Tidak ada perubahan yang berarti di Tunisia pasca ‘revolusi’ semakin jelas. Lima partai politik , tiga diantaranya partai yang didasarkan kepada agama, termasuk Hizbut Tahrir, ditolak pengesahannya. Rezim Tunia sekarang masih menjalankan ‘titah’ tuan Barat, pengawal kepentingan asing dengan menolak partai yang memperjuangkan syariah.

Barat memang sangat khawatir rakyat Tunisia kembali kepada syariah Islam akan mengancam kepentingan penjajahan mereka di negeri itu. Hal ini sekaligus mempertegas sikap hipokrit para pengusung demokrasi.

Seperti yang dilangsir Al Arabiya (15/03) Pemerintah Tunisia mengatakan hari Sabtu bahwa mereka tidak akan memberikan status hukum kepada lima partai politik, tiga di antaranya dalam kelompok agama termasuk Hizbut Tahrir.

Kementerian Dalam Negeri mengesahkan tiga partai baru lainnya, sehingga terdapat 34 kelompok politik yang  legal sejak jatuhnya dan kaburnya Presiden Zine El Abidine Ben Ali ke Arab Saudi pada tanggal 14 Januari.

Selain Hizbut Tahrir (Partai Pembebasan),  Partai As-Salam (Perdamaian), Partai Kebebasan  Populer  Demokrat,  Partai Sunni Tunisia  dan juga Partai Demokrat Liberal Tunisia tidak mendapat pengesahan dengan alasan bahwa mereka telah melanggar ketentuan undang-undang tentang partai politik tahun 1988, kata pernyataan kementerian pemerintah.

Hizb At-Tahrir, Partai As-Salam dan Parta Sunni adalah kelompok agama dan undang-undang tentang kepartaian melarang partai-partai politik yang berdasarkan kriteria agama, etnis, regional atau gender, kata seorang pejabat kementerian yang tidak ingin disebutkan namanya kepada AFP.

Dua partai lainnya tidak mendapat pengesahan karena mereka gagal memenuhi persyaratan hukum tertentu, katanya.
Ini adalah pertama kalinya legalisasi partai ditolak sejak jatuhnya Ben Ali dan munculnya sejumlah partai politik, yang kebanyakan adalah partai-partai yang baru dibuat untuk menghadapi Pemilu pada tanggal 24 Juli untuk konstituen majlis perwakilan.[hizbut-tahrir.or.id, 25 maret 2011]

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta, Amir Jamaah Anshorut Tauhid Abu Bakar Ba'asyir mengaku tak tahu namanya masuk dalam struktur Kabinet Dewan Revolusi Islam yang kabarnya dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam, Al Khaththath,  Maret tahun lalu.
"Nggak ngerti saya. Yang beritakan siapa?" kata Ba'asyir sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 24 Maret 2011.

Seperti diberitakan, televisi berita yang berbasis di Qatar Al Jazeera, edisi Selasa 22 Maret 2011 menurunkan laporan investigasi berjudul "Plot to Topple Indonesian President Uncovered" atau Plot untuk Menggulingkan Presiden Indonesia Terbongkar'.

Laporan ekslusif ini menceritakan temuan Al Jazeera tentang sejumlah jenderal purnawirawan yang secara rahasia telah mendukung kelompok-kelompok Islam garis keras untuk menumbangkan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Termasuk di dalamnya, menyokong seorang ketua front Islam setempat untuk mengorganisir penyerangan di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Diduga kuat, kata Al Jazeera, penyerangan ini dilakukan secara sistematis.

"Jenderal-jenderal ini menggunakan grup Islam garis keras untuk menggulingkan Presiden Yudhoyono, karena mereka menganggap SBY terlalu lemah dan terlalu reformis," demikian dilaporkan koresponden Al Jazeera, Step Vassen, dalam rekaman yang ditayangkan Selasa malam, 22 Maret 2011.

Video Al Jazeera juga menayangkan daftar "Dewan Revolusi Islam" yang beredar di Internet. Tertera di situ, dewan ini dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir sedangkan Tyasno Sudarto menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.


Baasyir mengaku tak tahu siapa yang dimaksud Dewan Revolusi Islam. Ia mengaku baru tahu soal isu itu setelah dikonfirmasi dan membaca pemberitaan di berbagai media.[tempo, 24 Maret 2011]

.........Lihat Selengkapnya

logo

Pemberitaan salah satu televisi swasta yang berbasis di Qatar, Al Jazeera, dianggap tidak bertanggung jawab. Bahkan, pemberitaan yang mengungkapkan sejumlah jenderal purnawirawan secara rahasia mendukung kelompok-kelompok Islam garis keras untuk menumbangkan kekuasaan Presiden Yudhoyono tersebut, diduga terinspirasi berita media harian Australia, The Age.

