Mungkin tidak dapat dimengerti oleh kalangan umat Islam, bahwa Hidayat Nurwahid (HNW), ketika berlangsung acara “Indonesia Lawyer Club” yang diselenggarakan TV One, Rabu malam, di mana saat itu, pemandu acara Karni Ilyas, menanyakan kepada “Ustadz” (HNW), apakah akan menegakkan syariah Islam di Jakarta, bila terpilih menjadi Gubernur DKI?

HNW yang doktor di bidang aqidah dari Madinah itu, menjawab dengan sangat tegas, bahwa ia tidak akan menegakkan syariah Islam di Jakarta. HNW juga menegaskan tidak akan melarang miras (minuman keras), serta membuat peraturan yang akan melarang miras. Menurut HNW tidak boleh ada peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UUD’45 dan Pancasila.

Mantan Presiden PKS dan Ketua MPR itu, memberikan gambaran para kader PKS yang menjadi pejabat, tidak ada yang melaksanakan syariah Islam dalam mengelola pemerintahannya. HNW mencontohkan seperti di Depok, di mana Walikota Depok, Dr.Nurmahmudi Ismail, tetapi ia tidak menerapkan dan menegakkan syariah Islam di wilayah itu.

Memang, tidak ada wacana menegakkan syariah Islam, di mana kader PKS menjadi pejabat. Di Bekasi, Sa’duddin saat menjadi bupati, atau Jawa Barat yang dipimpin kader PKS, Ahmad Heriawan, tak pula ada wacana menegakkan syariah Islam. Di Padang, Gubernur Sumatera Barat, Prof.Dr. Irwan Prayitno, dan Sumatera Utara, Gubernur Gatot Pudjo, juga tidak ada wacana menegakkan syariah.

Di Depok pun, Walikota Nurmahmudi Ismail, malah tak memenuhi aspirasi umat Islam, yang menginginkan pembubaran Ahmadiyah. Ahmadiyah dibiarkan eksis. Padahal tuntutan pembubaran Ahmadiyah itu sudah menjadi aspirasi umat Islam di Depok. Sedihnya, Depok yang  dipimpin kader PKS itu, disebutkan berdasarkan survey dari KPK merupakan kota terkorup nomor dua di seluruh Indonesia.

Sementara itu, menurut HNW yang melaksanakan perda-perda “syariah”, yang melarang minuman keras dan pelacuran yang merupakan penyakit masyarakat itu, bukan dari kader PKS. HNW menyebutkan seperti Walikota Tangerang Wahidin Halim, Kabupaten Bandung, dan satu lagi kabupaten di luar Jawa. Inilah yang dijelaskan oleh HNW, saat berlangsung acara di “Indonesia  Lawyer Club”, TV ONE, Rabu malam.

Nampaknya, HNW sudah benar-benar masuk dalam jebakan demokrasi, yang lebih berorientasi kepada kuantitas. Karena demokrasi itu tak lain, anak kandungnya adalah pemilu. Pemilu yang menang yang didukung suara mayoritas (terbanyak).

Asumsi HNW, karena masyarakat di Jakarta penduduknya  majemuk, dan dari segi keagamaan masih sangat tipis, maka HNW harus menyesuaikan dengan kehidupan rakyat. Jadi kalau rakyatnya masih jahiliyah, maka tidak perlu ada wacana tentang penegakan syariah.

Masalahnya sikap HNW itu, benar-benar bersifat  i’tiqodi (diyakini) atas penolakannya menegakkan syariah Islam, atau memang ini sebagai langkah pendekatan semata?

Lalu dengan apa membangun kota Jakarta ini? Dengan pendekatan apa membangun Jakarta ini? Dapatkah pembangunan kota Jakarta, tanpa dikaitkan dengan nilai-nilai agama (Islam)? Karena kehidupan kota Jakarta semakin rusak dan hancur, bersamaan dengan masuknya berbagai budaya dan ideologi yang begitu deras masuk dalam kehidupan.

Rakyat Jakarta ingin model kepemimpinan baru yang lebih jelas dasar orientasinya dalam mengelola Jakarta. Kalau yang menjadi wacana hanya tentang kemacetan, banjir, penataan kota, dan sejumlah masalah lainnya, serta HNW tanpa mengedepankan nilai-nilai Islam dalam melakukan pembangunan kota Jakarta,  tentu tidak ada yang membedakan antara HNW dengan kader yang diusung PDIP, Golkar dan Demokrat.

Tidak ada yang baru ditawarkan oleh HNW dalam membangun kota Jakarta, yang sangat membutuhkan pemimpin yang mempunyai cara-cara dan pendekatan baru mengubah kota Jakarta. Tidak konvensional. Wallahu a’lam. (voa-islam.com, Jum'at, 30 Mar 2012)

.........Lihat Selengkapnya

Tim sukses Anas Urbaningrum tiba-tiba mengeluarkan fakta lain soal pemenangan dalam kongres Partai Demokrat pada 2010.

Salah seorang anggota tim sukses Anas, Umar Arshal, menjelaskan bahwa dana pemenangan Anas tidak berasal dari Muhammad Nazaruddin, melainkan politisi partai lain, di antaranya Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Omong kosong yang dibilang Nazaruddin. Untuk kongres itu, kami semua keluar keringat dan dana,” ujar Umar di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (17/2).

Umar yang kini menjabat ketua Divisi Tanggap Darurat DPP Partai Demokrat tersebut menjelaskan, sumber dana pemenangan Anas bisa dipertanggungjawabkan.

Sebab, setiap anggota tim pemenangan Anas mengeluarkan dana untuk membantu biaya transportasi kader-kader di daerah.

Dia mencontohkan, kader Partai Demokrat yang domisilinya dekat mendapat bantuan Rp 3,5 juta, sementara yang jaraknya jauh memperoleh bantuan Rp 5 juta.

“Itu saat pemaparan visi. Saat penajaman visi dan misi di Jakarta, kami bantu juga Rp 7,5 juta. Terakhir, deklarasi Rp 10 juta, itu sangat standar,” ujar Umar yang kini menjadi anggota DPR itu.

Selain dari keringat tim sukses, Umar menyatakan bahwa bantuan pemenangan Anas berasal dari sumbangan kalangan elite partai lain. “Termasuk, teman-teman Golkar dan PKS banyak bantu kami,” ucap dia. Namun, Umar tidak menyebut politikus Golkar dan PKS yang membantu pemenangan Anas.

Keterangan Umar itu spontan dibantah Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Menurut dia, keterangan bahwa politikus Golkar ikut menyumbang dana pemenangan Anas tidak masuk akal. “Ada-ada saja itu, sumbangan seperti itu tidak wajar,” tutur Priyo.

Priyo juga menyatakan tidak tahu dan tidak mau mencari tahu soal kebenaran informasi itu. Dia yakin bahwa tidak ada seorang pun dari kalangan elite Partai Golkar yang akan mempertaruhkan posisi demi menyumbang pemenangan ketua umum partai lain. “Dalam konteks politik, harus ada batas-batas. Itu tidak memungkinkan,” tegasnya.

Priyo menyatakan bahwa dirinya dekat dengan Marzuki Alie dan Anas. Dia pun mengenal sosok Andi Mallarangeng yang juga bersaing dalam kongres Partai Demokrat pada 2010. Namun, sebagai teman, tidak berarti dia harus memberikan dukungan yang melanggar aturan. “Paling banter, kami bantu dengan doa. Itu pun berdoa diam-diam,” tutur dia.

Priyo meminta tudingan semacam itu dihentikan. Menurut dia, Partai Golkar selama ini menegaskan tidak ingin campur tangan dalam masalah internal Partai Demokrat. “Kalau partai saya dibegitukan, rasanya kan tidak enak,” ungkap dia.

Senada, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Siddiq membantah pernyataan Umar. Menurut dia, informasi Umar tersebut tak lebih dari pernyataan ngawur yang ingin mengaburkan fakta. “Statement ngawur itu dan lebih sebagai upaya untuk mengaburkan dugaan bahwa sumber dana money politics itu fee proyek APBN,” ujar Mahfudz.

Menurut Mahfudz, Umar harus bisa membuktikan pernyataan tersebut. Jika tidak bisa, tentu DPP PKS mengambil langkah tegas. “Kalau partai menyikapi dan dikaitkan dengan kongres Demokrat, kami bisa menyomasi,” ingat dia.

Isu Anas menggunakan politik uang dalam kongres yang mengantarkannya sebagai ketua umum Partai Demokrat kini bermunculan.

Misalnya yang tampak dalam sidang Nazaruddin. Dalam sidang itu, Nazaruddin menyatakan bersama Angelina Sondakh memberikan uang langsung kepada sejumlah anggota kongres untuk memenangkan Anas. Di beberapa daerah, kader Demokrat juga mulai bernyanyi tentang politik uang itu.

Keterangan Umar itu tampaknya juga bertujuan membantah pernyataan mantan Ketua DPC Demokrat Minahasa Utara Diana Maringka. Dalam pernyataannya, Diana menyebutkan bahwa ada sebelas ketua DPC Partai Demokrat di Sulawesi Utara yang menerima uang dari tim sukses Anas pada kongres di Bandung itu.

Uang tersebut, papar Diana, diterima dalam tiga tahap. Perinciannya, tahap pertama Rp 30 juta, tahap kedua USD 2.000, dan tahap ketiga USD 5.000. Diana juga mengaku telah mendapat satu unit BlackBerry dari tim sukses Anas. Dia pun menyebut nama Ketua DPC Demokrat Kota Bitung Hanny Ruru yang diduga menerima uang dalam jumlah sama. (batampos.co.id)

.........Lihat Selengkapnya

MAKASSAR, Liong (naga) dan Barongsai adalah tradisi wajib pada perayaan Imlek yang merupakan lambang kebahagiaan yang dipercaya bisa membawa keberuntungan (hoki), mengusir roh jahat dan menolak bala. Kini, tarian yang kental dengan keyakinan kemusyrikan dari negeri Cina itu ditampilkan dalam acara resmi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Makassar yang dihadiri para petinggi partai dakwah.
Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakornas) PKS di Clarion Hotel Makassar, Kamis (16/2/2012), dibuka dengan Barongsai, tarian khas Tionghoa. Panitia berkilah, tarian khas Tionghoa ini ditampilkan sebagai pengejawantahan slogan “Bekerja dalam Kebhinnekaan” yang menjadi tema Rakornas PKS.

“Sesuai tema Rakornas, Bekerja dalam Kebhinnekaan untuk Kejayaan Bangsa, Kami menampilkan sejumlah atraksi kesenian daerah baik saat pembukaan maupun penutupan nanti,” ujar Ketua Panitia Rakornas PKS, Akmal Pasluddin sebagaimana dikutip Website resmi DPP PKS, Jum’at (17/2/2012).

Lebih lanjut Akmal mengatakan, Kebhinnekaan menjadi inspirasi bagi bangsa ini termasuk kader-kader PKS untuk terus bekerja untuk kejayaan bangsa. Keanekaragaman seni, budaya, dan sosial bangsa ini menjadi dinamisator bagi setiap komponen bangsa untuk terus berkarya. (baca: Barongsai dan Padupa Awali Pembukaan Rakornas PKS).

Hadir dalam Pembukaan Rakornas tersebut, Presiden PKS, Lutfhi Hasan Ishaaq, Wakil Ketua DPR RI yang juga Sekjen PKS, M Anis Matta, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, dan Walikota Makassar, Ilham Sirajuddin serta Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan, Akmal Pasluddin dan anggota DPD RI, Azis Kahar Muzakar.

Selain itu, Rakornas juga dihadiri oleh 750 orang kader dan fungsionaris PKS dari Wilayah Dakwah Sulawesi dan Indonesia Timur. Hadir juga fungsionaris DPP PKS, sejumlah Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, DPRD Provinsi maupun Kota/Kabupaten se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Barongsai Tak Sekedar Hiburan

Barongsai bukan sekadar seni hiburan, tapi memiliki makna spiritual bagi masyarakat Tionghoa. Liong (naga) dan Barongsai adalah tradisi wajib pada perayaan Imlek. Dalam kepercayaan warga Tionghoa, Liong dan Barongsai merupakan lambang kebahagiaan dan kesenangan. Pertunjukan tarian singa dan naga ini dipercaya bisa membawa keberuntungan (hoki).

Tari Barongsai dikenal dengan gerakannya yang energik, ekspresif, menegangkan sekaligus menakjubkan. Tarian ini merupakan perpaduan keserasian dan dinamisasi gerak para penarinya yang atraktif dengan iringan musik tambur, gong, dan simbal.

Para penari atau pemain Tari Barongsai kebanyakan berlatar seni bela diri, kungfu dan Wushu. Hal ini berkaitan dengan gerakan tariannya bergaya akrobatik, yakni dengan salto, meloncat, melompat dan berguling.

