Sikap Medioker PKS dalam Kasus Nunun
Saat itu Luthfi menegaskan, partainya tak akan mencampuri proses hukum kasus suap di DPR, yang tak hanya melibatkan Miranda Goeltom, tetapi juga menyeret Nunun Nurbaeti, istri salah satu kader PKS, Adang Daradjatun. "Struktur tidak boleh campur tangan pada urusan pribadi. Itu jelas ranah pribadi," kata Luthfi, saat ditemui para wartawan di Gedung DPR, Jakarta.
Sepintas, pernyataan itu tak hanya terkesan benar, tetapi juga menyiratkan kegagahan. Ada pernyataan dimana partai merasa tak memiliki hak untuk cawe-cawe masalah pribadi kadernya. Ada sedikit kesan, betapa sebagai partai politik, PKS begitu ‘tahu diri’ memisahkan urusan partai yang jelimet dengan persoalan pribadi yang seharusnya tidak rumit.
Tetapi benarkah demikian? Sayang sekali, tampaknya tidak. Bila diteliti, PKS bahkan salah menempatkan mana urusan pribadi kadernya dan mana kepentingan negara dalam hal ini. Bahkan bila kita tega menunjuk hidung langsung, betapa tidak sensitifnya PKS untuk bisa melihat bahwa ini justru urusan kebenaran. Urusan bagaimana memilah yang benar dari segala kebohongan dan dusta yang dibiarkan terjadi selama ini.
Bagaimana tidak, keterangan Nunun dalam kasus ini begitu pentingnya untuk mengungkap fakta? Lalu bagaimana bisa partai sekelas PKS yang tak hanya dicintai kader-kader dan simpatisannya, melainkan juga dihormati kompetitor politiknya memilah persoalan pribadi dengan partai sedemikian ganjil seperti itu?
Tak perlu terlalu peka dan cerdas. Cukup membuka sedikit nurani dan tak berupaya menutupi suara yang keluar dari sana. Bahwa kasus Nunun adalah kasus hukum yang menimpa pribadi, rasanya tak akan ada yang berkeberatan. Tetapi mengeluarkan pernyataan bahwa itu kasus pribadi dengan niat yang wajar diduga memisahkan kasus itu dengan partai, rasanya tidak terlalu bijak.
Pasalnya, PKS bisa berbuat lebih baik dengan bersikap proaktif untuk membereskan kasus itu lebih cepat. Lebih cepat pula urusan hukumnya terang benderang, lebih cepat pula fokus pemerintah dan publik beralih kepada berbuat sesuatu yang lebih positif dan menghasilkan karya.
Apa yang saat ini dilihat masyarakat adalah, PKS sebenarnya bisa urun rembuk, memberikan dukungan penyelesaian untuk segera tuntasnya kasus itu, tetapi hal itu sama sekali tidak dilakukan. Karena itu kasus pribadi? Ya, tetapi sekali ini, persoalan ini melibatkan salah seorang kader PKS.
Bila PKS berpihak kepada kebenaran, sudah pada tempatnya PKS ikut membereskan. Dengan meminta Adang untuk tidak menyembunyikan keberadaan istrinya, misalnya. Sikap yang diacu selama ini dengan seolah-olah steril dari masalah, sementara sejatinya membiarkan kadernya menutupi kebenaran dengan menyembunyikan keberadaan istrinya yang kini bahkan telah menjadi tersangka, tentu tak bisa dibenarkan.
Ala kulli hal, sebagai partai politik yang senantiasa menyatakan berada di garda depan dalam membela kebenaran, sesungguhnya PKS sudah seharusnya terlibat aktif membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berpura-pura steril sementara membiarkan kadernya menutupi kebenaran, hanya akan membuat nama baik partai kembali terpuruk.
Bagaimana publik akan percaya, manakala satu kader partai dengan sepenuh keyakinan ngotot untuk memberantas pornografi, sementara kader lainnya tertangkap basah membukai situs tak senonoh di ruang publik. Dalam rapat paripurna DPR lagi.
Bagaimana nama partai akan terjaga bila jargon-jargon pro-kebenaran itu berbenturan langsung dengan sikap membiarkan seorang kader menutup-nutupi kebenaran dengan kesan menyembunyikan keberadaan sang istri yang kini menjadi buronan komisi antikorupsi? [inilah.com, 30/05/2011]
-Blog Link