rente.

Menteri BUMN menyatakan privatisasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai predikat good corporate governance (GCG). Dengan terlaksananya IPO, maka tujuan tersebut sebenarnya telah tercapai. Jika  akibat ulah oknum BUMN dan pemburu rente IPO GI menyebabkan 3 BUMN penjamin emisi merugi, maka jalan keluarnya bukanlah dengan mengorbankan dan  memaksa GI menerima manajemen asing.

Sebagai alternatif IRESS mengusulkan agar 10,88% saham penjamin emisi dijual kepada BUMN, BUMD dan berbagai lembaga pensiun. Dengan demikian gagasan sinergi BUMN dan BUMD, serta Indonesian Incorporated yang telah dicanangkan dapat terwujud.

Banyak kalangan pada Forum Ekonomi Dunia (WEF, Davos, 25 Januari 2012)  menyalahkan dan mengecam sistem kapitalisme dunia yang ada saat ini, dan mengakui semakin penting dan strategisnya peran negara dalam perekonomian. Mengapa pula kita harus repot-repot melayani keinginan para kapitalis mengambil keuntungan dari BUMN kita?

Akhirnya, IPO GI yang telah terlaksana dalam jerat birokrasi dan perburuan rente, bukan dalam kaidah korporasi, dan telah pula merugikan negara. Para pelakunya harus dituntut secara hukum. 10,88% saham GI milik BS, DS dan MS harus dibeli oleh konsorsium BUMN, BUMD dan berbagai lembaga pensiun sebagai perwujudan Indonesia Incorporated, bukan dijual kepada asing.(hizbut-tahrir.or.id/2012/01/29)

Jakarta, 26 Januari 2012

Marwan Batubara

Direktur Eksekutif IRESS

.........Lihat Selengkapnya

Kemana..kemana.....Indonesia harus cari tambalan buat Hutangnya yang makin bejibun.....Jumlah utang negara ini terus menggunung, bahkan sudah mencapai Rp1.768 triliun.

Padahal, sepuluh tahun lalu, utang negeri ini masih sekitar Rp1.273 triliun. Itu berarti, tiap tahun jumlah utang negeri ini naik rata-rata sekitar Rp50 triliun.

Bahkan, dalam setahun terakhir tren penambahan utang meningkat. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan menunjukkan pada 2010 jumlah utang pemerintah Rp1.676 triliun. Artinya, dalam kurun setahun terakhir utang bertambah sebesar Rp91,19 triliun.

Bila beban utang dibagi rata kepada penduduk Indonesia yang mencapai 237 juta orang, tiap rakyat termasuk bayi memikul utang Rp7,4 juta.

Jeratan utang kian menyulitkan karena hampir 45% pinjaman itu berbentuk mata uang dolar Amerika Serikat. Akibatnya, sedikit saja terjadi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, nominal utang pun kian menggembung.

Makin menyedihkan lagi ketika utang yang terus menggunung itu masih ditanggapi biasa-biasa saja oleh pemerintah. Para penyelenggara negara masih nyaman berlindung di balik rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang menurun, dari 32% pada 2009 menjadi 26% tahun ini.

Rasio utang terhadap PDB sebesar itu selalu dibilang ‘masih aman’. Lalu muncul logika, ‘karena masih aman, menambah utang pun tidak apa-apa’.

Maka, utang pun menjadi kebutuhan, bukan lagi sekadar instrumen penambah anggaran. Utang-utang baru terus bermunculan, baik utang luar negeri maupun yang berbentuk surat berharga.

Padahal, saat Republik ini dipimpin Megawati Soekarnoputri, sudah ada komitmen dan langkah keluar dari jerat utang. Salah satu kebijakan pemerintahan Megawati ialah membayar kewajiban pokok dan bunga pinjaman kepada IMF sesuai jadwal yang ditetapkan dan memasuki program pengawasan pascakerja sama dengan IMF.

Bahkan, dalam sidang kabinet pada 28 Juli 2003, pemerintahan Megawati memutuskan pemerintahan hasil Pemilu 2004 harus melunasi utang kepada IMF. Betul bahwa rekomendasi itu dijalankan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007. Namun, langkah itu justru dibarengi dengan munculnya utang baru kepada lembaga lain. Itu sama saja dengan keluar dari mulut singa masuk mulut buaya.

Kalau kecanduan utang tidak diakhiri, bukan tidak mungkin negeri ini bakal terjerumus dalam kebangkrutan ekonomi. Sinyal itu sudah tampak dari Eropa, ketika Yunani, Italia, Irlandia, dan Portugal terhuyung krisis akibat utang yang menggunung.

Apakah pemerintah di negeri ini akan terus nyaman berlindung di balik rasio utang terhadap PDB yang sebenarnya semu itu? (mediaindonesia.com, 25/11/2011)

.........Lihat Selengkapnya

"Konsisten Terhadap Sikap Inkonsistensi" mungkin inilah slogan yang lebih tepat dibanding slogan "BEKERJA UNTUK INDONESIA".

Pemerintah sudah menetapkan Exxon Mobil Oil Indonesia (EMOI) sebagai operator ladang minyak blok Cepu, tanpa mengindahkan banyak sekali protes yang berangkat dari keprihatinan berbagai pihak yang tentu saja dengan dasar perhitungan ekonomi yang kuat pula. Pemerintah juga tidak bercermin dari berbagai pengalaman buruk bangsa ini dengan pertambangan asing, sebutlah kasus Freeport yang mencuat kembali belakangan ini, kasus pencemaran lingkungan di pertambangan Newmont di Minahasa yang belakangan makin tidak jelas juntrungannya, kasus Chevron Pasific Indonesia di Riau, eksploitasi ladang gas di Arun,dll.

Ada satu persamaan dari semua contoh di atas, hasil bumi disedot oleh perusahaan asing dengan bagi hasil yang tidak menguntungkan, kemudian rakyat di sekitar perusahaan pertambangan itu tetap dalam keadaan amat miskin dibandingkan dengan kemakmuran di lingkungan perusahaan pertambangan itu.

Ketika terjadi protes, maka pemerintah tinggal bertindak represif dengan mengerahkan aparat keamanan. Demikian pula dalam kasus EMOI ini, meskipun keamanan dalam negeri adalah tanggung jawab Polri, tapi Kodam Brawijaya sudah merencanakan untuk membentuk satu batalyon infantri yang akan ditempatkan di dekat lokasi pertambangan EMOI.

Bagaimana mau melawan semua ini? Ada dua cara, yaitu secara hukum dan politis. Menggugat secara hukum masih mungkin dengan cara mencari celah hukum pada kontrak kerja sama itu, tapi akan makan waktu lama karena EMOI pun pasti akan melawan dengan mengerahkan pengacara-pengacara paling top. Harapan terbesar sebetulnya ada pada DPR untuk perlawanan secara politis. Apalagi di situ ada PKS yang mengklaim diri sebagai partai dakwah yang berslogan jujur, bersih dan peduli, yang katanya bermaterikan para syuyukh dakwah yang sudah makan asam garam dalam dunia dakwah. Salah satu slogan partai ini dulu "Anda pilih kami, kami akan bela Anda. Anda tidak pilih kami, kami akan tetap membela Anda".

Alhamdulillah, partai yang mengklaim diri sebagai partai dakwah ini jauh-jauh hari sudah menyatakan akan melawan penunjukan EMOI sebagai operator blok Cepu dengan ikut menggalang hak angket. Bahkan salah seorang tokohnya Rama Pratama yang dulu adalah tokoh pemimpin gerakan mahasiswa menggulingkan rezim Soeharto ikut menandatangani hak angket itu.