Barongsai biasanya digelar bukan hanya pada perayaan-perayaan seperti menyambut Imlek (Spring Festival) atau Cap Go Meh (Lantern Festival), tetapi juga digelar saat upacara-upacara penting lainnya seperti, peresmian perkantoran, toko, pusat perbelanjaan, restoran, hotel, rumah, upacara pernikahan, festival budaya, kelenteng dan sebagainya.

Di negara asalnya, Tiongkok, tarian ini disebut dengan Lungwu atau Tarian Singa (simplified Chinese: traditional Chinese: pinyin: wushi). Setidaknya ada tiga jenis barongsai dikenal di dunia, yaitu Xuang Shi (singa kembar), Qing Shi (singa hijau), dan Xing Shi (singa sadar).

Barongsai di Tionghoa juga bukan sekadar seni hiburan semata, tapi dipercaya memiliki makna spiritual sebagai penolak bala juga mengekspresikan sebuah optimisme, kedamaian dan kesejahteraan.

Barongsai juga digambarkan sebagai simbol dari singa yang berani dengan memiliki sifat sebagai

‘Raja Rimba yang perkasa’ melindungi yang lemah. Selain itu singa juga dilambangkan binatang yang dipercaya memiliki kekuatan mistis dan magis yang bisa mengusir roh jahat atau tolak bala. Zaman dahulu permai-nan ini sering bermain dalam istana kekaisaran yang tujuannya untuk menghibur para penonton.

Secara keseluruhan, gerakan utama dari tarian barongsai adalah gerakan singa yang memakan amplop berisi uang yang disebut dengan istilah lay see. Di atas amplop tersebut biasanya ditempeli dengan sayuran selada air yang melambangkan hadiah bagi sang singa. Proses memakan lay see ini biasanya berlangsung sekitar separuh bagian dari seluruh tarian barongsai itu.

Sejarah Barongsai
Berbagai versi muncul mengenai asal mula tarian Barongsai ini. Dalam sebuah buku ‘Festival Tradisi Budaya China’ karangan Dr Kai Kuok Liang di Shanghai RRC menyebutkan bahwa Singa datang dari bagian Barat daratan China. Waktu itu dinaiki oleh Pangeran Bun Cu Phu Sak yang membawa ajaran Budha ke Tiongkok, dikenal dengan zaman Lima Dinasti-Han (947-950 SM).

Sedang cerita lain mengatakan, tarian ini sudah ada pada zaman Dinasti Xie Han. Saat itu, Kekaisaran Han Bu Tie mengutus Menteri Chang Chiau ke bagian Barat Tiongkok. Sewaktu kembali, sang Menteri Chiau membawa sebuah seni budaya setempat, yakni permainan singa (Tarian Barongsai).

Ada pula yang menyebutkan tarian ini sudah ada sejak abad ke-5 atau zaman dinasti Sung, atau zaman Selatan-Utara. Versi lain menyebutkan, tarian ini sudah digelar sejak masa Dinasti Thang (618-907 Sebelum Masehi).

Sementara, menurut seorang guru besar asal Universitas Jinan, China, Huang Kun Zhang, menyebutkan Tarian Barongsai ada sejak tahun 420-589 Masehi, yakni pada zaman pemerintahan dinasti Selatan-Utara atau Nan Bei. Ketika itu, pasukan Raja Song-Wen-Di kewalahan menghadapi serangan pasukan gajah Raja Fan-Yang dari negeri Lin Yi.

Timbullah sebuah inisiatif dari sang panglima perang Raja Song Wen Di bernama Zhong Que untuk membuat sebuah boneka tiruan Singa yang sangat besar. Upaya sang panglima ternyata tidak sia-sia, dia berhasil mengusir pasukan gajah yang lari ketakutan karena melihat singa raksasa yang siap menerkam dan menyerang mereka.

Di Indonesia, Barongsai mulai masuk pada abad 17 atau saat terjadi migrasi besar-besaran dari China Selatan.

Apakah Umat Ini Aman dari Ancaman Syirik?
Banyak peringatan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada umat akhir zaman terhadap bencana syirik. Bahkan beliau tegaskan umatnya kelak ada yang mengekor kaum musyrikin hingga berhala pun disembah.

Dalam sebuah hadits panjang, disebutkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تُعبَد الأَوْثَان

“…Kiamat tidak akan terjadi hingga sekelompok kabilah dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan sampai-sampai berhala pun disembah…” (Shahih Ibnu Hibban Juz XVI hal. 209 no. 7237 dan hal. 220 no. 7238 Juz XXX no. 7361 hal 6, Syu’aib al-Arnauth berkata, “Sanad-sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“لا تقوم الساعة حتى يرجع ناس من أمتي إلى أوثان كانوا يعبدونها من دون الله- عز وجل“.

“Tidak akan terjadi hari kiamat hingga sekelompok kaum dari umatku kembali kepada berhala. Mereka menyembah berhala tersebut di samping Allah Subhanahu wa Ta’ala" (Riwayat Abu Dawud al-Thayalisi dari Musa bin Muthir, lemah. Ithaful Khirah wal Mahrah Bizawaid Juz 8 hal. 34).

Autsan dalam bentuk jamak (plural) dari watsan, artinya berhala. Watsan adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk badan yang biasanya dibuat dari unsur tanah, kayu, atau bebatuan seperti bentuk manusia. Benda ini dibentuk, dimuliakan, dan disembah. Kadang juga watsan mencakup sesuatu yang tidak berbentuk gambar atau bentuk. Shanam adalah gambar tanpa bentuk badan.

Sesembahan ini, kalau zaman jahiliyah berbentuk patung-patung orang saleh, sekarang bisa diwujudkan dalam kuburan-kuburan atau petilasan-petilasan orang shaleh yang dianggap shaleh. Kini ada pembela kesyirikan menganggap melarang orang berdoa di kuburan merupakan bentuk kurang ajar kepada para wali, alias tidak mau menghormati orang yang layak dihormati, bahkan dicap sebagai pengikut iblis yang tidak mau menghormati Adam. Subhanallah!

Gaya-gaya perilaku kaum Musyrik kini memang banyak melanda kaum Muslimin. Di antaranya bersumpah dengan selain Allah, kasidah yang penuh dengan bait-bait syirik, mengubur orang saleh dalam masjid, menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan dan ibadah, melakukan nadzar untuk para wali, menyembelih korban di kuburan para wali, thawaf mengitari kuburan yang dianggap wali, bahkan ada yang bersujud kepada kuburan kiai. Di Solo bahkan orang berjubel untuk membuntuti kerbau yang dijuluki Kyai Slamet. Hewan bule ini setiap bulan baru Muharram dilepas mengelilingi Kraton Solo. Di antara yang hadir berebut mendapatkan kotoran hewan yang sering menjadi lambang kebodohan tersebut. Ya, kotorannya dijadikan rebutan. Diambil berkahnya, kata mereka. Mereka bukan hanya orang tua, tetapi juga anak-anak muda! Di belahan lain ada sekelompok orang yang tekah bersyahadat, mengantar sesajen ke gunung Lawu dan Merapi. Yang lain memberikan sedekah laut alias larung sesaji ke pantai laut Selatan. La haula wala quwwata illa billah.

Zaman memang sudah bergeser, berubah dari kondisi zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Hingga seorang pakar hadits Imam Bukhari membuatkan sebuah bab dalam Shahih-nya ‘Bab Taghayuru al-Zaman hatta tu’badu al-Autsan—Berubahnya Zaman hingga Berhala Kembali Disembah Shahih Bukhari Juz VI hal. 2604.

Bahkan kelak dedengkot berhala kaum musyrikin Quraisy akan kembali diagungkan. Aisyah berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

« لاَ يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللاَّتُ وَالْعُزَّى ».

“Malam dan siang tidak akan lenyap (terjadi kiamat) hingga Lata dan Uzza kembali disembah.” (Shahih Muslim : 6907, Sunan al-Tirmidzi no. 2228, dan Musnad Ahmad no. 8164, Mukadimah Masail Jahiliyah juz I hal. 16).)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam punya perhatian yang lebih terhadap ancaman kesyirikan, hingga pada hari meninggalnya beliau masih sempat mengingatkan umatnya agar tidak mengikuti perilaku Ahli Kitab yang berlebihan dalam memuji nabi dan orang saleh, sikap mereka menyeret kepada syirik besar. Akankah kita sebagai umatnya yang kini semakin lemah justru merasa aman dari syirik. Sungguh, muslim bergaya syirik kini sedang ngetren. Semoga kita diselamatkan Allah Ta’ala. [nahimunkar](voa-islam.com, /2012/02/18/)

.........Lihat Selengkapnya

Hanya SLOGAN BELAKA....tak sesuai Realita

Surabaya, Meski renovasi toilet Gedung DPR menjadi kontroversi, tapi PKS menyatakan tetap mendukung proyek senilai Rp 2 miliar tersebut. Alasannya anggaran sebesar itu sebanding dengan kebutuhan pengadaan sarana toliet yang tidak najis.

"Menurut kawan-kawan di teknik sipil, angka (Rp 2 miliar) itu rasanya reasonable," kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, di sela acara Rapat Pimpinan Wilayah PKS Jawa Timur di Surabaya, Minggu (15/1/2012)

Bila ditelaah lebih jauh penjelasan dari BURT DPR, diketahui dana sebesar Rp 2 miliar tidak hanya untuk pengadaan WC (water closet). Melain juga keperluan peremajaan instalasi pipa air serta saluran pembuangannya.

Menurutnya saat ini kondisi sarana toilet di Gedung DPR-RI sudah tidak sehat lagi karena banyak yang bocor. Bahkan tetesannya berasal dari pipa toilet yang berada di lantai lebih atas sehingga rawan najis.

"Tetesan air itu nggak tahu najis atau tidak. Kering dan basah itu masalah kesehatan, kita menghendaki (toilet) yang sehat dan bersih," ujar Lutfhie.

"Mengenai nominalnya itu teknis. Tapi reasoning-nya cukup bisa dimengerti. Kita tidak masuk ke angkanya, yang penting barangnya diperbaiki," sambung politisi senior PKS ini.(detiknews.com,2012/01)

ow..ow....ow....Masak agar gak NAJIS harus keluarin Duit Rp. 2 Milyar..???
ah yang bener aja pak...
udahlah pak gak usah banyak alesan, rakyat udah faham...
ya begitulah jika KAPITALISME udah mengotori otak, yang gak realitis di bikin seolaholah realistis...
makanya kembalilah pada solusi Syariah yang tidak mengikuti sistem KAPITALIS SERAKAH....!!!

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta, Sepertinya ada yang terasa agak mengganjal di benak, katakanlah mengganggu common sense, saat mengikuti pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq, pekan lalu.

Saat itu Luthfi menegaskan, partainya tak akan mencampuri proses hukum kasus suap di DPR, yang tak hanya melibatkan Miranda Goeltom, tetapi juga menyeret Nunun Nurbaeti, istri salah satu kader PKS, Adang Daradjatun. "Struktur tidak boleh campur tangan pada urusan pribadi. Itu jelas ranah pribadi," kata Luthfi, saat ditemui para wartawan di Gedung DPR, Jakarta.

Sepintas, pernyataan itu tak hanya terkesan benar, tetapi juga menyiratkan kegagahan. Ada pernyataan dimana partai merasa tak memiliki hak untuk cawe-cawe masalah pribadi kadernya. Ada sedikit kesan, betapa sebagai partai politik, PKS begitu ‘tahu diri’ memisahkan urusan partai yang jelimet dengan persoalan pribadi yang seharusnya tidak rumit.

Tetapi benarkah demikian? Sayang sekali, tampaknya tidak. Bila diteliti, PKS bahkan salah menempatkan mana urusan pribadi kadernya dan mana kepentingan negara dalam hal ini. Bahkan bila kita tega menunjuk hidung langsung, betapa tidak sensitifnya PKS untuk bisa melihat bahwa ini justru urusan kebenaran. Urusan bagaimana memilah yang benar dari segala kebohongan dan dusta yang dibiarkan terjadi selama ini.

Bagaimana tidak, keterangan Nunun dalam kasus ini begitu pentingnya untuk mengungkap fakta? Lalu bagaimana bisa partai sekelas PKS yang tak hanya dicintai kader-kader dan simpatisannya, melainkan juga dihormati kompetitor politiknya memilah persoalan pribadi dengan partai sedemikian ganjil seperti itu?

Tak perlu terlalu peka dan cerdas. Cukup membuka sedikit nurani dan tak berupaya menutupi suara yang keluar dari sana. Bahwa kasus Nunun adalah kasus hukum yang menimpa pribadi, rasanya tak akan ada yang berkeberatan. Tetapi mengeluarkan pernyataan bahwa itu kasus pribadi dengan niat yang wajar diduga memisahkan kasus itu dengan partai, rasanya tidak terlalu bijak.

