بسم الله الرحمن الرحيم

Soal Jawab

Realita Myanmar Secara Politik dan Penindasan Terhadap Kaum Muslimin Di Sana

Pertanyaan:  kami mohon secara ringkas realita Myanmar (secara politik, sebab-sebab penindasan mengerikan terhadap kaum muslimin di negeri tersebut, sikap regional dan internasional terhadap penindasan itu) dan terima kasih banyak.

Jawab: berikut pemaparan perkara yang diperlukan dalam masalah ini:

1.                  Jumlah penduduk negeri itu lebih dari 50 juta orang.  Diantaranya sekitar 20 % adalah kaum muslimin dan mereka terpusat di ibukota Rangoon dan kota Mandalay di propinsi Arakan. Dan 70 % penduduknya beragama Budha dan sisanya beragama Hindu, Kristen dan agama lainnya.  Akan tetapi Birma tidak mengakui kaum muslimin kecuali hanya sebagian kecil dari mereka sekitar 4% dan yang sisanya dianggap orang asing.  Birma berusaha mengusir mereka dan tidak memberi mereka kewarganegaraan dan tidak mengakui apapun hak-hak yang menjadi milik mereka.  Oleh karena itu mereka menghadapi serangan dari orang-orang Budha dengan dukungan rezim hingga sampai pada pembunuhan dan pengusiran mereka.

2.                  Para sejarawan menyebutkan bahwa Islam masuk ke negeri itu tahun 877 M pada masa khalifah Harun ar-Rasyid ketika waktu itu daulah al-Khilafah menjadi negara terbesar di dunia selama beberapa abad.  Islam mulai menyebar di seluruh Birma ketika mereka melihat kebesaran, kesahihan dan keadilannya.  Kaum muslimin memerintah propinsi Arakan lebih dari tiga setengah abad antara tahun 1430 hingga tahun 1784 M.  Pada tahun ini (1784 M) kaum kafir berkoalisi menyerang propinsi tersebut, dan orang-orang Budha pun mendudukinya.  Mereka menghidupkan kerusakan di propinsi tersebut.  Mereka membunuh kaum muslimin dan menumpahkan darah mereka, khususnya para ulama kaum muslimin dan para dai. Orang-orang Budha juga merampok kekayaan kaum muslimin, menghancurkan bangunan-bangunan islami baik berupa masjid maupun sekolah.  Hal itu karena kedengkian mereka dan fanatisme mereka terhadap kejahiliyahan budhisme mereka.

3.                  Dahulu di wilayah tersebut terjadi persaingan dan saling berbagi penjajahan antara Inggris dan Perancis.  Inggris pada tahun 1824 M menduduki Birma dan menancapkan penjajahan mereka atas Birma.  Sementara orang-orang Perancis menduduki Laos yang bertetangga dengan Birma dan menancapkan penjajahan mereka terhadap Laos.  Pada tahun 1937 Inggris memisahkan jajahan mereka Birma dari “pemerintahan India Inggris”.  Maka jadilah jajahan Inggris terpisah secara administratif dari pemerintah India Inggris, atas nama “pemerintahan Birma Inggris”.  Propinsi Arakan dijadikan berada di bawah pemerintahan ini di bawah kontrol orang-orang Budha.

4.                  Selama masa Perang Dunia II dan pada tahun 1940 M, di daerah jajahan ini berdiri gerakan dengan nama “Milisi Pertemanan Tigapuluh - Birma Independence Army), yang dibentuk oleh tiga puluh orang dari Birma yang mendapat latihan di Jepang yang berjanji mengusir agressor Inggris.  Mereka masuk ke negeri mereka bersama dengan agressor Jepang tahun 1941 M.  Birma waktu itu menjadi garis depan peperangan antara Inggris dan Jepang hingga Jepang mengalami kekalahan pada akhir Perang Dunia II tahun 1945 M.  Pada waktu itu Inggris mampu memperluas penjajahannya kembali atas Birma.  Pada tahun 1942 kaum muslimin mengalami pembantaian oleh orang-orang Budha yang menyebabkan korban sekitar 100 ribu orang muslim, dan ratusan ribu mengungsi ke luar negeri.  Pada tahun 1948 M Inggris memberi Birma kemerdekaan formalistik.  Satu tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1947 M Inggris menggelar konferensi untuk mempersiapkan kemerdekaan dan mengajak seluruh kelompok dan ras di negeri tersebut dan sebaliknya menjauhkan kaum muslimin dari konferensi itu.  Pada konferensi itu Inggris menetapkan pasal yang menyatakan bahwa kepada tiap kelompok atau suku diberi hak merdeka akan tetapi setelah sepuluh tahun kemudian, namun pemerintahan Birma tidak mengimplementasikan hal itu.  Dan penindasan terhadap kaum muslimin pun terus berlanjut.

5.                  Pada tahun 1962 terjadi kudeta militer di Birma dengan pimpinan militer jenderal Ne Win.  Ia membentuk Dewan Militer dengan sebutan Dewan Negara untuk mempersiapkan undang-undang dan sistem.  Ia memerintah negeri itu secara langsung hingga tahun 1988 M.  Dewan itu sendiri terus bertahan hingga tahun 1997 dan Ne Win tetap mengontrol dewan tersebut.  Pada tahun 1990, dilakukan pemilihan umum.  Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy - NLD) yang beroposisi mendapatkan mayoritas kursi.  Hanya saja pemerintahan militer tidak mengakui transisi kekuasaan hingga sempurna ditetapkan Konsitusi.  Dimulailah sejumlah pertemuan berturut-turut sejak tahun 1993 M untuk menetapkan konstitusi yang baru.  Pasca kudeta itu, kaum muslimin mengalami penindasan dari pemerintahan militer yang fanatik kepada Budha.  Pemerintahan militer itu melakukan pengusiran lebih dari 300 ribu muslim ke Bangladesh.  Pemerintah militer telah mengusir lebih dari setengah juta orang muslim ke luar Birma pada tahun 1978 M.  Diantara mereka yang meninggal lebih dari 40 ribu orang muslim terdiri dari orang-orang tua, wanita dan anak-anak disebabkan kondisi yang keras mendera mereka.  Jumlah itu menurut statistik Badan Pengungsi (UNHCR) yang ada di bawah PBB.  Pada tahun 1988 M lebih dari 150 ribu kaum muslimin hijrah ke luar negeri.  Lebih dari setengah juta orang muslim mengalami pengusiran dari negeri sebagai pembalasan dari pemerintahan militer dikarenakan dukungan kaum muslimin itu kepada partai oposisi yang meraih kemenangan mayoritas kursi di Dewan pada tahun 1990 M.  Pemerintah Myanmar menganggap kaum muslimin sebagai orang asing dan bukan warga negeri (Myanmar).  Pemerintah Myanmar menghalangi anak-anak kaum muslimin mendapatkan pendidikan dan menikah sebelum berusia tiga puluh tahun.  Bahkan pemerintah Myanmar memaksa kaum muslimin untuk tidak menikah selama tiga tahun.  Hal itu untuk memperkecil jumlah kaum muslimin.  Tindakan-tindakan paling bengis dilakukan oleh pemerintah terhadap kaum muslimin.  Pada tahun 1989 M pemerintah mengubah namanya dari Birma Inggris menjadi Myanmar.  Ada negara-negara yang mengakui dengan nama kedua dan ada negara-negara yang tidak mengakuinya dan tetap menggunakan nama pertama.

6.                  Militer terus memerintah Birma.  Inggris kadang-kadang mendukung mereka secara langsung.  Kadang-kadang melalui agen Inggris.  Inggris menjadikan rezim Birma/Myanmar secara zahir dekat dari orang-orang komunis hingga mendapat dukungan Rusia dan China dan menutupi realita sebenarnya.  Hal itu seperti banyak rezim di dunia barat menutupi keantekannya kepada Amerika dan Inggris dengan mendekat ke orang-orang komunis dan kepada Rusia dan China.  Sebelumnya Amerika memprotes atas sikap India yang mendukung rezim militer Myanmar dan kerjasama erat India dengan pemerintah Myanmar.  Kantor berita AFP pada tanggal 28 Mei 2012 M ketika memberitakan kunjungan presiden India Manmohan Singh ke Birma pada tanggal tersebut dan menandatangani serangkaian perjanjian dengan presiden Birma, AFP menyebutkan: “India dekat dengan Dewan Militer selama tahun 90-an abad lalu, terlebih pada bidang keamanan dan energi”.  Pada tahun 2010 M, Washington mengecam sikap diam India terhadap pelanggaran HAM di Birma hingga Suu Kyi yang mendapat sebagian pendidikannya di India karena ibunya menjadi duta besar, ia mengungkapkan kesedihannya atas dukungan India kepada pemerintahan militer di negerinya (Myanmar)”.  Pada November 2007 M, berbagai kantor berita mengutip menyerukan India dan China agar menghentikan dukungan senjata kepada rezim militer di Birma.  Rezim militer di Birma memberi berbagai fasilitas militer kepada China di teluk Benggala di lautan Hindia.  Hal itu untuk mendapatkan dukungan China kepada Birma di tengah kampanye Amerika melawan Birma.  Sebagaimana merupakan kepentingan China untuk mendapatkan sebuah pelabuhan di Birma ke arah samudera Hindia.  China sendiri berbatasan darat dengan Birma di timur laut Birma sepanjang 2000 kilometer.  India berbatasan darat dengan Birma di barat laut Birma.  Dahulu pemerintah India mengikuti Inggris secara langsung dan setelah Inggris keluar secara formalistik dari sana, India menjadi semacam administratur atas Birma dan berada di bawah perlindungan Inggris dan menjadi kuat karena dukungan Inggris.

7.                  Amerika telah membangkitkan opini umum menentang pemerintahan militer.  Opini umum dipusatkan di seputar ketua oposisi Aung San Suu Kyi sampai dia dilepaskan pada November tahun 2010 M.  Kemudian tekanan makin bertambah terhadap Dewan Militer.  Amerika pun membangkitkan opini umum seputar Dewan Militer supaya Dewan membubarkan dirinya sendiri dan menyerahkan pemerintahan kepada sipil.  Akan tetapi Inggris dan pemeritah India yang bersamanya, menyelesaikan masalah tersebut dengan kecerdasan Inggris.  Maka mereka buat Dewan Militer menyerukan diselenggarakan pemilu dan dengan cara-cara yang menjadi keahlian Inggris …  maka berlangsunglah pemilu pada tahun 2010 M dan Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party - USDP) yang merupakan partai militer meraih 80% kursi.  Dewan Militer membubarkan dirinya sendiri dan menyerahkan pemerintahan kepada sipil, dan mereka adalah pensiunan jenderal terutama jenderal Thein Sein, yang menerima pemerintahan pada Maret 2011 M.