Ketika kemudian pemerintah memutuskan EMOI sebagai operator blok Cepu, wakil ketua fraksi partai dakwah ini di DPR Zulkiflimansyah mempertanyakan: "Apa pertimbangannya? Padahal dari sisi teknologi, SDM, blok Cepu ini bisa dikelola oleh anak bangsa, karena itu tentu saja pemerintah tidak naif-naif amat untuk memutuskan ini". Sang ketua fraksi dalam kesempatan yang sama juga mengatakan "Freeport, Newmont adalah contoh kasat mata yang menyengsarakan rakyat banyak dan menguntungkan segelintir orang".

Presiden PKS Tifatul Sembiring pun menyatakan hal yang senada, sebagaimana ditulis oleh Detikcom, partainya sangat mengharapkan agar penandatanganan tersebut jangan sampai terjadi lagi masalah seperti di Freeport dan Newmont. "Seolah-olah ada hal yang tersembunyi dan tidak transparan. Kontrak ini bukan hanya 5 tahun tapi 30 tahun,".

Alhamdulillah, tapi aduh... sikap partai yang mengklaim diri sebagai partai dakwah ini mulai tidak jelas. Karena pada artikel yang sama Detikcom menulis bahwa partai ini belum menentukan sikap apakah akan mendukung hak angket, presidennya menyatakan "Kami masih mendalami dulu, karena kalau kita bawa ke sana akan bernuansa sangat politis"

Ah, saya khusnudzon saja, karena mereka ini adalah da'i, tentu akan membuat keputusan yang mengutamakan kemaslahatan umat, seperti slogannya itu lho, jujur, bersih dan peduli. Benarkah demikian? Mari sama-sama kita simak.

Ami Taher, aleg partai dakwah ini dari komisi VII menyatakan penentangannya pada penunjukan EMOI. Artikel Detikcom 'Penunjukan Exxon Penuh Rekayasa' mencatat: "Meski pemerintah membantah, tapi jelas penunjukan terjadi sebelum Menlu AS (Condoleezza Rice datang. Kita masih kalah berani dengan negara kecil seperti Bolivia yang berani menentang AS," ujar anggota Komisi VII dari FPKS Ami Thaher dalam jumpa pers di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta,
Selasa (14/3/2006).

Manipulasi-manipulasi lainnya juga terlihat dari munculnya PP No 34 Tahun 2005 sebagai ganti PP sebelumnya. PP ini dianggap untuk melegalkan kesepakatan technical assistance contract (CAC) Blok Cepu menjadi Kontrak Kerja Sama (KKS). "PP tersebut muncul tepat satu pekan sebelum penandatanganan KKS," kata Ami.

Dalam acara pelantikan pengurus wilayah DKI Jakarta, seorang tokoh partai dakwah ini Hidayat Nur Wahid menyatakan kekecewaannya. Hidayat menyatakan setuju terhadap anggota DPR yang melakukan kritik pada pemerintah, beliau berpesan "Agar anggota Dewan semakin bermartabat, mandiri dan berpihak kepada rakyat".

Harapan pada DPR semakin besar, ketika pada tanggal 20 Maret lalu diketahui sudah 80 orang anggota DPR yang meneken hak angket, meskipun sayangnya aleg PKS yang ikut meneken hanya Rama seorang.

Tanggal 21 Maret 2006 Presiden SBY memanggil pimpinan parpol dan fraksi, termasuk dari partai dakwah ini, dan gilanya lagi mereka datang. Presiden dan DPR adalah mitra konstitusional yang sejajar, bukan bawahan presiden yang harus segera datang kalau dipanggil oleh presiden. Kalaupun mau disebut sebagai rapat konsultasi, biasanya dilakukan dengan petinggi-petinggi DPR, bukan per fraksi. Kalau mau disebut sebagai undangan silaturahmi? Hmm, saya yakin akan ada kader PKS yang sudah jumud otaknya dan menganggap seperti itu. Bahkan mungkin ada yang menganggap kalau SBY sedang ngaji dengan Tifatul, seperti komentar-komentar dalam artikel yang lalu.

Pakar politik LIPI Syamsuddin Haris sebagaimana dikutip oleh Detik.com dalam artikel 'Pertemuan SBY dan Pimpinan Fraksi DPR Adalah Pola Orba' tanggal 22 Maret 2006 menyatakan "Itu kan pendekatan Soeharto itu,
pendekatan konsensus,". Detikcom juga menulis: Syamsudin Haris menjelaskan bahwa hubungan presiden-DPR adalah hubungan konstitusional. "Ada mekanismenya, diatur dalam konstitusi dan undang-undang," ujar Syamsuddin. "Pola-pola semacam itu menciderai demokrasi kita, sebab itu yang disebut sebagai lobi-lobi setengah kamar, di luar mekanisme yang baku," urainya. Detikcom melaporkan bahwa dalam pertemuan itu Presiden PKS Tifatul Sembiring yang duduk bersebelahan dengan Presiden SBY. Ketua FPKS Machfud Sidik juga hadir.

Entah apa yang terjadi pada pertemuan itu, tapi yang jelas setelah itu dukungan pada hak angket melemah. Dalam artikel 'Usai Ketemu SBY, Angket Blok Cepu Mulai Melempem' Detikcom mencatat pernyataan aleg FPDIP: Dalam rapat komisi VII yang digelar untuk melihat persoalan Blok Cepu, Rabu 22 Maret, beberapa anggota mengatakan ingin segera mengakhiri perseteruan dan hak angkat yang akan digulirkan. "Mereka tidak ingin lagi mempersoalkan Exxon lebih panjang," ujarnya.

Sikap-sikap lunak itu, imbuhnya, semakin menguatkan tudingan DPR sebagai tukang stempel pemerintah. Pemerintah pun menyikapi hak angket ini dengan kepanikan yang berlebihan. Kepanikan itu terlihat dengan diundangnya parpol dan fraksi-fraksi ke Wisma Negara, Selasa 21 Maret malam..

Yang jelas kemudian Rama Pratama menarik dukungannya pada hak angket, kalau DPR dicap menjadi tukang stempel, maka PKS adalah salah satu kontributornya. Harian Kompas tanggal 29 Maret 2006 dalam artikel 'Angket Blok Cepu Suram, JOA Rugikan Negara Rp 13 Triliun' menulis pernyatan Amien Rais: "Sudah sejak lama saya menengarai DPR itu jadi tukang stempel kembali. Jadi, andaikata angket ini tenggelam, berarti mengonfirmasi sinyalemen saya," ucap Amien seusai konferensi pers soal Blok Cepu di Ruang Wartawan DPR, Selasa (28/3).

Amien merasa bahwa untuk memperjuangkan hak angket Blok Cepu memerlukan usaha yang sangat besar dan berat. Tapi, kendati berat, tetap harus disuarakan. "Angket di DPR kira-kira memang terjal sekali, tapi sebagai anak bangsa harus menyuarakan kebenaran," ujar Amien.

Ditanya tentang adanya pengusul yang menarik dukungan, Amien tidak mau banyak komentar. "Ya, yang bisa menjawab bapak yang pakai Camry itu ya," ucap Amien singkat.

Wah, siapa ya bapak yang pakai Camry yang dimaksud Amien? Tapi Rama berpendapat lain, dia menolak lembaganya disebut sebagai tukang stempel. Dia mengatakan: "Kita obyektif saja, tidak harus ada stigmatisasi lembaga stempel,". Menurut Rama dia menarik dukungan karena memang kajian fraksi belum menemukan adanya pelanggaran hukum dalam penunjukan ExxonMobil sebagai Pimpinan Operator Blok Cepu.

Lebih lucunya lagi Rama mengeluarkan pernyataan bahwa jika yang diusulkan adalah hak interpelasi (bertanya) maka F-PKS akan lebih terbuka. "Ini loncat langsung angket," ungkapnya.

Ada apa sebetulnya dengan Rama ini? Apakah sedang mempersiapkan diri menjadi pelawak setelah karir di DPR berakhir? Di mana anehnya jika sesuatu masalah langsung menjadi hak angket tanpa melalui hak interpelasi? Lupakah dia ketika masalah impor beras bergulir, FPKS juga langsung menggagas hak angket tanpa melalui hak interpelasi? Bahkan FPKS menentang penggunaan hak interpelasi dalam kasus itu. Ketika nurani tidak lagi menjadi panglima, maka terjadilah kelucuan seperti ini.