Pasalnya, PKS bisa berbuat lebih baik dengan bersikap proaktif untuk membereskan kasus itu lebih cepat. Lebih cepat pula urusan hukumnya terang benderang, lebih cepat pula fokus pemerintah dan publik beralih kepada berbuat sesuatu yang lebih positif dan menghasilkan karya.

Apa yang saat ini dilihat masyarakat adalah, PKS sebenarnya bisa urun rembuk, memberikan dukungan penyelesaian untuk segera tuntasnya kasus itu, tetapi hal itu sama sekali tidak dilakukan. Karena itu kasus pribadi? Ya, tetapi sekali ini, persoalan ini melibatkan salah seorang kader PKS.

Bila PKS berpihak kepada kebenaran, sudah pada tempatnya PKS ikut membereskan. Dengan meminta Adang untuk tidak menyembunyikan keberadaan istrinya, misalnya. Sikap yang diacu selama ini dengan seolah-olah steril dari masalah, sementara sejatinya membiarkan kadernya menutupi kebenaran dengan menyembunyikan keberadaan istrinya yang kini bahkan telah menjadi tersangka, tentu tak bisa dibenarkan.

Ala kulli hal, sebagai partai politik yang senantiasa menyatakan berada di garda depan dalam membela kebenaran, sesungguhnya PKS sudah seharusnya terlibat aktif membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berpura-pura steril sementara membiarkan kadernya menutupi kebenaran, hanya akan membuat nama baik partai kembali terpuruk.

Bagaimana publik akan percaya, manakala satu kader partai dengan sepenuh keyakinan ngotot untuk memberantas pornografi, sementara kader lainnya tertangkap basah membukai situs tak senonoh di ruang publik. Dalam rapat paripurna DPR lagi.

Bagaimana nama partai akan terjaga bila jargon-jargon pro-kebenaran itu berbenturan langsung dengan sikap membiarkan seorang kader menutup-nutupi kebenaran dengan kesan menyembunyikan keberadaan sang istri yang kini menjadi buronan komisi antikorupsi? [inilah.com, 30/05/2011]

.........Lihat Selengkapnya

"Konsisten Terhadap Sikap Inkonsistensi" mungkin inilah slogan yang lebih tepat dibanding slogan "BEKERJA UNTUK INDONESIA".

Pemerintah sudah menetapkan Exxon Mobil Oil Indonesia (EMOI) sebagai operator ladang minyak blok Cepu, tanpa mengindahkan banyak sekali protes yang berangkat dari keprihatinan berbagai pihak yang tentu saja dengan dasar perhitungan ekonomi yang kuat pula. Pemerintah juga tidak bercermin dari berbagai pengalaman buruk bangsa ini dengan pertambangan asing, sebutlah kasus Freeport yang mencuat kembali belakangan ini, kasus pencemaran lingkungan di pertambangan Newmont di Minahasa yang belakangan makin tidak jelas juntrungannya, kasus Chevron Pasific Indonesia di Riau, eksploitasi ladang gas di Arun,dll.

Ada satu persamaan dari semua contoh di atas, hasil bumi disedot oleh perusahaan asing dengan bagi hasil yang tidak menguntungkan, kemudian rakyat di sekitar perusahaan pertambangan itu tetap dalam keadaan amat miskin dibandingkan dengan kemakmuran di lingkungan perusahaan pertambangan itu.

Ketika terjadi protes, maka pemerintah tinggal bertindak represif dengan mengerahkan aparat keamanan. Demikian pula dalam kasus EMOI ini, meskipun keamanan dalam negeri adalah tanggung jawab Polri, tapi Kodam Brawijaya sudah merencanakan untuk membentuk satu batalyon infantri yang akan ditempatkan di dekat lokasi pertambangan EMOI.

Bagaimana mau melawan semua ini? Ada dua cara, yaitu secara hukum dan politis. Menggugat secara hukum masih mungkin dengan cara mencari celah hukum pada kontrak kerja sama itu, tapi akan makan waktu lama karena EMOI pun pasti akan melawan dengan mengerahkan pengacara-pengacara paling top. Harapan terbesar sebetulnya ada pada DPR untuk perlawanan secara politis. Apalagi di situ ada PKS yang mengklaim diri sebagai partai dakwah yang berslogan jujur, bersih dan peduli, yang katanya bermaterikan para syuyukh dakwah yang sudah makan asam garam dalam dunia dakwah. Salah satu slogan partai ini dulu "Anda pilih kami, kami akan bela Anda. Anda tidak pilih kami, kami akan tetap membela Anda".

Alhamdulillah, partai yang mengklaim diri sebagai partai dakwah ini jauh-jauh hari sudah menyatakan akan melawan penunjukan EMOI sebagai operator blok Cepu dengan ikut menggalang hak angket. Bahkan salah seorang tokohnya Rama Pratama yang dulu adalah tokoh pemimpin gerakan mahasiswa menggulingkan rezim Soeharto ikut menandatangani hak angket itu.

Ketika kemudian pemerintah memutuskan EMOI sebagai operator blok Cepu, wakil ketua fraksi partai dakwah ini di DPR Zulkiflimansyah mempertanyakan: "Apa pertimbangannya? Padahal dari sisi teknologi, SDM, blok Cepu ini bisa dikelola oleh anak bangsa, karena itu tentu saja pemerintah tidak naif-naif amat untuk memutuskan ini". Sang ketua fraksi dalam kesempatan yang sama juga mengatakan "Freeport, Newmont adalah contoh kasat mata yang menyengsarakan rakyat banyak dan menguntungkan segelintir orang".

Presiden PKS Tifatul Sembiring pun menyatakan hal yang senada, sebagaimana ditulis oleh Detikcom, partainya sangat mengharapkan agar penandatanganan tersebut jangan sampai terjadi lagi masalah seperti di Freeport dan Newmont. "Seolah-olah ada hal yang tersembunyi dan tidak transparan. Kontrak ini bukan hanya 5 tahun tapi 30 tahun,".

Alhamdulillah, tapi aduh... sikap partai yang mengklaim diri sebagai partai dakwah ini mulai tidak jelas. Karena pada artikel yang sama Detikcom menulis bahwa partai ini belum menentukan sikap apakah akan mendukung hak angket, presidennya menyatakan "Kami masih mendalami dulu, karena kalau kita bawa ke sana akan bernuansa sangat politis"

Ah, saya khusnudzon saja, karena mereka ini adalah da'i, tentu akan membuat keputusan yang mengutamakan kemaslahatan umat, seperti slogannya itu lho, jujur, bersih dan peduli. Benarkah demikian? Mari sama-sama kita simak.

Ami Taher, aleg partai dakwah ini dari komisi VII menyatakan penentangannya pada penunjukan EMOI. Artikel Detikcom 'Penunjukan Exxon Penuh Rekayasa' mencatat: "Meski pemerintah membantah, tapi jelas penunjukan terjadi sebelum Menlu AS (Condoleezza Rice datang. Kita masih kalah berani dengan negara kecil seperti Bolivia yang berani menentang AS," ujar anggota Komisi VII dari FPKS Ami Thaher dalam jumpa pers di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta,
Selasa (14/3/2006).

Manipulasi-manipulasi lainnya juga terlihat dari munculnya PP No 34 Tahun 2005 sebagai ganti PP sebelumnya. PP ini dianggap untuk melegalkan kesepakatan technical assistance contract (CAC) Blok Cepu menjadi Kontrak Kerja Sama (KKS). "PP tersebut muncul tepat satu pekan sebelum penandatanganan KKS," kata Ami.

Dalam acara pelantikan pengurus wilayah DKI Jakarta, seorang tokoh partai dakwah ini Hidayat Nur Wahid menyatakan kekecewaannya. Hidayat menyatakan setuju terhadap anggota DPR yang melakukan kritik pada pemerintah, beliau berpesan "Agar anggota Dewan semakin bermartabat, mandiri dan berpihak kepada rakyat".

Harapan pada DPR semakin besar, ketika pada tanggal 20 Maret lalu diketahui sudah 80 orang anggota DPR yang meneken hak angket, meskipun sayangnya aleg PKS yang ikut meneken hanya Rama seorang.

Tanggal 21 Maret 2006 Presiden SBY memanggil pimpinan parpol dan fraksi, termasuk dari partai dakwah ini, dan gilanya lagi mereka datang. Presiden dan DPR adalah mitra konstitusional yang sejajar, bukan bawahan presiden yang harus segera datang kalau dipanggil oleh presiden. Kalaupun mau disebut sebagai rapat konsultasi, biasanya dilakukan dengan petinggi-petinggi DPR, bukan per fraksi. Kalau mau disebut sebagai undangan silaturahmi? Hmm, saya yakin akan ada kader PKS yang sudah jumud otaknya dan menganggap seperti itu. Bahkan mungkin ada yang menganggap kalau SBY sedang ngaji dengan Tifatul, seperti komentar-komentar dalam artikel yang lalu.

Pakar politik LIPI Syamsuddin Haris sebagaimana dikutip oleh Detik.com dalam artikel 'Pertemuan SBY dan Pimpinan Fraksi DPR Adalah Pola Orba' tanggal 22 Maret 2006 menyatakan "Itu kan pendekatan Soeharto itu,
pendekatan konsensus,". Detikcom juga menulis: Syamsudin Haris menjelaskan bahwa hubungan presiden-DPR adalah hubungan konstitusional. "Ada mekanismenya, diatur dalam konstitusi dan undang-undang," ujar Syamsuddin. "Pola-pola semacam itu menciderai demokrasi kita, sebab itu yang disebut sebagai lobi-lobi setengah kamar, di luar mekanisme yang baku," urainya. Detikcom melaporkan bahwa dalam pertemuan itu Presiden PKS Tifatul Sembiring yang duduk bersebelahan dengan Presiden SBY. Ketua FPKS Machfud Sidik juga hadir.

Entah apa yang terjadi pada pertemuan itu, tapi yang jelas setelah itu dukungan pada hak angket melemah. Dalam artikel 'Usai Ketemu SBY, Angket Blok Cepu Mulai Melempem' Detikcom mencatat pernyataan aleg FPDIP: Dalam rapat komisi VII yang digelar untuk melihat persoalan Blok Cepu, Rabu 22 Maret, beberapa anggota mengatakan ingin segera mengakhiri perseteruan dan hak angkat yang akan digulirkan. "Mereka tidak ingin lagi mempersoalkan Exxon lebih panjang," ujarnya.

Sikap-sikap lunak itu, imbuhnya, semakin menguatkan tudingan DPR sebagai tukang stempel pemerintah. Pemerintah pun menyikapi hak angket ini dengan kepanikan yang berlebihan. Kepanikan itu terlihat dengan diundangnya parpol dan fraksi-fraksi ke Wisma Negara, Selasa 21 Maret malam..

Yang jelas kemudian Rama Pratama menarik dukungannya pada hak angket, kalau DPR dicap menjadi tukang stempel, maka PKS adalah salah satu kontributornya. Harian Kompas tanggal 29 Maret 2006 dalam artikel 'Angket Blok Cepu Suram, JOA Rugikan Negara Rp 13 Triliun' menulis pernyatan Amien Rais: "Sudah sejak lama saya menengarai DPR itu jadi tukang stempel kembali. Jadi, andaikata angket ini tenggelam, berarti mengonfirmasi sinyalemen saya," ucap Amien seusai konferensi pers soal Blok Cepu di Ruang Wartawan DPR, Selasa (28/3).

Amien merasa bahwa untuk memperjuangkan hak angket Blok Cepu memerlukan usaha yang sangat besar dan berat. Tapi, kendati berat, tetap harus disuarakan. "Angket di DPR kira-kira memang terjal sekali, tapi sebagai anak bangsa harus menyuarakan kebenaran," ujar Amien.

Ditanya tentang adanya pengusul yang menarik dukungan, Amien tidak mau banyak komentar. "Ya, yang bisa menjawab bapak yang pakai Camry itu ya," ucap Amien singkat.

Wah, siapa ya bapak yang pakai Camry yang dimaksud Amien? Tapi Rama berpendapat lain, dia menolak lembaganya disebut sebagai tukang stempel. Dia mengatakan: "Kita obyektif saja, tidak harus ada stigmatisasi lembaga stempel,". Menurut Rama dia menarik dukungan karena memang kajian fraksi belum menemukan adanya pelanggaran hukum dalam penunjukan ExxonMobil sebagai Pimpinan Operator Blok Cepu.

Lebih lucunya lagi Rama mengeluarkan pernyataan bahwa jika yang diusulkan adalah hak interpelasi (bertanya) maka F-PKS akan lebih terbuka. "Ini loncat langsung angket," ungkapnya.

