Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Choirul Anam atau yang akrab disapa Cak Anam mengatakan bahwa Front Pembela Islam tidak perlu dibubarkan.

“Menurut saya tidak perlu FPI dibubarkan sebab akan memunculkan masalah baru. Itu bukan sebuah bentuk penyelesaian,” ujarnya di Surabaya, Sabtu (18/2).

Cak Anam menyampaikan hal itu ketika menanggapi isu pembubaran FPI yang akhir-akhir ini ramai menjadi bahan pembicaraan. Ia meminta agar semua pihak tidak terpancing dan membiarkan persoalan ini berlarut-larut.

“Apalagi kalau GP Ansor ikut-ikutan meminta agar dibubarkan atau dibekukan. Saya sangat tidak setuju,” kata politikus yang juga Anggota Dewan Penasihat GP Ansor Pusat tersebut.

Menurut dia, meski pemerintah akhirnya membubarkan FPI, pihaknya yakin akan muncul organisasi-organisasi serupa. Di samping itu, ancaman konflik horizontal sangat rawan terjadi.

Menilai FPI, Cak Anam beranggapan bahwa ormas pimpinan Habib Rizieq tersebut diyakini memiliki niat mengajak kebenaran dan mencegah kemungkaran. Namun, lanjut dia, tidak adanya hukum tegas di Indonesia membuat FPI prihatin. Padahal perjudian dan minum-minuman keras dan tindakan maksiat lainnya tertulis dalam hukum Indonesia.

“Jangan terburu-buru menyalahkan FPI secara langsung, tapi harus dilihat akar permasalahannya. Mungkin FPI jengkel dengan hukum di Indonesia yang tidak tegas karena dianggap membiarkan orang seenaknya menjual minuman keras,” tukas Cak Anam.

Pihaknya juga meminta masyarakat cermat dalam menilai situasi seperti ini. Sebab dikhawatirkan malah tidak terkontrol dan memicu terjadinya konflik antaragama maupun umat di Indonesia sendiri. (mediaindonesia.com, 19/2/2012)

.........Lihat Selengkapnya

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, mengancam akan membubarkan Front Pembela Islam (FPI) jika masih saja melakukan aksi kekerasan. Ia juga mengaku telah menerbitkan surat teguran kepada Front Pembela Islam (FPI). Gamawan menyatakan sudah melakukan teguran dua kali terhadap ormas yang dipimpin Habib Riziq Shihab ini. Ia merujuk pada dua peistiwa sebelumnya, yakni insiden di kawasan Silang Monas pada tahun 2008 silam serta kericuhan yang terjadi di kantorn Mendagri saat beberapa Ormas Islam mlakukan aksi unjuk rasa menolak evaluasi sembilan perda miras 12 Januari 2012 lalu.

“Kita sudah mengirim surat teguran kedua ke FPI. Kejadian pertama kan di Monas, kedua kan di Kemendagri. Kalau masih terjadi, menurut UU NO 8, maka dilakuan pembekuan, kalau masih anarkis juga maka pembubaran,” kata Mendagri, Gamawan Fauzi di kantor Kemlu, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu.

Akan tetapi, FPI menilai surat teguran ini penuh kejanggalan. Karena surat teguran kedua ini baru kemarin dikeluarkan Kemendagri pasca mneletus aksi di Palangkaraya. Padahal biasanya surat teguran terbit beberapa hari setelah insiden di kantor Kemendagri. Momentum ini seakan menjadi peluang yang dinantikan oleh Gamawan untuk menerbitkan surat teguran kedua pada FPI yang diduga kuat ada tekanan politis.

“Kemendagri sudah dua kali membuat surat teguran untuk FPI. Pertama, Tahun 2008 pasca Insiden Monas dengan alasan kekerasan FPI terhadap AKKBB dan Ahmadiyah, tanpa memanggil FPI untuk dimintai keterangan, tapi langsung menerbitkan Surat Teguran Pertama karena tekanan opini yang dibuat media,” tegas Habib Riziq seperti dilansir fpi.or.id, Kamis (16/2)

Kedua, Tahun 2012 pasca Peristiwa Palangkaraya, dengan alasan kekerasan FPI terhadap gedung Kemendagri sebulan lalu. Hal ini menurut Habib RIzieq lagi-lagi karena tekanan opini yang digalang media pasca peristiwa Palangkaraya, tanpa memanggil FPI untuk dimintai keterangan tentang peristiwa Kalteng tersebut, langsung menerbitkan Surat Teguran Kedua. (eramuslim.com, Keanehan Surat Teguran Mendagri Kepada FPI)

.........Lihat Selengkapnya

JAKARTA, Buka mata dan telinga, inilah fakta dan bukti-bukti nyawa keempat Pimpinan FPI dalam situasi terancam saat mengunjungi Palangka Raya untuk tujuan Dakwah, pelantikan pengurus FPI Kalimantan Tengah, dirangkai dengan Maulid Nabi Muhammad Saw.