8.                  Amerika terus menekan rezim di Birma sampai bisa menjauhkan orang-orang rezim militer para pensiunan jenderal dan mendatangkan pemimpin oposisi dimana Amerika menampakkan dukungan penuh kepada Aung San Suu Kyi dan partainya Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy - NLD).  Oleh karena itu, Amerika menyebarkan analisis-analisis masa datang dengan kemungkinan menangnya pemimpin oposisi pada pemilu tahun 2010 M.  Menteri luar negeri AS Hillary Clinton mengunjungi Birma pertama kalinya pada Desember tahun 2011 lalu.  Hillary Clinton mengumumkan bahwa negaranya akan menunjuk duta besarnya untuk pertama kali sejak dua puluh tahun lalu dan bahwa Amerika akan meringankan sanksi beriringan dengan kemajuan dalam proses demokrasi di sana.  Pada tanggal 1 April 2012 M berlangsung pemilu parsial di Birma memperebutkan 45 kursi.  Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy - NLD) dipimpin oleh pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi meraih 43 kursi dari 45 kursi yang diperebutkan.  Meski demikian, menteri luar negeri Amerika menyatakan, “masih terlalu dini untuk memutuskan sejauh mana kemajuan yang terjadi pada bulan-bulan terakhir (di Birma) dan masih harus dilihat apakah hal itu akan terus berlanjut” (AFP, 2/4/2012).  Dengan bentuk ini pejabat luar negeri Amerika ingin melakukan tekanan negerinya terhadap rezim di Birma, maka Clinton pun meragukan kebenaran kemajuan dalam proses demokrasi di Birma.  Sebab orang-orang militer dalam wajah sipil adalah yang memerintah Birma dan memaksakan kontrol mereka atas panggung politik di Birma.  Sesuai pasal konstitusi yang ditetapkan oleh militer pada tahun 90-an abad lalu, seperempat kursi Parlemen wajib diberikan untuk militer melalui penunjukan dan bukan melalui pemilu!

Begitulah, Amerika tidak puas dengan situasi politis di Birma, meski sudah membuat kemajuan dengan membebaskan pemimpin oposisi dan memperbolehkan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy - NLD) melakukan aktivitas politik.  Namun Amerika terus saja melakukan tekanan terhadap rezim Birma.  Amerika juga menampakkan ketidakpercayaan tentang kredibilitas rezim karena Amerika ingin meningkatkan tekanan hingga memungkinkan Amerika menjauhkan militer yang loyal kepada Inggris dari pemerintahan.

9.                  Akan tetapi, Inggris mendukung rezim.  Menteri luar negeri Inggris William Hague mengomentar positif apa yang berlangsung di Birma.  Ia mengatakan, “Inggris yang merupakan negara pemberi bantuan terbesar kedua untuk rakyat di Birma siap untuk mendukung aktivitas politik di Birma” (Associated Press, 3/4/2012).  Perdana Menteri Inggris David Cameron berkunjung ke Birma pasca pemilu di Birma.  Dan itu merupakan pemimpin barat pertama yang berkunjung ke Birma sejak kudeta tahun 1962.  Cameron mensuport rezim di Birma dengan ucapannya, “sekarang ada pemerintahan yang mengatakan bertekad melakukan langkah-langkah reformasi dan telah mengambil langkah-langkah dan saya yakin bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk saya datang ke sini dan saya mendorong langkah-langkah ini” (AFP, 13/4/2012).  Cameron bertemu dengan presiden Thein Sein.  Thein Sein berkata kepada Cameron, “kami gembira dengan pengakuan Anda terhadap upaya yang kami curahkan untuk menguatkan demokrasi dan hak asas manusia di Birma”.

Begitulah, Inggris puas dengan situasi politik di Myanmar dan mendukungnya.

10.              Pada tanggal 3/6/2012 orang-orang Budha melakukan serangan terhadap sebuah bus yang mengangkut muslim dan membunuh 9 orang dari mereka.  Akibatnya meletuslah insiden antara orang-orang Budha dan kaum muslimin dalam bentuk pembunuhan, pembakaran rumah, dan pengusiran sampai meliputi sejumlah daerah hingga mulailah puluhan ribu kaum muslimin keluar dari rumah mereka.  Bangladesh menolak untuk membantu kaum muslim yang tiba di Bangladesh bahkan Bangladesh mengembalikan mereka dan menutup perbatasannya terhadap mereka.  Pada tanggal yang serupa pada tahun lalu, kaum muslimin mengalami serangan-serangan serupa dan dipaksa lari meninggalkan negeri.  Pada setiap tahun selama puluhan tahun mereka (kaum muslimin) mengalami semisal hal itu baik pembunuhan, migrasi, pengusiran dari rumah-rumah mereka dan penghancuran rumah-rumah mereka oleh orang-orang Budha yang dengki dengan mendapat dukungan dari rezim di Birma.  Barat terutama Amerika merestui rezim baru membebaskan pemimpin oposisi dan perubahan demokrasi tanpa sedikitpun menyebut apa yang menimpa kaum muslimin.  Kedutaan besar Amerika di Birma mengeluarkan keterangan yang menyebutkan bahwa Kuasa Usaha Michael Thurston telah bertemu secara terpisah di Yangoon dengan organisasi-organisasi Islam lokal dan dengan Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party - USDP) di Arakan.  Thurston mengatakan, “yang paling penting sekarang bahwa semua pihak wajib untuk tenang.  Ada kebutuhan akan dialog yang lebih.  Dialog hanya mungkin terjadi ketika ada ketenangan.”  Ia mengatakan, “kedutaan Amerika mendorong pemerintah Myanmar untuk melakukan penyelidikan dengan jalan yang menghormati proses hukum dan kedaulatan hukum” (kantor berita Associated Press Amerika, 14/6/2012).  Artinya, Amerika mengatakan kepada masyarakat yang mengalami pembunuhan dan pengusiran bahwa kalian harus tenang, berpegang pada dialog dan mematuhi proses hukum!  Ini karena orang-orang yang terbunuh dan terusir adalah kaum muslimin.  Sedangkan ketika para biksu Budha pada tanggal 20/9/2007 melakukan demonstrasi dan dibungkam oleh rezim militer di Birma, maka Amerika membangunkan dunia dan tidak duduk serta menjatuhkan sanksi-sanksi keras terhadap Birma dan hal itu diikuti oleh negara-negara barat.  Hal itu menunjukkan bahwa Amerika tidak peduli dengan apa yang menimpa kaum muslimin dan tidak mengutamakan hal itu.  Yang Amerika pentingkan adalah realisasi kepentingannya dan perluasan pengaruhnya.  Ini secara umum merupakan sikap barat semuanya yang memusuhi Islam dan kaum muslimin.

11.              Ringkasnya, rezim di Birma yang dahulu dikontrol oleh para jenderal berpakaian militer dan saat ini dikontrol oleh para pensiunan jenderal dengan berpakaian sipil, tetap loyal kepada Inggris.  Inggris mendukungnya baik secara rahasia maupun terang-terangan, langsung maupun tidak langsung melalui antek-antek Inggris di India.  Begitu pula, Inggris juga mendukung orang-orang Budha dalam membunuh kaum muslimin dan menginkuisisi kaum muslimin.  Bukan pada hari-hari ini saja, akan tetapi sejak pemerintahan islami berakhir di negeri itu.

Berdasarkan cara Inggris dalam kecerdasan politik, mereka membuat rezim militer di Birma dekat dari orang-orang komunis, Rusia dan China. Sehingga rezim Birma mendapatkan dukungan mereka pada situasi ketika terjadi kampanye Amerika yang dilancarkan melawan rezim itu.

Sedangkan Amerika, maka Amerika mendukung partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy - NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi yang dijadikan oleh Amerika meraih hadiah nobel perdamaian pada tahun 1991 M.  Ayah Suu Kyi yaitu Aung San, dahulu menentang Inggris dan terbunuh pada tahun 1947 M.  Pemimpin oposisi itu menuduh Inggris membunuh ayahnya dan menilai ayahnya sebagai pahlawan kemerdekaan.

Meski terjadi pertarungan politik antara Amerika dan Inggris di Birma namun keduanya sepakat dalam mendukung orang-orang Budha dalam membunuh kaum muslimin tanpa membuat Barat bergetar perasaan kemanusiaan yang diklaim dimilikinya, kecuali hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan kosong …  Akan tetapi mereka pun memprotes keras jika para Biksu demonstrasi mereka dibungkam atau karena sesiapapun diantara oposan Budha dipenjarakan.

Sedangkan China, China mendukung rezim di sana untuk merealisasi kepentingan-kepentingan ekonomi dan strategisnya di situ tanpa meraih pengaruh di negeri tersebut.

Adapun para penguasa di negeri-negeri kaum Muslim, maka mereka mengikuti Amerika dan barat sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta.  Mereka diam saja tetap tidak bergerak sedikitpun.  Bahkan hingga penguasa Bangladesh yang bertetangga dengan Birma seklaipun, tidak menolong saudara-saudara mereka kaum muslimin yang menderita penyaringan dan penindasan bengis sejak ratusan tahun.  Bahkan penguasa Bnagladesh bukan hanya tidak menolong kaum muslimin bahkan mencekik leher orang yang mengungsi ke Bangladesh dan menutup perbatasannya untuk kaum muslimin itu.  Para penguasa itu tidak memenuhi perintah Allah SWT:

]وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ[

(Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan (QS al-Anfal [8]: 72)

Bukan hanya itu, penguasa kaum musimin itu justru memenuhi seruan Amerika dan negara-negara barat lainnya. Penguasa Bangladesh pun mengirimkan tentara ke kawasan-kawasan konflik lainnya dan diatas kepala-kepala mereka dan pundak-pundak mereka terdapat panji-panji PBB!

Para penguasa itu tidak bisa diharapkan dari mereka kebaikan, bahkan keburukan dari mereka lebih dahulu.  Keamanan tidak akan kembali menjadi milik kaum muslimin d negeri tersebut kecuali jika kembali kepada al-Khilafah.  Mereka telah bernaung di bawah al-Khilafah sejak masa khalifah Harun ar-Rasyid lebih dari tiga setengah abad lamanya …  Jadi al-Khilafah sajalah yang memberikan kepada mereka keamanan dan menyebarkan kebaikan di seluruh dunia.  Semoga al-Khilafah sudah dekat keberadaannya, atas izin Allah.(hizbut-tahrir.or.id)

06 Sya’ban 1433 H

26 Juni 2012 M

.........Lihat Selengkapnya

Aktivis Burma menegaskan bahwa hasil awal dari perang genosida yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis Budha terhadap kaum Muslim mencapai 250 orang tewas, lebih dari 500 orang terluka, dan sekitar 300 orang disandera.

Aktivis Burma, Muhammad Nasr dalam wawancara via telepon dengan “alarabiya.net” menjelaskan bahwa milisi ekstrimis Budha telah menghancurkan lebih dari 20 desa dan 1.600 rumah, serta ribuan orang melarikan diri dari desa mereka yang terbakar dengan disaksikan oleh pasukan keamanan yang lemah tidak berdaya.

Ia menegaskan bahwa umat Islam di provinsi Arakan yang mayoritas Muslim, mulai melakukan pelarian massal terbesar ke negara tetangga, Bangladesh dengan menggunakan perahu. Namun pihak berwenang mengusir beberapa dari mereka, setelah para pengungsi yang jumlahnya sekitar 300 ribu sampai di sana, dan mereka ini berasal dari kaum Muslim etnis Rohingya.

Sementara itu, Syaikh Salimullah Hussein Abdul Rahman, Ketua Organisasi Solidaritas Rohingya mengungkapkan tentang sejumlah penderitaan yang dialami oleh kaum Muslim di Burma. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 1978, Myanmar telah mengusir lebih dari 300 ribu kaum Muslim ke Bangladesh. Dan pada tahun 1982, otoritas Burma membatalkan kewarganegaraan kaum Muslim dengan dalih bahwa mereka adalah pendatang di wilayahnya.