Ada apa sebetulnya dengan Rama ini? Apakah sedang mempersiapkan diri menjadi pelawak setelah karir di DPR berakhir? Di mana anehnya jika sesuatu masalah langsung menjadi hak angket tanpa melalui hak interpelasi? Lupakah dia ketika masalah impor beras bergulir, FPKS juga langsung menggagas hak angket tanpa melalui hak interpelasi? Bahkan FPKS menentang penggunaan hak interpelasi dalam kasus itu. Ketika nurani tidak lagi menjadi panglima, maka terjadilah kelucuan seperti ini.

Rama adalah satu-satunya aleg FPKS yang meneken hak angket, lalu satu-satunya peneken hak angket yang mencabut dukungannya pasca pertemuan bos partai dan fraksinya dengan Presiden SBY. Artinya penarikan dukungan Rama pada gagasan hak angket, berarti penarikan dukungan FPKS pada hak angket.

Entah seperti apa kajian FPKS yang dimaksud oleh Rama di atas, sama sekali tidak jelas dan tidak dipaparkan ke publik. Padahal sebelumnya FPKS sudah mempertimbangkan untuk menggunakan hak angket, seperti yang ditulis oleh Detikcom tanggal 4 Maret 2006 dalam artikel 'Tolak Exxon Kelola Blok Cepu, FPKS Pertimbangkan Hak Angket': Penolakan terhadap penunjukkan Exxonmobile Oil untuk mengelola Blok Cepu terus menguat. Fraksi PKS mempertimbangkan menggunakan hak angket atas keputusan pemerintah tersebut.

Bahkan Wakil Ketua FPKS Zulkieflimansyah menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum. "Secara hukum telah terjadi pelanggaran kontrak, awalnya TAC (Technical Assistant Contrac) tiba-tiba diubah menjadi PSC (Production Sharing Contract),"

Tapi yang jelas, kalau memang niat untuk membela kepentingan bangsa FPKS tidak perlu repot-repot untuk mengkaji. Anggota DPD yang juga kader PKS Marwan Batubara, dan juga dikenal sebagai koordinator Gerakan Rakyat Penyelamatan Blok Cepu (GRPBC) memiliki pendapat berbeda dengan PKS dan tentu saja dia tidak asbun. Marwan dulu juga dikenal sebagai tokoh yang menentang divestasi saham Indosat.

Marwan menyatakan secara amat gamblang: "Exxon menyatakan biaya produksinya 6 dollar per barrel. Biaya produksi oleh Pertamina maksimum hanya 60 persen biaya Exxon, yaitu 3,6 dollar per barrel. Dengan cadangan sebesar 600 juta barrel, maka kerugian pemerintah dengan memberikan hak pengendali pada Exxon adalah 1,32 miliar dollar atau Rp 13 triliun,".

Dalam artikel 'Exxon Kelola Blok Cepu, Potensi Kerugian Negara Rp 143 Triliun' Marwan menyatakan total kerugian negara per tahunnya mencapai 143 triliun. Yaitu sebesar 13 triliun dari eksploitasi minyak dan 130 triliun dari eskploitasi gas.

Sugiharto, Menneg BUMN yang sering disebut setengah PKS dan setengah PPP ini menyatakan tidak terlalu memusingkan hak angket yang digagas di DPR itu. Dalam artikel 'Meneg BUMN Tak Pusingkan Hak Angket Blok Cepu' mencatat pertanyaan Sugiharto: Sugiharto juga ditanya alasan mengapa pemerintah menyerahkan panglima operasi Blok Cepu ke ExxonMobil. "Apa artinya itu dalam manajemen? Kalau Pertamina yang saat ini memroduksi lapangan minyak 20 ribu tidak mampu mengelolanya, risikonya ada di rakyat. Padahal haknya Pertamina hanya 6,75%. Haknya Exxon 6,75% juga, haknya Pemda 1,5%, selebihnya untuk rakyat. Kalau Cepu tertunda, 93,25% interest Indonesia tertahan. Pertamina juga belum mampu," beber eks Direktur Keuangan PT Medco Energy International Tbk ini.

Sebagai orang perminyakan, Sugiharto dalam hal ini membuat pernyataan yang tidak benar tentang kemampuan Pertamina. Karena Pertamina sendiripun menyanggupi untuk mengelola ladang minyak blok Cepu itu jauh-jauh hari. Pertamina juga terbukti memenangkan tender minyak yang ada di Libya mengalahkan berbagai perusahaan minyak asing seperti Petronas. Kalaupun Pertamina banyak korupsinya ya berantas saja korupsi itu, ketimbang memberikan hak pengelolaan blok Cepu itu kepada orang asing selama 30 tahun.

Politisi PAN Drajat Wibowo mengatakan ada pembohongan publik yang dilakukan pemerintah dengan statemen yang menyatakan tenaga ahli Indonesia tidak bisa mengelola Blok Cepu. Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI) melalui jubirnya juga menyatakan "Anak bangsa sebenarnya sangat mampu melakukan dan mengolah Blok Cepu dengan baik jika dipercaya oleh pemerintah,".

Hitung-hitungan yang diberikan oleh Sugiharto kelihatannya menguntungkan Indonesia. Dalam bagi hasil itu, 85% keuntungan untuk pemerintah Indonesia, sisanya untuk EMOI 6.75%, Pertamina 6.75% lalu Pemkab Bojonegoro 1.5%. Sehingga total untuk Indonesia adalah 93.25%.

Tapi Sugiharto tidak menjelaskan bahwa dengan menjadi operator, EMOI bisa mengatur berbagai rancangan dan skenario bisnis sehingga bagi hasil itu tetap menguntungkan mereka. Biaya operasi blok Cepu adalah USD 100 juta per tahun, sementara EMOI mengajukan Capex (capital expenditure atau biaya investasi) dan Opex (operational expenditure atau biaya operational) sebesar USD 260 juta per tahun. Sehingga dari selisih ini saja bagi hasil yang diklaim pemerintah itu sudah berkurang sebesar USD 160 juta per tahunnya. Belum lagi recovery cost yang ditentukan oleh operator.

Sudah rahasia umum bahwa gaji untuk ekspatriat di perusahaan minyak asing itu sangat fantastis. Dalam pengelolaan blok Cepu ini EMOI akan mempekerjakan banyak sekali tenaga kerja asing dari negara asal mereka. Belum lagi berbagai komponen alat berat yang akan langsung didatangkan dari sana.

Hal-hal itu yang tidak dijelaskan oleh Sugiharto, tapi dijelaskan oleh tokoh-tokoh penentang penunjukan EMOI ini, seperti Marwan Batubara. Detikcom menulis pernyataan Marwan: "Dengan demikian klaim pemerintah yang akan memperoleh 93,25 persen dari pendapatan bersih US$ 3,3 miliar per tahun seharusnya dikurangi dengan sunk cost US$ 45 juta dan US$ 160 juta untuk keuntungan ExxonMobil," ungkap anggota DPD ini dengan kesal.

Bahkan sebetulnya Wakil Ketua FPKS Zulkieflimansyah sudah dari jauh hari menjelaskan hal ini. Dalam artikel 'Tolak Exxon Kelola Blok Cepu, FPKS Pertimbangkan Hak Angket' Detikcom menulis: jika bentuk kontrak TAC (Technical Assistance Contract) maka kawasan kerja tersebut milik Pertamina, Sedangkan jika kontrak berbentuk PSC (Production Sharing Contract) maka kelola blok di bawah BP Migas. Artinya BP Migas bisa menunjuk siapapun untuk menjadi operator.

Secara ekonomik, jelas Zulkiefli, negara akan mengalami kerugian apabila Exxon menjadi operator yg pertama. Sebab, cost recovery-nya jauh lebih tinggi dibandingkan Pertamina yang menjadi operatornya.

Apalagi, secara finansial, skill dan lainnya Pertamina sanggup. Dan sejak 2004, Exxon sudah putus kontrak TAC nya. "Jika pertamina yang pegang, maka kebutuhan migas dalam negeri dan APBN akan aman," kata anggota Komisi VI ini.

Kalau pun ada praktik korupsi, Zulkiefli berpendapat akan lebih mudah mengusut orang Pertamina dibang Exxon. "Makanya lami sedang mempertimbangkan untuk meng-initiate hak angket karena ini saatnya BUMN kita menjadi kelas dunia," cetus dia.

Artinya Zul sebagai Waka FPKS sudah menjelaskan adanya pelanggaran hukum dari sisi kontrak, kesanggupan Pertamina dan juga kemudahan mengusut korupsi jika operatornya adalah Pertamina. Terbukti selama ini kita tidak pernah tahu berapa persisnya kandungan emas dan tembada yang dikeruk oleh Freeport per tahunnya.

Pernyataan senada juga datang dari Refrizal, jauh sebelumnya tanggal 23 Februari 2006, sebagaimana ditulis di website FPKS dalam artikel 'Blok Cepu Semestinya Berikan ke Pertamina'. Tertulis di situ: sejak awal FPKS mendesak pemerintah agar Blok Cepu dikelola Pertamina. Sejak awal? Kalau begitu mengapa begitu mudahnya berubah setelah bertemu SBY? Apakah PKS begitu tolol dan dungunya sehingga tidak mengerti masalah, lalu setelah dijelaskan oleh SBY menjadi mengerti?

Refrizal juga memaparkan hal yang senada dengan Zul, Soal kemampuan pengelolaan ladang minyak, terangnya, Pertamina tidak kalah dengan Exxonmobil. "Baik secara teknis maupun yang lain, Pertamina tidak kalah kemampuannya untuk mengelola Blok Cepu itu," paparnya.

Sebelumnya, Ami Taher dalam pernyataannya di artikel 'PKS Galang Hak Angket Kasus Blok Cep' juga dengan gamblang menyatakan adanya indikasi pelanggaran hukum. Website FPKS menulis: Ami menyebutkan satu indikasi pelangggaran tersebut adalah dengan diubahnya PP No. 35/2004 menjadi PP No. 34/2005 yang dilakukan seminggu sebelum penandatangan kontrak kerja sama (KKS), yaitu tanggal 10 September 2005, sehingga penandatanganan KKS pada tanggal 17 September 2005 dinilai memiliki catat hukum.

Dalam PP No. 35/2004 Pertamina telah mengajukan bentuk kerja sama operasional (KSO) yang menempatkan ExxonMobil sebagai subordinat Pertamina. Namun dengan keluarnya PP No. 34/2005 seolah-olah pemerintah sengaja memfasilitasi diubahnya status tecnical assistance contract (TAC) menjadi KKS, sehingga ExxonMobil setingkat dengan Pertamina.

Tapi lucunya, Andi Rahmat yang mantan aktifis mahasiswa itu malah mengeluarkan pernyataan yang bersikap sangat-sangat tidak jelas di hari yang sama Tifatul dan Machfud Sidik diundang oleh SBY. Dalam artikel 'Soal Usulan Hak Angket Kasus Blok Cepu, PKS Tunggu Bola' Andi mengatakan FPKS menganggap isu hak angket Blok Cepu yang digulirkan beberapa anggota Dewan sekedar political news belaka.

Namun demikian, politisi muda PKS dan bekas Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini secara pribadi mendukung hak angket. Tapi dia sama sekali tidak meneken dukungan hak angket itu.

Meskipun demikian, jelas dia, sejauh ini F-PKS masih menunggu perkembangan dari pengajuan hak angket, terutama untuk melihat keseriusan para inisiator. Sungguh aneh, mengapa FPKS bersikap menunggu? Mengapa tidak ikut menggagas? ada 45 orang anggota, kalau dimobilisasi untuk mendukung hak angket maka pendukung hak angket akan berjumlah 120-an orang, akan lebih kuat lagi.

Dulu waktu hak angket impor beras FPKS dengan gagahnya menyatakan bahwa mereka iktu mengawal sejak awal gagasan hak angket itu. Sekarang malah bersikap menunggu arah angin? Beginikah mentalitas partai dakwah? Mengapa harus menunggu bola?

Masih ada harapan hak angket ini akan tetap menunjukkan giginya, paling tidak untuk menginvestigasi secara detail apa dan bagaimana latar belakang pemerintah menunjuk EMOI sebagai operator blok Cepu untuk 30 tahun ke depan. Harian Kompas tanggal 1 April 2006 dalam artikel 'Pengusul Angket Cepu Optimistis, Pimpinan Parpol dan Universitas Akan Digaet mencatat pernyataan optimis tersebut dari berbagai kalangan di DPR. Para penggagas hak angket akan mencari dukungan dari berbagai kalangan perguruan tinggi dan pimpinan parpol termasuk PKS. Saya berdoa mudah-mudahan mereka berhasil menyadarkan para pimpinan partai yang mengklaim diri sebagai partai dakwah ini.

Memang tidak mudah, karena apalagi DPR saat ini sedang reses. Jadi hak angket ini kehilangan momentum, seperti yang dinyatakan oleh Drajad Wibowo. Satu-satunya peneken dukungan hak angket dari FPKS Rama Pratama menurut info dari orang-orang dekatnya malah sedang moncer ke Turki.