“Saya pribadi menduga mereka terinspirasi pemberitaan The Age, apakah motif bisnis atau motif yang lain kami tidak tahu,” kata Juru Bicara Presiden, Julian Pasha di Kantor Presiden, Kamis (24/3). Namun, ia meyakinkan bahwa hingga kini belum ada rencana klarifikasi dari Pemerintah Indonesia.

Sementara, Julian menambahkan, terkait isu pembentukan dewan revolusi islam, beritanya pertama kali dinaikkan oleh al jazeera pada 21 maret yang lalu. “Pada hari yang sama saya telah melaporkan kepada bapak Presiden terkait dengan isu yang diangkat oleh al jazeera,” kata dia.

Hal yang paling penting disampaikan, tegas Julian, adalah bahwa pemerintah tidak akan menanggapi isu tersebut. Karena laporan intelijen dan bahkan beberapa tokoh atau nama yang disebut dalam susunan kabinet dewan revolusi islam telah membantahnya.

“Ini mendukung apa yang kami terima dari laporan intelijen bahwa tidak ada sesuatu yang serius di balik apa yang diberitakan itu,” tutup Julian.

Seperti diketahui, Al Jazeera, telah menyiarkan laporan hasil investigasi berjudul ‘Plot to Topple Indonesian President Uncovered’ atau ‘Plot untuk Menggulingkan Presiden Indonesia Terbongkar’. Dalam laporannya, Al Jazeera mengungkapkan sejumlah jenderal purnawirawan secara rahasia mendukung kelompok-kelompok Islam garis keras untuk menumbangkan kekuasaan Presiden Yudhoyono.

Usaha kudeta itu juga, salah satunya melalui sokongan terhadap front Islam yang sudah bergerak dengan mengorganisir penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Al Jazeera menduga penyerangan tersebut dilakukan secara sistematis.

Dalam laporannya, koresponden Al Jazeera, Step Vassen mengungkapkan para jenderal itu menggunakan kelompok-kelompok Islam garis keras untuk menggulingkan Presiden Yudhoyono. “Mereka (kelompok jenderal purnawirawan) menganggap SBY terlalu lemah dan terlalu reformis,” ungkap Step Vassen dalam rekaman yang ditayangkan Selasa malam (22/3).

Al Jazeera juga menayangkan hasil wawancaranya dengan beberapa sumber, salah satunya H Chep Hernawa, sebagai Ketua Umum Gerakan Reformis Islam (GARIS).[Republika, 20 Rabiul Akhir 1432]

.........Lihat Selengkapnya

M. Al Khaththath (Sekjen FUI)

Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam, Al Khathath, membantah telah mendeklarasikan kabinet Dewan Revolusi Islam seperti yang dimuat di sebuah blog di situs jejaring sosial Multiply.
Namun, ia tak membantah pernah membuat kabinet tersebut untuk mengingatkan pemerintah untuk menyelesaikan kasus Bank Century.

Pada konferensi pers di kantor Tim Pembela Muslim, Jakarta, Rabu (23/3), Al Khathath memastikan, tidak ada Dewan Revolusi Islam dengan presiden Ketua Front Pembela Islam Habib Rizieq seperti yang diramaikan media massa.

"Itu SMS saya tahun lalu, waktu (skandal) Bank Century. Dulu memang pernah disusun untuk perang SMS. Itu untuk mengingatkan supaya kasus Century diselesaikan dengan baik," ujar Al Khattath.

Menurutnya, SMS tersebut sudah dia buat sejak Maret 2010. Mengenai mengapa isi SMS tersebut baru dimuat di sebuah blog tertanggal 4 Maret 2011, ia tak tahu.

Al Khathath juga menegaskan, ia tak punya keinginan untuk makar dari pemerintah Republik Indonesia.

Dalam blog tersebut dimuat bahwa Dewan Revolusi Islam memosisikan terdakwa kasus terorisme, Abu Bakar Baasyir, sebagai Dewan Fuqoha bersama sejumlah nama termasuk mantan ketua PBNU Hasyim Muzadi.

Kepala negara dewan tersebut diposisikan Habib Rizieq dan wakilnya aktivis Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril.

Sejumlah nama juga didaulat menjadi menteri, termasuk juru bicara FPI Munarman, mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, mantan anggota DPR Ali Mochtar Ngabalin, dan pengacara Eggy Sujana.