Ia menambahkan bahwa pada tahun 1992, otoritas Burma mengembalikan pengungsi sekitar 300 ribu kaum Muslim ke Bangladesh, dan kemudian disusul dengan penerapan kebijakan pemberantasan terhadap kaum Muslim yang tersisa di wilayahnya melalui program pengendalian kelahiran, yaitu melarang anak perempuan Muslim menikah sebelum usia 25 tahun, dan laki-laki sebelum usia 30 tahun.

Sedang para pengungsi dari Burma yang tinggal di Bangladesh dalam keadaan yang sangat menyedihkan, di mana mereka dikumpulkan di wilayah Takinav dalam kamp-kamp yang dibangun dari rumput dan daun di lingkungan tercemar dan berawa yang membawa banyak penyakit seperti malaria, kolera dan diare (islammemo.cc, 29/6/2012).

.........Lihat Selengkapnya

Guna membantu negara-negara di dunia yang kini tengah menghadapi krisis, Pemerintah Indonesia siap memberikan pinjaman sebesar 1 miliar dollar AS kepada  Dana Moneter Internasional atau International Monetar Fund (IMF).

Menteri Keuangan Agus Martowardoyo di DPR, Jakarta, Kamis (28/6), menyatakan pemberian pinjaman kepada IMF itu dimaksudkan agar lembaga tersebut bisa membantu negara-negara yang kini tengah dilanda kondisi, dengan harapan agar krisis tersebut  tidak berdampak buruh terhadap perekonomian dunia secara keseluruhan.

“Indonesia juga pernah meminjam IMF pada tahun 2006 lalu, dan kita sudah kembalikan. Kalau sekarang kita bisa memberikan pinjaman ke IMF, berarti posisi kita jadi lebih baik. Kita juga harus memperhatikan negara-negara lain yang tidak beruntung,” katanya.

Pemberian pinjaman kepada IMF itu saaat ini sedang dalam proses penyelesaian, namun Menkeu mengisyaratkan bahwa besar pinjaman yang diberikan Pemerintah Indonesia adalah maksimal 1 miliar dollar AS. Adapun sumber dana pinjaman akan diambil dari cadangan devisa Indonesia yang kini jumlahnya mencapai 111,52 miliar dollar AS, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Itu nanti bukan dalam bentuk APBN, tetapi semacam satu pengelolaan dana yang merupakan bagian dari cadangan devisa. Jadi cadangan devisa tidak dipindahkan, karena akan tetap tercatat sebagai cadangan devisa Indonesia," tutup Agus.

Sebelumnya isyarat pemberian pinjaman kepada IMF ini juga diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam kepada wartawan dalam perjalanan pesawat yang membawa rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Quito, Ibukota Ekuador, ke Jakarta, Senin (25/6) lalu. Saat itu Seskab menyatakan adanya keinginan IMF untuk meminjam dana dari Indonesia.(ES)(setkab.go.id)

Disaat Indonesia rakyatnya masih hidup dalam keterpurukan....
disaat saudara-saudara Muslim di beberapa negeri Muslim hidup dalam ketertindasan....
Pemerintah Indonesia malah begitu maniskan akan mengucurkan dana kepada IMF yang notabeni adalah GeMBONG KAPITALIS....!!!

apakah ini sebuah KEBODOHAN yang nyata?
silahkan anda nilai sendiri....

.........Lihat Selengkapnya

Siapa sebenarnya ulil amri yang keputusannya layak ditaati? Dalam hal apa ulil amri wajib ditaati? Dalam hal apa pula ulil amri tidak boleh ditaati?

Jawabannya:

Secara harfiah, frasa ulil amri (uli al-amr) dan wali al-amr mempunyai konotasi yang sama, yaitu al-hakim (penguasa). Jika wali adalah bentuk mufrad (tunggal) maka uli adalah jamak (plural). Namun demikian, kata uli bukan jamak dari kata wali. Al-Quran menggunakan frasa ulil amri dengan konotasi dzawi al-amr, yaitu orang-orang yang mempunyai (memegang) urusan.[1]

Ini berbeda dengan frasa wali al-amr, yang hanya mempunyai satu makna harfiah, yaitu al-hakim (penguasa).[2] Karena itu, frasa ulil amri bisa disebut  musytarak (mempunyai banyak konotasi). Imam al-Bukhari memaknai frasa tersebut dengan dzawi al-amr (orang-orang yang mempunyai dan memegang urusan). Ini juga merupakan pendapat Abu Ubaidah. Adapun Abu Hurairah ra. memaknai frasa tersebut dengan al-umara’ (para penguasa); Maimun bin Mahran dan Jabir bin Abdillah memaknainya dengan ahl al-’ilm wa al-khayr (ahli ilmu dan orang baik); Mujahid, ‘Atha’, Abi al-Hasan dan Abi al-’Aliyah memaknainya dengan al-’ulama’ (ulama’). Dalam riwayat lain, Mujahid menyatakan bahwa mereka adalah Sahabat. Bahkan Ikrimah menyebutkan lebih spesifik, mereka adalah Abu Bakar dan Umar.[3]

Imam ar-Razi telah mengumpulkan pendapat para mufassir dalam kitabnya tentang makna frasa ini. Beliau menyatakan, bahwa ulil amri mempunyai banyak konotasi. Pertama: Khulafaur Rasyidin. Kedua: Komandan detasemen. Ketiga: para ulama’ yang mengeluarkan fatwa hukum syariah serta mengajarkan agama kepada masyarakat. Keempat: pendapat Syiah Rawafidh, bahwa mereka adalah imam yang maksum.[4]

Terkait ulil amri, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah, taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian memang mengimani Allah dan Hari Akhir. Itu lebih baik dan merupakan sebaik-baik penjelasan (QS an-Nisa’ [4]: 59).


Konotasi kata ulil amri di sini, menurut Ibn Abbas, adalah al-umara’ wa al-wullat (para penguasa). Konteks ayat ini juga turun berkaitan dengan kewajiban untuk menaati penguasa.[5] Karena itu, ulil amri dengan konotasi penguasa dalam konteks ini jelas lebih tepat ketimbang konotasi ulama atau yang lain. Dengan demikian, ayat ini jelas memerintahkan agar menaati penguasa. Namun, penguasa seperti apa?

Sayyidina Ali bin Abi Thalib-karrama-Llahu wajhah-menjelaskan, bahwa seorang imam/kepala negara wajib memerintah berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah, serta menunaikan amanah. Jika dia melakukan itu maka rakyat wajib untuk mendengarkan dan menaatinya.[6] Karena itu, konteks menaati ulil amri dalam surat an-Nisa’ [4]: 59 di atas tidak berlaku mutlak, sebagaimana menaati Allah dan Rasul-Nya yang maksum; tetapi terikat dengan ketaatan ulil amri tersebut kepada perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya. Sebab, dengan tegas Nabi saw. bersabda:

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

Tidak boleh ada sedikit pun ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Khaliq (Allah SWT) (HR Ahmad).


Hukum dan perundang-undangan yang diterapkan penguasa bisa diklasifikasikan menjadi dua. Pertama: hukum dan perundang-undangan yang bersifat syar’i (al-ahkam wa al-qawanin al-ijra’iyyah). Kedua: hukum dan perundang-undangan yang bersifat administratif (al-ahkam wa al-qawanin al-ijra’iyyah). Hukum dan perundang-undangan yang pertama seperti sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri, atau hukum-hukum syariah yang lain, seperti penentuan awal/akhir Ramadhan. Dalam hal ini, tidak boleh seorang pun penguasa atau seorang Muslim mengkaji atau mengambil dari sumber lain, selain syariah Islam. Adapun hukum dan perundang-undangan kedua seperti peraturan lalu lintas, KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya. Dalam hal ini, penguasa atau seorang Muslim bisa mempelajari atau mengambil dari sumber manapun, selama tidak bertentangan dengan syariah Islam.[7]

Karena itu, konteks perintah ketaatan di dalam surat an-Nisa’ [04]: 59 di atas berlaku untuk: Pertama, penguasa Muslim yang menerapkan syariah Islam secara kaffah. Kedua, penguasa Muslim yang menerapkan syariah Islam secara parsial; dia wajib ditaati dalam konteks syariah yang dia terapkan, seperti peradilan agama Islam (mahkamah syariah) yang  mengatur kawin, cerai dan sebagainya, termasuk ketika seorang penguasa menyerukan jihad untuk melawan pendudukan negara kafir penjajah. Ketiga, penguasa Muslim yang tidak menerapkan syariah Islam, baik secara kaffah maupun parsial. Dalam hal ini, dia hanya ditaati dalam konteks hukum dan perundang-undangan yang bersifat ijra’i saja. Lebih dari itu, hukum menaati penguasa tersebut bukan saja tidak wajib, tetapi justru tidak dibolehkan.

Menarik untuk disebut di sini, bahwa keputusan pemerintah dalam menentukan awal/akhir Ramadhan adalah keputusan yang berkaitan dengan hukum syariah, bukan masalah yang terkait dengan ijra’i. Karena ini merupakan masalah hukum syariah, maka prosedur istidlal dan istinbat yang benar harus ditempuh sehingga hukum yang dijadikan sebagai keputusan benar-benar merupakan hukum syariah. Dari aspek dalil, rukyat harus didahulukan ketimbang hisab. Sebab, hisab hanyalah saranan untuk melakukan rukyat. Bukan sebaliknya, jika rukyat bertentangan dengan hisab, maka rukyat harus ditolak, karena dianggap mustahil. Sikap yang terakhir ini jelas keliru, karena tidak dibangun berdasarkan satu dalil syariah pun.

Memang, ada dalil yang digunakan, seperti frasa faqduru lahu (perkirakanlah) yang terdapat dalam hadis Nabi saw.:

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ

Jika kalian terhalang mendung maka perkirakanlah (hitung) bulan itu.


Dalil sebenarnya sangat jauh dari konotasi hisab. Sebab, dalam hadis lain dinyatakan, fa akmilu ‘iddata Sya’bana tsalatsina yawm[an] (maka sempurnakanlah hitungan Sya’ban menjadi tiga puluh hari).

Dengan demikian, jika prosedur istidlal dan istinbat ini ditempuh dengan benar, maka perbedaan antara hisab dan rukyat tersebut bisa diselesaikan. Sebab, masing-masing bisa didudukkan secara proporsional tanpa menegasikan satu dengan yang lain. Ini jika perbedaan tersebut terjadi karena faktor fikih maupun astronomi. Namun, jika masalahnya adalah masalah politik, maka solusinya haruslah solusi politik. Di sinilah fungsi imam/kepala negara yang merupakan institusi dengan otoritas untuk menghilangkan perselisihan, sebagaimana dalam kaidah syariah:

أَمْرُ الإمَامِ يَرْفَعُ الْخِلاَفَ

Perintah imam/kepala negara bisa menghilangkan perselihan pendapat.

