Fakta:
Abdelilah Benkirane Ketua Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) Maroko belum resmi memimpin pemerintah Maroko telah menegaskan loyalitasnya kepada Raja Muhammad VI, dan menegaskan kesetiaannya terhadap istana dalam hal kebijakan luar negeri.

Benkirane berbicara kepada Aljazeera pekan lalu, dan dalam pembicaraannya itu ia menegaskan kembali trilogi politik yang sakit, yang diyakini oleh partainya, yaitu: stabilitas, pelestarian kerajaan Maroko dan reformasi, yakni memerangi korupsi secara umum.

Benkirane dan wakilnya juga menegaskan bahwa pada tahun 1990 keduanya telah merumuskan sebuah dokumen yang di dalamnya gerakan menerima sistem kerajaan (monarki), bahkan di dalamnya mengakui apa yang disebut dengan Imârah al-Mukminîn (kepemimpinan kaum beriman) yang memberikan legitimasi agama bagi raja yang korup dan rezimnya yang banyak melakukan kerusakan di negara ini.

Jadi, Benkirane mengakui dalam dokumen itu bahwa sistem kerajaan (monarki) adalah penjamin integritas teritorial Maroko, juga mengakui bahwa Imârah al-Mukminîn (kepemimpinan kaum beriman) adalah penjamin identitas ke-Islam-an negara, dan tidak mengarah atau jatuh ke dalam cengkeraman jargon-jargon sekulerisme, katanya.

Inilah Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) yang akan memimpin kabinet di Maroko, dan inilah hakikatnya. Pendek kata, keberadaan partai ini justru akan memperpanjang umur rezim kerajaan korup di Maroko (al-aqsa.org, 16/12/2011).

comment:

MONARKI bukan sistem yang sesuai Syariah...hanya KHILAFAH yang sah/ sesuai syariah.

Sistem Pemerintahan Islam (Khilafah) berbeda dengan seluruh bentuk pemerintahan yang dikenal di seluruh dunia; baik dari segi asas yang mendasarinya; dari segi pemikiran, pemahaman, maqâyîs (standar), dan hukum-hukumnya untuk mengatur berbagai urusan; dari segi konstitusi dan undangundangnya yang dilegislasi untuk diimplementasikan dan diterapkan; ataupun dari segi bentuknya yang mencerminkan Daulah Islam sekaligus yang membedakannya dari semua bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini. Hal ini karena: Sistem Pemerintahan Islam bukan sistem kerajaan. Islam tidak mengakui sistem kerajaan. Sistem pemerintahan Islam juga tidak menyerupai sistem kerajaan. Hal itu karena dalam sistem kerajaan, seorang anak (putra mahkota) menjadi raja karena pewarisan. Umat tidak memiliki andil dalam pengangkatan raja. Adapun dalam sistem Khilafah tidak ada pewarisan. Akan tetapi, baiat dari umatlah yang menjadi metode untuk mengangkat khalifah. Sistem kerajaan juga memberikan keistimewaan dan hak-hak khusus kepada raja yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari individu rakyat. Hal itu menjadikan raja berada di atas undang-undang dan menjadikannya simbol bagi rakyat, yakni ia menjabat sebagai raja tetapi tidak memerintah, seperti yang ada dalam beberapa sistem kerajaan. Atau ia menduduki jabatan raja sekaligus memerintah untuk mengatur negeri dan penduduknya sesuai dengan keinginan dan kehendak hawa nafsunya, sebagaimana yang ada dalam beberapa sistem kerajaan yang lain. Raja tetap tidak tersentuh hukum meskipun ia berbuat buruk atau zalim. Sebaliknya, dalam sistem Khilafah, Khalifah tidak diberi kekhususan dengan keistimewaan yang menjadikannya berada di atas rakyat sebagaimana seorang raja. Khalifah juga tidak diberi kekhususan dengan hak-hak khusus yang mengistimewakannya—di hadapan pengadilan—dari individu-individu umat. Khalifah juga bukanlah simbol umat dalam pengertian seperti raja dalam sistem kerajaan. Akan tetapi,Khalifah merupakan wakil umat dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaan. Ia dipilih dan dibaiat oleh umat untuk menerapkan hukum-hukum syariah atas mereka. Khalifah terikat dengan hukum-hukum syariah dalam seluruh tindakan, kebijakan, keputusan hukum, serta pengaturannya atas urusanurusan dan kemaslahatan umat. [muqadimah Ajhizah ad-Dawlah al-Khilâfah, Penerbit: Dar al-Ummah Pengarang: Hizbut Tahrir. Cetakan I, Tahun 1426 H/2005 M]
wallohu a'lam bisshowab

