Publik Dinilai Makin Apatis ke Pemerintah

JAKARTA, Berbagai permasalahan tidak henti-hentinya muncul dinegeri ini. Ironisnya, sangat jarang permasalahan itu dapat diselesaikan secara tuntas dan jelas.
Adapun kasus itu antara lain mafia perpajakan, teror bom buku yang marak di berbagai tempat, sampai kasus dugaan penggelapan dana nasabah Malinda Dee.

Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier mengatakan tidak tuntasnya berbagai kasus itu memicu publik menjadi apatis dan ragu terhadap pemerintah.

"Setiap kali ada peristiwa, tidak  ada yang tuntas, akhirnya  masyarakat menjadi apatis bimbang dan ragu," ujar Bawazier  di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jakarta, Rabu (13/4/2011).

Dengan situasi semacam itu, Bawazier menilai wajar apabila muncul opini spekulasi di masyarakat. Sebut saja kasus bom buku yang muncul tak lama setelai ramai tentang  informasi WikiLeaks menyangkut beberapa tokoh nasional.

Kemudian adapula  spekulasi ini dilakukan oleh sebuah jaringan dengan simbol-simbol keagamaan. "Kalau soal terorisme, saya yakin polisi jago menangkap. Tapi kok (bom buku)  sulit diungkap," katanya.

Tidak hanya pemerintah, kata dia,  sikap DPR juga membuat publik apatis.  Sebut saja kasus mafia pajak yang mencuat belum lama ini. Ketika DPR ingin membongkar kasus mafia  pajak, tapi ternyata  ada pihak yang memilih untuk  menolak angket

Yang paling belakangan adalah soal kontroversi rencana pembangunan gedung baru DPR. Ada anggota DPR menolak, tapi fraksi setuju. Adapula fraksi yang menolak, tapi tidak walk out pada rapat paripurna.

Hal ini menunjukan tidak ada fraksi yang benar-benar setuju maupun benar-benar menolak. "Ini menunjukan kebimbangan. Di satu sisi mengaku mendengar aspirasi rakyat, tapi di sisi lain tidak berdaya menghadapi kekuatan lain," katanya.

Bawazier mengatakan, yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang mempunyai sikap kenegarawanan, baik di eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, publik akan memercayai pemimpinnya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Subagyo mengatakan, setiap anggota DPR harus mempunyai kesadaran tinggi terhadap fungsi dan jabatannya.

Dia mengungkat moralitas merupakan sesuatu yang melekat dalam jabatan anggota Dewan. Moralitas harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan. Dia pun menyinggung soal terpergoknya anggota DPR menonton video porno. Seharusnya hal itu tidak dilakukan, apalagi di gedung DPR.

Firman juga mengungkapkan pemerintah harus menunjukan moralitasnya dengan memberikan pelayanan masyarakat. Tidak seperti sekarang ini, banyak warga yang tidak mendapatkan pekerjaan.

Belakangan, kasus warga negara Indonesia yang hingga kini  masih disandera oleh  perompak Somalia. "Apakah pemerintah terus menunggu. Pemerintah bertanggungjawab," katanya.(news.okezone.com, Kamis, 14 April 2011)

comment:
jika Rakyat sudah tak percaya, untuk apa sistem dan rezim seperti ini harus dipertahankan.
maka sudah saaatnya kita kembali pada sistem yang benar yang dipegang oleh orang-orang yang amanah
yang memimpin negara hanya karena mencari ridha Alloh bukan memcari ridha manusia yang penuh dengan hawa nafsu. itulah kepemimpinan KHILAFAH yang menerapkan Syariah yang kaffah.