Namun, kaidah ini hanya berlaku efektif jika imam/kepala negara tersebut memang wajib ditaati. Sebaliknya, jika dia tidak wajib ditaati, maka perintahnya tidak akan pernah bisa menghilangkan perselisihan. Sebagai contoh, pemerintah memutuskan awal/akhir Ramadhan berdasarkan hisab, dengan menolak rukyat, padahal syariah menetapkan harus tunduk pada hasil rukyat, maka keputusan seperti ini tidak akan pernah bisa menghilanghkan perselisihan di tengah-tengah umat. Sebab, keputusan itu sendiri merupakan keputusan yang batil, dan tidak boleh ditaati. WalLahu a’lam. [hizbut-tahrir.or.id]

Catatan kaki:

[1] Abu al-’Ala’ al-Mubarakfuri, Tuhfadzu al-Ahwadzi: Syarah Sunan at-Tirmidzi, Dar al-Fikr, Beirut, III/207.
[2] Al-’Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, As-Syakhshiyyah al-Islamiyyah al-Juz’ as-Tsani, Dar al-Ummah, Beirut, cet. Muktamadah.


[3] Abu al-’Ala’ al-Mubarakfuri, Ibid, III/207.


[4] Al-Fakhr ar-Razi, Tafsir ar-Razi, Dar Ihya’ at-Turats al-’Arabi, Beirut, X/107.


[5] As-Syaukani, Naylu al-Awthar fi Syarh Muntaqa al-Akhbar, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, VIII/46.


[6] Al-Baghawi, Tafsir al-Qur’an, Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beirut, t.t, surat an-Nisa’ [04]: 59.


[7] Dr. Muhammad Ahmad Mufti dan Dr. Sami Shalih al-Wakil, Legislasi Hukum Islam vs Legislasi Hukum Sekuler, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, cet. I, 2006, 32.

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta - Sampai April 2012 jumlah utang pemerintah mencapai Rp 1.903 triliun. Presiden SBY mengaku tak mau utang ini terus meningkat dan membebani generasi yang akan datang.

Hal ini disampaikan oleh SBY saat pidato di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/5/2012).

"Kita tidak ingin utang kita terus meningkat, dan akhirnya membebani anak-cucu kita. Justru sebaliknya, yang kita inginkan dan lakukan adalah menurunkan rasio utang yang kita tanggung, dari waktu ke waktu," jelas SBY.

Pernyataan ini dilontarkan SBY berkaitan dengan tingginya anggaran subsidi BBM dan listrik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini menyebabkan defisit anggaran makin tinggi dan akhirnya utang meningkat.

"Besarnya anggaran subsidi BBM dan listrik juga berpotensi meningkatkan defisit anggaran negara, karena penerimaan negara lebih kecil dari belanja negara. Defisit anggaran ini, tentu harus kita tutupi, dan salah satu cara menutupinya biasanya dengan mencari pinjaman atau utang baru. Cara seperti ini tentu bukan pilihan kita," tutur SBY.

Dituturkan SBY, anggaran untuk subsidi BBM dan listrik jumlahnya sangat besar, dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Di 2010, subsidi BBM dan listrik mencapai Rp 140 triliun. Di 2011 meningkat lagi menjadi Rp 256 triliun.

"Meningkatnya subsidi ini dikarenakan oleh tingginya harga minyak dunia, serta meningkatnya penggunaan BBM dan listrik, baik oleh masyarakat, angkutan atau transportasi, maupun untuk kalangan industri. Besarnya subsidi BBM dan listrik, mengakibatkan berkurangnya kemampuan pemerintah untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan laut, dan bandar udara," papar SBY.

Karena itu SBY mengatakan bertekad mengurangi subsidi BBM dan listrik dengan menjalankan program hemat BBM dan listrik.

Total utang pemerintah Indonesia hingga April 2012 mencapai Rp 1.903,21 triliun, naik Rp 99,72 triliun dari posisi di akhir 2011 yang nilainya Rp 1.803,49 triliun. Jika dibandingkan Maret 2012 yang jumlahnya Rp 1.859,43 triliun, maka utang pemerintah naik Rp 43,78 triliun.(finance.detik.com/2012/05/29/)

.........Lihat Selengkapnya

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Walujanto mengatakan, tahun ini pemerintah berencana menambah utang hingga Rp 134 triliun. Utang tersebut digunakan untuk menutupi defisit anggaran.

“Utang itu karena APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita masih defisit, dan yang kedua kita harus melakukan refinancing (pembiayaan kembali) utang karena masih ada utang-utang lama yang dibuat 10- 15 tahun lalu,” kata Rahmat di Kompleks Parlemen Senayan, Senin 11 Juni 2012.

Rahmat menjelaskan, sebanyak 80 persen dari total utang berasal dari investor dalam negeri. Dana itu didapat melalui penerbitan surat utang. Menurut Rahmat, penerbitan ini dinilai lebih baik karena akan menciptakan iklim keuangan yang sehat.

Meski jumlah utang meningkat, Rahmat menjelaskan, jumlah tersebut masih relatif aman. Sebab hanya sebesar 20 persen dari total pembiayaan APBN di tahun ini. “Anda hitung saja, 20 persen dari total kebutuhan pembiayaan kita,” katanya.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah tengah mengusahakan pinjaman dari luar negeri sebesar US$ 5,5 miliar. Pinjaman itu diupayakan berasal dari Word Bank, Asian Development Bank, JBIC, dan Australia. Jika utang tersebut cair, akan menambah total utang pemerintah Indonesia yang hingga April 2012 mencapai Rp 1.903,21 triliun. (republika.co.id, 11/6/2012)

.........Lihat Selengkapnya

Indonesia kini memiliki predikat anyar. Yakni negara dengan pengakses situs porno nomor satu sedunia. Torehan ini sungguh memalukan. Pasalnya, satu setengah tahun lalu posisi Indonesia masih di urutan tujuh, namun satu bulan silam justru merangsek naik ke posisi teratas. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun membenarkan torehan buruk ini.

“Menurut data dari search engine yang kami dapat, terakhir sekitar satu bulan lalu memang menyebutkan, Indonesia menjadi negara pengakses situs pornografi tertinggi di dunia,” jelas Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo, Gatot S Dewa Broto, kemarin.

Walau tidak membeberkan secara rinci berapa besaran angkanya, Gatot menyatakan ini merupakan pekerjaan rumah dan tugas yang harus terus diselesaikan jajarannya. Karena, Kominfo memiliki tanggung jawab moral dalam meminimalisir akses ke situs konten mesum itu. “Kami akan bekerja lebih keras untuk menyelesaikan permasalahan ini,” sambungnya.

Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring menambahkan bahwa efek dari internet tergantung dari pengguna. Kepada Radar Bogor (Grup JPNN) ia menuturkan, berdasarkan riset pornografi di 12 kota besar Indonesia terhadap 4.500 siswa-siswi SMP, ditemukan sebanyak 97,2 persen dari mereka pernah membuka situs porno.

Data selanjutnya juga menambahkan bahwa 91 persen dari mereka sudah pernah melakukan kissing, petting atau oral sex. “Bahkan, data tersebut juga menyebutkan 62,1 persen siswi SMP pernah berzina dan 22 persen siswi SMU pernah melakukan aborsi,” ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi. Tim yang terdiri dari para menteri hingga pemerintah daerah ini akan bekerja untuk membasmi pornografi secara terpadu. Pembentukan gugus tugas ini ditandai dengan terbitnya Perpres No 25 Tahun 2012 pada 2 Maret lalu. Perpres tersebut mengacu pada Pasal 42 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mengamanatkan dibentuknya gugus tugas. Namun hingga saat ini, tim ini belum menemui hasil maksimal.

Terpisah, Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi masih menunggu hasil dari invetarisasi permasalahan ini dari Kemenkominfo. Jadi sudah jelas, belum ada langkah proteksi pornografi yang dilakukan pemkot. “Untuk di Kota Bogor sendiri masih menunggu kewenangan dari pusat,” singkat Chusnul ketika dihubungi semalam.

Pemerhati anak, sosial dan pendidikan, Jeannie Chamidi Ibrahim merasa kecewa dengan predikat baru yang didapat bangsa ini. Jeannie berpendapat, bebasnya akses porno dilatarbelakangi bebasnya keluar masuk warung internet (warnet). “Sampai saat ini tidak ada batasan umur. Kondisi seperti ini yang dikhawatirkan menghancurkan psikis anak-anak,” tukas Jeannie.

Sementara itu, Pakar informatika dan telematika, Roy Suryo mengatakan, fenomena pengunggah situs porno massal itu dinilai bukan hal aneh di sejumlah negara. Apalagi di Indonesia. “Bagi saya pribadi, terus terang masalah ini sudah tidak asing lagi. Apalagi peringkat tersebut karena negara-negara lain juga memiliki kecenderungan yang sama,” jelas alumni Universitas Gajah Mada (UGM) itu kepada Radar Bogor.

Roy menegaskan, pemerintah mesti segera memperbaiki citra internet Indonesia ke arah lebih baik. Dan itu bisa dilakukan via penyebaran software ke sekolah-sekolah, instansi, komunitas dan warnet untuk mengantisipasi lalu lintas situs mesum tersebut. “Harus ada proteksi hardware dari server-nya (hulu) serta diperlukan pendidikan brainware, etika, moral dan keagamaan,” jelas anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat itu. (jpnn.com, 16/6/2012)

.........Lihat Selengkapnya

Suriah, Sejumlah korban selamat dalam pembantaian di kawasan Houla Suriah menceritakan peristiwa penyerangan dan pembunuhan anggota keluarga mereka yang dilakukan pasukan pemerintah akhir pekan lalu.

Beberapa saksi mata mengatakan mereka bersembunyi atau berpura-pura tewas agar selamat dari penyerangan.

Kebanyakan menyatakan militer dan milisi shabiha yang melakukan kekejaman tersebut, meski rezim Assad bersikeras serangan dilakukan ”teroris bersenjata”.
Pengamat PBB yang mengunjungi desa Taldou tempat dimana pembantaian berlangsung mengatakan mereka menemukan bukti serangan dari pasukan pemerintah.

Mereka juga mengkonfirmasi sekitar 108 korban, kebanyakan anak-anak, tewas akibat tembakan jarak dekat atau serangan pisau.

Sejumlah saksi mata yang berbicara kepada BBC mengatakan mereka meyakini bahwa militer dan anggota milisi shabiha yang bertanggung jawab.

“Kami berada di dalam rumah, mereka masuk, shabiha dan pasukan keamanan, mereka masuk dengan senjata Kalashnikov dan senapan mesin,” kata Rasha Abdul Razaq yang selamat dari serangan.

“Mereka membawa kami ke sebuah ruangan dan memukul ayah saya di kepala dengan senjata dan menembaknya tepat di dagu.”

Dari 20 anggota keluarga dan teman di dalam rumah, dia mengatakan hanya empat yang selamat.

Seorang warga lainnya, yang meminta dirahasiakan namanya mengatakan dia bersembunyi di loteng saat lelaki bersenjata menarik anggota keluarganya dan menembaki mereka.

“Saya buka pintu, dan saya banyak melihat jenazah, saya tidak bisa mengenali anak-anak saudara lelaki saya. Tidak bisa digambarkan. Saya punya tiga anak, saya kehilangan tiga anak,” katanya.

“Mereka membawa kami ke sebuah ruangan dan memukul ayah saya di kepala dengan senjata dan menembaknya tepat di dagu”

Rasha Abdul Razaq Saksi mata lainnya menceritakan bagaimana mereka ketakutan jika pasukan rezim kembali ke kawasan tersebut.