Bagi yang belum mengetahui kronologis penyerbuan gerombolan preman rasis fasis dan anarkis yang mengatasnamakan masyarakat Dayat, sebaiknya simak kembali kronologis percobaan pembunuhan terhadap Pimpinan FPI, beberapa waktu lalu, Sabtu (11/2).

Jumat, 10 Februari 2012

Sebelum kedatangan pimpinan FPI ke Palangka Raya, Yansen Binti, Lukas Tingkes dan Sabran, gembong preman rasis dan fasis yang mencatut dan mengatasnamakan Dewan Adat Dayak (DAD) dan Majelis Adat Dayak Nusantara (MADIN) menggelar rapat perencanaan penolakan, penghadangan, pengepungan, perusakan, pembakaran, dan upaya pembunuhan terhadap rombongan Pimpinan FPI Pusat di Rumah Betang (aula besar tempat musyawarah adat kegubernuran Provinsi Kaliman Tengah).

Rupanya, gerombolan preman itu mengetahui, rombongan FPI itu akan mengunjungi Palangka Raya dan Kuala Kapuas – Kalimantan Tengah dalam rangka pelantikan pengurus FPI Palangka Raya, yang dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw. Usai rapat, keesokan harinya, Komplek Kegubernuran menjadi titik kumpul dan tempat pelepasan gerombolan preman anarkis yang bergerak ke Bandara Tjilik Riwut – Palangka Raya, Kalteng.

Sabtu, 11 Februari 2012 – Jam 08.00

Rombongan Pimpinan FPI Pusat yang terdiri dari Ketua Bidang Da’wah Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas, Sekjen Ustadz Ahmad Sobri Lubis, Wasekjen Ustadz Awith Masyhuri dan Panglima Laskar Pembela Islam (LPI) Ustadz Maman Suryadi Abdurrahman, berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, menuju Bandara Tjilik Riwut –Palangka Raya, Kalimantan Tengah dengan menggunakan maskapai pesawat Sriwijaya.

Rencananya, Ketua Umum DPP FPI Habib Muhammad Rizieq Syihab akan memimpin rombongan tersebut, namun karena sedang sakit, maka atas saran dan nasihat dokter pribadinya, Habib diharuskan istirahat total, sehingga membatalkan untuk ikut serta dalam rombongan.

Menjelang tiba, Ustadz Awit (Wasekjen FPI) dipanggil oleh Crew pesawat dan diberitahukan, bahwa di Landasan Bandara Palangka Raya telah berkumpul ratusan massa yang beringas, ditambah dengan ribuan massa lainnya di lingkungan Bandara. Ustadz Sobri Lubis (Sekjen FPI) juga dipanggil Kapten Pilot pesawat, diberitahukan hal yang sama dan disarankan agar tidak keluar dari pesawat setelah mendarat nanti.

Kepada Voa-Islam, Ustadz Maman (Panglima FPI) mengatakan, ia sempat mendapat SMS dari Ustadz Alwi, rekannya sesama FPI di Jakarta yang mengelola situs FPI (www.fpi.or.id) dan selalu memantau perkembangan terkini  di dunia maya. Isi SMS ustadz Alwi itu memberitahukan, sebaiknya dibatalkan saja kunjungan ke Palangkaraya, mengingat ada kumpulan massa yang akan menghadang disana.

Para pimpinan FPI belum yakin dengan pesan berita itu, dan menganggap isu penghadangan itu sebagai rumor yang ingin menteror dan mengebiri dakwah FPI di Kalimantan Tengah.  Dan benar saja, kabar itu bukan sekedar rumor, tapi betul-betul terjadi.

Jam 10.30 WITA

Setelah mendarat dan semua penumpang turun dari pesawat dengan menggunakan tangga darurat, kecuali rombongan pimpinan FPI Pusat, Kasatlantas Polres Palangka Raya didampingi Kepala Keamanan Bandara menaiki pesawat dan menginformasikan situasi dan kondisi diluar pesawat dan lingkungan bandara yang semakin tidak kondusif. Pintu pesawat pun ditutup.

