TUNIS, Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di luar Majelis Konstitusi Tunisia, Jumat (16/3), dan menyerukan penerapan hukum syariah (hukum Islam), demikian laporan kantor berita resmi Tunisia, TAP.

Aksi tersebut diselenggarakan oleh front perhimpunan Islam Tunisia, yang meliputi sebanyak 112 perhimpunan.

Sambil meneriakkan slogan yang mendukung pembentukan khilafah dan menentang sistem sekuler, para demonstran juga mengibarkan bendera Salafi, kata laporan itu sebagaimana dikutip Xinhua.

Juru bicara pengunjuk rasa, Salman Briki, mengatakan demonstrasi tersebut bertujuan meyakinkan anggota Majelis Konstitusi untuk menerapkan hukum Syari'ah sebagai sumber unik perundangan dalam undang-undang dasar baru.

Demonstran menyerahkan dokumen lima-pasal kepada Majelis Konstitusi, guna menyerukan penerapan hukum syariah dan menetapkan kepala negara dan presiden harus beragama Islam, laki-laki, dan menikah dengan Muslimah.(republika, Sabtu, 17 Maret 2012).

.........Lihat Selengkapnya

Sebuah laporan berita mengungkapkan bahwa Israel sedang mempersiapkan untuk menuntut Arab Saudi lebih dari 100 miliar dolar sebagai kompensasi atas kepemilikan Yahudi di wilayahnya sejak zaman Rasulullah Saw.

Surat kabar “Al-Quds Al-Arabi” mengutip dari sumber-sumber Mesir yang tidak disebutkan namanya bahwa Kementerian Luar Negeri Israel yang dikuasai oleh seorang ektrimis Avigdor Lieberman, sekarang sedang bekerja keras mempersiapkan undang-undang yang mengharuskan pemerintah untuk menuntut kompensasi dari Arab Saudi atas kepemilikan Yahudi yang mereka itu sudah tinggal di wilayahnya sejak zaman Rasulullah Saw, di samping juga menuntut Mesir agar mengembalikan kepemilikan Yahudi.

Sumber-sumber itu menunjukkan bahwa badan-badan resmi Israel saat ini melalui Dirjen Pengelolaan Kepemilikan di Kementerian Luar Negeri Israel sedang mempersiapkan rancangan undang-undang yang akan diajukan ke Knesset pada Maret mendatang, yang isinya mengharuskan pemerintah Israel menuntut otoritas Mesir agar mengembalikan kepemilikan Yahudi Mesir yang mereka tinggalkannya pada awal tahun 1948. Hal ini dilakukan dalam rangka persiapan untuk meletakkannya di meja perundingan internasional pada saat ada tekanan terhadap Israel terkait hak kembali para pengungsi Palestina.

Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU), yang saat ini sedang dikerjakannya adalah dalam rangka persiapan untuk memulai tuntutan kompensasi yang dibagi menjadi dua bagian:

Pertama, menuntut Mesir, Mauritania, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Sudan, Suriah, Irak, Libanon, Yordania dan Bahrain dengan kompensasi atas kepemilikan 850 ribu Yahudi yang nilainya mencapai 300 miliar dolar, yang dibagi di antara mereka berdasarkan sensus terakhir kaum Yahudi pada tahun 1948.

Kedua, undang-undang tersebut menuntut Arab Saudi untuk membayar kompensasi yang nilainya lebih dari 100 miliar dolar atas kepemilikan Yahudi di kerajaan itu sejak zaman Rasulullah Saw.

Sumber-sumber itu menjelaskan bahwa Arab Saudi merupakan negara Arab yang paling besar dituntut kompensasi. Dikatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Israel untuk menuntut kompensasi dari negara-negara Arab ini, sekarang sedang dikerjakan oleh para ahli senior di bidang hukum internasional, sejarah dan geografi kaum Israel dari universitas-universitas Israel di Bar-Ilan,  Bi’r as-Sab’ (Be’er Sheva), Tel Aviv, al-Quds (Yerusalem) dan Haifa, dengan pendanaan khusus yang ditetapkan sebesar 100 juta dolar dipotong dari anggaran Departemen Luar Negeri Israel pada tahun 2012.