Jumlah korban tewas tidak diketahui secara pasti, tetapi wartawan BBC di Lebanon mengatakan jumlah kemungkinan bertambah dari keterangan saksi dan laporan dari pemerhati HAM di lapangan.[] bbc.co.uk

.........Lihat Selengkapnya

Pemerintah mengklaim kondisi ekonomi Indonesia tumbuh stabil. Tapi utang negara diperkirakan mencapai Rp1.937 triliun atau sekitar 214,5 miliar dolar AS. Nah, mampukah Indonesia membayar utang itu di tengah krisis ekonomi yang melanda Eropa dan Amerika Serikat.

Anggota Komisi 11 DPR RI Arief Budimanta mengatakan utang sebanyak itu belum menghasilkan produktivitas dalam konteks penerimaan. Pemerintah hanya melakukan gali dan tutup lubang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pada tahun 2010, utang Indonesia sebesar Rp1.677 triliun. Angka itu naik menjadi Rp1.083 pada 2011.

Sementara itu, produk domestik bruto (PDB) tak mengalami kenaikan, hanya berada di kisaran 12,7 persen. Sedangkan sebagian besar defisit APBN digunakan untuk kembali membayar utang. (metrotvnews.com, 25/5/2012)

.........Lihat Selengkapnya

Just kidding

Sebelumnya, Terkait rencana konser Lady Gaga, Said menyatakan bahwa iman orang NU tak akan goyah hanya karena kedatangan Lady Gaga. "Kalau kita mau jahat, enggak usah lihat Lady Gaga kok. Buka internet saja, segala macam ada. Bagi NU, mau ada seribu Lady Gaga, enggak akan mengubah keimanan orang NU," paparnya.

dari pernyataan tersebut banyak menuai tanggapan dari banyak elemen umat Islam yang menyayangkan pernyataan tersebut, salah satunya dari Ustadz Ismail Yusanto, selaku Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia.
beliau mengatakan, “Saya kira itu pernyataan yang tidak pada tempatnya. Pernyataan yang jauh dari rasa rendah hati, bahkan ada nada kesombongan, keangkuhan yang itu jelas bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri,” ujar Ismail kepada mediaumat.com, Selasa (22/5) di Bogor.

Padahal, lanjut Ismail, Nabi Muhammad SAW telah mengajari kaum Muslimin satu doa yang menunjukkan bahwa manusia itu lemah. “Yaa Muqallibal Quluub, tsabbit quluubana ala diinika wa tha’atika (Wahai Yang Membolak-Balikan Hati, tambatkanlah hati kami atas agama-Mu dan atas ketaatan kepada-Mu).”

Di samping sikap rendah hati dan menyadari kelemahan, lanjut Ismail, Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan doa berlindung dari godaan setan.

“Ini doa yang dituntunkan nabi kepada kita. Nabi berdoa juga seperti itu. Artinya, Nabi menyadari bahwa manusia itu sebagai tempat salah dan khilaf. Manusia itu mudah sekali salah dan khilafah. karena manusia selalu digoda setan baik dari kalangan jin maupun manusia,” ujarnya.

Menurut  Ismail, Lady Gaga merupakan setan (dari kalangan manusia) atau makhluk durhaka yang mengajak pada maksiat. “Kita dituntunkan juga oleh Nabi untuk menghindari kemaksiatan. Kita diajarkan untuk berdoa a’udzubillahiminasyaithannirrajim , Ya Allah lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk,” ungkapnya.

“Ketika kita berdoa agar dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk maka kita harus menjauhkan diri dari setan atau sumber-sumber yang mendatangkan setan, atau tempat setan itu berada, jangan malah nantang didatangkannya setan, sampai seribu malah,” ujarnya.

Jadi, ini tuntunan. “Jadi siapa pun, baik orang NU atau pun bukan, ketika melihat ada setan atau kemaksiatan itu diminta untuk menjauh,” ujarnya.

Tidak cukup hanya bersikap rendah hati dan berupaya menjauhi kemaksiatan, beber Ismail, Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan kaum Muslimin untuk mencegah dan menghentikan kemunkaran tersebut.

“Ketika melihat kemunkaran, jangankan seribu, satu saja itu kita diminta untuk menghentikan. Seperti yang dikatakan Nabi, Man ra’a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi…, Bila engkau melihat kemunkaran maka ubahlah  dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, bukan malah menantang seribu kemunkaran pun aku tidak apa-apa,” ujarnya.

Bila tidak dihentikan, terang Ismail, maka makin lama makin kuat, makin kuat, makin kuat sedemikian sehingga kaum Muslimin tidak punya lagi kemampuan untuk menghentikan.

“Jelas kemunkaran itu harus dihentikan, dan ormas Islam, terutama ormas yang paling besar itu harus berperan aktif memberantas kemunkaran!” tegasnya.

Peran Negara

Ismail pun menegaskan peran negara sangat vital dalam penjagaan moral rakyatnya. “Kalau negara absen dalam penjagaan moral maka masyarakat akan hancur!” tegasnya.

Menurutnya, negara itu akan mengalami kesulitan yang luar biasa. korupsi, misalnya. itu kan sebenarnya masalah moral, soal integritas. Sekarang ini banyak aborsi, hamil di luar nikah itu juga kan persoalan moral. Bagaimana menekan tingginya angka aborsi? Susah, karena itu merupakan peristiwa yang alami di tengah-tengah masyarakat yang bejat moral.

“Jadi justru fungsinya kita punya negara itu untuk menjaga moralitas masyarakat. Karena negara punya seluruh kewenangan untuk membolehkan atau melarang sesuai dengan moral!” ujarnya.

Maka Ismail pun mendukung keputusan Polda Jakarta Raya untuk tidak memberikan rekomendasi penyelenggaraan konser Lady Gaga. Bahkan menurutnya, seharusnya bukan hanya Polda tetapi juga Mabes Polri dan pemerintah itu melarang, lantaran konser Lady Gaga itu merupakan kemaksiatan. Karena dalam setiap lagu dan konsernya itu menyerukan kepada kemaksiatan dan kemunkarang seperti seks bebas, lesbianisme, homoseksual bahkan juga penyeruan terhadap penyebahan kepada setan.

Sedangkan terkait ngeyel-nya para pentolan gerombolan liberal yang memaksakan agar Lady Gaga tetap konser, Ismail menyatakan itu terjadi lantaran minimal karena salah satu dari tiga faktor. Pertama, karena cara berpikir mereka tidak lagi pakai ajaran Islam sehingga jadi sekuler. Kedua, karena sekuler mudah sekali terjangkiti virus liberalisme. Ketiga, mendapatkan juga keuntungan materi.

“Karena liberalisme ini kan bersekutu dengan kapitalisme yang segala hal dipandang dari sudut bisnis atau ekonomi. Apa yang menguntungkan secara materi dianggap baik meskipun itu sebenarnya merusak,” pungkasnya.(mediaumat)

.........Lihat Selengkapnya

Sekilas sejarah Negara Israel

Berdirinya negara Israel tidak lepas dari runtuhnya Khilafah Islamiyah. Konspirasi Yahudi melalui Partai Turki Muda pimpinan Musthafa Kamal Pasha berhasil menggulingkan Khalifah Sultan Abdul Hamid II dan menghapuskan kekhilafahan dari pentas dunia pada tahun 1924. Sebelumnya pada tahun 1909, Sultan Abdul Hamid mengeluarkan pernyataan keras kepada Yahudi yang menginginkan Palestina menjadi Negara mereka. “Seandainya kalian membayar dengan seluruh isi bumi ini, aku tidak akan menerima tawaran itu. Tiga puluh tahun lebih aku mengabdi kepada kaum Muslimin dan kepada Islam itu sendiri. Aku tidak akan mencoreng lembaran sejarah Islam yang telah dirintis oleh nenek moyangku, para Sultan dan Khalifah Uthmaniyah. Sekali lagi aku tidak akan menerima tawaran kalian!” Demikianlah Sultan Abdul Hamid II telah menjadi batu penghalang yang kokoh bagi terealisasinya keinginan Yahudi mendirikan Negara Israel di wilayah Palestina.

Melihat sejarah berdirinya Negara Israel di bumi suci Palestina, dapatlah di simpulkan bahwa Israel lahir sebagai buah dari konspirasi dan pengkhianatan. Gagasan seorang Yahudi Hongaria di Paris, Dr. Theodore Herzl (1896), yang bercita-cita mendirikan sebuah Negara bagi bangsa Yahudi mendapat dukungan dari Inggris sebagai imperialis nomer wahid saat itu. Melalui Deklarasi Balfor tahun 1917, Inggris mendukung pembentukan Negara Yahudi di tanah Palestina. Setelah sebelumnya Inggris bersepakat dengan Perancis untuk membagi wilayah jajahan Timur Tengah melalui perjanjian Sykes Picot tahun 1916.

Tahun 1918 Palestina jatuh. Jendral Lord Allenby berhasil merampas Palestina dari Khilafah Utsmaniyah. Setahun kemudian LBB memberikan mandate Palestina kepada Inggris. Dan pada tahun 1947 secara sewenang-wenang PBB membagi wilayah Palestina menjadi dua. Dan akhirnya pada tahun 1948 menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa Yahudi. Tepat hari berakhirnya mandat dan penarikan pasukan Inggris dari Palestina dideklarasikan Pendirian Negara Israel, 14 Mei 1948.

Negara Israel semakin kokoh pasca perang Arab Israel tahun 1967. Hal itu karena Israel berhasil memperluas wilayah jajahannya setelah berhasil merebut gurun Sinai dari Mesir dan dataran Golan dari Yordania. Mesir berhasil menguasai kembali Gurun Sinai melalui perjanjian Camp David. Perjanjian tersebut sangat kental konspirasi, karena mensyaratkan Mesir untuk tidak menyerang kembali Israel sebagai konpensasi di serahkannya kembali Sinai. Hal itu terjadi pada tahun 1978. Sedangkan Gaza, tepi barat dan Golan tetap dalam kontrol Israel. Pada tahun 1992 dibuatlah perjanjian OSLO. Perjanjian ini menunjuk PLO sebagai otoritas resmi Palestina. Pada perjanjian ini PLO mengakui eksistensi Negara Israel. Dengannyalah  eksistensi Israel semakin kokoh. Israel yang lemah kini menjelma menjadi seolah “Monster Pembunuh” yang kuat, yang terus memburu mangsanya bangsa Muslim untuk di bunuh. Dengan demikian jelaslah bahwa deklarasi negara Israel adalah buah konspirasi Negara imperialis Inggris, Perancis dan PBB serta pengkhianatan para pemimpin Arab yang tunduk pada arahan-arahan penjajah melalui perjanjian.

Terhadap realitas tersebut, haram hukumnya bagi umat Islam mengakui eksistensi Israel. Israel tidak beda dengan Negara Belanda yang merampas tanah Indonesia di masa penjajahan, harus di lawan di enyahkan dan di usir. Tidak ada bahasa yang tepat bagi Israel, kafir harbiy fi’lan kecuali jihad fii sabilillah.