Rama adalah satu-satunya aleg FPKS yang meneken hak angket, lalu satu-satunya peneken hak angket yang mencabut dukungannya pasca pertemuan bos partai dan fraksinya dengan Presiden SBY. Artinya penarikan dukungan Rama pada gagasan hak angket, berarti penarikan dukungan FPKS pada hak angket.

Entah seperti apa kajian FPKS yang dimaksud oleh Rama di atas, sama sekali tidak jelas dan tidak dipaparkan ke publik. Padahal sebelumnya FPKS sudah mempertimbangkan untuk menggunakan hak angket, seperti yang ditulis oleh Detikcom tanggal 4 Maret 2006 dalam artikel 'Tolak Exxon Kelola Blok Cepu, FPKS Pertimbangkan Hak Angket': Penolakan terhadap penunjukkan Exxonmobile Oil untuk mengelola Blok Cepu terus menguat. Fraksi PKS mempertimbangkan menggunakan hak angket atas keputusan pemerintah tersebut.

Bahkan Wakil Ketua FPKS Zulkieflimansyah menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum. "Secara hukum telah terjadi pelanggaran kontrak, awalnya TAC (Technical Assistant Contrac) tiba-tiba diubah menjadi PSC (Production Sharing Contract),"

Tapi yang jelas, kalau memang niat untuk membela kepentingan bangsa FPKS tidak perlu repot-repot untuk mengkaji. Anggota DPD yang juga kader PKS Marwan Batubara, dan juga dikenal sebagai koordinator Gerakan Rakyat Penyelamatan Blok Cepu (GRPBC) memiliki pendapat berbeda dengan PKS dan tentu saja dia tidak asbun. Marwan dulu juga dikenal sebagai tokoh yang menentang divestasi saham Indosat.

Marwan menyatakan secara amat gamblang: "Exxon menyatakan biaya produksinya 6 dollar per barrel. Biaya produksi oleh Pertamina maksimum hanya 60 persen biaya Exxon, yaitu 3,6 dollar per barrel. Dengan cadangan sebesar 600 juta barrel, maka kerugian pemerintah dengan memberikan hak pengendali pada Exxon adalah 1,32 miliar dollar atau Rp 13 triliun,".

Dalam artikel 'Exxon Kelola Blok Cepu, Potensi Kerugian Negara Rp 143 Triliun' Marwan menyatakan total kerugian negara per tahunnya mencapai 143 triliun. Yaitu sebesar 13 triliun dari eksploitasi minyak dan 130 triliun dari eskploitasi gas.

Sugiharto, Menneg BUMN yang sering disebut setengah PKS dan setengah PPP ini menyatakan tidak terlalu memusingkan hak angket yang digagas di DPR itu. Dalam artikel 'Meneg BUMN Tak Pusingkan Hak Angket Blok Cepu' mencatat pertanyaan Sugiharto: Sugiharto juga ditanya alasan mengapa pemerintah menyerahkan panglima operasi Blok Cepu ke ExxonMobil. "Apa artinya itu dalam manajemen? Kalau Pertamina yang saat ini memroduksi lapangan minyak 20 ribu tidak mampu mengelolanya, risikonya ada di rakyat. Padahal haknya Pertamina hanya 6,75%. Haknya Exxon 6,75% juga, haknya Pemda 1,5%, selebihnya untuk rakyat. Kalau Cepu tertunda, 93,25% interest Indonesia tertahan. Pertamina juga belum mampu," beber eks Direktur Keuangan PT Medco Energy International Tbk ini.

Sebagai orang perminyakan, Sugiharto dalam hal ini membuat pernyataan yang tidak benar tentang kemampuan Pertamina. Karena Pertamina sendiripun menyanggupi untuk mengelola ladang minyak blok Cepu itu jauh-jauh hari. Pertamina juga terbukti memenangkan tender minyak yang ada di Libya mengalahkan berbagai perusahaan minyak asing seperti Petronas. Kalaupun Pertamina banyak korupsinya ya berantas saja korupsi itu, ketimbang memberikan hak pengelolaan blok Cepu itu kepada orang asing selama 30 tahun.

Politisi PAN Drajat Wibowo mengatakan ada pembohongan publik yang dilakukan pemerintah dengan statemen yang menyatakan tenaga ahli Indonesia tidak bisa mengelola Blok Cepu. Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI) melalui jubirnya juga menyatakan "Anak bangsa sebenarnya sangat mampu melakukan dan mengolah Blok Cepu dengan baik jika dipercaya oleh pemerintah,".

Hitung-hitungan yang diberikan oleh Sugiharto kelihatannya menguntungkan Indonesia. Dalam bagi hasil itu, 85% keuntungan untuk pemerintah Indonesia, sisanya untuk EMOI 6.75%, Pertamina 6.75% lalu Pemkab Bojonegoro 1.5%. Sehingga total untuk Indonesia adalah 93.25%.

Tapi Sugiharto tidak menjelaskan bahwa dengan menjadi operator, EMOI bisa mengatur berbagai rancangan dan skenario bisnis sehingga bagi hasil itu tetap menguntungkan mereka. Biaya operasi blok Cepu adalah USD 100 juta per tahun, sementara EMOI mengajukan Capex (capital expenditure atau biaya investasi) dan Opex (operational expenditure atau biaya operational) sebesar USD 260 juta per tahun. Sehingga dari selisih ini saja bagi hasil yang diklaim pemerintah itu sudah berkurang sebesar USD 160 juta per tahunnya. Belum lagi recovery cost yang ditentukan oleh operator.

Sudah rahasia umum bahwa gaji untuk ekspatriat di perusahaan minyak asing itu sangat fantastis. Dalam pengelolaan blok Cepu ini EMOI akan mempekerjakan banyak sekali tenaga kerja asing dari negara asal mereka. Belum lagi berbagai komponen alat berat yang akan langsung didatangkan dari sana.

Hal-hal itu yang tidak dijelaskan oleh Sugiharto, tapi dijelaskan oleh tokoh-tokoh penentang penunjukan EMOI ini, seperti Marwan Batubara. Detikcom menulis pernyataan Marwan: "Dengan demikian klaim pemerintah yang akan memperoleh 93,25 persen dari pendapatan bersih US$ 3,3 miliar per tahun seharusnya dikurangi dengan sunk cost US$ 45 juta dan US$ 160 juta untuk keuntungan ExxonMobil," ungkap anggota DPD ini dengan kesal.

Bahkan sebetulnya Wakil Ketua FPKS Zulkieflimansyah sudah dari jauh hari menjelaskan hal ini. Dalam artikel 'Tolak Exxon Kelola Blok Cepu, FPKS Pertimbangkan Hak Angket' Detikcom menulis: jika bentuk kontrak TAC (Technical Assistance Contract) maka kawasan kerja tersebut milik Pertamina, Sedangkan jika kontrak berbentuk PSC (Production Sharing Contract) maka kelola blok di bawah BP Migas. Artinya BP Migas bisa menunjuk siapapun untuk menjadi operator.

Secara ekonomik, jelas Zulkiefli, negara akan mengalami kerugian apabila Exxon menjadi operator yg pertama. Sebab, cost recovery-nya jauh lebih tinggi dibandingkan Pertamina yang menjadi operatornya.

Apalagi, secara finansial, skill dan lainnya Pertamina sanggup. Dan sejak 2004, Exxon sudah putus kontrak TAC nya. "Jika pertamina yang pegang, maka kebutuhan migas dalam negeri dan APBN akan aman," kata anggota Komisi VI ini.

Kalau pun ada praktik korupsi, Zulkiefli berpendapat akan lebih mudah mengusut orang Pertamina dibang Exxon. "Makanya lami sedang mempertimbangkan untuk meng-initiate hak angket karena ini saatnya BUMN kita menjadi kelas dunia," cetus dia.

