GUNUNGKIDUL, Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dari fraksi Partai Amanat Nasional Agus Riyanto, yang divonis bersalah dalam kasus pencabulan anak pada 2005 lalu, akhirnya digantikan oleh Bambang Supriyadi melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu.

Hari ini dilakukan pelantikan Bambang Supriyadi melalui rapat paripurna Istimewa DPRD Gunungkidul dengan agenda pelaksanaan PAW. Pelantikan Bambang Supriyadi itu menindaklanjuti surat Keputusan Gubernur No.101/KEP/2011 tanggal 6 Mei 2011 sebagai merespons surat pemerintah Kabupaten dan DPRD Gunungkidul atas usulan DPD PAN Gunungkidul.

Pengambilan Sumpah pergantian Bambang diambil oleh Ratno Pintoyo, Ketua DPRD Gunungkidul, yang juga dihadiri Bupati Gunungkidul, Badingah. Bambang akan menggantikan Agus menghabiskan sisa masa waktu jabatan anggota dewan periode 2009-2014.

Agus Riyanto pada 2007 lalu diajukan ke Pengadilan Negeri Wonosari atas kasus pencabulan dan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Dalam persidangan dia divonis bersalah karena melanggar UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2003, dengan menghukum terpidana dengan hukuman 3 tahun pencara dan denda Rp60 juta.

Agus mengajukan banding ke Pengadilan Negeri dan divonis bebas pada November 2007. Atas putusan tersebut jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan akhirnya diputus bersalah. Putusan tersebut diterima akhir 2010 kemarin. Agus Riyanto mulai masuk penjara sejak 8 Februari 2011.(okezone, Rabu, 1 Juni 2011, "Anggota Dewan Cabul Akhirnya Diganti" ).

Comment:

inilah Demokrasi...inilah sekulerisme...

maling ayam mudah dipenjara tapi kalau Pejabat Cabul wow...sulit banget jeblosinnya ke Penjara....

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta, Amir Jamaah Anshorut Tauhid Abu Bakar Ba'asyir mengaku tak tahu namanya masuk dalam struktur Kabinet Dewan Revolusi Islam yang kabarnya dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam, Al Khaththath,  Maret tahun lalu.
"Nggak ngerti saya. Yang beritakan siapa?" kata Ba'asyir sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 24 Maret 2011.

Seperti diberitakan, televisi berita yang berbasis di Qatar Al Jazeera, edisi Selasa 22 Maret 2011 menurunkan laporan investigasi berjudul "Plot to Topple Indonesian President Uncovered" atau Plot untuk Menggulingkan Presiden Indonesia Terbongkar'.

Laporan ekslusif ini menceritakan temuan Al Jazeera tentang sejumlah jenderal purnawirawan yang secara rahasia telah mendukung kelompok-kelompok Islam garis keras untuk menumbangkan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Termasuk di dalamnya, menyokong seorang ketua front Islam setempat untuk mengorganisir penyerangan di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Diduga kuat, kata Al Jazeera, penyerangan ini dilakukan secara sistematis.

"Jenderal-jenderal ini menggunakan grup Islam garis keras untuk menggulingkan Presiden Yudhoyono, karena mereka menganggap SBY terlalu lemah dan terlalu reformis," demikian dilaporkan koresponden Al Jazeera, Step Vassen, dalam rekaman yang ditayangkan Selasa malam, 22 Maret 2011.

Video Al Jazeera juga menayangkan daftar "Dewan Revolusi Islam" yang beredar di Internet. Tertera di situ, dewan ini dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir sedangkan Tyasno Sudarto menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.


Baasyir mengaku tak tahu siapa yang dimaksud Dewan Revolusi Islam. Ia mengaku baru tahu soal isu itu setelah dikonfirmasi dan membaca pemberitaan di berbagai media.[tempo, 24 Maret 2011]

.........Lihat Selengkapnya

logo

Pemberitaan salah satu televisi swasta yang berbasis di Qatar, Al Jazeera, dianggap tidak bertanggung jawab. Bahkan, pemberitaan yang mengungkapkan sejumlah jenderal purnawirawan secara rahasia mendukung kelompok-kelompok Islam garis keras untuk menumbangkan kekuasaan Presiden Yudhoyono tersebut, diduga terinspirasi berita media harian Australia, The Age.