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta, Muslim Brotherhood (Ikhwanul Muslimin) yang keluar sebagai pemenang dalam pemilu parlemen putaran pertama di Mesir, sudah menegaskan tidak akan mengorbankan kekebasan dengan menerapkan Syariah Islam. Sinyal perubahan dan pembaruan yang nyata dari Islamisme politik di Mesir?
Pemilu parlemen di Mesir kali ini diikuti empat aliansi politik yang mencakup spektrum politik cukup luas, dari berhaluan kanan, Islam, hingga kiri. Mereka terdiri atas, pertama, Aliansi Liberal terdiri atas Partai Bebas Mesir, Partai Sosial Demokrat Mesir, dan Partai Taqammu.

Kedua, aliansi Islam yang dipimpin Ketua Partai Nour, Emad Abdel Ghafour. Aliansi Islam terdiri atas Partai Nour, Partai Asala, Partai Salafi Kini, dan Partai Konstruksi Pembangunan (sayap politik organisasi Al Jamaah Al Islamiyah). Partai Nour yang berhaluan Salafi bertekad jika memenangi pemilu parlemen akan mendorong pelaksanaan syariah Islam.

Ketiga, Aliansi Revolusi Berlanjut, yang merupakan aliansi elektoral aktivis Revolusi 25 Januari dan berbagai kelompok sosialis. Mereka terdiri atas Partai Aliansi Popular Sosialis, Partai Sosialis Mesir, Partai Kebebasan Kesetaraan dan Pembangunan Mesir, Partai Liberal Now Mesir, dan Koalisi Pemuda Revolusi.

Keempat, aliansi Demokrat yang dipimpin Ikhwanul Muslimin (IM). Aliansi Demokrat menyatukan 12 partai di bawah kepemimpinan Partai Kebebasan Ikhwan dan Partai Keadilan. Aliansi Demokrat juga mencakup Partai Ghad Liberal dan Partai Nasserist Karama.

Wakil Ketua Partai Politik Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood), Essam el-Erian mengatakan partainya tidak berniat menerapkan Syariah Islam di Mesir yang merupakan rumah bagi sejumlah besar umat Kristen. "Kami adalah partai moderat dan adil. Kami ingin menerapkan hukum Islam secara adil dengan tetap mempertimbangkan HAM dan kebebasan personal."

Pernyataan el-Erian tersebut dipandang sebagai pertanda paling jelas bahwa IM menjauhkan diri dari partai ultrakonservatif Partai Nour yang menjadi pemenang kedua di belakang mereka. IM menjadi partai tengah, moderat karena sadar bahwa persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan masih menjadi masalah di Mesir. IM lebih terbuka dan moderat, suatu sinyal perubahan Islamisme yang memberi harapan bagi tegaknya multikulturalisme dan pluralisme di Mesir.

Partai Nour ingin memberlakukan Syariah Islam dengan tegas seperti di Arab Saudi. Sejauh ini, Partai Kebebasan dan Keadilan Ikhwanul Muslimin menang pada pemungutan suara Senin dan Selasa, sementara Kelompok Islamis al-Nour Salafi berada di tempat kedua.

Meski kelompok oposisi terbesar Mesir Ikhwanul Muslimin bukanlah penggerak utama demo anti-Mubarak, namun kelompok itu cukup populer. Gerakan Islam yang didirikan Syekh Hasan Al Banna pada 1928 itu, selama ini selalu menjadi momok menakutkan bagi tiap rezim penguasa, dari Raja Farouk, Gamal Abdul Nasser, Anwar Sadat, hingga Hosni Mubarak.

Maka tidaklah mengherankan hanya sehari sejak demo anti-Mubarak meletus pada 25 Januari lalu sebagai dampak dari tergulingnya Presiden Tunisia Zainal Abidin bin Ali, puluhan pemimpin puncak IM ditangkapi Mukhabarat (Dinas Intelijen Mesir) yang dikendalikan Jenderal Omar Suleiman yang kemudian menjadi wapresnya Mubarak.

