Tak hanya menyebut nama sejumlah politisi dan petinggi Partai Demokrat. Melalui pengacaranya, Mindo Rosalina Manulang juga menyebut, seorang menteri meminta jatah proyek.
Pengacara Rosa, Achmad Rifai mengatakan, seorang menteri meminta jatah dari dua proyek senilai Rp180 miliar kepada Mindo Rosalina Manulang dalam dua buah proyek yang sedang dikerjakan Rosa bersama sebuah instansi.

“Proyeknya sudah jalan. Menteri itu minta jatah dari dua proyek yakni senilai Rp100 miliar dan 80 miliar,” kata Achmad Rifai, Minggu 19 Februari 2012.

Rifai sendiri menolak menyebutkan nama menteri itu, meski hanya inisialnya. Mantan pengacara Bibit-Chandra hanya menuturkan orang tersebut adalah salah satu anggota Partai Demokrat. “Rosa bercerita ini di depan saya, dan salah satu komisioner LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban),” tuturnya.

Permintaan jatah itu, kata Rifai, dilontarkan menteri itu saat mengajak Rosa bertemu di kawasan perumahan pejabat negara di Kompleks Widya Chandra. Pertemuan terjadi pada pertengahan 2010.

Selain mengenal Rosa, lanjutnya, menteri itu juga mengenal baik Muhammad Nazaruddin dan pernah beberapa kali bertemu dengan Mantan Bendahara Umum Demokrat itu.

“Dia (menteri) petinggi partai itu. Kabarnya minggu depan akan jadi saksi di pengadilan, tapi namanya belum bisa dikasih tahu. Pasti akan kami ungkap, kalau saya sudah dapatkan data-datanya,” ujarnya.

Dipastikan Rifai, Rosa telah berjanji akan membongkar kasus ini. “Ditunggu saja. Rosa jenuh dengan kebohongan-kebohongan yang ada selama ini. Dia ingin sampaikan sejujurnya di DPR, dan membongkar kasus ini,” ujarnya. (vivanews.com, 19/2/2012)

.........Lihat Selengkapnya

Untuk tahun 2012, anggaran jajaran rapat DPR disiapkan sebesar Rp 12 miliar.
"Total keseluruhan anggaran di Setjen untuk konsumsi jajanan rapat sekitar Rp 12 miliar, Rp 4 miliar untuk kegiatan fraksi, itu tergantung dengan jumlah anggota fraksinya," kata Sekretaris FPKS DPR, Abdul Hakim, kepada detikcom, Kamis (16/2/2012).

komentar:
disaat Subsidi BBM yang merupakan kebutuhan rakyat yang sangat mendesak akan dicabut sehingga harga BBM akan semakin mahal. disaat TDL akan dinaikkan 10% dan hal ini juga akan menyengsarakan rakyat. dan disaat krisis dinegeri ini menyerang disegala sektor/ krisis multidimensi. PEmerintah dengan ringannya menghambur-hamburkan uang rakyat hanya untuk konsumsi Jajanan para anggota DPR.

masihkah Rezim seperti ini akan kalian pertahankan. masihkan sistem DEMOKRASI yang bobrok ini kalian bela?

sungguh kesejahteraan dan keadilan itu hanya akan dicapai dengan sempurna jika disandarkan pada aturan yang diciptakan oleh Yang Maha Sempurna Alloh swt.

Terapkan Syariah dan Tegakkan KHILAFAH.

(miaubook.blogspot.com)

.........Lihat Selengkapnya

Hanya untuk perancangan undang-undang Sekuler, DPR membutuhkan puluhan miliar rupiah. Uang rakyat itu diambil dari APBN yang digunakan untuk membuat sejumlah peraturan perundang-undangan sekuler yang dilakukan wakil rakyat di Senayan.

Data Rekapitulasi Usulan Relokasi Anggaran DPR 2011 mencatat, anggaran untuk Komisi VIII DPR paling tinggi, sebesar Rp 29,658 miliar.

Uang rakyat sebanyak itu digunakan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR (empat RUU) sebanyak Rp 28,693 miliar. Sisanya, sebanyak Rp 964,815 juta digunakan untuk pembahasan sebuah RUU Ratifikasi.

Komisi X DPR menghabiskan anggaran paling sedikit, yaitu Rp 7,173 miliar untuk pembahasan sebuah RUU usulan DPR.

Untuk Komisi III DPR menghabiskan anggaran terbesar kedua setelah komisi VIII DPR, yaitu Rp 26,130 miliar.

Uang sebanyak itu digunakan untuk perancangan tiga UU usulan DPR yang nilainya mencapai Rp 21,520 miliar.

Sisanya Rp 4,609 miliar digunakan untuk merancang sebuah UU usulan pemerintah.

Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) di DPR menghabiskan uang sebanyak Rp 21,520 miliar untuk merancang tiga UU usulan DPR.

Komisi II DPR menghabiskan uang terbanyak keempat senilai Rp 16,393 miliar.

Selanjutnya adalah komisi VI DPR sebanyak lebih dari Rp 15 miliar.

Disusul kemudian Komisi I DPR sebanyak Rp 11 miliar lebih untuk membentuk sebuah RUU usulan DPR dan membahas dua RUU usulan DPR. (data dari: republika.co.id, 10/2/2012)

.........Lihat Selengkapnya

Jembatan gantung 'Indiana Jones' di Desa Sahiang Tanjung, Kabupaten Lebak, Banten

Gedung parkir sepeda motor Komplek Sekretariat Kabinet seharga Rp10,5 miliar.

Kepala Biro Tata Usaha dan Humas Kementerian Sekretariat Negara Sugiri mengakui bahwa pembangunan lahan parkir sepeda motor di kementeriannya mencapai Rp10,5 miliar. Nilai ini termasuk biaya konsultan. “Kami memakai PT Adhicon Persada,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Jumat (27/1).

Areal parkir ini terletak di bawah tanah. Proses pembangunan dari Juli hingga Desember 2011. Menurutnya, PT Cipta Karya juga menawarkan pembangunan areal parkir. Namun mereka mematok harga Rp12,5 miliar.

Sebelumnya, Koordinator Advokasi dan Invertigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa pagu anggaran pembangunan sarana parkir Setneg 2011 mencapai Rp12,3 miliar. Menurutnya angka ini terlampau besar.

“Karena ini jauh lebih besar dibandingkan dengan di DPR, misalnya. Anggaran mereka untuk lahan parkir motor hanya Rp3 miliar,” tandasnya.(mediaindonesia.com, 27/1/2012)

bener-bener penguasa di negeri ini udah jadi KAPITALIS tulen, suka Boros, seenakknya pakai duit rakyat sebesar itu hanya untuk parkiran. padahal masih banyak yang lebih membutuhkan. salah satu contohnya adalah jembatan gantung 'Indiana Jones' di Desa Sahiang Tanjung, Kabupaten Lebak, Banten.

inilah gaya sistem demokrasi, mereka hanya mensejahterakan para "wakil rakyat" tapi bukan mensejahterakan rakyat. saatnya ganti rezim & sistem...tegakkan kembali KHILAFAH tuk tuntaskan semua problematika negeri ini.

.........Lihat Selengkapnya