Jabatan Jaksa Agung diberikan pada Ketua Forum Betawi Rempug Lutfi Hakim sementara Ketua DPR/MPR diberikan pada Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.(mediaindonesia.com, 23 Maret 2011)

.........Lihat Selengkapnya

HT Tunisia

Meskipun berbagai media berupaya menyembunyikan agar umat tidak mengerti tentang perubahan yang sesungguhnya, yang tidak mungkin terjadi kecuali dengan Islam; meskipun berbagai media berupaya untuk memalsukan revolusi negara-negara Arab yang diberkati, dan hanya memperlihatkan karakter sekulerisme, yang semuanya menuntut sebuah negara sipil atau demokrasi; serta upaya berbagai media untuk memadamkan sisi terang dari revolusi ini, yang tercermin dalam langkah praktis untuk mengakhiri kekuasaan tiran dan keinginan untuk mendirikan Khilafah, namun demikian suara Khilafah dan seruannya terus menerobos ke dalam kaum Muslim, para pengamat dan para politisi Barat, sehingga Khilafah menjadi buah bibir masyarakat umum dan para politisi, sekalipun itu tidak dilakukan secara terbuka, sebab semangat pemadaman dan penyembunyian terhadap cahaya terang Khilafah ini merupakan sikap utama bagi berbagai media.

Sejak percikap api pemberontakan menyala di Tunisia al-Hadra’, yang kemudian diikuti oleh revolusi di Mesir, Libya dan Yaman, kami melihat berbagai media senantiasa menyembunyikan pemandangan besar dan berbagai gerakan massa yang menyerukan pada perubahan yang sesuai dengan Islam, dan pendirian Khilafah, serta menyerukan untuk membuang jauh ketergantungan dan hubungan dengan kekuatan penjajahan Barat. Buruknya lagi, penyembunyian yang dilakukan oleh media ini disusul dengan upaya memalsukan fakta dan berbagai pencapaian revolusi. Tentu semua ini dilakukan dalam rangka mendukung agenda asing.

Terkait fakta yang mengungkapkan adanya seruan untuk membuang ketergantungan dan beralih pada Islam dalam revolusi ini, tampak dalam berbagai pernyataan yang berulang kali disampaikan oleh para pemimpin Barat, Amerika, Eropa dan Yahudi, di mana mereka sangat ketakutan akan kemungkinan berdirinya negara Islam yang akan mengganggu keseimbangan kekuasaan dan mengubah arah sejarah. Pernyataan tentang ketakutan ini telah disampaikan oleh Clinton, Cameron, Ashkenazi, Netanyahu dan Berlusconi. Bahkan media-media besar Barat seperti Fox News dan The Independent, semuanya telah membicarakan tentang ketakutan para politisi Barat terhadap revolusi ini dan pendirian Khilafah, serta implikasinya bagi Barat dan dunia.
Mengingat kuantitas ketakutan yang luar biasa, maka hal ini memaksa Sekretaris Jenderal Liga Arab, Amr Moussa untuk mengeluarkan pernyataan untuk menenangkan kecemasan Barat dan meredakan badai ketakutan .

Subhanallah, sekalipun media telah berusaha keras untuk menyembunyikannya, namun suara-suara dukungan terhadap Hizbut Tahrir di tengah-tengah kaum Muslim meningkat pesat terkait seruannya untuk menegakkan Khilafah, dan telah banyak pihak yang berusaha mewujudkannya, serta mereka yang telah mendedikasikan semua tenaganya selama puluhan tahun untuk menegakkan kembali Khilafah.

Di Tunisia, masîrah (long match) berlangsung di jalan-jalan “lâ syarqiyyah wa lâ gharbiyyah … lâ dimoqrâthiyyah wa wathaniyyah … bal khilâfah Islâmiyyah, bukan Timur dan bukan pula Barat … bukan demokrasi dan bukan pula nasionalisme … melainkan Khilafah Islamiyah”. Namun peristiwa-peristiwa ini diabaikan oleh media, meskipun gambar-gambar masîrah (long match) tersebut telah mewarnai halamam jaringan internet, dan melalui Facebook khususnya. Akan tetapi, semua peristiwa yang mencerminkan denyut nadi umat ini tetap disembunyikan oleh media.

Di Mesir ada suara-suara lantang yang diabaikan media, khotbah-khotbah Jum’at, channel-channel TV keagamaan, dan kelompok massa yang menyerukan penerapan Islam di Lapangan Tahrir, di berbagai pusat diskusi di kota Alexandria, dan wilayah-wilayah Mesir lainnya. Dalam hal ini, sekali lagi media menutup diri, baik dengan alasan maupun tanpa alasan.