Seperti diceritakan Ustadz Maman, ketika itu, para penumpang terlihat panic. Diantara penumpang, ada seorang bapak yang nyeletuk: “Kalimantan itu jangan dimasuki oleh FPI.” Mendengar celetukan, para pimpinan FPI yang duduk secara terpisah, tidak menghiraukan kata-kata itu.

Dari dalam pesawat, rombongan Pimpinan FPI Pusat selama dari satu jam selama pesawat tertahan dan terkepung, melihat dan mendengar langsung gerombolan preman anarkis di luar pesawat yang mengacung-acungkan mandau, senjata khas dayak, seraya berteriak mengancam perang dan pertumpahan darah.

Kapten Pilot pesawat khawatir, massa makin beringas akan merusak atau membakar pesawat yang sekaligus membahayakan keselamatan jiwa yang ada di dalamnya. Maka Kapten Pilot dan crewnya bersama Kasatlantas dan Kepala Keamanan Bandara memutuskan untuk menerbangkan pesawat ke Banjarmasin – Kalimantan Selatan.

Jam 11.00 WITA
Pesawat menuju Banjarmasin. Setibanya di Bandara Banjarmasin, Kalimantan Selatan, rombongan Pimpinan FPI Pusat dibawa oleh Keamanan Bandara ke kantor Sriwijaya untuk dimintai keterangan. Sempat ada interogasi yang menyudutkan pimpinan FPI, seperti tuduhan membajak pesawat. Lalu dijelaskan, tidak benar, kami ke Kalimantan Tengah untuk berdakwah.

Selanjutnya, di luar Bandara Banjarmasin, rombongan FPI dijemput dan disambut oleh Panitia Maulid Nabi Muhammmad Saw dari Kabupaten Kuala Kapuas – Kalimantan Tengah. Lalu langsung menuju Kuala Kapuas melalui jalur darat.

Jam 15.00 WITA

Gerombolan Preman anarkis Palangkara Raya setelah gagal melakukan percobaan pembunuhan terhadap Pimpinan Pusat FPI, mereka bergerak menuju rumah kediaman Habib Muhri bin Muhammad Ba Hasyim dan merusaknya, lalu mengobrak-abrik sejumlah rumah dan toko milik panitia peringatan Maulid Nabi Saw, tak terkecuali tenda dan panggung yang telah disiapkan panitia.

Habib Muhri dan kawan-kawan beserta keluarga mereka sempat menyelamatkan diri dan hingga saat ini berada di tempat yang aman, namun masih tetap terancam keselamatan mereka. Sementara pihak Polres Palangka Raya dan Pold Kalimantan Tengah tidak mau memberikan jaminan keamanan.

Mengejar Sampai Kuala Kapuas

Jam 17.30 WITA

Rombongan Pimpinan FPI Pusat tiba di Kuala Kapuas dan istirahat sejenak di Guest House Bupati Kuala Kapuas. Malamnya, ba’da Maghrib rombongan Pimpinan FPI diundang ke rumah kediaman Bupati Kuala Kapuas yang berdekatan dengan Guest House tersebut. Dan saat berjalan untuk memenuhi undangan tersebut, ternyata di halaman rumah kediaman Bupati hingga ke jalan raya sudah dipenuhi ratusan gerombolan preman anarkis yang datang dari Palangka Raya dengan menggunakan belasan truk, mereka berteriak-teriak mengacung-acungkan senjata sambil menantang perang.

Dikatakan Panglima FPI Ustadz Maman, perjalanan dari Palangka Raya menuju Kuala Kapuas dengan menggunakan jalur darat hanya memakan waktu tiga jam. Kemungkinan, aparat kepolisian di Palangkaraya membocorkan kepada massa preman itu, bahwa pimpinan FPI dari Jakarta itu sedang berada di Kuala Kapuas.  Itulah sebabnya mereka mengejarnya sampai Kuala Kapuas.

Ustadz Maman yang berpakaian bebas, tidak bergamis, dengan keberaniannya menyusup ke tengah-tengah kerumunan massa preman yang mengatasnamakan masyarakat Dayak. Dari jarak yang dekat, ia memantau langsung wajah preman-preman dayak itu. “Ketika itu suara gong terdengar. Tong…tong…tong…itu tanda mereka bersiaga perang.” Tapi kemudian, Ustadz Maman mendapat SMS agar kembali, meninggalkan massa beringas itu.