Hukum menghadiri perayaan hari ‘Kemerdekaan Israel’

Istilah merdeka disematkan kepada bangsa yang telah berhasil lepas dari penjajahan.  Sedangkan pada faktanya, keberadan Negara Israel di wilayah Palestina adalah bentuk penjajahan yang nyata. Israel telah merampas tanah milik umat Islam. Israel telah merampas dan menjajah muslim di palestina. Jadi istilah ‘kemerdekaan Israel’ adalah istilah yang menipu dan menyesatkan.

Terkait kehadiran politisi Nasdem, Ferry Mursyidan Baldan dan yang semisalnya pada perayaan hari kemerdekaan Israel yang diselenggarakan dubes Israel di Singapura adalah bentuk pengkhianatan terhadap Allah, Rasulullah SAW Islam dan kaum muslim.

Negara Israel merdeka hanyalah klaim sepihak bangsa Yahudi. Yahudi dikenal sebagai pengkhianat, licik dan keji.  Yahudi adalah bangsa pendusta yang telah membohongkan para nabi as. Makanya seorang muslim haram hukumnya menghadiri perayaan hari kemerdekaan tersebut, karena itu sama saja menyaksikan dan menyetujui kekejian dan kebohongan.  Allah SWT berfirman:

والذين لا يشهدون الزور…
“dan (hamba-hamba Allah itu) tidak menyaksikan kepalsuan…” (QS. Al Furqan:72)

Ketika menafsirkan ayat ini Imam Al Qurthubi (w. 671 H) menyatakan:

لَا يَحْضُرُونَ الْكَذِبَ وَالْبَاطِلَ وَلَا يُشَاهِدُونَهُ. وَالزُّورُ كُلُّ بَاطِلٍ زُوِّرَ وَزُخْرِفَ، وَأَعْظَمُهُ الشِّرْكُ وَتَعْظِيمُ الْأَنْدَادِ.
tidak menghadiri dan menyaksikan setiap kebohongan dan kebathilan. Dan az zûr adalah setiap kebathilan yang dihiasi dan dipalsukan, dan zûr yang paling besar adalah syirik dan pengagungan kepada berhala. Inilah penafsiran Adh Dhahhak, Ibnu Zaid dan Ibnu Abbas ra.

Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas ra, maksud az zûr pada ayat tersebut adalah hari raya orang-orang musyrik.

Imam Al Baihaqi dalam Sunan Baihaqi Al Kubra, juz 9 hal 234-235 meriwayatkan bahwasanya ‘Umar bin Khattab ra berkata : « …janganlah kalian memasuki tempat-tempat ibadah orang-orang musyrik pada hari raya mereka » sedangkan dari jalur Sa’id bin Salamah dikatakan : »… jauhilah musuh-musuh Allah pada hari raya mereka ». Sedangkan Abdullah bin ‘Amru ra. mengatakan : « …barang siapa ikut merayakan hari Nairuz dan Maharjan dan menyerupai mereka sampai mereka mati (dengan tidak bertaubat) maka mereka akan dihimpun bersama mereka (Yahudi) pada hari kiamat »

Ibnu Taymiyyah dalam Iqtidla’ Asy-Syirat Al-Mustaqim mengutip berbagai pendapat antara lain:

Imam Ahmad bin Hanbal: ” Kaum Muslimin telah diharamkan untuk merayakan hari raya orang-orang Yahudi dan Nashrani…”.

Al-Qadli Abu Ya’la Al-Farra’: “Kaum Muslimin telah dilarang untuk merayakan hari raya orang-orang kafir atau musyrik”.

Imam Malik: “Kaum Muslimin telah dilarang untuk merayakan hari raya orang-orang musyrik atau kafir, atau memberikan sesuatu (hadiah), atau menjual sesuatu kepada mereka, atau naik kendaraan yang digunakan mereka untuk merayakan hari rayanya. Sedangkan makanan yang disajikan kepada kita oleh mereka sifatnya makruh; diantar maupun mereka mengundang makan”.

Jelaslah menghadiri pesta ‘kemerdekaan’ Israel HARAM hukumnya. Wallahu ‘alam bi ash shawab.(hizbut-tahrir.o.id)

.........Lihat Selengkapnya

EIA mencatat produksi minyak global mencapai 88,76 juta barrel. Timur Tengah memberi konttribusi tertinggi, sebesar 31%, Amerika Utara 20%, Eropa 11%, Africa, Asia dan Oceania 9%, serta Amerika Tengah dan Selatan 5%.

Jadi, siapa saja negara penghasil minyak terbanyak di dunia?

10. Kuwait

Produksi minyak: 2,75 juta barel per hari
Kontribusi ke dunia: 3,1%
Ekspor harian ke AS: 352.000 barel
Cadangan terbukti: 104 miliar barel

9. Brazil

Produksi minyak: 2,8 juta barel per hari
Kontribusi ke dunia: 3,15%
Ekspor harian ke AS: 321.000 barel
Cadangan terbukti: 12,86 miliar barel

8. Meksiko

Produksi minyak: 2,95 juta barel per hari
Kontribusi ke dunia: 3,3%
Ekspor harian ke AS: 1,11 juta barel
Cadangan terbukti: 10,42 miliar barel

7. United Emirat Arab (UEA)

Produksi minyak: 3,23 juta barel per hari
Kontribusi ke dunia: 3,6%
Ekspor harian ke AS: 3.500 barel
Cadangan terbukti: 97,8 miliar barel

6. Kanada

Produksi minyak: 3,92 juta barel per hari
Kontribusi ke dunia: 4,4%
Ekspor harian ke AS: 3,01 juta barel
Cadangan terbukti: 175,21 miliar barel

5. Iran

Produksi minyak: 4,13 juta barel per hari
Kontribusi ke dunia: 4,6%
Ekspor harian ke AS: 0
Cadangan terbukti: 137 miliar barel

4. China

Produksi minyak: 4,19 juta barel per hari
Kontribusi ke dunia: 4,7%
Ekspor harian ke AS: 2.000 barel
Cadangan terbukti: 20,35 miliar barel

3. Russia

Produksi minyak: 10,3 juta barel per hari
Kontribusi ke dunia: 11,64%
Ekspor harian ke AS: 572.000 barel
Cadangan terbukti: 60 miliar barel

2. Amerika Serikat (AS)

Produksi minyak: 10,59 juta barel per hari
Kontribusi ke dunia: 11,94%
Ekspor harian ke AS: -
Cadangan terbukti: 20,68 miliar barel

1. Saudi Arabia

Produksi minyak: 11,75 juta barel per hari
Kontribusi ke dunia: 13,24%
Ekspor harian ke AS: 1,42 juta barel
Cadangan terbukti: 262,6 miliar barel

(sumber: detik finance, Jumat, 27/04/2012 dikutip: miaubook.blogspot.com)

.........Lihat Selengkapnya

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Hubungan Luar Negeri, KH. Muhyidin Junaidi menilai, banyak tokoh nasional yang diindikasi menjadi agen Israel di kawasan Asia Tenggara. Pernyataan Kyai Junaidi terkait dengan ‘kepergoknya’ beberapa tokoh politik dan pejabat dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia ketika perayaan Kemerdekaan Israel ke 64 Kamis pekan lalu.

“Inilah indikasi semakin banyaknya agen terselubung Israel di Indonesia,” kata Kyai Junaidi ketika dihubungi  ROL, Selasa (1/5). Lanjut Kyai Junaidi mengatakan memang cukup sulit melihat apakah benar tokoh tersebut hadir kemudian menjadi agen Israel. Namun kehadiran beberapa orang Indonesia di hari kemerdekaan Israel, jelas Kyai Muhyidin, mengindikasikan kedekatan yang erat antara orang tersebut dengan pihak Israel.

Apalagi orang tersebut adalah tokoh politik dan pejabat di KADIN. Ini menurut Kyai Junaidi, menunjukkan bukan hubungan yang sembarangan. “Hubungan ini bukanlah sembarangan,” ujarnya. Selain itu, mereka yang ‘kepergok’ menghadiri acara tersebut, jelas dia, secara tidak langsung mengakui posisi Israel sebagai negara merdeka, ketika penindasan Israel terhadap rakyat Palestina terus dilakukan.

Mereka yang hadir itu, menurut Kyai Junaidi sebagian orang Islam dan mereka itu menjadi orang munafik yang melakukan standar ganda. Kehadiran mereka , jelas dia, telah menciderai perasaan sesama umat Islam di Tanah Air. Dimana sebagian besar masyarakat muslim dunia dan di Indonesia mengecam keras keberadaan negara penjajah Israel yang menganeksasi wilayah Palestina.

Pada perayaan kemerdekaan Israel ke 64, Kamis (25/4) pekan lalu, beberapa tokoh politik dan pejabat KADIN tampak hadir di gedung School of the Arts, Singapura. Salah satu tokoh politik yang hadir adalah mantan Politisi dari Partai Golkar, Ferry Mursdian Baldan.

Ferry mengakui bahwa dirinya bersama istri memang menghadiri acara Peringatan Hari Kemerdekaan Israel. Menurut dia, ia hanya sebatas memenuhi undangan. Mantan anggota DPR RI itu menyatakan dirinya terbiasa membuka hubungan komunikasi dengan siapa pun termasuk dengan Israel. “Itu undangan pribadi yang dikirim resmi oleh dubes Israel. Dan itu buat saya lumrah,” ujar Ferry. (republika.co.id, 1/5/2012)

.........Lihat Selengkapnya

JAKARTA, Selasa, (24/4/2012) yang lalu, diselenggarakan pelantikan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), periode 2012-2017. Acara yang digelar di Balai Kartini tersebut dihadiri para pengurus PBNU seperti Rais 'Am Syuriyah PBNU KH MA Sahal Mahfudz, Wakil Rais 'Am PBNU KH Mustofa Bisri, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj dan yang lainnya.

Sementara para undangan lain yang hadir antara lain Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo dan mantan Ketua BPK Taufiqurrahman Ruki.

Usai mengukuhkan Ali Masykur Musa sebagai ketua umum ISNU oleh Rais 'Am Syuriyah PBNU KH MA Sahal Mahfudz, tak ketinggalan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj turut menyampaikan taushiyah.

Seperti ditayangkan ulang TVRI, Kamis malam (26/4/2012), diantara isi  taushiyahnya Ketua Umum PBNU tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang menentang pancasila dan UUD 45 maka mereka adalah kelompok kriminal yang tak boleh hidup di Indonesia.

“Di sisi lain muncul kekuatan Islam fundamentalis yang melihat pancasila sebagai thaghut dan UUD 45 sebagai UUD sekuler dan kafir dengan ini NU menyarankan siapa saja yang menentang Pancasila dan UUD 45 atau 4 pilar digolongkan menjadi kelompok kriminal bahkan subversif yang tidak boleh hidup di negeri Republik Indonesia,” ujarnya.

Padahal seperti diketahui melalui reformasi 1998, pemberlakukan asas tunggal Pancasila yang begitu banyak memakan korban di era orde baru telah dicabut melalui TAP NO. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan TAP NO. II/MPR/1978.