Para pengamat mengatakan, pemilu pertama sejak tergulingnya presiden Hosni Mubarak itu umumnya berlangsung tertib. Namun sekurang-kurangnya 24 orang tewas dan lebih dari 3.000 cedera dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan menjelang pelaksanaan pemilu.

Hari Jumat (2/12), para demonstran kembali ke Lapangan Tahrir, Kairo, untuk menuntut diakhirinya kekuasaan militer. Ada demonstran yang membawa peti mayat dalam pemakaman simbolis untuk para demonstran yang tewas dalam protes sebelumnya. Pemilu pekan ini adalah memilih anggota Majelis Rendah. Proses pemilu Mesir akan berlangsung hingga Maret.

Jika demonstran prodemokrasi tetap bertahan pada tuntutannya agar Tantawi mengundurkan diri dari pemerintahan sementara atau SCAF, tidak menutup kemungkinan pemilu parlemen yang digelar ini mendapat ganguan serius. Jika pemilu itu gagal, negara itu makin memasuki ketidakpastian politik dan pemerintahan yang jauh lebih berbahaya daripada ketika Mubarak lengser pada 11 Februari lalu.

Barangkali itulah yang dikehendaki kelompok revolusioner Mesir yang tergabung dalam Aliansi Revolusi Berlanjut yang saat ini masih menduduki Tahrir Square. Mereka berharap pemilu parlemen dibatalkan atau minimal ditunda karena jika pemilu parlemen digelar sekarang, mereka akan mengalami kekalahan telak dari kekuatan politik Islam yang tergabung dalam Aliansi Islam dan Aliansi Demokratik yang didominasi Ikhwanul Muslimin (IM).(inilah.com)

Kewajiban Menegakkan Syariah

Sesungguhnya tujuan Allah SWT menciptakan makhluk, menurunkan al-Quran dan mengutus para rasul tidak lain adalah agar Allah menjadi satu-satunya yang disembah dan tidak disekutukan dengan apapun yang lain (QS adz-Dzariyat []: 56).

Pengertian ibadah yang paling khusus adalah menjadikan ketaatan dan ketundukan hanya kepada Allah serta berhukum hanya dengan syariah-Nya. Allahlah yang menciptakan makhluk-Nya, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam penciptaan ini. Karena itu, Dia harus dijadikan sebagai satu-satunya yang berhak memerintah. Dialah satu-satunya Pencipta, hanya Dia pula yang berhak memerintah.

أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ

Ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah (QS al-A’raf [7]: 54).

Allah SWT juga berfirman:

إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik (QS Al-An’am [6]: 57).

Allahlah satu-satunya yang berhak menghalalkan, mengharamkan dan membuat peraturan. Siapapun yang mengklaim berhak ditaati secara mutlak dan berhak membuat peraturan secara mutlak, sungguh ia telah menjadi sekutu bagi Allah SWT dan menempatkan dirinya sebagai tuhan yang lain selain Allah; sama saja apakah ia individu, jamaah, organisasi, institusi, DPR, MPR, parlemen atau apapun namanya.

Setiap orang yang memberikan hak tersebut kepadanya dan mengakui, bahwa mereka berhak untuk melakukannya, maka ia benar-benar telah menyembahnya, selain Allah. Allah SWT berfirman:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

Mereka menjadikan para ulama dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah (QS at-Taubah [9]: 31).

Adi bin Hatim—sebelumnya seorang Nasrani—berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka.” Rasulullah saw. Bersabda, “Bukankah mereka itu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan dan kalian pun mengharamkannya? Mereka menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan kalian pun menghalalkannya?” Adi berkata, “Tentu seperti itu.” Rasulullah saw. Bersabda, “Itulah bentuk penyembahan kepada mereka.” (HR Ahmad dan Tirmidzi).