 Jam 19.00 WITA

Bupati Kuala Kapuas dan jajaran Muspidanya menjembatani dialog antara rombongan Pimpinan FPI Pusat dengan para pimpinan massa yang beringas, yang akhirnya disepakati bahwa pada malam itu peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw tetap harus diadakan sesuai keinginan masyarakat Kuala Kapuas, namun pelantikan DPW FPI Kuala Kapuas ditiadakan sesuai keinginan massa brutal dari Palangka Raya.

Selanjutnya, para pimpinan massa brutal dari Palangka Raya menyampaikan hasil kesepakatan kepada massanya, tapi massa tetap tidak mau bubar. Lalu Kapolres Kuala Kapuas yang menyampaikan, juga tidak mampu membubarkan massa, kemudian Bupati yang menyampaikan, tapi hasilnya sama, massa tetap tidak mau bubar, bahkan makin beringas dan brutal.

Jam 21.00 WITA
Akhirya, rombongan Pimpinan FPI Pusat mengambil inisiatif untuk meninggalkan lokasi yang semakin tidak kondusif. Rombongan pun berangkat ke Kota Banjar Baru – Banjarmasin, Kalimantan Selatan, melalui jalan darat dengan pengawalan Patwal Polisi dan anggota TNI dari Kodim Kuala Kapuas.

Jam 24.00 WITA

Rombongan Pimpinan FPI Pusat tiba di Kota Banjar Baru dengan disambut oleh sejumlah habaib dan tokoh masyarakat.

Ahad, 12 Februari 2012 – Jam 08.00 WIB
Keempat pimpinan FPI Pusat dengan didampingi para Habaib dan Tokoh Masyarakat Banjar Baru serta dibantu oleh Danlud Banjarmasin mendapatkan tiket pesawat Garuda untuk kembali ke Jakarta. Seperti itulah kronologisnya.(voa-islam.com)

.........Lihat Selengkapnya

Wawancara bersama Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto. Menanggapi aksi warga suku Dayak menolak kedatangan FPI di Palangkaraya, dan apa kepentingan kaum Liberal melakukan aksi yang sama menolak keberadaan FPI di Indonesia dengan mengusung kampanye Indonesia Tanpa FPI. Berikut petikan Wawancaranya.

Apa motif sebenarnya Penolakan kelompok yang mengklaim diri mereka masyarakat Dayakterhadap FPI?

Kalau yang tersurat artinya apa yang mereka sampaikan diberitakan oleh media mereka menolak kedatangan FPI. Karena kehadiran FPI di Kalimantan Tengah umumnya dan di Palangkaraya Khususnya adalah karena mereka tidak ingin ada konflik horizontal di Kalimantan Tengah dari ulah FPI yang mereka anggap sering bertindak anarkis. Itu yang terbaca di media massa.

Tapi kita meragukan hal tersebut kalau yang mereka persoalkan anarkisme FPI, maka sesungguhnya ada banyak organisasi di Indonesia banyak melakukan tindakan anarkisme. Bukan hanya FPI tapi juga sejumlah Ormas bahkan juga Parpol yang kalau kalah Pilkada pasti menggunakan tidakan anarkis. Kalau betul FPI sering melakukan anarkisme itupun juga mereka sudah diproses secara hukum. Ditangkap pelakunya, diadili bahkan dimasukkan dalam penjara. Proses hukumnya berjalan kenapa harus dirisaukan karenanya kami meragukan motif itu.

Jadi, kami mengecam tindakan itu. karena tindakan itu sama sekali tidak mendasar apalagi kenyataannya FPI datang untuk membuka cabang dan untuk menghadiri Perayaan Maulid Nabi artinya kegiatan itu adalah kegiatan dakwah. Jadi, bagaimana mungkin orang yang hendak berdakwah ditindak seperti itu melalui kekerasan dan semena-mena saya kira itu tidak beradab.

Kalau mereka persoalkan anarkisme FPI, apa bedanya dengan yang mereka lakukan itu, mereka berdemo di bandara dan itu kan dilarang oleh undang-undang apalagi sampai masuk ke aprom  mengacungkan senjata tajam dan mengancam ingin membunuh, itu sendiri sudah merupakan anarkisme. Dan setelah delegasi FPI diterbangkan di Banjarmasin, mereka kemudian bergerak dan membakar panggung yang bakal dipakai acara Maulid lalu merusak toko-toko yang mereka sangka milik pendukung acara Maulid itu.

Ini anarkisme, mereka persoalkan anarkisme yang dilakukan FPI, lalu mereka melakukan anarkisme itu sendiri. Apa maksudnya itu? Kemudian, bahwa ini negeri mayoritas muslim dan kewajiban muslim itu berdakwah dimana pun dan tidak boleh ada hambatan dalam dakwah. Dan tidak boleh menghalangi rakyat Indonesia untuk datang kemana pun.