Di Libya, berlangsung seruan-seruan untuk penerapan Islam, meskipun Gaddafi melancarkan kampanye untuk merusak citra Negara Islam, dan selalu mengaitkan dengan berbagai aksi kekerasan. Bahkan para pemimpin entitas Yahudi mengatakan bahwa karakter revolusi di Libya adalah karakter Islam .

Di Yaman, berlangsung seruan-seruan para ulama, dan kabar gembira akan kembalinya Khilafah. Bahkan ada beberapa kota yang telah diwarnai dengan kibaran bendera al-Uqab, yaitu al-Liwa’ dan ar-Rayah. Dan inilah yang mendorong media-media lokal dan Arab untuk membuat judul: “Yaman berada di pinggiran “Khilafah Islam”, dan “ar-Rayah” telah berkibar di atas sekolah-sekolah di Aden”.

Sekalipun media-media berusaha keras untuk menyembunyikan dan menutupinya, namun seruan perubahan atas dasar Islam tetap merupakan aspirasi umat yang sesunguhnya, yang mendorongnya untuk bergerak, dan meraih harapan masa depan yang cerah. Sekalipun jalan untuk mengetahui semua berita itu masih merupakan ruang sempit, melalui jaringan internet, serta kontak-kontak yang dinamis dan terencana.

Sesungguhnya usaha pemboikitan dan penyembunyian yang dilakukan oleh berbagai media ini adalah dalam rangka untuk melayani agenda asing, yaitu membajak dan memaksa media untuk mencuri kerja keras umat dan pengorbanannya. Hanya saja umat telah melakukan perlawanan atas siapa saja yang menekannya dan merampas kekuasaannya. Sehingga tidak diragukan bahwa umat tidak akan pernah tertipu lagi oleh siapa saja yang berusaha menyesatkannya.

Allah SWT berfirman: “Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut  mereka, tetapi Allah  menyempurnakan cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membencinya. Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membencinya.” (TQS. Ash-Shaff [61] : 8-9).

Sumber: pal-tahrir.info, 10/3/2011.

.........Lihat Selengkapnya

Presiden Amerika, Barack Obama mengatakan bahwa pemberontakan di kawasan Timur Tengah itu sangat membantu Amerika. Sehingga Amerika memberinya kesempatan yang besar. Bahkan Obama yakin bahwa revolusi ini akan membuka cakrawala yang luas bagi generasi baru.

Obama menyebut revolusi ini sebagai “angin kebebasan” yang berhembus di kawasan Timur Tengah. Ia mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan yang telah menggulingkan Presiden Hosni Mubarak harus bekerjasama dengan Amerika Serikat dan Israel.

Sungguh penggulingan Mubarak telah mewariskan kegelisahan bagi Israel, sebab Mesir terkait erat dengan perjanjian damai. Kegelisahan yang sama juga dirasakan oleh komunitas Yahudi di Amerika Serikat, yang merepresentasikan kekuatan di Miami, di mana Obama menyampaikan pernyataannya pada hari Jumat (4/3) ini.

Sebelumnya, Gedung Putih telah menyerukan agar Mesir menghormati perjanjian damai dengan Israel, terlepas siapa yang akan berkuasa di negeri ini.

Jurubicara Gedung Putih, Robert Gibbs mengatakan: “Siapapun pemerintah berikutnya di Mesir, maka kami berharap agar mematuhi perjanjian damai yang ditandatangani oleh pemerintah Mesir dengan Israel.” Maksudnya adalah perjanjian Camp David yang telah ditandatangani oleh Mesir dan Israel tahun 1977 dengan mediator Amerika, yang telah membawa pada ratifikasi perjanjian damai antara Mesir dan Israel tahun 1979.

Gibbs menambahkan bahwa “Perjanjian itu tidak dengan pribadi presiden, melainkan dengan Mesir, yaitu pemerintah, negara dan rakyatnya.” (aljazeera.net, 5/3/2011).

Komentar : Amerika berusaha membajak perubahan Timur Tengah ke arah klaim demokratisasi, padahal Amerikalah yang selama ini mendukung para tiran kejam di Timur Tengah. Umat Islam harus menolak arahan Amerika dengan mendirikan negara Khilafah yang bangkit dan merdeka dari campur tangan Barat yang rakus.(hizbut-tahrir.or.id)

.........Lihat Selengkapnya