Artinya Zul sebagai Waka FPKS sudah menjelaskan adanya pelanggaran hukum dari sisi kontrak, kesanggupan Pertamina dan juga kemudahan mengusut korupsi jika operatornya adalah Pertamina. Terbukti selama ini kita tidak pernah tahu berapa persisnya kandungan emas dan tembada yang dikeruk oleh Freeport per tahunnya.

Pernyataan senada juga datang dari Refrizal, jauh sebelumnya tanggal 23 Februari 2006, sebagaimana ditulis di website FPKS dalam artikel 'Blok Cepu Semestinya Berikan ke Pertamina'. Tertulis di situ: sejak awal FPKS mendesak pemerintah agar Blok Cepu dikelola Pertamina. Sejak awal? Kalau begitu mengapa begitu mudahnya berubah setelah bertemu SBY? Apakah PKS begitu tolol dan dungunya sehingga tidak mengerti masalah, lalu setelah dijelaskan oleh SBY menjadi mengerti?

Refrizal juga memaparkan hal yang senada dengan Zul, Soal kemampuan pengelolaan ladang minyak, terangnya, Pertamina tidak kalah dengan Exxonmobil. "Baik secara teknis maupun yang lain, Pertamina tidak kalah kemampuannya untuk mengelola Blok Cepu itu," paparnya.

Sebelumnya, Ami Taher dalam pernyataannya di artikel 'PKS Galang Hak Angket Kasus Blok Cep' juga dengan gamblang menyatakan adanya indikasi pelanggaran hukum. Website FPKS menulis: Ami menyebutkan satu indikasi pelangggaran tersebut adalah dengan diubahnya PP No. 35/2004 menjadi PP No. 34/2005 yang dilakukan seminggu sebelum penandatangan kontrak kerja sama (KKS), yaitu tanggal 10 September 2005, sehingga penandatanganan KKS pada tanggal 17 September 2005 dinilai memiliki catat hukum.

Dalam PP No. 35/2004 Pertamina telah mengajukan bentuk kerja sama operasional (KSO) yang menempatkan ExxonMobil sebagai subordinat Pertamina. Namun dengan keluarnya PP No. 34/2005 seolah-olah pemerintah sengaja memfasilitasi diubahnya status tecnical assistance contract (TAC) menjadi KKS, sehingga ExxonMobil setingkat dengan Pertamina.

Tapi lucunya, Andi Rahmat yang mantan aktifis mahasiswa itu malah mengeluarkan pernyataan yang bersikap sangat-sangat tidak jelas di hari yang sama Tifatul dan Machfud Sidik diundang oleh SBY. Dalam artikel 'Soal Usulan Hak Angket Kasus Blok Cepu, PKS Tunggu Bola' Andi mengatakan FPKS menganggap isu hak angket Blok Cepu yang digulirkan beberapa anggota Dewan sekedar political news belaka.

Namun demikian, politisi muda PKS dan bekas Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini secara pribadi mendukung hak angket. Tapi dia sama sekali tidak meneken dukungan hak angket itu.

Meskipun demikian, jelas dia, sejauh ini F-PKS masih menunggu perkembangan dari pengajuan hak angket, terutama untuk melihat keseriusan para inisiator. Sungguh aneh, mengapa FPKS bersikap menunggu? Mengapa tidak ikut menggagas? ada 45 orang anggota, kalau dimobilisasi untuk mendukung hak angket maka pendukung hak angket akan berjumlah 120-an orang, akan lebih kuat lagi.

Dulu waktu hak angket impor beras FPKS dengan gagahnya menyatakan bahwa mereka iktu mengawal sejak awal gagasan hak angket itu. Sekarang malah bersikap menunggu arah angin? Beginikah mentalitas partai dakwah? Mengapa harus menunggu bola?

Masih ada harapan hak angket ini akan tetap menunjukkan giginya, paling tidak untuk menginvestigasi secara detail apa dan bagaimana latar belakang pemerintah menunjuk EMOI sebagai operator blok Cepu untuk 30 tahun ke depan. Harian Kompas tanggal 1 April 2006 dalam artikel 'Pengusul Angket Cepu Optimistis, Pimpinan Parpol dan Universitas Akan Digaet mencatat pernyataan optimis tersebut dari berbagai kalangan di DPR. Para penggagas hak angket akan mencari dukungan dari berbagai kalangan perguruan tinggi dan pimpinan parpol termasuk PKS. Saya berdoa mudah-mudahan mereka berhasil menyadarkan para pimpinan partai yang mengklaim diri sebagai partai dakwah ini.

Memang tidak mudah, karena apalagi DPR saat ini sedang reses. Jadi hak angket ini kehilangan momentum, seperti yang dinyatakan oleh Drajad Wibowo. Satu-satunya peneken dukungan hak angket dari FPKS Rama Pratama menurut info dari orang-orang dekatnya malah sedang moncer ke Turki.

Harus diakui pula, EMOI juga cerdik mendekati masyarakat, dengan berbagai program community development (CD), seperti yang ditulis oleh Detikcom dalam artikel 'Exxon Buka Les Komputer & Bahasa Inggris Gratis di Blok Cepu', sehingga masyarakat Bojonegoro mendukung atau paling tidak mereka tidak mempermasalahkan apakah harus EMOI atau Pertamina. Salah satu program CD yang dilakukan adalah kursus bahasa Inggris dan komputer, padahal selama dua tahun ke depan EMOI cuma akan mengucurkan USD 29ribu untuk program itu. Ibarat seorang anak yang tidak sadar sedang dirampok habis-habisan emas warisan orang tuanya dan sudah sangat senang karena diberi permen.

Akibatnya timbul anggapan bahwa gagasan hak angket dari anggota DPR itu adalah penghalang untuk kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Bodohnya lagi masyarakat juga tidak tahu bahwa di dalam kontrak kerjasama itu, dana CD tidak dicantumkan, alias suka-suka operator saja. Padahal salah satu hal penting yang sering menjadi sumber konflik antara perusahaan-perusahaan pengolah sumber daya alam (SDA) dengan penduduk sekitar adalah diabaikannya pengembangan masyarakat.

Penyadaran inilah yang harus diberikan kepada masyarakat. Tugas ini adalah bagian dari dakwah bagi siapapun, apalagi dari parpol yang mengklaim dirinya sebagai partai dakwah.

Terakhir saya mengutip kembali pernyataan Refrizal dan pertanyaan saya di atas. Refrizal menyatakan: sejak awal FPKS mendesak pemerintah agar Blok Cepu dikelola Pertamina.

Sejak awal?

Kalau begitu mengapa begitu mudahnya berubah setelah bertemu SBY?

Apakah PKS begitu tolol dan dungunya sehingga tidak mengerti masalah,
lalu setelah dijelaskan oleh SBY selama satu atau dua jam menjadi
mengerti?

Tidak, saya yakin orang seperti Dr. Zul yang ahli ekonomi itu tidak sembarangan bicara, demikian pula dengan Marwan Batubara. Mereka jauh lebih kompeten dalam masalah ini ketimbang Tifatul atau Hilmi Aminuddin sekalipun. Selain itu aleg-aleg FPKS lain seperti Ami Taher dan Refrizal sudah menyatakan hal yang sama.

Kalau begitu mengapa PKS tidak garang menginvestigasi masalah ini
dalam bentuk hak angket?

Di mana greget yang sudah ditunjukkan dalam kasus hak angket impor beras yang sampai mengirim tim ke Vietnam segala? Kalau dilihat dari rentang waktu masalah yang timbul, impor beras hanya berlaku per tahun atau malah per musim panen. Sementara kontrak kerja sama dengan EMOI ini berlangsung 30 tahun. Jauh lebih besar mudharatnya.