Coba bayangkan, kalau ada satu orang atau sekelompok yang tidak suka orang itu, kemudian menolak kehadiran orang yang tidak disuka itu maka akan merembet ke mana-mana, misalkan ketika orang betawi merasa tersinggung dan Teras Narang datang ke sini (Jakarta) dan ditolak di Jakarta bagaimana coba? Jadi akan timbul kekacauan ini akan menjadi bibit anarkisme yang akan lebih besar nantinya.

Kami menolak kalau itu dikatakan kelompok Dayak. Karena pada faktanya dayak muslim dan FPI datang ke sana itu justru untuk membantu orang-orang Dayak yang bersengketa lahan dengan sejumlah perusahaan sawit jadi FPI datang untuk menolong mereka. Saya kira ini ada orang-orang tertentu yang memprovokasi dan memanfaatkan sentimen ras untuk mengadu domba antar warga masyarakat

Kelompok-kelompok Liberal merespon dengan kampanye Indonesia tanpa FPI apa kepentingan mereka?

Apa urusan mereka begitu, kalau memang mereka anti FPI karena FPI sering bertindak anarkisme mestinya mereka juga mempersoalkan gerombolan yang masuk ke Bandara dan membakar panggung dan merusak toko lalu mengancam membunuh. Kalau betul mereka ingin Indonesia katanya tanpa kekerasan, berarti harus juga tanpa ada orang-orang yang melakukan anarkisme disana dan juga tanpa Ormas dan Orpol yang terbukti melakukan tindakan anarkisme. Apakah mereka berani mengatakan Indonesia tanpa PDI misalkan, kan PDI pada waktu Pilkada di Tuban kalau tidak salah juga melakukan tindakan anarkisme, membakar gedung pemerintahan di sana. Atau Megawati kalah melawan Gus Dur-kan dulu mereka juga membakar orang tua Pak Amien. Kalau mereka konsisten menolak anarkisme mestinya hal begini juga dipersoalkan dan bahkan mereka tidak pernah mempersoalkan tentang itu. Jadi mereka hanya menunggangi saja isu ini untuk mendiskreditkan kelompok islam dalam hal ini FPI.

Saya lantasan mendukung tidakan anarkisme yang dilakukan FPI, tetapi marilah kita professional. Kalau FPI melakukan tindakan kekerasan dan sudah melanggar hukum maka itu saja dipersoalkan, saya kira ini sudah dilakukan, dan FPI sudah menerima itu. Jadi apa urusannya kaum Liberal mempersoalkan organisasinya? kalau konsisten siapa saja melakukan tindakan kekerasan harus dibubarkan.

Ada Kesan diskiriminasi terhadap FPI selama ini baik dari pemerintah, Benarkah? Kenapa terjadi?

Saya kira kalau pemerintah selalu menunjuk hidung persoalan anarkisme pada FPI, tapi tidak pada yang lain, dalam hal ini orang-orang yang menolak kedatangan delegasi FPI, maka pemerintah Diskriminasi.

Bagaimana Islam mensikapi kekerasan?

Islam Agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada Rasulullah saw sebagai rahmat. Rahmat itu adalah seluruh kebaikan, ketentraman, kesejahteraan, kemudiaan kedamaian. Dalam itu semua islam mengatur soal-soal seperti itu yang kita sebut dengan kekerasan. Islam bukan tidak setuju dengan kekerasan dan juga tidak setuju kita selalu bertindak kekerasan. Islam mengatur kapan kita melakukan kekerasan dan akapan kekerasan itu tidak dapat dilakukan. Ketika itu kita dalam rangka mendidik anak, umur 10 tahun tidak mau juga melakukan sholat, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Itukan salah satu bentuk kekerasan dalam rangka mendidik. Ketika kita diserang maka kita harus melawan. Dan melawan itu dengan Jihad dan pasti melakukan kekerasan. Jadi kekerasan itu ada pada tempatnya, kita tidak boleh menolak tapi juga kita tidak boleh serampangan melakukannya. Jadi kalau kita kembali pada islam maka kita akan tahu kapan kita kekerasan itu akan dilakukan dan kapan kekerasan itu tidak dilakukan.

Apakah akan dihubung-hubungkan dengan revisi UU ormas?

