IPW: Periksa Menkumham soal Kantor Biro Amerika di Lapas

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Komisi III DPR dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk meminta penjelasan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Amir Syarifuddin, perihal proyek pembangunan kantor biro intrograsi Amerika Serikat di dalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas).

“Untuk itu, proyek ini harus segera dihentikan dan harus segera memanggil Menkumham,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam siaran pers kepada Tribunnews.com, Selasa (14/2/2012).

Sebagaimana diberitakan, Kemenkumham dan pemerintah Amerika tengah melakukan kerjasama proyek pembangunan kantor biro intrograsi di sejumlah lapas Indonesia.

IPW menyebut Menkumham melakukan pembiaran atas proyek Amerika tersebut yang jelas telah mengacak-acak lapas yang ada di terotorial NKRI dan melanggar hak asasi narapidana.

LSM itu menuding Kemenkumham menerima dana segar Rp 1 triliun per tahun dari pemerintah Amerika sebagai timbak balik atas pemberian kewenangan kepada pemerintah Amerika dan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk memeriksa para narapidana Indonesia di sejumlah lapas, terutama napi terorisme.

Informasi yang diterima IPW, biro intrograsi Amerika yang berada di dalam lapas ini seluas 4 x 7 meter. Di dalam ruang tersebut terdapat ruang kaca pengontrol, lampu sorot pemeriksaan, alat rekam, alat sadap, dan sejumlah alat pendukung intrograsi.

Dalam melakukan intrograsi terhadap napi di lapas, orang-orang Amerika itu akan didampingi petugas Direktorat Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Pihak Amerika berdalih program ini dengan sebutan program “deradikalisasi”. Sebagai realisasi program ini, sebanyak 14 pejabat Kemenkumham telah diberangkatkan ke Amerika, termasuk mengujungi penjara Guantanamo. (tribunnews.com, 14/2/2012)