Harus diakui pula, EMOI juga cerdik mendekati masyarakat, dengan berbagai program community development (CD), seperti yang ditulis oleh Detikcom dalam artikel 'Exxon Buka Les Komputer & Bahasa Inggris Gratis di Blok Cepu', sehingga masyarakat Bojonegoro mendukung atau paling tidak mereka tidak mempermasalahkan apakah harus EMOI atau Pertamina. Salah satu program CD yang dilakukan adalah kursus bahasa Inggris dan komputer, padahal selama dua tahun ke depan EMOI cuma akan mengucurkan USD 29ribu untuk program itu. Ibarat seorang anak yang tidak sadar sedang dirampok habis-habisan emas warisan orang tuanya dan sudah sangat senang karena diberi permen.

Akibatnya timbul anggapan bahwa gagasan hak angket dari anggota DPR itu adalah penghalang untuk kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Bodohnya lagi masyarakat juga tidak tahu bahwa di dalam kontrak kerjasama itu, dana CD tidak dicantumkan, alias suka-suka operator saja. Padahal salah satu hal penting yang sering menjadi sumber konflik antara perusahaan-perusahaan pengolah sumber daya alam (SDA) dengan penduduk sekitar adalah diabaikannya pengembangan masyarakat.

Penyadaran inilah yang harus diberikan kepada masyarakat. Tugas ini adalah bagian dari dakwah bagi siapapun, apalagi dari parpol yang mengklaim dirinya sebagai partai dakwah.

Terakhir saya mengutip kembali pernyataan Refrizal dan pertanyaan saya di atas. Refrizal menyatakan: sejak awal FPKS mendesak pemerintah agar Blok Cepu dikelola Pertamina.

Sejak awal?

Kalau begitu mengapa begitu mudahnya berubah setelah bertemu SBY?

Apakah PKS begitu tolol dan dungunya sehingga tidak mengerti masalah,
lalu setelah dijelaskan oleh SBY selama satu atau dua jam menjadi
mengerti?

Tidak, saya yakin orang seperti Dr. Zul yang ahli ekonomi itu tidak sembarangan bicara, demikian pula dengan Marwan Batubara. Mereka jauh lebih kompeten dalam masalah ini ketimbang Tifatul atau Hilmi Aminuddin sekalipun. Selain itu aleg-aleg FPKS lain seperti Ami Taher dan Refrizal sudah menyatakan hal yang sama.

Kalau begitu mengapa PKS tidak garang menginvestigasi masalah ini
dalam bentuk hak angket?

Di mana greget yang sudah ditunjukkan dalam kasus hak angket impor beras yang sampai mengirim tim ke Vietnam segala? Kalau dilihat dari rentang waktu masalah yang timbul, impor beras hanya berlaku per tahun atau malah per musim panen. Sementara kontrak kerja sama dengan EMOI ini berlangsung 30 tahun. Jauh lebih besar mudharatnya.

Saya tahu, dan bagi yang tidak percaya silahkan tanya kepada aleg-aleg FPKS sendiri, bahwa bagi PKS aleg-aleg itu bukanlah mewakili rakyat tapi perpanjangan tangan partai. Sehingga apapun langkah aleg berdasarkan instruksi partai, bukan menyerap aspirasi ratusan ribu orang yang diwakilinya. Sehingga langkah Machfud Sidik mematuhi panggilan SBY, langkah Rama menarik dukungan hak angket, adalah langkah-langkah yang diperintah oleh PKS.

Atau jangan-jangan ada yang menganggap ini adalah ijtihad ulama? Kalau begitu harus dijelaskan apa landasan syar'i atau dasar dalam beristidlal. Harus dijelaskan ayat mana dalam Al Quran atau hadits mana dari kumpulan shahih Bukhari/Muslim atau imam hadits lainnya yang menjadi dasar, atau fatwa ulama mana yang menjadi dasar, apakah dari generasi sahabat, tabi', tabi'in, empat imam mazhab, Ibnu Taimiyah, Al Banna, Qhardawi, dll.

PKS harus menjelaskan ini secara gamblang dan terbuka, dan siap dipertanyakan dan dikritik. Jika tidak, maka buat saya PKS sudah melacurkan dakwah, moral dan integritasnya. Kecuali kalau ada perubahan sikap atau penjelasan lugas non apologik, maka saya tidak akan minta maaf untuk pernyataan itu, dan siap mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah SWT.

Tidak aneh memang jika ada partai mau dagang sapi dengan pemerintah, tapi tolong jangan bawa-bawa dakwah dan Islam, dien yang sempurna. Jadi partai sekuler saja, seperti Golkar, toh sudah hampir tidak ada bedanya.

Ya Allah, lindungilah kami dari pemimpin-pemimpin yang zalim, terutama kalau mereka mengaku ulama pewaris ajaran yang Kau turunkan kepada nabiMu yang mulia.

Note : PKS, setelah diberi bantuan (disuap?) Exxon Mobil 500 juta ke PKPU(lihat di SINI) , PKS langsung dukung mereka dalam kasus blok Cepu. pemilik Exxon Mobil adalah keluarga Yahudi Amerika Rockefeller yang juga menjadi salah satu donatur utama keberadaan negara Israel.sungguh aneh PKS ini , disatu sisi membuat demo massa besar-besaran buat ngumpulin dana 1-2 miliar buat Palestina , sementara di sisi lain memberi kesempatan bagi zionis buat ngeruk uang triliunan dari Indonesia. sungguh tepat istilah diatas: "konsisten dengan inkonsistensinya"

[sumber: group FB: "250 Juta Dukungan Untuk Ganti Kapitalisme, Sosialisme/Komunisme dgn ISLAM"]
[judul Asli: Pelacuran Politik Sebuah Partai Dakwah]

.........Lihat Selengkapnya

Negara Islam yang menerapkan syariah Islam yang rahmatan lil ‘alamin bukanlah ancaman, justru kapitalisme lah ancaman nyata bangsa ini.

Isu Negara Islam kembali ramai dibicarakan. Beberapa teror bom disebut-sebut dilakukan kelompok yang mengatasnamakan NII (Negara Islam Indonesia). Meskipun belum bisa dipastikan kebenarannya , kelompok ini diduga terlibat cuci otak beberapa mahasiswa yang tiba-tiba menghilang. Termasuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan dana .

Beberapa media pun dengan gencar mengopinikan bahaya mendirikan negara Islam yang dikatakan menj adi tujuan kelompok ini. Perjuangan mendirikan negara Islam dianggap membahayakan Indonesia dan menjadi ideologi kelompok teroris.

Ironisnya , salah seorang petinggi partai yang dulu mengklaim partai Islam dan sekarang sudah menjadi partai terbuka (sekuler) , menyatakan ide negara Islam adalah kampungan.

Adalah penting bagi kita untuk memahami , perjuangan mendirikan negara Islam sesungguhnya adalah perjuangan yang mulia. Sebab negara Islam, dalam pengertian negara yang menerapkan syariah Islam secara kaffah adalah kewajiban syar’i. Sebab , tanpa ada negara yang didasarkan kepada Islam, kewajiban menerapkan seluruh syariah Islam, yang menjadi konsekuensi keimanan seorang muslim, mustahil bisa dilakukan.

Sebab, banyak hukum syariah Islam yang membutuhkan institusi politik yang sekarang disebut negara. Hukum syariah Islam yang berkaitan dengan hudud seperti potong tangan bagi pencuri,rajam bagi pezina, tentu membutuhkan institusi politik atau otoritas yang legal atau negara.

Demikian juga menerapkan kebijakan mata uang yang didasarkan pada dinar dan dirham (berbasis emas dan perak), pendidikan dan kesehatan gratis, pengaturan pemilikan umum (milkiyah ‘amah) seperti barang tambang yang melimpah (emas, minyak, batu bara) harus dikelola negara , tidak boleh diberikan kepada swasta asing, dan hasilnya harus digunakan untuk kepentingan rakyat, tentu membutuhkan otoritas negara.

Imam Abul Qasim Al-hasan bin Muhammad bin Habib bin Ayyub Asy-syafi’I An-naisaburi, menjelaskan “…umat telah sepakat bahwa yang menjadi obyek khitab (”maka jilidlah”) adalah imam. Dengan demikian mereka berhujjah atas wajibnya mengangkat imam. Sebab, apabila suatu kewajiban itu tidak sempurna tanpa adanya sesuatu tersebut maka ada sesuatu tersebut menjadi wajib pula”(Tafsir An-naisaburi, juz 5 hal 465)

Kewajiban membangun otoritas politik seperti inilah yang oleh para ulama disebut imamah atau khilafah, amirul mukminan yang makna sama. Syeikh Muhammad Abu Zahrah menjelaskan Khilafah adalah imamah al-kubra (imamah yang agung). Disebut khilafah karena yang memegang dan yang menjadi penguasa yang agung atas kaum Muslim menggantikan Nabi SAW dalam mengatur urusan mereka. Disebut imamah karena khalifah itu disebut Imam. Karena ta’at padanya adalah wajib. Karena manusia berjalan di belakang imam tersebut layaknya mereka shalat dibelakang yang menjadi imam shalat mereka” (Tarikh Al-madzahib Al-islamiyyah, juz I hal 21)

Kewajiban imamah atau khilafah ini berdasarkan kepada al Qur’an , As Sunnah dan ijma’ush shohabah, dimana kewajiban ini disepakati oleh para ulama. …”. Imam Mansur bin Yunus bin Idris Al-bahuti Al-hanafi menjelaskan : “…(mengangkat Imam yang agung itu) atas kaum Muslimin (adalah fardhu kifayah). Karena manusia membutuhkan hal tersebut untuk menjaga kemurnian (agama), menjaga konsistensi (agama), penegakan had, penunaian hak serta amar ma’ruf dan nahi munkar (Kasyful Qina’ an Matnil Iqna’, juz 21 hal. 61)

Syariah Islam yang diterapkan dalam Daulah Islam (negara Islam) yang disebut Khilafah , bukanlah merupakan ancaman bagi masyarakat. Bagaimana mungkin syariah Islam yang berasal dari Allah SWT yang memiliki sifat ar rahman dan ar rahim disebut sebagai ancaman. Syariah Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan As Sunnah justru merupakan rahmatan lil ‘alamin, memberikan kebaikan kepada manusia baik muslim ataupun non muslim .

Bagaimana mungkin syariah Islam yang mengatur bahwa pendidikan dan kesehatan harus gratis bagi seluruh rakyat, negara wajib menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat (sandang, pangan, dan papan), hukuman yang tegas (hukuman mati) bagi pembunuh, larangan bughot (memisahkan diri) dari negara, barang tambang harus dikelola negara dengan baik dan hasilnya untuk kepentingan rakyat disebut mengancam masyarakat ?

Sesungguhnya sistem kapitalisme yang dipraktikkan oleh elit sekuler Indonesia sekarang inilah yang menjadi ancaman negara, musuh negara, karena membahayakan rakyat dan negara. Puluhan juta rakyat miskin, tingginya angka pengangguran, meluasnya kemaksiatan, perampokan atas nama privatisasi BUMN , investasi, dan pasar bebas, termasuk maraknya korupsi dan manipulasi merupakan dampak nyata dari penerapan sistem kapitalisme di negara kita.

Namun mendirikan negara Islam tentu bukan dengan cara-cara yang bertentang dengan syariah Islam seperti teror bom, mengkafirkan orang tua atau pihak lain , menganggap militer dan kepolisian sebagai ancaman atau kafir , cuci otak, penipuan atau perampokan. Semua itu jelas-jelas bertentangan dengan syariah Islam.

Cara seperti itu justru kontroproduktif dan dapat dimanfaatkan untuk memberikan stigma negatif terhadap Islam , negara Islam atau syariah Islam. Kalau cara-cara seperti itu dibiarkan atau dipelihara, kita tentu wajar curiga kalau semua itu memang sengaja dan direkaya , untuk menyudutkan Islam. Tujuannya, agar umat jauh dari Syariah Islam, sehingga penjajah kapitalisme tetap kokoh di negeri ini. (Farid Wajdi, hizbut-tahrir.or.id)

Sebuah Catatan:
Ketua DPP PKS, Fachri Hamzah, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/5/2011) menuturkan bahwa PKS tak pernah mengusung ideologi Islam. PKS adalah partai yang menganut asas nasionalis dan religius.

"Siapa pun konsep negara agama tak ada, PKS juga sudah menegaskan itu. Tak ada negara Islam, Kristen, atau Hindu. Itu ide kampungan sekali," paparnya.(detiknews.com, 05/05/2011).

inilah ucapan mereka para jongos-jongos demokrasi....mereka menghina Negara yang mulia yang diperjuangkan demi tegaknya Syariah Islam yang kaffah di bumi Alloh SWT.
wallohu a'lam bisshowab.

