Politisi Golkar-PKS Sumbang Anas
Salah seorang anggota tim sukses Anas, Umar Arshal, menjelaskan bahwa dana pemenangan Anas tidak berasal dari Muhammad Nazaruddin, melainkan politisi partai lain, di antaranya Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Omong kosong yang dibilang Nazaruddin. Untuk kongres itu, kami semua keluar keringat dan dana,” ujar Umar di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (17/2).
Umar yang kini menjabat ketua Divisi Tanggap Darurat DPP Partai Demokrat tersebut menjelaskan, sumber dana pemenangan Anas bisa dipertanggungjawabkan.
Sebab, setiap anggota tim pemenangan Anas mengeluarkan dana untuk membantu biaya transportasi kader-kader di daerah.
Dia mencontohkan, kader Partai Demokrat yang domisilinya dekat mendapat bantuan Rp 3,5 juta, sementara yang jaraknya jauh memperoleh bantuan Rp 5 juta.
“Itu saat pemaparan visi. Saat penajaman visi dan misi di Jakarta, kami bantu juga Rp 7,5 juta. Terakhir, deklarasi Rp 10 juta, itu sangat standar,” ujar Umar yang kini menjadi anggota DPR itu.
Selain dari keringat tim sukses, Umar menyatakan bahwa bantuan pemenangan Anas berasal dari sumbangan kalangan elite partai lain. “Termasuk, teman-teman Golkar dan PKS banyak bantu kami,” ucap dia. Namun, Umar tidak menyebut politikus Golkar dan PKS yang membantu pemenangan Anas.
Keterangan Umar itu spontan dibantah Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Menurut dia, keterangan bahwa politikus Golkar ikut menyumbang dana pemenangan Anas tidak masuk akal. “Ada-ada saja itu, sumbangan seperti itu tidak wajar,” tutur Priyo.
Priyo juga menyatakan tidak tahu dan tidak mau mencari tahu soal kebenaran informasi itu. Dia yakin bahwa tidak ada seorang pun dari kalangan elite Partai Golkar yang akan mempertaruhkan posisi demi menyumbang pemenangan ketua umum partai lain. “Dalam konteks politik, harus ada batas-batas. Itu tidak memungkinkan,” tegasnya.
Priyo menyatakan bahwa dirinya dekat dengan Marzuki Alie dan Anas. Dia pun mengenal sosok Andi Mallarangeng yang juga bersaing dalam kongres Partai Demokrat pada 2010. Namun, sebagai teman, tidak berarti dia harus memberikan dukungan yang melanggar aturan. “Paling banter, kami bantu dengan doa. Itu pun berdoa diam-diam,” tutur dia.
Priyo meminta tudingan semacam itu dihentikan. Menurut dia, Partai Golkar selama ini menegaskan tidak ingin campur tangan dalam masalah internal Partai Demokrat. “Kalau partai saya dibegitukan, rasanya kan tidak enak,” ungkap dia.
Senada, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Siddiq membantah pernyataan Umar. Menurut dia, informasi Umar tersebut tak lebih dari pernyataan ngawur yang ingin mengaburkan fakta. “Statement ngawur itu dan lebih sebagai upaya untuk mengaburkan dugaan bahwa sumber dana money politics itu fee proyek APBN,” ujar Mahfudz.
Menurut Mahfudz, Umar harus bisa membuktikan pernyataan tersebut. Jika tidak bisa, tentu DPP PKS mengambil langkah tegas. “Kalau partai menyikapi dan dikaitkan dengan kongres Demokrat, kami bisa menyomasi,” ingat dia.
Isu Anas menggunakan politik uang dalam kongres yang mengantarkannya sebagai ketua umum Partai Demokrat kini bermunculan.
Misalnya yang tampak dalam sidang Nazaruddin. Dalam sidang itu, Nazaruddin menyatakan bersama Angelina Sondakh memberikan uang langsung kepada sejumlah anggota kongres untuk memenangkan Anas. Di beberapa daerah, kader Demokrat juga mulai bernyanyi tentang politik uang itu.
Keterangan Umar itu tampaknya juga bertujuan membantah pernyataan mantan Ketua DPC Demokrat Minahasa Utara Diana Maringka. Dalam pernyataannya, Diana menyebutkan bahwa ada sebelas ketua DPC Partai Demokrat di Sulawesi Utara yang menerima uang dari tim sukses Anas pada kongres di Bandung itu.
Uang tersebut, papar Diana, diterima dalam tiga tahap. Perinciannya, tahap pertama Rp 30 juta, tahap kedua USD 2.000, dan tahap ketiga USD 5.000. Diana juga mengaku telah mendapat satu unit BlackBerry dari tim sukses Anas. Dia pun menyebut nama Ketua DPC Demokrat Kota Bitung Hanny Ruru yang diduga menerima uang dalam jumlah sama. (batampos.co.id)
-Blog Link