“Saya pribadi menduga mereka terinspirasi pemberitaan The Age, apakah motif bisnis atau motif yang lain kami tidak tahu,” kata Juru Bicara Presiden, Julian Pasha di Kantor Presiden, Kamis (24/3). Namun, ia meyakinkan bahwa hingga kini belum ada rencana klarifikasi dari Pemerintah Indonesia.

Sementara, Julian menambahkan, terkait isu pembentukan dewan revolusi islam, beritanya pertama kali dinaikkan oleh al jazeera pada 21 maret yang lalu. “Pada hari yang sama saya telah melaporkan kepada bapak Presiden terkait dengan isu yang diangkat oleh al jazeera,” kata dia.

Hal yang paling penting disampaikan, tegas Julian, adalah bahwa pemerintah tidak akan menanggapi isu tersebut. Karena laporan intelijen dan bahkan beberapa tokoh atau nama yang disebut dalam susunan kabinet dewan revolusi islam telah membantahnya.

“Ini mendukung apa yang kami terima dari laporan intelijen bahwa tidak ada sesuatu yang serius di balik apa yang diberitakan itu,” tutup Julian.

Seperti diketahui, Al Jazeera, telah menyiarkan laporan hasil investigasi berjudul ‘Plot to Topple Indonesian President Uncovered’ atau ‘Plot untuk Menggulingkan Presiden Indonesia Terbongkar’. Dalam laporannya, Al Jazeera mengungkapkan sejumlah jenderal purnawirawan secara rahasia mendukung kelompok-kelompok Islam garis keras untuk menumbangkan kekuasaan Presiden Yudhoyono.

Usaha kudeta itu juga, salah satunya melalui sokongan terhadap front Islam yang sudah bergerak dengan mengorganisir penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Al Jazeera menduga penyerangan tersebut dilakukan secara sistematis.

Dalam laporannya, koresponden Al Jazeera, Step Vassen mengungkapkan para jenderal itu menggunakan kelompok-kelompok Islam garis keras untuk menggulingkan Presiden Yudhoyono. “Mereka (kelompok jenderal purnawirawan) menganggap SBY terlalu lemah dan terlalu reformis,” ungkap Step Vassen dalam rekaman yang ditayangkan Selasa malam (22/3).

Al Jazeera juga menayangkan hasil wawancaranya dengan beberapa sumber, salah satunya H Chep Hernawa, sebagai Ketua Umum Gerakan Reformis Islam (GARIS).[Republika, 20 Rabiul Akhir 1432]

.........Lihat Selengkapnya

M. Al Khaththath (Sekjen FUI)

Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam, Al Khathath, membantah telah mendeklarasikan kabinet Dewan Revolusi Islam seperti yang dimuat di sebuah blog di situs jejaring sosial Multiply.
Namun, ia tak membantah pernah membuat kabinet tersebut untuk mengingatkan pemerintah untuk menyelesaikan kasus Bank Century.

Pada konferensi pers di kantor Tim Pembela Muslim, Jakarta, Rabu (23/3), Al Khathath memastikan, tidak ada Dewan Revolusi Islam dengan presiden Ketua Front Pembela Islam Habib Rizieq seperti yang diramaikan media massa.

"Itu SMS saya tahun lalu, waktu (skandal) Bank Century. Dulu memang pernah disusun untuk perang SMS. Itu untuk mengingatkan supaya kasus Century diselesaikan dengan baik," ujar Al Khattath.

Menurutnya, SMS tersebut sudah dia buat sejak Maret 2010. Mengenai mengapa isi SMS tersebut baru dimuat di sebuah blog tertanggal 4 Maret 2011, ia tak tahu.

Al Khathath juga menegaskan, ia tak punya keinginan untuk makar dari pemerintah Republik Indonesia.

Dalam blog tersebut dimuat bahwa Dewan Revolusi Islam memosisikan terdakwa kasus terorisme, Abu Bakar Baasyir, sebagai Dewan Fuqoha bersama sejumlah nama termasuk mantan ketua PBNU Hasyim Muzadi.

Kepala negara dewan tersebut diposisikan Habib Rizieq dan wakilnya aktivis Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril.

Sejumlah nama juga didaulat menjadi menteri, termasuk juru bicara FPI Munarman, mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, mantan anggota DPR Ali Mochtar Ngabalin, dan pengacara Eggy Sujana.

Jabatan Jaksa Agung diberikan pada Ketua Forum Betawi Rempug Lutfi Hakim sementara Ketua DPR/MPR diberikan pada Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.(mediaindonesia.com, 23 Maret 2011)

.........Lihat Selengkapnya