.........Lihat Selengkapnya

Kartosuwiryo

 

Berbicara tentang Komando Jihad, tidak bisa lepas dari gerakan NII (DI/TII) pimpinan SM Kartosoewirjo (SMK). Karena, seluruh tokoh penting yang terlibat di dalam gerakan Komando Jihad ini, adalah petinggi NII (DI/TII) pimpinan SMK yang dieksekusi pada September 1962 di sebuah pulau di Teluk Jakarta.
Boleh dibilang, gerakan Komando Jihad merupakan salah satu bentuk petualangan politik para pengikut SMK pasca dieksekusinya sang imam. Sebelumnya, pada Agustus 1962, seluruh warga NII (DI/TII) yang jumlahnya mencapai ribuan orang, mendapat amnesti dari pemerintah. Termasuk, 32 petinggi NII (DI/TII) dari sayap militer, belum termasuk Haji Isma'il Pranoto (Hispran) dan anak buahnya, yang baru turun gunung (menyerah kalah kepada pasukan Ali Moertopo) pada 1974.

Dari 32 petinggi NII (DI/TII) yang telah menyerah[1] kepada pihak Soekarno tanggal 1 Agustus 1962 itu, sebagian besar menyatakan ikrar bersama, yang isinya:
"Demi Allah, saya akan setia kepada Pemerintah RI dan tunduk kepada UUD RI 1945. Setia kepada Manifesto Politik RI, Usdek, Djarek yang telah menjadi garis besar haluan politik Negara RI. Sanggup menyerahkan tenaga dan pikiran kami guna membantu Pemerintah RI cq alat-alat Negara RI. Selalu berusaha menjadi warga Negara RI yang taat baik dan berguna dengan dijiwai Panca Sila." [2]

Sebagian kecil di antara mereka tidak mau bersumpah setia, yaitu Djadja Sudjadi, Kadar Shalihat, Abdullah Munir, Kamaluzzaman, dan Sabur. Dengan adanya ikrar tersebut, maka kesetiaan mereka kepada sang Imam telah bergeser, sekaligus mengindikasikan bahwa sebagai sebuah gerakan berbasis ideologi Islam, NII (DI/TII) sudah gagal total. Dan sisa-sisa gerakan NII pada saat itu (1962) dapat dikata sudah hancur lebur basis keberadaannya.

Setelah tiga tahun vakum, ada di antara mereka yang berusaha bangkit melanjutkan perjuangan, namun dengan meninggalkan karakter militeristik dan mengabaikan struktur organisasi kenegaraan NII. Mereka inilah yang meski sudah menerima amnesti namun tidak mau bersumpah-setia sebagaimana dilakukan oleh sebagian besar mantan petinggi NII lainnya.

Gerakan tersebut menamakan diri sebagai gerakan NII Fillah (bersifat Non Struktural). Kepemimpinan gerakan dijalankan secara kolektif oleh Kadar Shalihat dan Djadja Sudjadi. Munculnya kelompok Fillah atau NII non struktural ini, ditanggapi serius oleh pihak militer NKRI. Yaitu, dengan menciptakan "keseimbangan", dengan cara melakukan penggalangan kepada para mantan "mujahid" NII yang pernah diberi amnesti dan telah bersumpah setia pada Agustus 1962 lalu.

Melalui jalur dan kebijakan Intelijen, pihak militer memberikan santunan ekonomi sebagai bentuk welfare approach (pendekatan kesejahteraan) kepada seluruh mantan "mujahid" petinggi NII yang menyerah dan memilih menjadi desertir sayap militer NII.

Nama-nama Tokoh Penting di Belakang Gerakan Komando Jihad

Ismail Pranoto

Nama Danu Mohammad Hasan[3] yang pertama kali dipilih Ali Murtopo untuk didekati dan akhirnya berhasil dibina menjadi 'orang' BAKIN, pada sekitar tahun 1966-1967. Pendekatan intelijen itu sendiri secara resmi dimulai pada awal 1965, dengan menugaskan seorang perwira OPSUS bernama Aloysius Sugiyanto.[4] Tokoh selanjutnya yang menyusul dibidik Ali Murtopo adalah Ateng Djaelani Setiawan.

Tokoh lain yang diincar Ali Murtopo dalam waktu bersamaan yang didekati Aloysius Sugiyanto adalah Daud Beureueh mantan Gubernur Militer Daerah Istimewa ACEH tahun 1947 yang memproklamirkan diri sebagai Presiden NBA (Negara Bagian Aceh) pada 20 September 1953, dan menyerah, kembali ke NKRI Desember tahun 1962.

Selanjutnya pendekatan terhadap para mantan petinggi sayap militer DI-TII yang lain yang berpusat di Jawa Barat dilakukan oleh Mayjen Ibrahim Aji, Pangdam Siliwangi saat itu.[5] Mereka yang dianggap sebagai "petinggi NII" oleh Ibrahim Aji itu di antaranya: Adah Djaelani dan Aceng Kurnia. Kedua mantan petinggi sayap militer DI ini pada saat itu setidaknya membawahi 24-26 nama (bukan ulama NII). Sedangkan mereka yang dianggap sebagai mantan petinggi sayap sipil DI yang selanjutnya menyatakan diri sebagai NII Fillah –antara lain adalah Kadar Shalihat, Djadja Sudjadi dan Abdullah Munir dan Kamaluzzaman– membawahi puluhan ulama NII.

Pengaruh dan Akibat Kebijakan Intelijen Ali Murtopo – ORDE BARU

Baik menurut kubu para mantan petinggi sayap militer maupun sayap sipil NII, politik pendekatan pemerintah orde baru melalui Ibrahim Aji yang menjabat Pangdam Siliwangi tersebut, sangat diterima dengan baik, kecuali oleh beberapa pribadi yang menolak uluran pemerintah tersebut, yaitu Djadja Sudjadi[6] dan Abdullah Munir. Para mantan tokoh sayap militer dan sayap sipil DI selanjutnya menjadi makmur secara ekonomi. Hampir masing-masing individu mantan tokoh DI tersebut diberi modal cukup oleh Letkol Pitut Suharto berupa perusahaan CV (menjadi kontraktor) dilibatkan dalam proyek Inpres, SPBU atau agen Minyak Tanah.

Kebijakan OPSUS dan Intelijen selanjutnya menggelar konspirasi dengan meminta para mantan laskar NII tersebut mengkonsolidasikan kekuatan melalui reorganisasi NII ke seluruh Jawa dan Sumatra. Pada saat itu Ali Murtopo masih menjabat Aspri Presiden selanjutnya menjadi Deputi Operasi Ka BAKIN dan merangkap Komandan OPSUS ketika mendekati detik-detik digelarnya 'opera' konspirasi dan rekayasa operasi intelejen dengan sandi: “Komando Jihad” di Jawa Timur.

Dalam waktu yang bersamaan Soeharto menyiapkan Renstra (Rencana Strategis) Hankam (1974-1978) sebagaimana dilakukan ABRI secara sangat terorganisir dan sistematis melalui penyiapan 420 kompi satuan operasional, 245 Kodim sebagai aparat teritorial dan 1300 Koramil sebagai ujung tombak intelejen dalam gelar operasi keamanan dalam negeri yang diberi sandi Opstib dan Opsus.

Sementara, pada saat yang bersamaan di tahun 1971-1973 tersebut Ali Murtopo juga melindungi sekaligus menggarap Nurhasan al-Ubaidah Imam kelompok Islam Jama'ah yang secara kelembagaan telah dinyatakan sesat dan terlarang oleh Kejaksaan Agung tahun 1971, namun pada waktu yang sama justru dipelihara serta diberi kesempatan seluas-luasnya melanjutkan kiprahnya dengan missi menyesatkan ummat Islam melalui lembaga baru LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam) di bawah naungan bendera Golkar dan berganti nama menjadi LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) yang berlanjut hingga sekarang.

Dari sinilah pendekatan itu berkembang menjadi makin serius dan signifikan, ketika Ali Murtopo mengajukan ide tentang pembentukan dan pembangunan kembali kekuatan NII, guna menghadapi bahaya laten komunis dari utara maupun dalam rangka mengambil alih kekuasaan. Ide Ali Murtopo ini selanjutnya diolah Danu Mohammad Hasan dan dipandu Letkol Pitut Suharto, disambut Dodo Muhammad Darda, Tahmid Rahmat Basuki (anak SMK) dan H.Isma'il Pranoto (Hispran).

Keberadaan dan latar belakang Letkol Pitut Suharto yang memiliki kedekatan hubungan pribadi dengan Andi Sele di Makassar, juga dengan H. Rasyidi [7] di Gresik Jawa Timur, pada tahun 1968 akhirnya ditugaskan Ali Murtopo untuk mengolah hubungan dan keberadaan para mantan petinggi NII yang sudah dirintisnya sejak 1965 tersebut dengan kepentingan membelah mereka menjadi 2 faksi.

Faksi pertama diformat menjadi moderat untuk memperkuat Golkar, dan faksi kedua diformat bagi kebangkitan kembali organisasi Neo NII.

Keterlibatan Pitut Suharto yang akhirnya dinaikkan pangkatnya menjadi pejabat Dir Opsus di bawah Deputi III BAKIN terus berlanjut, Pitut tidak saja bertugas untuk memantau aktifitas para mantan tokoh DI tersebut, tetapi Pitut sudah terlibat aktif menyusun berbagai rencana dan program bagi kebangkitan NII, baik secara organisasi maupun secara politik termasuk aksi gerakannya.

Ketika BAKIN membuat program pemberangkatan atau pengiriman pemuda (aktifis kader) Indonesia ke Timur Tengah –seperti Mesir, Syria, Libya dan Saudi Arabia yang diantara alumnnya kemudian terkait dengan konflik Moro (MNLF) dan kelompok perlawanan Aceh– Pitut Suharto-lah yang ditunjuk Ali Murtopo untuk mengelola (membimbing, memantau, mengurus dan menyelesaikan) masalah tersebut, sekalipun keberangkatan para kader aktifis Indonesia ke Negara-negara Timur Tengah tersebut terbukti hanya untuk mempelajari pola-pola gerakan Islam di sana, sembari mempelajari syari’ah sebagai cover, dan melakukan pelatihan militer.

Tetapi antisipasi yang dilakukan pihak pemerintah Indonesia pada saat itu terlampau maju dan cepat, sekitar tahun 1975 keberadaan kedutaan Libya di Jakarta dipaksa tutup. Tetapi skenario Opsus terhadap kebangkitan organisasi NII terus digelindingkan. Bahkan Pitut Suharto (pihak intelijen/orde baru) justru menggunakan isu politik Libya di mata Barat dan bangkitnya NII tersebut dijadikan sebagai isu sentral terkait dengan “bahaya laten kekuatan ekstrim kanan” di Indonesia.

Kebijakan Abbuse of Power Intelijen Ali Murtopo

Ali Moertopo

Bersamaan dengan kebijakan itu (memanfaatkan situasi politik terhadap Libya tersebut) strategi Opsus yang dilancarkan melalui Pitut Suharto berhasil meyakinkan para Neo NII tersebut untuk sesegera mungkin menyusun gerakan jihad yang terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra untuk melawan dan merebut kekuasaan Soeharto. Semakin cepat hal tersebut dilaksanakan semakin berprospek mendapat bantuan persenjataan dari Libya, yang sudah diatur Ali Murtopo.

Berkat panduan Letnan Kolonel TNI AD Pitut Suharto[8] kegiatan musyawarah dalam rangka reorganisasi NII yang meliputi Jawa-Sumatra tersebut berlangsung beberapa hari, hal itu justru dilaksanakan di markas BAKIN jalan Senopati, Jakarta Selatan. Di sinilah situasi dan kondisi (hasil rekayasa BAKIN-Ali Murtopo dan Pitut Suharto melalui kubu Neo NII Sabilillah di bawah Daud Beureueh, Danu Mohammad Hasan, Adah Djaelani, Hispran dkk) berhasil didesakkan kepada kubu Fillah yang dipimpin secara kolektif oleh Djaja Sudjadi, Kadar Shalihat dan Abdullah Munir dkk untuk memilih kepemimpinan.

Hasil musyawarah kedua kubu (Fillah dan Sabilillah ini) yang dilakukan pada tahun 1976 ini menetapkan, kepemimpinan NII diserahkan kepada Tengku Daud Beureueh sekaligus membentuk struktur organisasi pemerintahan Neo NII yang terdiri dari Kementrian dan Komando kewilayahan (dari Komandemen Wilayah hingga Komandemen Distrik dan Kecamatan) namun tanpa dilengkapi dengan Majelis Syura maupun Dewan Syura.

Provokasi dan jebakan OPSUS terhadap para mantan tokoh DI berhasil, Struktur organisasi NII kepemimpinan Daud Beureueh berdiri dan berlangsung di bawah kendali Ali Murtopo yang saat itu menjabat sebagai Deputi Operasi Ka BAKIN melalui Kolonel Pitut Suharto.