Kaum Muslim wajib terikat dengan hukum-hukum Allah SWT dan wajib menerapkannya dalam semua aspek kehidupan (Lihat: QS an-Nisa’ [4]: 65). Karena itu, umat wajib berhukum dengan hukum-hukum Allah dan wajib berusaha agar hukum-hukum itulah yang mengendalikan dirinya. Itu bukan hanya di dalam masyarakatnya saja, namun di semua penjuru dunia. Dengan begitu, mereka akan memimpin masyarakat dengan keadilan Islam. Rasulullah saw. telah menerapkan perintah Allah itu dan senantiasa beliau jalankan hingga wafat. Selama itu, beliau menjadi pemimpin negara, panglima perang, hakim serta rujukan dalam semua urusan dunia dan agama.

Banyak sekali hadis sahih mengenai kewajiban untuk menaati para pemimpin. Hadis-hadis tersebut menunjukkan kewajiban untuk mendirikan negara yang akan menjalankan pemerintahan. Di antaranya yang diriwayatkan dari Anas ra.:

«اِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَإِنْ اْستُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ مَا أَقَامَ فِيْكُمْ كِتَابَ اللَّهِ»

Dengar dan taatilah oleh kalian meski yang dijadikan pemimpin kalian adalah seorang budak Habsyi, yang kepalanya seperti kismis, selama menegakkan Kitabullah (al-Quran) di tengah-tengah kalian (HR al-Bukhari).

Rasulullah saw. juga bersabda:

«لاَ يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِفَلاةٍ مِنَ الأَرْضِ إِلاَّ أَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ»

Tidak halal bagi tiga orang yang sedang berada di padang sahara (melakukan perjalanan jauh), kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka untuk memimpinnya (HR Ahmad).

Sabda beliau ini sebenarnya merupakan peringatan yang harus diterapkan terhadap jenis-jenis perkumpulan yang lain, yang lebih dari tiga orang. Allah SWT mewajibkan amar makruf nahi mungkar, sementara kewajiban ini tidak akan berjalan dengan baik dan sempurna kecuali dengan adanya kekuatan dan kepemimpinan. Begitu juga kewajiban berjihad, menegakkan keadilan, melaksanakan ibadah haji, mendirikan jamaah, merayakan hari-hari besar Islam (Idul Fitri dan Idul Adha), menolong orang yang dianiaya, menegakkan hukum-hukum Allah dan kewajiban-kewajiban lainnya. Semua itu tidak akan berjalan dengan baik dan sempurna, kecuali dengan adanya kekuatan dan kepemimpinan (Ibnu Taimiyah, Majmû’ al-Fatawa (XXVIII/390-392).

Hal yang sama dikemukan oleh asy-Syaukani dalam Nayl al-Awthâr (9/157), Abu al-Ma’ali al-Juwaini dalam Ghuyats al-Umam (1/15), al-Mawardi dalam Al-Ahkâm as-Sulthâniyah (1/5), al-Qal’i dalam Tahdzîb ar-Riyâsah wa Tartîb as-Siyâsah (1/74).

Sungguh, kaum Muslim telah mengerti dengan baik mengenai pentingnya mereka bersatu di bawah kepemimpinan seorang khalifah yang berhak didengar dan ditaati. Mereka juga sangat menyadari bahaya perselisihan, perpecahan dan tidak adanya kursi kekuasaan bagi seorang imam (khalifah) yang akan mengurusi urusan masyarakat. Ini dibuktikan dengan jelas oleh para Sahabat. Ketika Rasulullah saw. wafat, mereka segera berkumpul untuk memilih khalifah yang menggantikannya. Bahkan mereka mendahulu-kan pengangkatan khalifah daripada memandikan jenazah Rasulullah saw., mengkafani dan menyiapkan pemakamannya.

Para Khalifah silih berganti menduduki kursi Khilafah dan menerima tugas-tugas pemerintahan. Khilafah senantiasa menjadi benteng yang tak tertandingi, yang menjaga Islam dan melindungi kehormatan kaum Muslim dari setiap serangan musuh. Bahkan akhirnya musuh sepakat dalam satu kata tentang pentingnya menyerang ideologi pemerintahan Islam. Mulailah para orientalis menciptakan keraguan dan kebimbangan dalam diri kaum Muslim tentang otoritas syariah Islam. Mereka membangun opini di tengah-tengah masyarakat, bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya. Islam sama sekali tidak memiliki hubungan dengan urusan politik, ekonomi, sosial dan pendidikan. Bahkan persoalan ini semakin terabaikan ketika masyarakat Islam sudah mengadopsi pendapat para orientalis, bahwa Islam dan hukum-hukumnya berevolusi mengikuti pengkembangan zaman dan tempat.