Saya tahu, dan bagi yang tidak percaya silahkan tanya kepada aleg-aleg FPKS sendiri, bahwa bagi PKS aleg-aleg itu bukanlah mewakili rakyat tapi perpanjangan tangan partai. Sehingga apapun langkah aleg berdasarkan instruksi partai, bukan menyerap aspirasi ratusan ribu orang yang diwakilinya. Sehingga langkah Machfud Sidik mematuhi panggilan SBY, langkah Rama menarik dukungan hak angket, adalah langkah-langkah yang diperintah oleh PKS.

Atau jangan-jangan ada yang menganggap ini adalah ijtihad ulama? Kalau begitu harus dijelaskan apa landasan syar'i atau dasar dalam beristidlal. Harus dijelaskan ayat mana dalam Al Quran atau hadits mana dari kumpulan shahih Bukhari/Muslim atau imam hadits lainnya yang menjadi dasar, atau fatwa ulama mana yang menjadi dasar, apakah dari generasi sahabat, tabi', tabi'in, empat imam mazhab, Ibnu Taimiyah, Al Banna, Qhardawi, dll.

PKS harus menjelaskan ini secara gamblang dan terbuka, dan siap dipertanyakan dan dikritik. Jika tidak, maka buat saya PKS sudah melacurkan dakwah, moral dan integritasnya. Kecuali kalau ada perubahan sikap atau penjelasan lugas non apologik, maka saya tidak akan minta maaf untuk pernyataan itu, dan siap mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah SWT.

Tidak aneh memang jika ada partai mau dagang sapi dengan pemerintah, tapi tolong jangan bawa-bawa dakwah dan Islam, dien yang sempurna. Jadi partai sekuler saja, seperti Golkar, toh sudah hampir tidak ada bedanya.

Ya Allah, lindungilah kami dari pemimpin-pemimpin yang zalim, terutama kalau mereka mengaku ulama pewaris ajaran yang Kau turunkan kepada nabiMu yang mulia.

Note : PKS, setelah diberi bantuan (disuap?) Exxon Mobil 500 juta ke PKPU(lihat di SINI) , PKS langsung dukung mereka dalam kasus blok Cepu. pemilik Exxon Mobil adalah keluarga Yahudi Amerika Rockefeller yang juga menjadi salah satu donatur utama keberadaan negara Israel.sungguh aneh PKS ini , disatu sisi membuat demo massa besar-besaran buat ngumpulin dana 1-2 miliar buat Palestina , sementara di sisi lain memberi kesempatan bagi zionis buat ngeruk uang triliunan dari Indonesia. sungguh tepat istilah diatas: "konsisten dengan inkonsistensinya"

[sumber: group FB: "250 Juta Dukungan Untuk Ganti Kapitalisme, Sosialisme/Komunisme dgn ISLAM"]
[judul Asli: Pelacuran Politik Sebuah Partai Dakwah]

.........Lihat Selengkapnya

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) Maret 2010, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 31,02 juta orang, atau sekitar 13,33 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Pada saat yang bersamaan, jumlah penduduk Malaysia sekitar 26,79 juta orang. Dengan demikian jumlah penduduk miskin di Indonesia melebihi jumlah penduduk Malaysia.
Ternyata begitu banyak orang miskin di Indonesia, tersebar di semua kabupaten dan kota. Penyebab utama kemiskinan adalah sangat terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. Kemiskinan juga terkait dengan kualitas sumberdaya manusia yang belum mumpuni, sehingga tidak bisa berinteraksi dengan sektor industri.

Sementara di sisi lainnya keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang berpotensi menyerap tenaga kerja kurang terdidik, keberadaannya nyaris seperti “anak tiri”. Berbeda dengan usaha besar yang padat modal dan teknologi, dengan mudahnya digelontori kredit perbankan dan berbagai kemudahan lainnya.

Sebagai gambaran, sepanjang 2010, sekitar 10 – 15 persen atau sekitar 790 ribu – 1,17 juta pelaku UMKM produksi di Jawa Barat menutup usahanya dan beralih menjadi pedagang produk impor asal Cina. Keuntungan yang lebih besar dan risiko yang lebih kecil menjadi alasan mereka beralih (Pikiran Rakyat, 22 Desember 2010).

Ya, itu fakta di lapangan, serbuan barang impor, terutama asal Cina dengan jelas dan transparan mematikan usaha bidang produksi. Di Jawa Barat saja mencapai sejuta UMKM, lalu bagaimana jika ditambah dari propinsi lainnya. Begitu mengenaskan, jika satu UMKM misalnya bisa menampung tenaga kerja sampai lima orang, maka jutaan orang akan kehilangan pekerjaan. Ya, karena yang beralih profesi menjadi pedagang barang asal Cina itu pemilik usahanya, pekerjanya yang tak memiliki modal berubah status menjadi penganggur. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin pun terus meningkat.

Baik pihak pemerintah maupun pengamat ekonomi mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011 bisa mencapai 6,2 persen. Namun hal itu sama sekali tidak berarti jika jumlah penduduk miskin tetap banyak. Bahkan jumlah penduduk miskin akan terpicu oleh naiknya harga Sembako dan adanya rencana pemberlakuan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Sebagai contoh sederhana, ratusan ribu tukang ojek akan menjerit ketika BBM dibatasi, sebagian di antaranya akan beralih profesi dari pengojek menjadi penganggur. Daya beli masyarakat akan terpangkas besar-besaran, yang akhirnya akan mendongkrak jumlah penduduk miskin.

Kebijakan jalan pintas sering ditempuh pemerintah untuk sekedar “meredam berita” kemiskinan, misalnya melalui langkah yang tidak mendidik berupa bantuan tunai langsung (BTL). Setiap keluarga miskin mendapat jatah ratusan ribu rupiah. Jelas “kebijakan bodoh” ini sama sekali tidak akan mengentaskan kemiskinan, malah sebaliknya menyebabkan rakyat yang miskin menjadi makin malas. Selain itu, kegiatan seperti BTL acapkali menjadi publikasi carut-marut kemiskinan yang ada di Indonesia ke seluruh dunia. Hal itu karena dalam pelaksanaannya seringkali diwarnai kekisruhan yang kekacauan, dorong-dorongan, bahkan ada yang sampai terinjak-injak. Nah, hal ini menjadi santapan media, baik nasional maupun internasional.(PantonaNews.com)

Solusi

Tegakkan KHILAFAH......!!!

kenapa kok KHILAFAH, emang Khilafah bisa Apa?
silahkan baca artikel disini.

.........Lihat Selengkapnya

Direktur eksekutif IIPAC Benyamin Ketang

Tidak hanya Protocol of Zion yang dibuat Herzl yang kita kenal. Kini Indonesia-Israel Public Affairs Committe atau dikenal dengan IIPAC juga memiliki protokolnya sendiri. Dalam wawancaranya dengan beritajatim.com. Benyamin Ketang selaku Direktur Eksekutif IIPAC memiliki visi untuk mencari Calon Presiden di masa mendatang.
Seperti dikutip di media online tersebut, dalam Protokol Organisasi pasal 5 tercantum bahwa IIPAC mendukung pencalonan presiden, para menteri, gubernur, bupati dengan pendanaan dari 10% dana Social Corporate Responsibility dan hibah/dana grant dari pendukung internasional Kerjasama bisnis dan investasi di Indonesia untuk kepentingan Indonesia dan rakyat Indonesia, demokrasi, anti kekerasaan, pluralisme.

"Tahun 2014, kami akan mencari calon presiden atau partai mana yang bisa menjamin terciptanya hubungan  diplomatik  Indonesia-Israel. Yang kita butuhkan adalah siapa yang mau bekerjasama mendirikan kedutaan besar Indonesia-Israel," kata direktur eksekutif IIPAC Benyamin Ketang.

Ketang belum mau buka kartu partai atau calon presiden mana yang didekati. "Nantilah kita cari," katanya.