Sehingga dengan keluarnya TAP MPR ini, maka pudarlah kedudukan Pancasila sebagai asas tunggal dan dengan demikian seluruh organisasi sosial dan politik tidak lagi wajib menjadikan pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Selain itu UUD 45 pasal 28 juga telah mengatur kebebasan berpendapat. [voa-islam.com]

Comment:
Harusnya yang layak di Usir dari Negeri ini khususnya dan Bumi ini pada umumnya adalah para Penyembah Pancasila dan UUD 45 karena negeri ini dan bumi ini milik Alloh SWT yang memerintahkan kepada kita untuk mengimani HUKUM-HUKUM SYARIAH dan dan mengkufuri THOGHUT.....!!!


Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu." (QS. An-Nahl [16] : 36)



“Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut. Dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 256)


“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya Telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka Telah diperintah mengingkari thaghut itu. dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.” (QS. An Nisaa’: 60)


“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah”. (QS.Al An’am: 57).


“Ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah.” (QS. Al A’raf: 54)


“Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan hukum dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al Qashash: 70)


Jadi penyandaran kewenangan pembuatan hukum itu adalah murni hak Allah saja, sebagaimana firman-Nya Ta’ala:


“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia memerintahkan agar kamu tidak beribadah kecuali kepada Dia.” (QS. Yusuf: 40)


Bila hak pembuatan hukum ini disandarkan kepada selain Allah, maka itu adalah salah satu bentuk penyekutuan Allah, sebagaimana firman-Nya Ta’ala:


“dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam putusan-Nya.” (QS. Al Kahfi: 26)


“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?” (QS.As Syuura: 21)


“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya Telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.” (An Nisaa’: 60)


“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itulah orang-orang yang kafir.” (QS. Al Maidah: 44)


“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al Maidah: 45)


“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. Al Maidah: 47)


Wallohu a'lam bisshowab. (miaubook.blogspot.com)

.........Lihat Selengkapnya

Mungkin tidak dapat dimengerti oleh kalangan umat Islam, bahwa Hidayat Nurwahid (HNW), ketika berlangsung acara “Indonesia Lawyer Club” yang diselenggarakan TV One, Rabu malam, di mana saat itu, pemandu acara Karni Ilyas, menanyakan kepada “Ustadz” (HNW), apakah akan menegakkan syariah Islam di Jakarta, bila terpilih menjadi Gubernur DKI?

HNW yang doktor di bidang aqidah dari Madinah itu, menjawab dengan sangat tegas, bahwa ia tidak akan menegakkan syariah Islam di Jakarta. HNW juga menegaskan tidak akan melarang miras (minuman keras), serta membuat peraturan yang akan melarang miras. Menurut HNW tidak boleh ada peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UUD’45 dan Pancasila.

Mantan Presiden PKS dan Ketua MPR itu, memberikan gambaran para kader PKS yang menjadi pejabat, tidak ada yang melaksanakan syariah Islam dalam mengelola pemerintahannya. HNW mencontohkan seperti di Depok, di mana Walikota Depok, Dr.Nurmahmudi Ismail, tetapi ia tidak menerapkan dan menegakkan syariah Islam di wilayah itu.

Memang, tidak ada wacana menegakkan syariah Islam, di mana kader PKS menjadi pejabat. Di Bekasi, Sa’duddin saat menjadi bupati, atau Jawa Barat yang dipimpin kader PKS, Ahmad Heriawan, tak pula ada wacana menegakkan syariah Islam. Di Padang, Gubernur Sumatera Barat, Prof.Dr. Irwan Prayitno, dan Sumatera Utara, Gubernur Gatot Pudjo, juga tidak ada wacana menegakkan syariah.

Di Depok pun, Walikota Nurmahmudi Ismail, malah tak memenuhi aspirasi umat Islam, yang menginginkan pembubaran Ahmadiyah. Ahmadiyah dibiarkan eksis. Padahal tuntutan pembubaran Ahmadiyah itu sudah menjadi aspirasi umat Islam di Depok. Sedihnya, Depok yang  dipimpin kader PKS itu, disebutkan berdasarkan survey dari KPK merupakan kota terkorup nomor dua di seluruh Indonesia.

Sementara itu, menurut HNW yang melaksanakan perda-perda “syariah”, yang melarang minuman keras dan pelacuran yang merupakan penyakit masyarakat itu, bukan dari kader PKS. HNW menyebutkan seperti Walikota Tangerang Wahidin Halim, Kabupaten Bandung, dan satu lagi kabupaten di luar Jawa. Inilah yang dijelaskan oleh HNW, saat berlangsung acara di “Indonesia  Lawyer Club”, TV ONE, Rabu malam.

Nampaknya, HNW sudah benar-benar masuk dalam jebakan demokrasi, yang lebih berorientasi kepada kuantitas. Karena demokrasi itu tak lain, anak kandungnya adalah pemilu. Pemilu yang menang yang didukung suara mayoritas (terbanyak).

Asumsi HNW, karena masyarakat di Jakarta penduduknya  majemuk, dan dari segi keagamaan masih sangat tipis, maka HNW harus menyesuaikan dengan kehidupan rakyat. Jadi kalau rakyatnya masih jahiliyah, maka tidak perlu ada wacana tentang penegakan syariah.

Masalahnya sikap HNW itu, benar-benar bersifat  i’tiqodi (diyakini) atas penolakannya menegakkan syariah Islam, atau memang ini sebagai langkah pendekatan semata?

Lalu dengan apa membangun kota Jakarta ini? Dengan pendekatan apa membangun Jakarta ini? Dapatkah pembangunan kota Jakarta, tanpa dikaitkan dengan nilai-nilai agama (Islam)? Karena kehidupan kota Jakarta semakin rusak dan hancur, bersamaan dengan masuknya berbagai budaya dan ideologi yang begitu deras masuk dalam kehidupan.

Rakyat Jakarta ingin model kepemimpinan baru yang lebih jelas dasar orientasinya dalam mengelola Jakarta. Kalau yang menjadi wacana hanya tentang kemacetan, banjir, penataan kota, dan sejumlah masalah lainnya, serta HNW tanpa mengedepankan nilai-nilai Islam dalam melakukan pembangunan kota Jakarta,  tentu tidak ada yang membedakan antara HNW dengan kader yang diusung PDIP, Golkar dan Demokrat.

Tidak ada yang baru ditawarkan oleh HNW dalam membangun kota Jakarta, yang sangat membutuhkan pemimpin yang mempunyai cara-cara dan pendekatan baru mengubah kota Jakarta. Tidak konvensional. Wallahu a’lam. (voa-islam.com, Jum'at, 30 Mar 2012)

.........Lihat Selengkapnya

Sebanyak 1.800 ulama dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Timur, Minggu 18 Maret 2012, berkumpul di Asrama Haji Surabaya dan menyuarakan aksi penolakan terhadap rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). “Kenaikan BBM akan menyengsarakan masyarakat miskin dan ini menurut Islam adalah kezaliman yang harus ditolak,” kata Ketua HTI Surabaya, Fikri A. Zudiar, dalam seruan sikapnya.

Fikri mengatakan penolakan kenaikan BBM dilandasi sejumlah alasan. Di antaranya, secara empiris kenaikan akan menyengsarakan rakyat miskin. Selain itu, alasan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM karena terus meningkatnya harga minyak dunia adalah bentuk kebohongan.

Indonesia sebagai negara penghasil minyak seharusnya bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan BBM, bukan malah menyengsarakan rakyatnya dengan mencabut subsidi BBM. “Selama ini pemerintah selalu tunduk pada keinginan asing. Pencabutan subisidi BBM adalah bentuk dari liberalisasi di sektor migas,” ujar Fikri.

Karena itulah HTI menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk ikut bersama-sama menolak rencana kenaikan harga BBM.

Ketua Departemen Infokom HTI Jawa Timur, Epriyanta, mengatakan selain pernyataan sikap menolak kenaikan BBM, HTI Jawa Timur juga akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 25 Maret 2012. Dalam unjuk rasa tersebut akan dilibatkan sebanyak delapan ribu simpatisan.

Sebelum aksi serentak 25 Maret akan didahului aksi pemanasan Selasa 20 Maret 2012 dengan mengerahkan sekitar seribuan ibu-ibu.

Kedua aksi unjuk rasa akan dilakukan di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. HTI selama seminggu menjelang kenaikan BBM juga akan melakukan aksi membagi-bagikan selebaran di 28 lokasi perempatan jalan di Surabaya.

Sebelum menyuarakan aksi penolakan terhadap rencana kenaikan BBM, para ulama melakukan beragam acara, seperti membacakan syair yaumun nashr, melihat tayangan multimedia, serta mendengarkan paparan dari para petinggi HTI. (tempo.co, 18/3/2012)

.........Lihat Selengkapnya

JAKARTA, Pemerintah mengakui kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sekitar Rp 1.500 per liter bakal menciptakan jumlah angka kemiskinan 1,5 sampai 2 persen alias 3,5 sampai 5 juta warga miskin baru. “Angka ini didapat dari jumlah warga miskin yang sekarang sebanyak 74 juta atau 18,5 rumah tangga sasaran (RTS),” kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, di kantornya, Selasa (13/3).

Menurut Agung, untuk mencegah kenaikan jumlah penduduk miskin, maka pemerintah memberikan kompensasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Besarannya, kata dia, per RTS mencapai Rp 150 ribu per bulan selama sembilan bulan. Untuk meringankan beban rakyat miskin, imbuh Agung, pemerintah menambah penyaluran beras miskin (raskin) dari dua bulan menjadi 14 bulan dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram di titik distribusi.

Dijelaskannya, paket kompensasi kenaikan BBM untuk masyarakat terdampak dialokasikan 30 persen berupa BLSM. Karena itu, pihaknya bakal mengawasi penyaluran berbagai program bantuan agar tepat sasaran. “Ini untuk mengurangi beban rakyat kecil akibat naiknya berbagai harga barang sembako,” kata Agung.(republika, Rabu, 14 Maret 2012).

.........Lihat Selengkapnya

Komisi VIII DPR bakal studi banding ke luar negeri untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Keadilan dan Kesetaraan Gender. Para wakil rakyat itu berdalih agar mendapatkan pemahaman secara komprehensif.
"Ada rencana kesana (luar negeri). UU ini (Keadilan dan Kesetaraan Gender) butuh perspektif dari negara lain tapi, tidak melupakan kultur negara," kata Ketua Komisi VIII DPR, Ida Fauziyah, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (15/3/2012).

Kendati demikian, Komisi VIII DPR belum menentukan negara tujuan yang hendak dikunjungi. "Mungkin ke Norwegia atau Swiss," ujar Ida.

Dia menyatakan, saat ini belum ada UU yang mengatur secara khusus soal gender. Padahal, para perempuan masih rentan mengalami diskriminasi dan marginalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah sebabnya, mereka telah menyusun rencana untuk studi banding ke negara yang dinilai sukses menjalankan pengarusutamaan gender.

Menurut Politisi PKB itu, saat ini pihaknya masih menyempurnakan draft RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender. Komisi VIII sudah meminta masukan dari beberapa kalangan termasuk, pimpinan ormas Islam seperti, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Hizbut Tahrir. Mereka menargetkan pembahasannya rampung pada sidang mendatang.

"Semua nanti dimintai masukan termasuk Komnas Perempuan dan LSM yang peduli perempuan," jelas Ida.

Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI), Sri Budi Eko Wardani, mengatakan, Komisi VIII DPR tidak perlu studi banding ke luar negeri guna membahas RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender. Sebab, banyak produk perundang-undangan yang telah mengakomodasi pengarusutamaan gender.