Para pengikut, pendukung kaum orientalis dan murid-murid mereka di antara orang-orang yang sebangsa dengan kita mulai mengulang-ulang perkataan batil ini melalui berbagai mimbar dan media yang telah dipersiapkan oleh musuh Islam untuk mereka. Tujuannya adalah untuk melenyapkan Khilafah yang menyatukan semua kaum Muslim. Mereka membentuk berbagai organisasi dan partai yang menyerukan agar membuang agama serta mengutamakan ikatan nasionalisme dan kebangsaan daripada ikatan Islam. Inilah yang telah dijadikan sebagai pembuka jalan untuk meruntuhkan Khilafah dan mengerat Dunia Islam, dan menghancur-kannya menjadi negeri-negeri kecil yang lemah, yang kemudian dibagi-bagi untuk kaum kafir penjajah. Sungguh apa yang telah diramalkan Rasulullah benar-benar telah terjadi:

«لَتُنْتَقَضُنَّ عُرَى إلاسْلاَمِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةً تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيْهَا، وأَوَّلُهُنَّ نَقْصاً الحُكْمُ، وآخِرُهُنَّ الصَّلاةُ»

Sungguh ikatan Islam akan benar-benar lepas seikat demi seikat. Setiap kali satu ikatan lepas, masyarakat akan menempel pada ikatan selanjutnya. Ikatan Islam yang pertama kali lepas adalah pemerintahan dan yang terakhir adalah shalat (HR Ibnu Hibban).

Sebagaimana yang dikatakan banyak orang: tidak akan mengerti pentingnya obat, kecuali orang yang membutuhkannya. Kami di Libanon mengalami penderitaan seperti yang diderita oleh sebagaian besar negeri-negeri kaum Muslim. Sungguh, kita sangat membutuhkan sistem pemerintahan yang menjamin stabilitas politik masyarakat, yang menjauhkan kita dari berbagai krisis pemerintahan; kita belum keluar dari satu krisis ternyata krisis yang lain sudah bermunculan. Sungguh, kita sangat membutuhkan sistem ekonomi Islam, yang mampu menjamin setiap kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan dan papan; menjamin semua kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan. Sungguh, kita berkeinginan kuat untuk melarang riba, menghancurkan monopoli dan penimbunan, meniadakan dominasi dan kekuasaan Kapitalisme yang rakus dan tamak dari setiap masyarakat. Sungguh, kita sangat membutuhkan tata pergaulan yang sesuai syariah Islam, yang akan menjaga kehormatan kaum perempuan dan laki-laki serta menjamin terciptanya suasana yang mencegah manusia berbuat tak ubahnya hewan yang hanya mengikuti tuntutan nalurinya. Sungguh kita sangat membutuhkan kekuatan yang mampu mencegah terjadinya pergaulan bebas, penyebaran miras, dan mampu menerapkan kaidah-kaidah Islam dalam kehidupan umum dan khusus. Sungguh, kita sangat membutuhkan jihad yang merupakan politik luar negeri bagi negara dan bukan sekadar aktivitas peperangan. Sungguh kita sangat membutuhkan kekuatan yang mampu membebaskan saudara-saudara kita yang ditahan musuh, membebaskan al-Aqsha yang diduduki kaum Yahudi, dan mengemban Islam sebagai risalah yang membawa petunjuk dan cahaya ke seluruh penjuru dunia.

Sejak runtuhnya Khilafah hingga hari ini, negeri-negeri kaum Muslim masih mengalami kemunduran, dari satu kehinaan menuju kehinaan yang lebih besar. Dengan lenyapnya Khilafah, kaum Muslim pun kehilangan peran dan pengaruhnya. Namun, dengan izin Allah mereka telah menyadari akan kewajibannya, dan dengan izin Allah, mereka tidak akan mengabaikannya. Sebab, umat Islam sangat rindu untuk menolong Islam dan kaum Muslim, merindukan kembalinya bendera al-’Uqab —Lâ Ilâha illâ Allâh Muhammad Rasûlullâh—menaungi kepala mereka. Mereka sangat rindu untuk merasakan arti kemuliaan yang dulu pernah mereka rasakan sebagai umat, selama ratusan tahun.