Ketang berharap, dengan adanya IIPAC, segera ada semacam kamar dagang Israel di Indonesia. Beberapa bulan ke depan, ia juga berharap pemerintah Indonesia membuka kesempatan investasi dari Israel. Selama ini kamar dagang Israel untuk Indonesia bermarkas di Singapura.

Diketuai Emmanuel Shahaf, seorang CEO Technology Asia Consulting Ltd., kamar dagang ini didirikan tahun 2009. Sebagaimana dikutip dari wawancara dengan Warta Ekonomi, ekspor Indonesia ke Israel mencapai 800 juta dollar Amerika Serikat. Sementara impor Indonesia dari Israel hanya 16 juta dollar AS.

Masalah Palestina diakui menjadi hambatan. "Selama Israel tidak menyelesaikan konflik dengan Palestina, terdapat sedikit atau tidak ada kesempatan bagi hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia," kata Shahaf.

Benjamin Ketang berharap, tokoh-tokoh di Indonesia mau terbuka membuka kerjasama dengan tokoh Yahudi atau Israel untuk kemakmuran rakyat. "Jangan perdebatkan masalah teologi dan agama. Tak ada habisnya sampai dunia berantakan," katanya.

"Saya punya harapan, kekuatan investasi Israel bisa disinergikan untuk kesejahteraan Indonesia. Kekuatan Indonesia dengan sumber daya alam melimpah harus diintegrasikan dengan sistim internasional. Kuncinya Israel."

"Orang Yahudi di mana-mana tetap sama, memiliki solidaritas terhadap Israel Raya."Akankah mimpi Ketang menjadi kenyataan seperti Herzl yang bermimpi memiliki Negara Israel Raya dan terlaksana setelah 50 tahun dari ditetapkannya Protokol of Zion? Kita tunggu saja. [eramuslim, 13/04/2011]

.........Lihat Selengkapnya

MAKASAR, Tiga unit kapal perang asing asal Amerika dan Australia bersandar di pelabuahan peti kemas Makasar. Ketiga kapal laut yang terdiri dari, satu kapal perang Amerika dan dua kapal perang Australia.

Atase Pertahanan Laut Amerika untuk Indonesia, Captain Jenesen mengatakan berlabuhnya kapal perang USS Guardian dalam rangka kunjungan muhibah dan mengisi bekal logistic.

Selian itu, pihak Amerika juga akan melakukan latihan bersama dalam mendeteksi ranjau, karena kapal perang Amerika tersebut merupakan penyapu ranjau.
Kapal perang Amerika USS Guardian-MCM 5 merupakan kapal penyapu ranjau yang memiliki panjang 63,8 dan lebar 11,9 meter dengan kecepatan 5 knot dan jumlah kru 83 orang.
Sementara, dua kapal perang Autralia, yaitu HMAS YARRA-M87 dan HMAS HOUN-M82 merupakan kapal perang penyapu ranjanu. Kedua kapal perang itu memili panjang yang sama, yakni 52,2 meter dan lebar 9,9 meter dengan kecepatan 14 knot dan menampung kru 38 orang.
USS Guardian akan berada di Makasar selama dua hari sementara dua kapal perang Australia akan berlabuh Selama lima hari.(news.okezone.com, 12 April 2011)

.........Lihat Selengkapnya

*Apa kalian gak malu sama dia Wahai pak Polisi, jaksa, dan Pak hakim...???

Penegakan hukum di Republik ini lagi-lagi memperlihatkan kekonyolan. Konyol karena terpaku pada kalimat-kalimat tekstual. Juga konyol karena hukum hanya terampil buat orang-orang kecil, bahkan yang tergolong anak-anak.

Contoh paling mutakhir adalah kasus yang dialami Deli Suhandi. Bocah yang baru berusia 14 tahun itu ditangkap polisi karena dituduh mencuri voucer kartu perdana senilai Rp10 ribu di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, pertengahan bulan lalu.

Bocah kelas dua sekolah menengah pertama itu sempat ditahan lebih dari tiga pekan di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Akibatnya, Deli tidak bisa mengikuti ujian tengah semester.

Selasa (5/4) lalu, Deli sudah bisa kembali ke rumah karena pihak kejaksaan mengabulkan penangguhan penahanan tersangka kasus pencurian itu. Akan tetapi, proses hukumnya belum tuntas lantaran polisi ngotot membawa kasus itu ke pengadilan.
Polisi ngotot menegakkan hukum terhadap bocah yang mencuri senilai Rp10 ribu, tetapi polisi tidak memperlihatkan kegigihan untuk membongkar rekening gendut para jenderal polisi yang miliaran rupiah. Ini pun kekonyolan tersendiri.

Yang jelas, apa yang dialami Deli bukan kasus pertama dan terakhir. Pada 2006, wajah hukum di Tanah Air sempat digegerkan oleh kasus Raju, bocah berusia delapan tahun yang diadili oleh Pengadilan Negeri Stabat, Sumatra Utara, hanya gara-gara berkelahi dengan kakak kelasnya.

Meski berbagai kalangan ketika itu mendesak proses penyidangan dihentikan, toh hakim lebih percaya dan patuh pada teks yang terdapat di UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim dilarang menghentikan proses penyidangan.

Perilaku para punggawa hukum dalam kasus Raju dan Deli menunjukkan buruknya kearifan penegak hukum di negeri ini. Mereka justru ‘rajin’ memejahijaukan anak-anak.

‘Kerajinan’ itu tampak pada Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menyebutkan setiap tahun setidaknya ada 7.000 anak-anak yang harus menjalani persidangan karena terlibat berbagai tindak kriminalitas.

Bahkan, 6.300 di antaranya mesti menjalani kerasnya kehidupan di balik terali besi.

Fakta itu seakan menunjukkan bahwa para penegak hukum percaya pengadilan dan penjara merupakan tempat belajar budi pekerti yang baik bagi anak-anak. Ini keyakinan yang sangat konyol, karena kenyataan pemenjaraan justru memperburuk perkembangan anak. Penjara adalah sekolah kriminal yang paling canggih di negeri ini, baik untuk orang dewasa apalagi untuk anak-anak.

Menyembuhkan anak-anak dari perilaku menyimpang jelas memerlukan bobot edukasi yang lebih dominan daripada penegakan hukum formal. Polisi, jaksa, hakim hendaknya memiliki kearifan itu. (mediaindonesia.com, 9/4/2011)

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta, Total utang pemerintah Indonesia hingga Februari 2011 tercatat mencapai Rp 1.692,17 triliun (US$ 191,79 miliar). Dari jumlah tersebut, sebesar US$ 68,75 miliar adalah pinjaman bilateral, yang didominasi oleh Jepang.

Berdasarkan data yang dikutip dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Sabtu (26/2/2011), 3 kreditur besar yang memberikan utang ke pemerintah adalah Jepang, Bank Pembangunan Asia (ADB/Asian Development Bank), dan Bank Dunia.

Rincian pinjaman atau utang Indonesia ke kreditur besar itu hingga akhir Februari 2011 adalah:

Jepang dengan nilai US$ 30,59 miliar atau 44,5% dari total pinjaman pemerintah
Bank Dunia dengan nilai US$ 16,1 miliar atau 16,1% dari total pinjaman pemerintah
ADB dengan nilai US$ 11,33 miliar atau 16,5% dari total pinjaman pemerintah
Kreditur lainnya senilai US$ 15,77 miliar atau 22,9% dari total pinjaman pemerintah

Total utang pemerintah Indonesia di Februari 2011 tercatat mencapai Rp 1.692,17 triliun, turun tipis Rp 3,17 triliun dibanding Januari 2011 yang sebesar Rp 1.695,34 triliun.

Namun jika dibandingkan dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.692,17 triliun, jumlah utang di Februari 2011 bertambah Rp 15,32 triliun.

Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah hingga Februari 2011 mencapai US$ 191,79 miliar, bertambah dibanding Januari 2011 yang sebesar US$ 187,19 miliar. Namun, karena rupiah menguat, jumlah utang dalam rupiah tercatat menurun.
[detikfinance.com, Sabtu, 26/03/2011, judul asli: "Soal Utang, Jepang Paling Berjasa ke RI" ]

Comment:
Apa....!!! jumlah utang di Februari 2011 bertambah Rp 15,32 triliun....
entar Tahun depan atau 10 tahun lagi udah jadi berapa? belum lagi bunganya, lalu siapa yang mau nanggung itu semua...!!!

tanpa KHILAFAH beginilah nasib negeri-negeri Muslim...terjerat oleh Riba yang dosanya begitu besar...
Rasulullah saw. pernah bersabda:

«دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ عَلَى اللهِ مِنْ سِتَّةِ وَثَلاَثِيْنَ زَنْيَةً. وَقَالَ : مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ»

Satu dirham riba (dosanya) kepada Allah lebih berat daripada 36 kali berzina dengan pelacur. (Ibn Abbas berkata) dan Beliau bersabda, “Siapa saja yang dagingnya tumbuh dari yang haram maka neraka lebih layak untuknya.” (HR al-Baihaqi dan ath-Thabrani).

Nabi saw. juga pernah bersabda:

«إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِيْ قَرْيَةٍ ، فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ»

Jika telah tampak nyata zina dan riba di suatu kampung maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan sendiri (turunnya) azab Allah (kepada mereka) (Hr al-Hakim).
Lalu bagaimana dengan negeri kita ini? Na‘ûdzu billâh min dzâlik. Astaghfirullohal adzim...

.........Lihat Selengkapnya

JAKARTA, Perdana Menteri Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao mengatakan negaranya ingin belajar dari Indonesia yang menjadi tetangganya untuk membangun suatu negara.

"Timor Leste melihat Indonesia sebagai "big brother" yaitu sebagai referensi untuk membangun negara," kata PM Xanana dalam kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, Selasa.

Di hadapan sekitar dua ratusan mahasiswa dan dosen dalam kuliah umum bertajuk "Timor Leste's State Building Experience within Regional and Global Context", ia mengatakan Timor Leste masih dalam proses membangun negara. "Kami ingin mengambil pelajaran dari negara lain, walau bukan untuk menjadi replika model, namun sebagai sumber referensi," ujarnya.

Timor Leste, menurut Xanana, adalah negara kecil seluas 15.000 kilometer persegi dengan populasi sekitar satu juta orang yang berasal dari beragam suku dan budaya dengan tidak kurang dari 37 bahasa dan kerap diwarnai oleh konflik.

"Kami kurang sumber daya manusia yang terampil dan terlatih untuk mencapai tujuan kami dan pada tahun-tahun awal juga tidak punya sumber finansial serta hanya bergantung pada bantuan internasional," tambahnya.

Xanana menjelaskan situasi dan kondisi di Timor leste dalam delapan tahun sejak kemerdekaannya.
Menurut dia, Timor Leste dengan mayoritas rakyatnya yang miskin dan secara psikologis terluka kerap diguncang konflik sporadis dan berujung pada kekerasan dan demokrasi tidak berjalan lancar.
"Karena itu demokrasi tidak bisa tanpa pembangunan dan pembangunan tidak bisa tanpa demokrasi," tambahnya.

PM Xanana mengaku menaruh hormat pada masyarakat Indonesia yang melakukan "revolusi rakyat" pada 1999 dan di saat yang sama rakyat Timor Leste mulai menapaki langkah sebagai negara merdeka dan berdaulat.

"Namun kami belajar satu hal, yaitu memulai dengan memahami dan menyelesaikan akar masalah yang kerap adalah masalah politik," ujarnya. "Saya mengerti kesulitan yang dihadapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan koalisi pemerintahan saat ini."

Karena bagi dirinya di Timor Leste dengan pemerintahan yang berasal dari lima partai pun sulit untuk terus menjaganya.

Meski terjadi konflik poltik, katanya, demokrasi dengan dengan basis dialog harus tetap dilakukan dengan inisiatif berasal dari dalam negara itu sendiri dan bukan dipaksakan dari luar, termasuk dari masyarakat negara maju.

"Suatu negara harus menemukan jalan mereka sendiri, namun negara juga punya kewajiban untuk mengurangi kemiskinan rakyat sekaligus menciptakan sistem "check and balance" sehingga sekali lagi tidak ada demokrasi tanpa pembangunan dan tidak ada pembangunan tanpa demokrasi," katanya.
PM Xanana sebelumnya di istana Merdeka mendandatangani Nota Kesepahaman dengan Presiden Yudhoyono di bidang pendidikan dan pelatihan diplomat, kerja sama teknis bidang pariwisata dan perdagangan, pembangunan infrastruktur juga desentralisasi dan manajemen negara, transportasi dan perikanan.

Xanana yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan itu datang ke Indonesia bersama dengan Menteri Luar Negeri Zacarias da Costa, Menteri Ekonomi dan Pembangunan Joao Goncalves, Menteri Infrastruktur Pedro Lay da Silva, Menteri Pariwisata Gil Alves, Menteri Pertanian dan Perikanan Mariano Assanami Sabino dan sejumlah menteri lain.(republika, 23 Maret 2011)


Comment:
kasihan juga si dia abis di provokasi memberontak Indonesia lalu ditinggal sama Tuannya...sekarang mau cari perhatian dari Indonesia. padahal Indonesia sendiri masih kebingungan, akibat sistem Kapitalis yang mencengkramnya...fiuh...

.........Lihat Selengkapnya

Antri minyak tanah

JAKARTA, Pemerintah Jepang meminta Indonesia untuk meningkatkan pasokan minyak bumi dan gas alam cair (LNG) demi mengatasi krisis listrik akibat bencana gempa dan tsunami.

"Akibat tsunami dan gempa, PLTN rusak dan terjadi kekurangan listrik secara masif. Karena poska listrik yang kurang Jepang melakukan penghematan listrik secara berencana," kata Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Makiko Kikuta di Jakarta, Kamis (17/3).

Pada Kamis (17/3) ini, Makiko Kikuta melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Hotel Borobudur Jakarta. Makiko mengakui, sejak terjadinya gempa dan tsunami, PLTN di negara itu rusak parah sehingga saat ini Jepang kekurangan pasokan listrik.

"Saya meminta kepada Hatta agar pemerintah memberikan tambahan energi dan gas alam cair serta minyak bumi kepada Jepang," ujarnya. Permintaan tersebut, lanjut Makiko, telah disampaikan kepada Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam pertemuan tersebut.

"Pak Hatta telah menyampaikan beliau menanggapi secara serius terhadap permintaan saya. Kita mengharapkan bantuan LNG dan minyak bumi," tegasnya.

Menanggapi permintaan itu, Hatta mengaku belum memberikan keputusan karena harus dibahas dengan Menteri ESDM. "Ada permintaan, tentu yang pertama kita akan bahas bersama menteri ESDM dan saya akan laporkan segera kepada Presiden. Kita menanggapi itu dengan serius," jelas Hatta.

Hatta mengakui belum mengetahui berapa jumlah permintaannya. Hanya saja, kebutuhan listrik Jepang sama besarnya dengan kebutuhan listrik di Pulau Jawa.

"Belum disampaikan jumlahnya, tapi kalau melihat padamnya PLTN nuklir itu sama dengan luas Pulau Jawa, itu artinya puluhan ribu megawatt, tentu jumlahnya cukup besar," ujarnya.

Ketika ditanyai mengenai apakah Indonesia mampu memenuhi permintaan Jepang tersebut sementara di Indonesia pun mengalami kekurangan gas, Hatta menyatakan kekurangan gas yang dialami Indonesia bukan karena kurangnya persediaan "Saya belum melihat kita kekurangan. Itu bukan karena kita tidak punya LNG, tapi kita tidak punya 'receiving terminal'," katanya.(republika.co.id)

Comment:

Wah....kayaknya jepang belum tahu nich kalo yang Punya Minyak di Indonesia itu Bukan Pemerintah indonesia atau Rakyat Indonesia. Bukannya Perusahaan Minyak negeri ini udah "DIBERIKAN" kepada ASING oleh Pemerintah RI.