Iya itu sama, bahwa itu tidak relefan karena persoalannya itu bukan pada pengaturan di level undang-undang tapi di level setting sistem politik yang ada. Kalau UU ormas ini diperbaharui maka tidak akan menyelesaikan masalah. (mediaumat.com, 16/2/2012)

.........Lihat Selengkapnya

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq Syihab, menilai, insiden penghadangan anggotanya di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya pada Sabtu (11/02/2012), sarat dengan muatan politis. Habib menganggap, massa penghadang yang mengatasnamakan Suku Dayak tersebut merupakan binaan dari Gubernur Kalimantan Selatan Teras Narang.

Ada skenario yang harus diperhatikan di balik penolakan massa terhadap utusan FPI. Skenario itu kata Habib berupa penyesatan opini publik bahwa seakan-akan keberadaan FPI di Kalimantan Tengah dapat mengganggu kestabilan masyarakat terutama Suku Dayak. Padahal, Menurut Habib Rizieq, FPI selama ini memiliki hubungan sangat baik dengan berbagai suku Dayak se-Kalimantan.

DPP FPI sendiri kini tengah melakukan advokasi dan ligitasi membantu masyarakat Dayak Seruyan dalam konflik agraria di Kabupaten Seruyan. FPI siap membela seluruh masyarakat Dayak yang terzalimi di seluruh Kalimantan. Kedatangan FPI ke Palangkaraya merupakan momok yang sangat mengusik kenyamanan sejumlah penguasa dan pengusaha di Kalimantan Tengah.

Tidak semua warga Dayak menolak kehadiran Front Pembela Islam (FPI) di Kalimantan Tengah. Berbeda dengan massa yang mengatasnamakan Dewan Adat Dayat (DAD) dan Majelis Adat Dayak Nusantara (MADN) yang menolak kedatangan rombongan Front Pembela Islam (FPI) di Kalimantan Tengah, Sabtu, (11/2), tokoh Dayak Seruyan mengakui jika mereka mendukung FPI.

“Saya dari masyarakat Dayak Seruyan. Betul kata Habib (Rizieq) tidak semua masyarakat menolak FPI, kami akan tetap mendirikan FPI di Seruyan, Kobar, Kotim, Sampit, dan Kuala Kapuas, secepat-cepatnya. Masyarakat mendukung dan kami bahkan meminta,” kata Budiardi, Senin (13/2).

Budiardi yang asli warga Dayak dari Kecamatan Hanau, Seruyan, Kalimantan Tengah mengatakan bahwa yang menolak FPI bukanlah masyarakat Dayak di pedalaman, melainkan sekelompok orang di Palangkaraya. “Masyarakat Dayak menginginkan FPI ada di sana”, kata Budi yang juga pengurus Dewan Adat Dayak itu.

Budiardi dan 12 orang lain warga Desa Bahaur, Kecamatan Hanau, Seruyan, hingga kini ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan perusakan perkebunan kelapa sawit pada 7 Desember lalu. Kasus Budiardi kini dilimpahkan ke Polda Kalteng.

Sebenarnya, penetapan Budiardi sebagai tersangka merupakan bentuk tidak berpihaknya negara pada kepemilikan tanah adat masyarakat. Pemerintah seharusnya segera meluruskan masalah pemberian izin yang melanggar hak-hak masyarakat ini.

Masyarakat Dayak Seruyan telah berkali-kali melakukan demonstrasi ke kantor pemerintahan setempat. Namun, tidak pernah ada penyelesaian apa pun sampai sekarang. Bahkan, Budiardi, seorang anggota DPRD Kalimantan Tengah yang mendukung aksi masyarakat, malah dijadikan tersangka oleh polisi dengan tuduhan sebagai provokator.

Habib Rizieq mengatakan, Budiardi adalah anggota dewan yang sedang melakukan pembelaan terhadap masyarakat Dayak Seruyan yang tanahnya dirampas oleh pengusaha lokal. “Setelah beliau berjuang selama bertahun-tahun, justru beliau yang dikejar-kejar, mau dikerjai oleh Gubernur Kalteng dan mau dikerjai oleh Kapolda Kalteng. Maka dari itu mereka meminta perlindungan pada FPI dan kini FPI tengah melakukan advokasi dan litigasi,” jelasnya.

Pada bulan Januari lalu, puluhan warga Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), berdemo mendatangi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengadukan soal lahan tanah ulayat mereka yang dirampas oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Mereka juga meminta perlindungan hukum terhadap 12 orang masyarakat Seruyan yang ditahan pihak Kepolisian Polres Seruyan.

Banyak perusahaan perkebunan berlokasi di Kabupaten Seruyan yang sudah membuka lahan melebihi izin resmi yang mereka terima. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik antara masyarakat dan perusahaan. Seperti yang terjadi di kawasan PT Sawit Subur Lestari dan PT Best Agro Internasional.