Sungguh tidak ada harapan sama sekali untuk mengembalikan kemuliaan umat Islam, kecuali dengan kembali pada agamanya, berjuang untuk mengokohkan hukum-hukum Islam, mengembalikan Khilafah Islam dan mengangkat khalifah untuk memimpin kaum Muslim. Sungguh telah ada kabar gembira (bisyârah) dari orang yang paling jujur dan maksum dari kesalahan, Rasulullah saw. yang menegaskan akan kembalinya lagi Khilafah. Di antaranya adalah hadis dari Hudzaifah ra, yang berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ»

“Fase kenabian ada di tengah-tengah kalian. Dengan kehendak Allah, ia akan tetap ada, kemudian Dia akan mengakhirinya jika Dia berkehendak untuk mengakhirinya. Lalu akan ada fase Khilafah berdasarkan metode kenabian. Dengan kehendak Allah, ia akan tetap ada, kemudian Dia akan mengakhirinya jika Dia berkehendak untuk mengakhirinya. Lalu akan ada fase penguasa yang zalim. Dengan kehendak Allah, ia akan tetap ada, kemudian Dia akan mengakhirinya, jika Dia berkehendak untuk mengakhirinya. Lalu akan ada fase penguasa diktator. Dengan kehendak Allah, ia akan tetap ada, kemudian Dia akan mengakhirinya, jika Dia berkehendak untuk mengakhirinya. Selanjutnya akan datang kembali Khilafah berdasarkan metode kenabian. Kemudian Nabi saw. diam” (HR Ahmad dan ath-Thayalisi dengan sanad yang hasan).

Kami memohon kepada Allah SWT semoga tegaknya Khilafah ‘ala Minhâj an-Nubuwwah tidak lama lagi. [hizbut-tahrir.or.id]

.........Lihat Selengkapnya

Jakarta - Rekening gendut milik para pegawai negeri sipil (PNS) muda diduga hanya berisi titipan uang milik bos-bos mereka. Para pejabat yang ketakutan harta miliknya diketahui Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), menitipkan uang haram mereka di rekening milik anak buahnya.

“Kewajiban melaporkan harta kekayaan itu hanya untuk pejabat eselon I dan II. Bodoh sekali kalau para pejabat itu menyimpan uang mereka di rekening milik mereka sendiri. Untuk mencoba mengelabui PPATK, mereka memecah uang mereka ke beberapa rekening. Termasuk pada para PNS anak buahnya,” ujar peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Oce Madril, kepada detikcom, Sabtu (9/12/2011.

Oce melihat tidak mungkin PNS dengan pangkat rendah mengumpulkan pundi-pundi hingga miliaran. Tentunya uang korupsi erat kaitannya dengan penyimpangan kewenangan dan kepentingan yang diperjualbelikan. Untuk melakukan hal ini, seorang PNS dengan golongan IIIA atau IIIB harus mendapat persetujuan atasannya. Tidak mungkin hasil mereka bekerja sendiri. Dia pun meyakini uang haram ini mengalir dari atasan tingkat Dirjen hingga bawahan.

“Yang paling mudah dimanfaatkan ya para bawahannya. Rekening milik bawahan mereka dimanfaatkan untuk menampung dana haram itu,” analisa Oce.

Uang itu disimpan selama beberapa waktu. Jika kondisi dinilai sudah aman, maka perlahan-lahan uang itu akan dikembalikan pada pemilik aslinya. Tentunya secara bertahap, karena transfer uang dalam jumlah besar bisa memancing kecurigaan aparat hukum. PNS muda itu juga pastinya kebagian jatah.

“Jadi KPK tidak boleh berhenti hanya dengan mengusut pemilik rekening. Usut terus aliran dana dan semua yang diduga terlibat. Ini bisa dikenai pasal pencucian uang,” tegas Oce. (detiknews.com, 9/12/2011)

.........Lihat Selengkapnya

Siapa tidak ingin kaya di usia muda? Sayangnya demi mengejar mimpi itu segala cara dihalalkan, termasuk korupsi dan menyalahgunakan wewenang. Para PNS muda pun diduga sudah menganut ‘Gayusisme’ dan ‘Nazaruddinisme’.
“Jangan-jangan Gayusisme atau Nazaruddinisme sudah menjadi ideologi pragmatis dari PNS muda sekarang. Yakni bagaimana bisa dalam usia muda, berumur tiga puluhan seperti Gayus Tambunan dan Nazaruddin bisa menjadi miliuner,” ujar anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat kepada detikcom, Jumat (9/12/2011).

