Indonesia Police Watch (IPW) mengecam tindakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang membiarkan Amerika Serikat (AS) membangun kantor Biro Intrograsi di sejumlah Lembaga Pemasarakatan (Lapas).

Pembiaran itu dilakukan Kemenkumham karena ada timbal balik kedua pihak, yakni mendapatkan dana segar Rp 1 triliun per tahun dan pemerintah Amerika dan Federal Bureau of Investigation (FBI) dapat konsensi bebas memeriksa para narapidana Indonesia di sejumlah lapas, terutama napi terorisme.

“IPW mengecam proyek ini,” tegas Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam siaran pers kepada Tribunnews.com, Selasa (14/2/2012).

Informasi yang diterima IPW, biro intrograsi Amerika yang berada di dalam lapas ini seluas 4 x 7 meter. Di dalam ruang tersebut terdapat ruang kaca pengontrol, lampu sorot pemeriksaan, alat rekam, alat sadap, dan sejumlah alat pendukung intrograsi.

Neta menjelaskan, IPW mengecam proyek ini karena telah Amerika melanggar kedaulatan NKRI, terkategori menjual negara nan melanggar hak asasi narapidana.

IPW mengingatkan napi tidak boleh lagi diperiksa siapa pun, karena proses hukumnya telah selesai. Jika napi terlibat dalam tindak pidana, maka hanya polisi yang berhak memeriksanya, bukan aparat Direktorat Pemasyarakatan (Ditjen PAS), apalagi aparat Amerika.

“IPW sendiri mempertanyakan nasionalisme Menkumham yang membiarkan pemerintah Amerika Serikat mengacak-acak lapas di Indonesia,” tukasnya. (tribunnews.com, 14/2/2012)

.........Lihat Selengkapnya

MICOM, Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) Robert S Mueller III mengatakan pihaknya siap untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang disimpan di bank-bank Amerika Serikat.

Hal ini diungkapkannya dalam sambutannya saat hadir di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (2/3).

Petinggi FBI itu hadir didampingi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel. Dalam kesempatan tersebut, Mueller juga menyampaikan paparan mengenai Cooperation in Combating Crimes di hadapan pimpinan dan sejumlah jajaran pegawai KPK.

"AS sangat senang untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang disimpan di dalam rekening Bank," kata Mueller.

Menurutnya, dengan kerja sama ini, diharapkan bisa menangani perkara-perkara yang tidak hanya di tempat perkara dilakukan tetapi juga di tempat-tempat lain yang dianggap aman oleh pelaku.

"Jadi sangat penting untuk FBI dan semua yang ada di dunia yang peduli terhadap korupsi dalam membangun kerja sama untuk mengindentifikasi, mengenali, di mana uang mengalir, berkembang, dan akan mengarah ke mana," jelasnya.

Menurut pria yang pernah berkarir sebagai pengacara litigasi di San Francisco, AS, kerja sama ini perlu dilakukan untuk saling mengumpulkan informasi agar dapat mengeksekusi dengan sukses pejabat-pejabat yang menyalahgunakan kewenangan negara.

Mueller pun mengakui kalau memecahkan perkara yang menyangkut tokoh publik bukan merupakan hal yang mudah.

Selain itu, ia juga menyampaikan dukungannya kepada KPK untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi baik itu di bidang IT, surveillance, dan kemampuan melacak transaksi keuangan.

Hal ini pun langsung disambut baik oleh ketua KPK Busyro Muqoddas. Menurutnya, pertemuan ini dapat menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman dalam hubungan kerja sama melawan kejahatan korupsi.

"Ke depan, kedua lembaga akan senantiasa memperkuat satu sama lain dan meningkatkan kerja sama," ujar Busyro.

Sebelum kunjungan ini, sebenarnya FBI dan KPK telah menjalin kerja sama dalam pemberantasan korupsi. MoU kedua lembaga tersebut ditandatangani sejak 18 November 2008 lalu.(mediaindonesia.com)

.........Lihat Selengkapnya