Bahkan sumber-sumber itu menegaskan bahwa ada upaya Israel untuk menuntut Iran juga agar membayar 100 miliar dolar saja sebagai kompensasi atas ratusan orang Yahudi Iran yang tewas dan hilang tanpa diketahui nasibnya sampai hari ini (islamtoday.net, 1/1/2012, "Israel Tuntut Arab Saudi 100 Miliar Dolar Atas Kepemilikan Yahudi Sejak Zaman Rasulullah SAW").

btw apa Israel gak mikir juga ya, bahwa mereka udah membantai Juataan kaum Muslimin mulai dari anak-anak sampai dewasa. mereka mau Ngelawak kali ya?
sangat tampak mereka ingin ngebodohin ummat Islam, bergaya sok terdzalimi. padahal sebenarnya merekalah makhluk-makhluk keji terlaknat...!!!

sedikit contoh lihat saja kejadian ini:
Kasus penggunaan bom Fosfor.

dan masih banyak lagi bukti kekejaman mereka. lalu siapakah yang layak dituntut dan menuntut?

.........Lihat Selengkapnya

Hizbut Tahrir meragukan tentang apa yang dinilainya sebagai konsensus antara partai-partai politik, khususnya mengenai waktu pemilihan Majelis Konstituante yang dijadwalkan pada tanggal 23 Oktober mendatang.
Hizbut Tahrir mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jum’at (9/6/2011), bahwa rakyat Tunisia dengan revolusinya telah berhasil menggulingkan Presiden Ben Ali, serta memaksanya hengkang dan bersembunyi di Arab Saudi pada tanggal 14 Januari 2011. Dalam kesempatan ini, Hizbut Tahrir mengingatkan agar berhati-hati dalam menghadapi situasi saat ini, serta kewajiban merujuk pada Islam sebagai solusi radikal dan jalan yang benar menuju kebangkitan negara. Hizbut Tahrir menyatakan niatnya untuk menawarkan sebuah konstitusi baru kepada para hakim dan wartawan, yang akan dipublikasikannya dalam beberapa hari ke depan.

Sedangkan terkait pernyataan pengunduran diri dari Hizbut Tahrir yang disampiakn oleh Nabil al-Manna’i, anggota biro politik Hizbut Tahrir, yang dipublikasikan hari ini pada kolom utama surat kabar mingguan, maka Ridha Belhaj juru bicara Hizbut Tahrir berkata kepada kantor berita Binaa News bahwa “Nabil al-Manna’i memang tidak dilibatkan oleh Hizbut Tahrir sejak sebulan lalu, dan ia tidak ingin mengundurkan diri. Jadi semua keterangan itu tidak benar.”

Di sisi lain, Belhaj menyatakan tekad Hizbut Tahrir untuk terus berjuang dengan menyebarkan ide-ide gerakan dan tujuannya menuju terbentuknya negara yang menerapkan Islam, serta menjelaskan metode mewujudkannya. Ia mengatakan bahwa ke depan Hizbut Tahrir akan melakukan gerakan-gerakan penyadaran politik, di mana Hizbut Tahrir telah membuat program, berupa seminar media, pada tanggal 19 Juni ini di kota Sousse.

Belhaj mengatakan bahwa Hizbut Tahrir di Tunisia adalah cabang dan perluasan dari Hizbut Tahrir yang didirikan di al-Quds pada tahun 1953 oleh seorang qadhi (hakim) Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Hizbut Tahrir adalah partai yang menyerukan penegakan kembali Khilafah Islam.

Sedangkan di Tunisia, Hizbut Tahrir telah memulai aktivitasnya pada tahun 1973. Pada periode itu Hizbut Tahrir berhasil merekrut beberapa anggota perwira militer, dan membuat pengumuman resmi tentang semua aktivitas Hizbut tahrir pada tahun 1983, serta menerbitkan jurnal dengan judul “Al-Khilafah”. (tunisia-today.net, 14/6/2011).