Martin menilai rekening gemuk PNS muda menunjukkan indikasi adanya keganjilan yang tidak wajar. Dimana seorang PNS muda memiliki uang di rekeningnya dan jauh melebihi gajinya.

“Ini berarti ada keanehan yang mengundang tanda tanya. Dari mana aliran dana itu hinggap ke rekening PNS muda tersebut? Wajarkah mengalirnya? Apakah ada keterkaitan aliran dana tersebut dengan pekerjaan atau posisi PNS tersebut sehari hari? Di instansi mana PNS tersebut berkiprah? Apakah di pajak, bea cukai, kemenkeu, atau BUMN?” tukas Martin.

Martin mengkritik rendahnya hukuman bagi terdakwa korupsi yang membuat para koruptor tidak takut dipenjara. Apa artinya dipenjara 5 tahun kalau setelah bebas masih punya tabungan miliaran rupiah.

“Mereka sudah tahu di Lapas juga hidupnya bisa nyaman asal memiliki uang cukup,” kritik politisi Gerindra ini.

Terkait rekening gendut ini, dia melihat perlu diwaspadai juga jangan sampai rekening PNS muda ini hanya menjadi tempat transit atau penampungan sementara dana-dana hasil korupsi atasannya.

“Teknik-teknik pencucian uang yang canggih dan dengan berbagai macam cara selalu dilakukan untuk menghilangkan bukti-bukti korupsi yang dilakukan,” tegasnya. (detik.com, 9/12/2011)

.........Lihat Selengkapnya

Para penguasa Muslim terus menipu rakyat, berusaha memuji demokrasi. Bahkan satu sama lain mereka saling memuji atas pelaksanaan demokrasi di negerinya. Padahal faktanya, kerusakan demi kerusakan yang dihasilkan, serta diktatorisme yang terjadi. Seperti Perdana Menteri Sheikh Hasina yang dipuji atas pelaksanaan demokrasi, padahal dunia telah mengenal ia sebagai seorang diktator yang terus memenjarakan para pengemban dakwah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan apresiasi atas kualitas demokrasi Bangladesh yang tidak hanya mendorong kemajuan dalam negeri namun juga bisa menjadi contoh bagi negara lainnya.

“Dengan demokratisasi, semua isu yang berhubungan dengan itu, saya harus memuji cara Bangladesh dan juga kontribusi Bangladesh untuk mempromosikan demokrasi dengan cara yang damai dan stabil, di regional dan juga di dunia,” kata Presiden saat bertemu dan melakukan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina di Nusa Dua, Bali, Rabu malam.

Padahal sangat jelas, Hasina telah melakukan tindak kekerasan terhadap rakyat sendiri, serta memerangi rakyat, terutama kaum Muslim yang menginginkan penegakkan syariah dan khilafah. Bahkan, Hasinalah yang telah membunuh para perwira tentara di perbatasan. Inikah cara damai yang dimaksudkan?

Kepala Negara mengatakan, kontribusi yang besar tersebut yang akhirnya membuat PM Hasina oleh Indonesia diminta untuk menjadi “co chair” dalam perhelatan Bali Democracy Forum IV yang akan dibuka Presiden Kamis (8/12) mendatang.

“Saya ucapkan selamat datang di Bali, terima kasih atas kesediaan memenuhi undangan ke Bali Democracy Forum dan menjadi “Co-Chair” bersama saya, di acara yang penting ini. Saya harap dan percaya bahwa dibawah “chairman” kita berdua, pertemuan ini akan berlangsung dengan sukses,” kata Presiden yang dalam pertemuan itu antara lain didampingi oleh Menlu Marty Natalegawa, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu dan Menpora Andi Mallarangeng.

Sementara itu Perdana Menteri Hasina mengatakan sangat senang bisa memenuhi undangan Presiden Yudhoyono.