Gerakan dakwah agitasi dan provokasi neo NII Sabilillah disponsori Pitut Suharto dan Ali Murtopo mulai berkembang ke seantero pulau Jawa. Muatan dakwah, agitasi dan provokasi para tokoh Neo NII bentukan Ali Murtopo-Pitut Suharto hanya berkisar seputar pentingnya struktur organisasi NII secara riil.

Karenanya kegiatan seluruh anggota kabinet Neo NII adalah melakukan rekrutmen melalui pembai'atan secepatnya untuk mengisi posisi pada struktur wilayah (Gubernur sekaligus sebagai Pangdam = Komandemen Wilayah) dan posisi pada struktur Distrik (Bupati sekaligus sebagai Kodim = Komandemen Distrik) seraya menebar janji akan segera memperoleh supply persenjataan dari Libya sebanyak satu kapal[9] yang akan mendarat di pantai selatan Pulau Jawa.

Sasaran rekrutmen (pembai'atan) dilakukan hanya sebatas mengisi posisi pada komandemen distrik struktur Neo NII, maka sasaran rekrutmen dipilih secara tidak selektif di antaranya adalah para tokoh pemuda Islam dan ulama atau kiai yang nota bene sangat awam politik maupun organisasi.

Tugas rekrutmen untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur dilakukan oleh H. Isma'il Pranoto dan H. Husein Ahmad Salikun. Di Jawa Timur aktifitas rekrutmen bagi kebangkitan Neo NII yang dilakukan oleh H. Isma'il Pranoto tersebut sama sekali tidak terlihat ada tindak lanjut apapun, baik yang berbentuk pelatihan manajemen dakwah dan organisasi maupun yang bersifat fisik baris berbaris, menggunakan senjata atau merakit bom. Tetapi hanya terhitung selang sebulan atau dua bulan kemudian, aparat keamanan dari Laksus tingkat Kodam, Korem dan Kodim menggulung dan menyiksa mereka tanpa ampun.

Jumlah korban penangkapan oleh pihak Laksusda Jatim yang digelar pada tanggal 6-7 Januari 1977 terhadap para rekrutan baru H. Isma'il Pranoto mencapai sekitar 41 orang, 24 orang di antaranya diproses hingga sampai ke pengadilan.

H. Ismail Pranoto divonis Seumur Hidup, sementara para rekrutan Hispran yang juga disebut sebagai para pejabat daerah struktur Neo NII tersebut, baru diajukan ke persidangan pada tahun 1982, setelah "disimpan" dalam tahanan militer selama 5 tahun, dengan vonis hukuman yang bervariasi. Ada yang divonis 16 tahun, 15 tahun, 14 tahun hingga paling ringan 6 tahun penjara.

H. Ismail Pranoto disidangkan perkaranya di Pengadilan Negeri Surabaya tahun 1978 dengan memberlakukan UU Subversif PNPS No 11 TH 1963 atas tekanan Pangdam VIII Brawijaya saat itu, Mayjen TNI-AD Witarmin[10]. Sejak itulah UU Subversif ini digunakan sebagai senjata utama untuk menangani semua kasus yang bernuansa makar dari kalangan Islam.

Nama Komando Jihad sendiri menurut H. Isma'il Pranoto merupakan tuduhan dan hasil pemberkasan pihak OPSUS, baik pusat maupun daerah (atas ide Ali Murtopo dan Pitut Suharto). Sementara penyebutan yang berlaku dalam tahanan militer Kodam VIII Brawijaya – ASTUNTERMIL di KOBLEN Surabaya, mereka dijuluki sebagai jaringan Kasus Teror Warman (KTW).

Sementara keberadaan Pitut Suharto sendiri sejak tanggal 6 Januari 1977 – saat dimulainya penangkapan terhadap H. Isma'il Pranoto dan orang-orang yang direkrutnya sebagai kelompok Komando Jihad– Pitut justru pergi menyelamatkan diri dengan menetap di Jerman Barat, dan baru kembali ke Indonesia setelah 6 atau 7 tahun kemudian.

Di Jawa Tengah sendiri aksi penangkapan terhadap anggota Neo NII rekrutan H. Isma'il Pranoto dan H. Husen Ahmad Salikun oleh OPSUS, seperti Abdullah Sungkar maupun Abu Bakar Ba'asyir dan kawan-kawan berjumlah cukup banyak, sekitar 50 orang, akan tetapi yang diproses hingga sampai ke pengadilan hanya sekitar 29 orang. Penangkapan terhadap anggota Neo NII wilayah Jawa Tengah rekrutan H. Isma'il Pranoto dan H. Husen Ahmad Salikun berlangsung tahun 1978-1979.

Di Sumatera, aksi penangkapan secara besar-besaran berdasarkan isu Komando Jihad ini terjadi sepanjang tahun 1976 hingga tahun 1980, dan berhasil menjaring dan memenjarakan ribuan orang.

Sementara penangkapan terhadap para elite Neo NII –yang musyawarah pembentukan strukturnya dilakukan di markas BAKIN (jalan Senopati, Jakarta Selatan)– seperti Adah Djaelani Tirtapradja, Danu Mohammad Hasan, Aceng Kurnia, Tahmid Rahmat Basuki Kartosoewirjo, Dodo Muhammad Darda Toha Mahfudzh, Opa Musthapa, Ules Suja'i, Saiful Iman, Djarul Alam, Seno alias Basyar, Helmi Aminuddin Danu[11], Hidayat, Gustam Effendi (alias Ony), Abdul Rasyid dan yang lain dengan jumlah sekitar 200 orang, mereka ditangkap Laksus sejak akhir 1980 hingga pertengahan 1981.

Namun dari sekitar 200 orang anggota Neo NII yang ditangkap OPSUS tersebut, hanya sekitar 30 elitenya saja yang dilanjutkan ke persidangan, selebihnya dibebaskan bersyarat oleh OPSUS termasuk beberapa nama yang menjadi tokoh komando KW-9 [12], kecuali satu nama tokoh yang dibebaskan tanpa syarat, yaitu Menlu kabinet Neo NII yang bernama Helmi Aminuddin bin Danu, salah seorang alumni program pemberangkatan atau pengiriman pemuda (aktifis kader) Indonesia ke Timur Tengah (Madinah, Saudi Arabia) oleh Bakin.

Akan tetapi isu dan dalih keterkaitan dengan bahaya kebangkitan NII, Komando Jihad dan Teror Warman berdasarkan hasil pengembangan penyidikan pihak keamanan terhadap mereka yang pernah ditangkap maupun yang diproses ke pengadilan, oleh pihak OPSUS digunakan terus untuk melakukan penangkapan-penangkapan secara berkelanjutan dan konsisten.

Sekitar medio 1980 OPSUS Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap 5 tokoh pelanjut Komandemen Wilayah Jawa Timur, Idris Darmin Prawiranegara. Kemudian dilanjutkan dengan penangkapan berikutnya pada medio 1982, terhadap orang-orang baru yang direkrut Idris Darmin di wilayah jawa timur dengan jumlah sekitar 26 orang.

Kesimpulan
Secara substansi, makna kebangkitan Neo NII yang lahir dibidani dan buah karya operasi intelijen OPSUS tersebut, sangat tidak layak untuk dinilai dan atau diatasnamakan sebagai wujud perjuangan politik berbasis ideologi Islam (apalagi sampai dikategorikan sebagai jihad suci fii sabilillah).

Misi dan orientasi kiprah gerakan reorganisasi yang dilakukan para mantan tokoh sayap militer NII tersebut adalah lebih didorong oleh dan dalam rangka memperoleh materi dan kedudukan politis, kemudian bertemu-bekerjasama (bersimbiosis mutualistis) dengan para tokoh intelejen BAKIN yang benci terhadap Islam. Dengan demikian gerakan Komando Jihad, Kebangkitan Neo NII maupun para mantan tokoh sayap militer DI tersebut sulit dinilai sebagai perjuangan yang murni untuk tegaknya Islam.

Perjuangan dan usaha para pihak atau pribadi yang dilakukan karena semangat dan ketulusan untuk memperjuangkan Islam, yang tidak didorong dalam rangka memperoleh jabatan politis atau sarana materi sebagaimana halnya sikap dan tindakan para mantan tokoh sayap sipil DI tersebut, menunjukkan posisi mereka sebagai korban pengkhianatan para mantan tokoh sayap militer DI sendiri dalam berpolitik.

Seluruh bentuk kerugian atau efek negatif yang menimpa masyarakat Neo NII adalah karena provokasi dan agitasi para mantan tokoh sayap militer DI, yang secara sadar dan sukarela menyetujui dan mendukung kebijakan intelejen OPSUS (orde baru). Oleh karenanya merekalah yang harus bertanggungjawab atas hancurnya gerakan dakwah Islam dan citra negatif citra negatif dakwah. Dalam hal ini, ada tiga pihak yang harus bertanggung jawab :

Pihak ke I adalah aparat teritorial pemerintah Orde Baru, mulai dari tingkat Kodim, Korem hingga Kodam yang pada masa itu disebut sebagai aparat Laksusda (DanSatgas Intel atau Intel Balak = Intelijen Badan Pelaksana) yang bertugas melakukan penangkapan, penyiksaan hingga pemberkasan terhadap jaringan gerakan Islam (Neo NII, Komando Jihad, Teror Warman, Teror Imran* dan Usrah) yang menjadi target obyek operasi intelijen. Pihak berikutnya adalah para pemrakarsa, pembuat skenario dan sutradara dari operasi intelijen yang dirancang oleh sayap intelijen yang berkuasa penuh di bawah struktur Kopkamtib.

Pihak ke I bisa juga disebut sebagai kekuatan bayangan dari struktur kekuasaan yang ada saat itu namun diformat memiliki kewenangan penuh untuk merancang program, mekanisme dan pengelolaan (mengendalikan) terhadap perjalanan sistem politik, ekonomi dan pemerintahan yang berlaku. Pihak ke I sangat dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dan menerima order, baik dari penguasa domestik maupun asing, mengingat hukum Politik, kepentingan kekuasaan dan intelijen selalu mengglobal, sesuai peta dan kubu ideologi yang eksis di dunia atau berlaku universal.

Oleh karena itu pihak ke I diberi kewenangan luar bisa, baik dalam menyusun grand 'scenario' hingga tingkat pelaksanaan (juklak) yang dilakukan secara rahasia dan rapi, selanjutnya dikordinasikan penerapan aturan mainnya dengan lemhannas dan departemen-departemen maupun kementrian. Dengan demikian tugas, peran dan keberadaan pihak ke I menurut garis besar haluan negara merupakan hal yang legal dan wajar, sekalipun untuk kepentingan itu harus mengorbankan apa saja (abuse of power: terhadap demokrasi dan HAM) atau membuat sandiwara dan rekayasa apa saja. Itulah hukum yang berlaku dalam dunia politik, kepentingan kekuasaan dan intelejen.

Selanjutnya, pihak ke I lainnya adalah mereka yang menjadi inisiator membangkitkan neo NII, dalam rangka memberikan stigma negative terhadap umat Islam, menciptakan beban psikologis kepada umat Islam Indonesia yang hingga kini diposisikan sebagai produsen gerakan radikal bahkan pelaku teror. Sebagai aparat negara seharusnya mereka menggali potensi rakyat dan memberdayakan potensi tersebut ke tempat semestinya, bukan justru dijadikan instrumen politik untuk menggapai kekuasaan dan atau mempertahankan kekuasaan.

- Pihak ke II adalah pihak yang secara sengaja dan sadar menjalin hubungan dengan pihak ke I, yang dikenal dan dipahami sebagai pejabat intelejen militer sekaligus sebagai pejabat pemerintah dan Negara yang licik dan kejam.

- Pihak ke III, adalah orang-orang yang bersedia direkrut dan memposisikan dirinya sebagai pihak yang secara sadar telah terdorong dan termotivasi untuk berjihad secara ikhlas di jalan Islam namun terperosok dan terlanjur masuk ke dalam struktur gerakan Neo NII. Posisi mereka adalah sebagai korban tak sadar dari abuse of Power, sistem dan kebijakan politik maupun intelejen Orde Baru.

Keterangan Tambahan Mengenai Teror Imran:

Munculnya kasus Jama'ah Imran pada pertengahan tahun 1980 berlangsung melalui proses yang berdiri sendiri. Dalam artian, tidak ada keterkaitan dan tidak ada hubungan –baik secara ideologi maupun sikap politik– dengan eksistensi gerakan Neo NII atau Komando Jihad dan Teror Warman.

Memang sempat terjadi "interaksi" antara anggota Jama'ah Imran dengan beberapa elite KW-9 (Komandemen Wilayah 9) dalam struktur Neo NII atau Komando Jihad hasil ciptaan Ali Murtopo dan Pitut Suharto tersebut.