.........Lihat Selengkapnya

Dengan partisipasi dari gerakan an-Nahdhah Tunisia telah diadakan di kantor parlemen Inggris beberapa sesi diskusi tentang situasi terkini di Tunisia. Gerakan an-Nahdhah diwakili oleh Sekjennya Hamadi Jabali, termasuk juga Mukhtar Yahyawi, anggota badan tertinggi untuk mencapai tujuan revolusi.
Pertemuan ini dipimpin oleh anggota parlemen, Indy Slutin. Dan mereka yang hadir mendengarkan penjelasan dari Jabali dan Yahyawi seputar situasi di Tunisia setelah revolusi. Jabali memperkenalkan gerakan an-Nahdhah kepada mereka yang hadir untuk mempromosikan gerakan an-Nahdhah kepada para elit politik Inggris.

Pertemuan parlemen ini didahului oleh kunjungan duta besar Inggris di Tunisia dengan didampingi oleh anggota parlemen Inggris ke kantor pusat gerakan an-Nahdhah di Tunisia.

Jabali berbicara tentang tantangan yang sedang dihadapi Tunisia. Gerakan an-Nahdhah berusaha mendirikan negara demokratis untuk mempertahankan kebebasan individu dan kelompok, serta mengadopsi lembaga Dewan Parlemen dan Peradilan yang independen, pemerintah yang terpilih secara demokratis, hak-hak individu dan kelomok, serta hak-hak perempuan.

Dengan demikian gerakan an-Nahdhah sepenuhnya konsisten dengan tuntutan Inggris, dan sama sekali tidak menyembunyikan hubungannya dengan Inggris (kantor berita HT, 20/5/2011).

.........Lihat Selengkapnya

Tidak ada perubahan yang berarti di Tunisia pasca ‘revolusi’ semakin jelas. Lima partai politik , tiga diantaranya partai yang didasarkan kepada agama, termasuk Hizbut Tahrir, ditolak pengesahannya. Rezim Tunia sekarang masih menjalankan ‘titah’ tuan Barat, pengawal kepentingan asing dengan menolak partai yang memperjuangkan syariah.

Barat memang sangat khawatir rakyat Tunisia kembali kepada syariah Islam akan mengancam kepentingan penjajahan mereka di negeri itu. Hal ini sekaligus mempertegas sikap hipokrit para pengusung demokrasi.

Seperti yang dilangsir Al Arabiya (15/03) Pemerintah Tunisia mengatakan hari Sabtu bahwa mereka tidak akan memberikan status hukum kepada lima partai politik, tiga di antaranya dalam kelompok agama termasuk Hizbut Tahrir.

Kementerian Dalam Negeri mengesahkan tiga partai baru lainnya, sehingga terdapat 34 kelompok politik yang  legal sejak jatuhnya dan kaburnya Presiden Zine El Abidine Ben Ali ke Arab Saudi pada tanggal 14 Januari.

Selain Hizbut Tahrir (Partai Pembebasan),  Partai As-Salam (Perdamaian), Partai Kebebasan  Populer  Demokrat,  Partai Sunni Tunisia  dan juga Partai Demokrat Liberal Tunisia tidak mendapat pengesahan dengan alasan bahwa mereka telah melanggar ketentuan undang-undang tentang partai politik tahun 1988, kata pernyataan kementerian pemerintah.

Hizb At-Tahrir, Partai As-Salam dan Parta Sunni adalah kelompok agama dan undang-undang tentang kepartaian melarang partai-partai politik yang berdasarkan kriteria agama, etnis, regional atau gender, kata seorang pejabat kementerian yang tidak ingin disebutkan namanya kepada AFP.

Dua partai lainnya tidak mendapat pengesahan karena mereka gagal memenuhi persyaratan hukum tertentu, katanya.
Ini adalah pertama kalinya legalisasi partai ditolak sejak jatuhnya Ben Ali dan munculnya sejumlah partai politik, yang kebanyakan adalah partai-partai yang baru dibuat untuk menghadapi Pemilu pada tanggal 24 Juli untuk konstituen majlis perwakilan.[hizbut-tahrir.or.id, 25 maret 2011]

.........Lihat Selengkapnya

inilah gambaran Gejolak semangat mereka untuk Perjuangan Islam

.........Lihat Selengkapnya