Oleh karena itu, FPI sejak awal tengah membantu masyarakat Dayak pedalaman di Kabupaten Seruyan untuk mendapatkan hak-hak mereka kembali atas tanah yang diserobot oleh sejumlah perusahaan. Kasus agraria di masyarakat Dayak Seruyan ini mirip Kasus Mesuji Lampung. Teras Narang sebagai Gubernur Kalteng mencium aktivitas advokasi FPI ini. Karena itulah ia tidak menginginkan adanya FPI di Kalteng.

Habib Rizieq yakin, penolakan kedatangan rombongan FPI bernuansa politis dan buntut dari sengketa agraria itu. Habib Rizieq menilai, Teras Narang sengaja menggerakkan massa untuk menolak FPI karena takut kebobrokannya terbongkar, terutama soal perampasan tanah masyarakat Dayak oleh para pengusaha. “Mereka takut dibongkar keboborokannya. (Justru) FPI sedang membela Dayak Seruyan yang dizalimi pengusaha dan preman,” katanya.

Menurut Habib Rizieq, mustahil masyarakat Dayak menolak, karena mereka juga menginginkan perlindungan FPI. “Jadi ini kasusnya bukan sentimentil agama. Ini bukan persoalan sara. Ini permasalahan pejabat korup, penjahat besar sengketa agraria yang ingin mengadu domba anak bangsa untuk melindungi kepentingan politiknya,” lanjut Habib. (eramuslim.com, 14/2/2012)

.........Lihat Selengkapnya

Makassar, Gedung Sekretariat Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jl Anuang, Makassar, didatangi oleh 5 anggota Front Pembela Islam Sulawesi Selatan (FPI Sulsel). Mereka hendak mengecek keberadaan anggota JAI. Polisi pun kini berjaga-jaga.

Saat tiba di sekretariat JAI, Jumat (17/6/2011) sebelum salat Jumat, kelima anggota FPI yang menggunakan sepeda motor, sempat cekcok dengan anggota ormas yang kebetulan berada di dalam sekretariat.

Sebelum meninggalkan sekretariat, anggota FPI sempat memukul tengkuk anggota ormas tersebut. Beruntung ada anggota polisi yang melerai keduanya. Polisi mengusir anggota ormas dari gedung sekretariat JAI Makassar.

Polisi sebenarnya sudah berjaga sebelum insiden terjadi. Informasi yang diterima oleh polisi, massa FPI hendak melakukan sweeping untuk mencegah angggota JAI menggunakan sekretariatnya untuk ibadah salat jumat.

Usai pelaksanaan salat jumat, Polrestabes Makassar menambah jumlah pasukannya dan menyiagakan tiga truk Dalmas dan dua kendaraan taktisnya. Polisi menutup akses Jl Anuang, untuk melarang warga melintas di Sekretariat JAI.

Kapolsek Mamajang AKP Darwis, yang ditemui wartawan menolak untuk diwawancarai. Ia mengaku tidak tahu masalah yang terjadi.

Menurut salah satu pentolan FPI Sulsel, Abdurrahman, menyebutkan kedatangannya hanya untuk memantau adanya aktivitas anggota JAI di sekretariat mereka. Namun saat tiba di sekretariat JAI, dia melihat ada oknum anggota ormas kepemudaan yang terkesan membekingi aktivitas JAI.

"Kalau masalah Ahmadiyah ini tidak mau membesar, gubernur harus segera mengesahkan SK Pelarangan Ahmadiyah di Sulsel," ujar Abdurrahman.(detik, 17/06/2011)

.........Lihat Selengkapnya

Hari Sabtu, (5/3), saya melihat siaran TV. Mata saya terbelalak melihat segerombolan orang (dari wajahnya, kemungkinan dari Indonesia timur) tengah mengacung-acungkan golok panjang di keramaikan Jakarta yang padat. Seseorang, menghadap sebuah mobil Alphard hitam tepat di depannya dan menghancurkan kaca depan dengan sangat-sangat ganas hingga pecah.

Dalam tayangan lain, di seberang jalan, seseorang lagi, juga dengan pedang panjangnya, mengacung-acungkan senjatanya mengejar seseorang yang tengah jalan.

Cobalah Anda bayangkan, pemandangan ini di tengah keramaian, di tengah lalu-lalang banyak orang. Bagaimana jika kejadikan itu sedang terjadi pada Anda?. Tentu adalah perasaan takut, cemas dan was-was.