Dia mencontohkan, Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan yang telah mengakomodir hak-hak perempuan dalam merumuskan kebijakan. "Bisa saja mendatangkan orang Korea ke sini atau korespondensi. Jadi, tidak harus studi banding," jelas Sri seraya menyatakan bahwa Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki UU mengenai Gender.

Dia menyarankan sebaiknya DPR menganalisa berbagai produk perundang-undangan yang telah mengatur persoalan gender agar tidak tumpang tindih. Bahkan, lembaga legisltaif itu bisa menjadikan Instruksi Presiden (Inpres) 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan menjadi sebuah UU. "Lebih strategis melakukan kajian dalam produk perundang-undangan," tandasnya.

Sebelumnya, MUI dan beberapa ormas Islam telah mempersoalkan RUU Kesetaraan Gender ini. Cendekiawan muda Adian Husaini mengatakanPerspektif dari RUU ini sangat sekuler, hanya menghitung aspek dunia semata. Jika dimensi akhirat dihilangkan, maka konsep perempuan dalam Islam akan tampak timpang.

Adian memberi contoh, para aktivis gender sering mempersoalkan masalah “double burden” (beban ganda) yang dialami oleh seorang wanita karir. Disamping bekerja di luar rumah, dia juga masih dibebani mengurus anak dan berbagai urusan rumah tangga.

Dalam RUU Kesetaraan Gender (pasal 1 ayat 1) yang sedang di DPR tersebut, Gender didefinisikan sebagai nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat setempat mengenai tugasm peran tanggungjawab, sikap dan sifat yang dianggap patut bagi perempuan dan laki-laki, yang dapat diubah dari waktu ke waktu.

“Dengan jalan pikiran seperti itu, maka para aktivis gender kemudian menciptakan model pemahaman ‘berwawasan gender’ terhadap Al Qur’an dan Sunnah. Menurut mereka, dalil-dalil dan hukum Islam tentang hubungan laki-laki dan wanita harus dilihat dalam konteks budaya Arab yang bersifat patriarki. Karena budaya Arab dihegemoni oleh laki-laki, maka wajar saja, hukum-hukum Islam yang dirumuskan oleh para ahli fiqih juga lebih menguntungkan laki-laki. Itulah pikiran mereka.” (eramuslim, Sabtu, 17/03/2012)

.........Lihat Selengkapnya

TUNIS, Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di luar Majelis Konstitusi Tunisia, Jumat (16/3), dan menyerukan penerapan hukum syariah (hukum Islam), demikian laporan kantor berita resmi Tunisia, TAP.

Aksi tersebut diselenggarakan oleh front perhimpunan Islam Tunisia, yang meliputi sebanyak 112 perhimpunan.

Sambil meneriakkan slogan yang mendukung pembentukan khilafah dan menentang sistem sekuler, para demonstran juga mengibarkan bendera Salafi, kata laporan itu sebagaimana dikutip Xinhua.

Juru bicara pengunjuk rasa, Salman Briki, mengatakan demonstrasi tersebut bertujuan meyakinkan anggota Majelis Konstitusi untuk menerapkan hukum Syari'ah sebagai sumber unik perundangan dalam undang-undang dasar baru.

Demonstran menyerahkan dokumen lima-pasal kepada Majelis Konstitusi, guna menyerukan penerapan hukum syariah dan menetapkan kepala negara dan presiden harus beragama Islam, laki-laki, dan menikah dengan Muslimah.(republika, Sabtu, 17 Maret 2012).

.........Lihat Selengkapnya

Aksi menentang rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM makin marak. Di Purwokerto, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi IMM (Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah) Purwokerto, menggelar aksi menolak rencana kebijakan tersebut, Rabu (14/3). Menurut mereka, kebijakan kenaikan harga BBM  hanya menyengsarakan rakyat namun memakmurkan birokrasi.
“Alasan pemerintah menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan APBN, adalah alasan yang mengada-ada. Pemerintah sebenarnya bisa menyelamatkan APBN, asalkan anggaran untuk belanja birokrasi bisa dihemat,” kata koordinator aksi, Irfan Fatkhurohman.

Kenyataannya, saat ini lanjut Irfan, pemerintah justru makin mengurangi anggaran pembangunan yang manfaatnya sangat besar bagi  masyarakat banyak, sementara anggaran belanja untuk birokrasi justru terus bertambah besar dengan kenaikan gaji pegawai yang terus menerus tanpa memperhatikan kondisi kelompok masyarakat lainnya.

Aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM tersebut dilakukan di Jalan Jenderal Soedirman yang berada di pusat kota Purwokerto. Dalam aksi tersebut, mahasiswa sempat memblokir jalan dan membakar tiga ban bekas di tengah jalan. Akibatnya, lalu lintas di tengah kota Purwokerto sempat tersendat kemudian dialihkan ke jalan alternatif.

Irfan mengatakan, rencana pemerintah menaikan harga BBM yang disebut pemerintah sebagai upaya untuk menyelamatkan APBN, hanya merupakan upaya pemerintah untuk melakukan kebohongan publik. “Masih banyak cara yang sebenarnya bisa dilakukan untuk menyelamatkan APBN, daripada harus dengan cara menaikkan harga BBM,” jelas Irfan.

Bila pemerintah benar-benar berencana menaikkan harga BBM dan secara bertahap menghilangkan subsidi BBM, Irfan menyebutkan, pemerintah berarti telah melanggar konstitusi. Dalam konstitusi disebutkan, pemerintah wajib melindungi hajat kepentingan orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

“BBM adalah komoditas strategis penting bagi masyarakat, sehingga sudah seharusnya pemerintah memberikan subsidi BBM. Bukan malah melepas harga BBM sesuai mekanisme pasar,” jelas Irfan.

Ia mengingatkan, kelompok masyarakat yang paling terpukul oleh kenaikan harga BBM adalah kelompok masyarakat bawah. Hal ini karena kenaikan harga BBM akan langsung diikuti kenaikan harga sembako dan transportasi umum.

Rini Setyowati, orator lainnya, mengatakan setiap tahun pemerintah terus mengurangi subsidi untuk rakyat. “Tahun ini subsidi yang dinikmati masyarakat kecil semakin berkurang hingga tiga persen dibanding tahun lalu,” kata dia.

Menurut dia, kebijakan kenaikan harga BBM tersebut hanya akal-akalan pemerintah saja. “Untuk itu, kalau harga BBM benar-benar dinaikkan pada April mendatang, maka SBY-Boediono harus turun,” tegasnya. (republika.co.id, 14/3/2012)

.........Lihat Selengkapnya

Cadangan emas PT Freeport Indonesia saat ini mencapai Rp 1.329 triliun, atau hampir setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 yang mencapai Rp 1.435 triliun.

Hal ini didapat dari hitungan, bahwa Freeport memperkirakan cadangan bijih yang siap ditambang saat ini mencapai 2,6 miliar ton. Setelah diolah, setiap 1 ton bijih bisa menjadi 7,9 kg tembaga dan 0,93 gram emas.

“Jadi sebenarnya tidak seluruh cadangan itu hasilnya akan sama, karena setiap 1.000 kg bijih itu setelah diolah jadinya hanya 7,9 kg copper dan 0,93 gram emas,” kata Presiden Direktur Freeport Rozik B Soetjipto dalam kunjungannya ke kantor detikcom akhir pekan lalu.

Sehingga, dari cadangan sebanyak 2,6 miliar ton itu jika dihitung secara kasar, bisa menghasilkan 2.418 ton emas. Jika harga emas dipatok sebesar Rp 550.000 per gram, maka nilai cadangannya senilai Rp 1.329 triliun.

Angka tersebut hampir menyamai APBN Indonesia tahun 2012 senilai Rp 1.435 triliun. Tahun lalu, Freeport sudah menyetor duit sebesar US$ 2,383 miliar atau setara Rp 21,447 triliun ke pemerintah sepanjang tahun 2011. Angkanya naik dari setoran tahun lalu US$ 1,922 miliar atau Rp 17,298 triliun.

Secara total, sejak tahun 1992 hingga 2011 kemarin, anak usaha Freeport McMoRan Copper & Gold asal Amerika Serikat (AS) itu sudah menyetor US$ 13,8 miliar atau setara Rp 124,2 triliun. (detikfinance, 12/3/2012)

.........Lihat Selengkapnya

PARTAI politik, birokrasi, dan penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim telah berkembang menjadi tempat pembibitan koruptor muda. Jika di masa lalu korupsi bersemayam di lembaga eksekutif, di era reformasi justru meluas merasuki lembaga legislatif dan yudikatif.

Tak hanya itu. Jika di masa lalu korupsi lebih banyak terjadi di pusat, kini menyebar ke hampir semua lapisan di daerah seiring dengan otonomi dan desentralisasi. Triliunan rupiah dari APBN kini mengalir sampai ke desa dan menciptakan koloni-koloni baru korupsi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas-lah yang mengungkapkan adanya regenerasi koruptor yang berlangsung sistematis.

Dia bahkan menyebutkan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif telah menjadi persemaian yang subur bagi koruptor. Busyro tidak salah. Lihat saja beberapa anak muda yang kini tersandung oleh korupsi dan berurusan dengan penegak hukum.

Dari partai politik, ada politikus Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang berstatus terdakwa dan Angelina Sondakh yang berstatus tersangka. Selain itu, ada Wa Ode Nurhayati dari Partai Amanat Nasional yang juga berstatus tersangka. Ketiga wakil rakyat itu belum genap berusia 35 tahun.

Dari birokrasi ada Gayus Tambunan yang berusia 32 tahun. Pegawai pajak itu sudah divonis dalam beberapa perkara yang total hukumannya 28 tahun. Kini Dhana Widyatmika, juga karyawan pajak berstatus tersangka, berumur di bawah 40 tahun.

Itu sekadar menyebut beberapa contoh anak muda yang mendadak menjadi miliuner. Banyak anak muda menyerap mental korup yang sudah melekat dalam sistem. Mereka menyiasati hukum, memanfaatkan peluang, kemudian menggerogoti uang rakyat untuk kepentingan diri dan kelompok.

Generasi muda koruptor itu membentuk komunitas kemudian larut dalam gaya hidup hedonis. Mereka bergerak dari hotel ke hotel melakukan transaksi gelap dan haram. Mereka membicarakan fee proyek yang dibiayai baik APBN maupun APBD lalu miliaran uang rakyat mengalir ke rekening istri, anak, atau kerabat.

Para koruptor muda itu seperti bunglon yang mudah bersalin warna. Di depan televisi mereka membungkus diri sebagai pembela rakyat. Mereka mengumpat pemerintah karena tidak mengutamakan kepentingan publik.

Kita prihatin, sungguh prihatin, melihat kaderisasi dan regenerasi koruptor yang kian berkembang. Tidak ada kata lain kecuali lawan!

Jutaan rakyat tidak boleh kalah oleh ulah koruptor muda. Rakyat harus bersatu melakukan pengawasan berlapis atas proses penyelenggaraan negara.

Di sisi lain, fungsi penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu kian dikukuhkan. Pemiskinan koruptor melalui Undang-Undang Pencucian Uang akan mendorong anak-anak muda berpikir ulang sebelum melakukan korupsi. (mediaindonesia.com, 12/3/2012)

.........Lihat Selengkapnya