.........Lihat Selengkapnya

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan agar Indonesia terus mengirimkan bantuan ke Jepang,  yang baru saja tertimpa musibah gempa besar serta tsunami. Bahkan, ia telah menyiapkan satu kontingen Indonesia untuk diberangkatkan ke Jepang, sejak pertama terjadinya bencana tersebut.(republika.co.id, Senin, 14 Maret 2011).

Hari ini Pemerintah Jepang menyatakan rasa terima kasihnya pada sejumlah negara tentang kesediannya untuk memberi bantaun. Tapi Jepang menyatakan negaranya masih sanggup sendiri menangani penanggulangan bencana. Hanya Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia yang diizinkan. Ini mengingat perjanjian antara kedua negara dalam hal penanganan bencana. (republika.co.id,Selasa, 15 Maret 2011)

kenapa SBY begitu semangatnya  untuk membantu Jepang yang sudah mapan dalam penanganan korban Tsunami padahal di Negeri sendiri Rakyatnya yang tertimpa musibah yang sama sedang menanti bantuan.

Puluhan warga Kampung Enggros dan Metu Debi, Kota Jayapura, Papua yang menjadi korban tsunami akibat gempa 9.0 Skala Richter yang mengguncang Jepang, Jumat 11 Maret malam lalu, hingga kini belum mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah setempat.

Dhaniel Meraudje, seorang warga yang rumahnya terkena hantaman tsunami, mengaku saat ini warga membutuhkan tenda dan bahan makanan.

“Kalau malam kami tidur menumpang di rumah tetangga yang tidak terkena tsunami. Kami berharap semoga pemerintah segera memberikan bantuan,” ujar Dhaniel, di Jayapura, Senin (14/3/2011).(news.okezone.com,Senin, 14 Maret 2011).

.........Lihat Selengkapnya

LONDON, Indonesia menyerukan masyarakat internasional bekerjasama untuk menghentikan pelanggaran hak dan kekerasan terhadap tahanan Palestina di berbagai penjara dan tempat tahanan Israel. Hal itu disampaikan Ketua Coordinating Committee of Women Parliamentarians - International Parliamentary Union (IPU) Dr. Nurhayati Ali Assegaf dalam keynote speech-nya di First International Conference on the Rights of Palestinian Prisoners, di Jenewa.
Minister Counsellor PTRI Jenewa, Dicky Komar, dalam keterangan persnya yang diterima Antara London, Selasa menyebutkan konperensi diprakarsai tiga LSM U-free, Rights for All dan North-South 21. Pembicara dalam konperensi itu antara lain anggota Parlemen Palestina, Inggris, Yunani, Swiss, Irlandia, dan Indonesia serta tokoh/mantan dan anak tahanan Palestina seperti Sheik Raed Salah, yang sekarang menjadi Imam Masjid Al Aqza.

Pertemuan itu dihadiri oleh tokoh, LSM, media, masyarakat, dan akademisi pemerhati isu Palestina dari berbagai Negara di Eropa serta diliput langsung oleh Al Jazeera. Lebih lanjut Dr. Nurhayati yang juga Wakil Ketua BKSAP ? DPR RI menegaskan konsistensi posisi Indonesia untuk mendorong terbentuknya Negara Palestina yang merdeka selaras mandat UUD 1945.

Selain itu pentingnya tindak nyata terpadu berbagai elemen masyarakat internasional dalam menghentikan kekejaman Israel, antara lain melalui mekanisme IPU dan HAM internasional untuk mendorong misi pemantauan dan kunjungan ke penjara dan tempat tahanan Israel. Menurut Dr. Nurhayati, kondisi tahanan perempuan juga memerlukan perhatian khusus karena kerentanan mereka terhadap kekerasan dan pelanggaran hak.

Pesan serupa telah disampaikan Dr. Nurhayati dalam wawancaranya dengan Al Jazeera dan Press TV London. Pertemuan itu menggarisbawahi pentingnya Israel mematuhi berbagai konvensi internasional terkait hak tahanan dan menjamin pemenuhan hak tahanan Palestina serta menghentikan tindak kekerasan dan pelanggaran hak mereka. Pertemuan juga menegaskan pentingnya penyelesaian menyeluruh konflik Palestina melalui terbentuknya Negara Palestina yang merdeka sehingga tahanan Palestina tidak ada lagi.

Konferensi menegaskan kembali pendudukan ilegal Israel sebagai akar permasalahan yang memunculkan resistensi rakyat Palestina dan menyebabkan penangkapan dan penahanan mereka di penjara dan tempat tahanan Israel. Dalam pertemuan menghasilkan kesepakatan untuk mencanangkan tahun 2011 sebagai Year of Palestinian Women Prisoners dan membentuk empat Kelompok Kerja yang terdiri dari Pokja Hukum untuk menjajaki langkah hukum terhadap Israel.

Sedangkan Pokja Politik untuk menjajaki opsi politik global dalam menghentikan tindakan keji Israel, Pokja Media untuk mengekspose kekejaman Israel, dan Pokja Artistik untuk memajukan karya artistik para tahanan Palestina.(republika.co.id)

Comment Miaubook:

Bagi Penguasa Negeri-negeri Muslim tak cukup hanya Seruan karena kalian memiliki kekuatan, kalian memiliki Militer, maka seharusnya kalian Kirim militer untuk Rebut Kembali tanah kaum Muslimin yang telah di Caplok oleh Yahudi dan menghapus eksistensi mereka dari peta dunia karena mereka sebenarnya tak punya Hak Sejengkal tanahpun untuk menguasai Palestina.

kekuatan kalian akan begitu berarti jika kalian mau bersatu menegakkan kembali KHILAFAH ISLAMIYYAH yang merupakan perisai Ummat dan kewajiban terbesar kaum Muslimin.

.........Lihat Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID,PONTIANAK--Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono meninjau wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Propinsi Kalimantan Barat, baik melalui darat maupun udara, Sabtu. Dari Pontianak Panglima TNI dengan beberapa asistennya dan Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Geerhan Lantara menggunakan helikopter Mi-17 TNI Angkatan Darat menuju Pos Pengmanan Perbatasan Jagoi Babang dan Aruk.

Dalam peninjauannya, Panglima TNI mendapat paparan tentang kondisi perbatasan darat RI-Malaysia dari Komandan Satgas Pamtas Yonif 641/Bru. Di Aruk, Panglima TNI meninjau pelaksanaan Bhakti Sosial kemudian berjalan kaki menuju Pos Pamtas Aruk.

Selain memberikan pengarahan, Panglima TNI juga memberikan bantuan berupa peralatan dan perlengkapan olah raga. Sebelumnya Panglima TNI mengemukakan, perbatasan darat RI-Malaysia di Kalimantan memiliki posisi strategis. "Strategis, karena selain berbatasan dengan Malaysia, wilayah perbatasan darat RI-Malaysia juga sangat dekat dengan Laut Cina Selatan," katanya.

Jadi, tambah Agus, apapun yang terjadi di Laut Cina Selatan, berdampak hingga ke wilayah perbatasan darat RI-Malaysia di Kalbar. Sementara itu Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan, perbatasan darat RI-Malaysia di Kalbar memiliki panjang 966 kilometer.

"Jalur perbatasan sepanjang itu melintasi 14 desa, 15 kecamatan, lima kabupaten, dan 52 jalan 'tikus' yang menghubungkan 55 desa di Kalbar dengan 32 kampung di Serawak (Malaysia)," katanya. Christiandy menambahkan, di sepanjang perbatasan darat di Kalbar terdapat lima pintu lintas batas yakni Entikong, Aruk, Jagoi Babang, Jasa, dan Mangabadau.

.........Lihat Selengkapnya