Belakangan, dari media saya mengetahui, polisi mengamankan 11 pria terkait insiden kericuhan di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Mereka diketahui menyerang kendaraan pengurus PSSI Andi Darussalam Tabusala. Hasil penyelidikan, 11 pria tersebut pengawal Nurdin Halid.

"Itu mereka orang-orang yang ditugaskan mengawal Nurdin Halid. Itu Pak Nurdin Halid yang minta mereka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Baharudin Jafar dikutip detikcom, Sabtu (5/3).

Kabarnya, para pengrusakan itu dibayar rata-rata 300-700 ribu. Dan orang yang diduga memberikan bayaran kepada para pengawal Nurdin berinisial E, yang kini dalam pengejaran polisi.

Sedang mobil Toyota Alphard itu adalah milik Andi Darussalam, yang juga Direktur Liga Indonesia. Andi sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Tanah Abang dan juga Mapolda Metro Jaya. Berdasarkan rekaman gambar dari sejumlah media, polisi juga sudah mengumpulkan bukti.

Hanya saja yang membuat saya terkejut, polisi membebaskan 11 pria yang sempat diamankan aparat di tahanan Reserse Mobil Polda Metro Jaya tersebut. Dari pemeriksaan para saksi, katanya, ke-11 orang itu dinyatakan tidak secara langsung merusak mobil Direktur Utama Liga Indonesia itu.

"Tidak cukup bukti untuk menahan 11 orang itu sehingga sebelum 1 x 24 jam penangkapan, 11 orang itu sudah dikembalikan." Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Baharudin Djafar, Senin (7/3) di Jakarta.

FPI

Kasus seperti ini mengingatkan saya pada headline pagi Koran Kompas, Kamis, 23 September 2008, dengan tulisan cukup menyeramkan. "Negara Tidak Boleh Kalah", menanggapi desakan media massa nasional agar bersikap tegas pada FPI yang bentrok dalam peristiwa Monas dengan kelompok massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).

"Saya minta hukum ditegakkan, pelaku-pelaku diproses secara hukum dan berikan sanksi hukum secara tepat. Negara tidak boleh kalah dengan perilaku-perilaku kekerasan," ujar Presiden dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 2 Juni 2008.

Koran nasional berlokasi di Jakarta ini memuat habis-habisan penyerangan AKKBB dan meminta polisi bertindak tegas. Begitu pula koran dan media lain. Sampai Tempo keliru memasang foto Munarman “mencekik” anak buahnya sendiri.

Dan benar, beberapa jam setelah pernyataan SBY ini, tak kurang 2000 polisi dikerahkan menyerbu rumah Habib Rizieq dan menangkapi anggota FPI. Habib, yang dalam aksi dengan AKKBB tak ikut dilapangan, bersama anak buahnya akhirnya dipenjara. Sementara pelaku AKKBB, Guntur Romli dan intel yang memprovokasi massa dengan mengacung-asungkan pistol untuk memprovokasi FPI, eh malah, tak tersentuh hukum.

Karena "Negara Tak Boleh Kalah", puluhan orang, termasuk Munarman dan Habib Rizieq, dituntut 2 tahun penjara. Sebaliknya, aktivis AKKBB, termasuk Guntur, malah bisa seminar di kafe-kafe dan hotel mewah. Mungkin karena semua ini, karena "Negara Tak Boleh Kalah".

Pertanyaan saya, andai, 11 orang yang menggunakan senjata tajam dan mengganggu ketertiban umum dan yang membuat rasa cemas orang lewat itu anggota FPI, mungkin, ceritanya bisa lain. Media seperti Kompas, TV dan lain-lain pasti bikin diskusi, debat --bahkan bisa memutar tayangannya-- secara berulang-ulang, agar bisa meningkatkan emosi yang melihat.

Tak hanya 11 orang itu saja yang diamankan, boleh jadi, markas PSSI --jika benar itu orang suruhan Nurdin-- akan dikepung polisi. Dan semua orang, mahasiswa, anggota DPR, pengamat, ormas akan mendesak PSSI dibubarkan. Tapi karena itu bukan FPI, jadi ya lain cerita. Inilah negeriku, negeri yang sukar bagi saya memahami mana nilai adil dan rasa keadilan. Inilah negeri, di mana media bisa berkuasa senaknya tentang  apa saja, dan bisa membuat alur cerita apa saja.(Ahmad Suyanto, Sidoarjo-Jawa Timur)

Wassalam
Sumber: HIDAYATULLAH.COM

.........Lihat Selengkapnya