Bentuk "interaksi" yang terjadi pada akhir 1980-an itu, bukanlah "interaksi" yang kooperatif tetapi justru saling kecam dan saling ancam. Hal ini terjadi, karena H.M. Subari (alm) yang merupakan elite (orang struktur) Neo NII KW-9 pernah mengatakan, "dalam satu wilayah tidak boleh ada 2 Jama'ah dan 2 Imam yang berlangsung secara bersamaan, kecuali salah satunya harus dibunuh."

FOOTNOTE
[1] Padahal, amanat/wasiat sang imam (SMK) adalah tidak boleh menyerah.

[2] Rahmat Gumilar Nataprawira, RUNISI (Rujukan Negara Islam Indonesia). Dipertegas juga oleh pernyataan lisan dari Abdullah Munir dan tertulis dari Abdul Fatah Wirananggapati (pemegang amanah KUKT dari SMK 1953).

[3] Mantan Panglima Divisi atau Komandan Resimen DI-TII, pada saat sidang pengadilan Militer – MAHADPER, Agustus 1962 mengaku salah dan memberi kesaksian yang isinya menyalahkan sikap dan kebijakan politik SM Kartosoewiryo. Hubungan ini kemudian memberi OPSUS buah menguntungkan yang tidak disangka-sangka. "Saya berperan sebagai petugas pengawas Danu," kenang Sugiyanto, "dan di bulan Maret 1966, kami menggunakan dia dan anak buahnya untuk memburu anggota BPI yang sedang bersembunyi di Jakarta." Selanjutnya sejak tahun 1971, Danu Muhammad Hasan dan Daud Beureueh sering terlihat di jalan Raden Saleh 24 Jakarta Pusat (salah satu kantor Ali Murtopo), terkadang di Jalan Senopati (Kantor BAKIN), ada kalanya di Tanah Abang III (Kantor CSIS).

[4] Menurut Sugiyanto hubungan ini kemudian memberi OPSUS bunga menguntungkan yang tidak disangka-sangka. "Saya berperan sebagai petugas pengawas Danu," kenang Sugiyanto, "dan di bulan Maret 1966, kami menggunakan dia dan anak buahnya untuk memburu anggota BPI yang sedang bersembunyi di Jakarta." (lebih jelasnya lihat Kenneth Conboy, Intel: Inside Indonesia's Inteligence Services).

[5] Seperti pengakuan Ules Suja'i: "Soal pak Adah yang santer diisukan menerima jatah minyak dari militer, memang dulu itu saya tahu pak Adah pernah menerima jatah minyak dan oli dari RPKAD (KOPASSUS sekarang, pen), karena setiap pasukan itu kan memiliki jatah dari Pertamina, nah oleh RPKAD jatah tersebut diberikan ke pak Adah. Itu mah lewat perjuangan. Saya sendiri dengan pak Adah memang pernah dipanggil oleh Ibrahim Aji mendapat surat supaya dibantu oleh Pertamina lalu masuk ke Pertamina pusat jawabannya kurang memuaskan, malah kalau saya sendiri sampai ke WAPERDAM sampai ketemu Khaerus Shaleh, ya Alhamdulillah berhasil."

[6] Djadja Sudjadi akhirnya tewas dibunuh Ki Empon atas perintah Adah Djaelani. Ironisnya, hingga akhir hayatnya Ki Empon meninggal dalam keadaan miskin dan serba susah sedangkan Adah Djaelani hidup terpandang dan lumayan sejahtera sebagai petinggi yang lebih dihormati dari AS Panji Gumilang di lingkungan mabes NII di Ma'had Al-Zaytun, Indramayu.

[7] H. Rasyidi, adalah bapak kandung Abdul Salam alias Abu Toto alias Syaikh A.S. Panji Gumilang, yang kini menjadi syaikhul Ma'had Al-Zaytun yang dikenal sebagai "mabes" NII yang kental dengan nuansa misteri intelejen. Abu Toto alias Abdul Salam Panji Gumilang sendiri sejak mahasiswa menjadi kader intelejen kesayangan Pitut Suharto.

[8] Pitut Suharto pensiun dengan pangkat Kolonel, kini berdomisili di Surabaya.

[9] Janji serupa ini juga berulang pada diri Nur Hidayat, provokator kasus Lampung (Talangsari) yang terjadi Februari 1989. Nur Hidayat dkk ketika itu yakin sekali bahwa rencana makarnya pasti berhasil karena akan mendapat bantuan senjata satu kapal yang akan mendarat di Bakauheni, Lampung.

[10] Witarmin, menurut penuturan H Isma'il Pranoto di masa pergolakan DI-TII adalah sebagai komandan Batalyon 507 Sikatan yang sempat dilucuti oleh pasukan TII di bawah komando H. Ismail Pranoto.

[11] Helmi Aminuddin adalah putera Danu Mohammad Hasan, alumni Universitas Madinah, yang dikirim Bakin ke Saudi Arabia dalam Program pemberangkatan para pemuda ke Timur Tengah.

[12] Pada tahun 1984, para para elite NII Komandemen Wilayah IX (yang ditangkap OPSUS pada pertengahan tahun 1980 hingga pertengahan tahun 1981, bersama dengan para pimpinan Neo NII, Adah Djaelani-Aceng Kurnia) dibebaskan bersyarat dari Rumah tahanan militer Cimanggis, tanpa melalui proses hukum (Pengadilan), mereka itu adalah: Fahrur Razi, Royanuddin, Abdur Rasyid, Muhammad Subari, Ahmad Soemargono, Amir, Ali Syahbana, Abdul Karim Hasan, Abidin, Nurdin Yahya dan Muhammad Rais Ahmad, dan Anshory; kecuali Helmi Aminuddin bin Danu M Hasan yang dibebaskan tanpa syarat.

(Mohamad Fatih, dari: artproteam.multiply.com)

.........Lihat Selengkapnya

Dalam berita sebelumnya dikatakan bahwa:

"Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin adalah putra dari Danu Muhammad Hasan yang merupakan panglima militer DI/TII Kartosuwiryo di wilayah Pantura khususnya di Cirebon, Indramayu, dan sekitarnya," ujar Mantan Menteri Peningkatan Produksi NII KW 9, Imam Supriyanto, dalam diskusi 'Parpol Berbicara Radikalisme' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/5/2011).(http://www.detiknews.com/read/2011/05/05/145613/1633284/10/pks-dituding-dekat-dengan-nii-kw-9?n991103605)

lalu mari kita tengok berita terkait masalah Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin yang saya dapatkan di majalah Tempo.

Pada usia enam tahun, Hilmi mulai belajar di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Setelah itu, ia berkelana ke sejumlah pesantren di Jawa. Selama enam tahun, sejak 1973, Hilmi belajar di Fakultas Syariah Universitas Islam di Madinah, Arab Saudi. Pada masa inilah ia kerap berkumpul dengan Yusuf Supendi, yang ketika itu kuliah di Imam Muhammad Ibnu Saud University, Riyadh. "Hubungan mereka seperti kakak-adik," kata seorang mantan petinggi PKS.

Tokoh sepuh itu mengaku heran Hilmi bisa bersekolah di Madinah. Padahal, menurut dia, ketika itu ada semacam persyaratan tak tertulis bagi mereka yang hendak belajar ke Arab Saudi, yakni harus ada rekomendasi dari organisasi, seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Hilmi tak membawa rekomendasi apa pun. "Yang mengantar Pitut Soeharto," katanya menyebut nama mantan Direktur Operasi Khusus, badan intelijen yang dibentuk Ali Moertopo pada masa Orde Baru. (http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2011/03/28/LU/mbm.20110328.LU136324.id.html)

nah...sekarang silahkan anda tambahi faktanya, jika anda memiliki fakta yang lebih rinci, lalu analisislah...<(^,^)>

ada apa sebenarnya antara NII, Hilmi Aminuddin(PKS), dan Intelijen (Pitut Soeharto)...???
maaf saya gak mau menuduh entar dibilang fitnah, silahkan anda nilai sendiri...:p
(miaubook.blogspot.com)

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta, Eks petinggi NII KW 9 mengungkap kedekatan ideologis PKS dengan NII KW 9. PKS disebut-sebut memiliki kedekatan dengan NII KW 9 dalam sejarah panjang masuknya Ikhwanul Muslimin ke Indonesia.

"Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin adalah putra dari Danu Muhammad Hasan yang merupakan panglima militer DI/TII Kartosuwiryo di wilayah Pantura khususnya di Cirebon, Indramayu, dan sekitarnya," ujar Mantan Menteri Peningkatan Produksi NII KW 9, Imam Supriyanto, dalam diskusi 'Parpol Berbicara Radikalisme' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/5/2011).

Imam menuturkan, kala ini Muhammad Hasan mencoba menyelamatkan putranya tersebut dengan disekolahkan ke luar negeri. Di luar negeri, menurut Imam, Hilmi justru belajar ideologi Ikhwanul Muslimin yang mengakar di negara Timur Tengah.

"Biar tidak terkait dengan TII maka Hilmi disekolahkan ke luar negeri di Mesir. Di Mesir dia bersinggungan dengan Ikhwanul Muslimin yang kemudian dia bawa ke Indonesia. Ikhwanul Muslimin terus bergerak melalui jaringan bawah tanahnya," paparnya.

Ikhwanul Muslimin disebut Imam kemudian bergerilya di Indonesia melalui aktifitas politik. Imam menyebut ini adalah bagian dari Faksi NII KW 9 yang berbeda, karena faksi NII KW 9 yang lain memilih menyusupkan kadernya ke parpol.

"NII KW 9 memilih menyusupkan kader ke parpol, namun Ikhwanul Muslimin ini bergerak di parpol dan di parlemen supaya ideologi Islam bisa terwujud. Sekarang ini memang dilakukan penyusupan ke partai politik. Di Indonesia ini pada waktu era reformasi NII mengambil momentum dan dibuatlah Partai Keadilan pada waktu itu. Pada saat PK lahir saya berjumpa dengan Walikota Depok saat ini Pak Nur Mahmudi dan gerakan underground memang masih berjalan dan punya struktur yang kuat," bebernya.

Sementara ini , Imam menambahkan, NII KW 9 yang dikomando Panji Gumilang sampai saat ini tidak membentuk partai politik. "Saya memang pernah berdiskusi dengan Pak Panji dan guru politik saya Arbi Sanit untuk membentuk partai politik namun kemudian tidak direalisasikan karena sudah menyisipkan kader ke partai politik," tandasnya.(detik, 05/05/2011)

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut-sebut dekat dengan NII KW 9. PKS merasa disudutkan dengan tudingan tersebut.
"Danu Muhammad itu memang bapaknya Pak Hilmi, tapi tak ada masalah dengan itu. Jangan membuat pelabelan-lah. Jangan menyudutkan PKS," pinta Ketua DPP PKS, Fachri Hamzah, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/5/2011).

Fachri menuturkan, PKS tak pernah mengusung ideologi Islam. PKS adalah partai yang menganut asas nasionalis dan religius.

"Siapa pun konsep negara agama tak ada, PKS juga sudah menegaskan itu. Tak ada negara Islam, Kristen, atau Hindu. Itu ide kampungan sekali," paparnya.

Ia berharap semua pihak utamanya eks NII KW 9 tidak terus menyudutkan PKS. "Jadi capek kalau mengomentari yang seperti ini," tutupnya.

Sebelumnya mantan menteri NII KW 9, Imam Supriyanto, menuding PKS dekat dengan NII KW 9. PKS yang awalnya adalah PK disebutkan membawa ajaran Ikhwanul Muslimin dari Mesir yang dipelajari oleh Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin yang tak lain adalah putra Danu Muhammad yang menjadi panglima DI/TII wilayah Pantura.(detiknews.com, 05/05/2011)

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta, Meskipun telah mengundurkan diri dari DPR, Anggota Fraksi PKS Arifinto tetap mendapat dana pensiun dan tunjangan kesehatan. Dana pensiun ini didapatkan karena Arifinto mundur dan bukan diberhentikan.

"Yang bersangkutan akan tetap mendapatkan dana pensiun dan tunjangan kesehatan. Itu karena dia mundur bukan diberhentikan," ujar Wakil Ketua BK DPR, Nudirman Munir kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2011).

Menurut Nudirman dalam peraturan BK menyebutkan bila ada anggota dewan yang mengundurkan diri maka tetap mendapat dana pensiun dan tunjangan kesehatan seumur hidup.

"Besarannya berapa saya tidak tahu, setahu saya itu ada hitungannya," kata politisi Golkar ini.

Saat ditanya bila nantinya ada anggota dewan yang melakukan kejahatan serius, kemudian langsung mengundurkan diri sebelum diberhentikan BK, apakah juga dapat dana pensiun?

"Iya dapat, karena peraturannya seperti itu," ucapnya.(detiknews.com,Kamis, 14/04/2011, Arifinto Tetap Dapat Pensiun & Tunjangan Kesehatan)

.........Lihat Selengkapnya