“Saya berterima kasih atas undangan yang diberikan pada saya, saya sangat sibuk akhir-akhir ini dan baru kembali dari Myanmar, saya menghadiri ini karena saya menyadari ini isu yang penting dalam Bali Democracy Forum,” kata Hasina.

Pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan PM Hasina berlangsung dalam suasana yang hangat dan berlangsung sekitar satu jam. Presiden Yudhoyono dan PM Hasina akan menjadi ketua bersama dalam Bali Democracy Forum IV yang berlangsung pada Kamis (8/12).

Kebohongan Publik

Entah apa yang diharapkan dari seorang Hasina, dan demokrasi apa yang banggakan? Sementara di waktu yang sama, bahkan hingga hari ini, Hasina terus menangkapi dan memenjarakan para pengemban dakwah yang menyerukan penegakkan syariah dan Khilafah. Mereka yang ditangkapi mulai dari para pemuda terpelajar hingga para intelektual Muslim, termasuk dosen universitas yang mendukung Khilafah.

Selain itu, kejahatan Hasina juga telah bekerjasama dengan penjajah Amerika dan India serta memuluskan kepentingan bagi tuannya, sedangkan rakyat ditangkapi dan ditakuti. Hasina pulalah yang telah menerapkan UU Anti Terorisme, yang dibawah UU tersebut rezim berkuasa menjebloskan para pejuang syariah dan khilafah ke penjara, sekalipun tanpa diserta bukti-bukti.

Bukan saja ditangkapi, puluhan para pemuda pejuang syariah disiksa di dalam penjara-penjara. Baru-baru ini saja, dua orang pemuda pengemban dakwah, ditangkapi oleh polisi setia Hasina ketika menempelkan poster yang mengungkap kegagalan Hasina dalam memajukan rakyatnya, malah bekerjasama dengan India. Hasina juga telah membunuh para perwira tentaranya di perbatasan. Apakah ini demokrasi yang dibanggakan?

Hasina pulalah yang telah menyerahkan para tentara Muslim bertekuk lutut di bawah kendali Amerika Serikat. Ini seperti terungkap dalam leaflet yang berjudul “Wahai Muslim! Sheikh Hasina Menyerahkan Anda kepada Salibis Amerika dan Musyrik India, Gulingkan Pemerintahan Pengkhianat sebelum Dia Berhasil”.

Ide demokrasi benar-benar merupakan ide busuk warisan penjajah agar kaum Muslim jauh dari syariah. Haram hukumnya menerapkan demokrasi dalam pandangan Islam. Selama umat berpangku pada demokrasi, maka selama itu pula, umat ini akan terus berada di bawah kendali penjajah.

Umat Islam tidak menginginkan demokrasi atau ide-ide warisan penjajah Barat lainnya. Bukan demokrasi, bukan kapitalisme, tetapi yang umat inginkan adalah syariah dan khilafah. Institusi inilah yang akan menyatukan seluruh negeri Muslim, termasuk Indonesia dan Bangladesh. Insya Allah, Khilafah tidak akan lama lagi. (syabab.com, 8/12/2011)

.........Lihat Selengkapnya

Sampai saat ini sumur migas di Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan minyak dan gas (migas) asing, hanya 30% yang digarap oleh perusahaan lokal. Pemerintah berharap di 2025 perusahaan migas lokal bisa mencapai 50%.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Migas Evita legowo seperti dikutip dari situs Ditjen Migas, Kamis (8/12/2011).

“Kami harap ke depan, semakin banyak perusahaan nasional yang bermain di migas, tidak hanya sampai di pembelian dokumen lelang tapi diteruskan sampai menghasilkan,” ujar Evita.

Seperti diketahui, dalam lelang penawaran wilayah kerja migas kemarin sudah ada perusahaan migas lokal yang mulai bermunculan dan berani ikut serta dalam tender. Empat perusahan nasional memenangkan lelang, yaitu Eurorich Group Ltd dengan lokasi Kalyani Jambi, PT Anugrah Mutiara Sentosa dengan lokasi South Baturaja Sumatera Selatan, PT Terra Global Vestal dengan lokasi North Baturaja Sumatera Selatan dan PT Mentari Abdi Pertiwi dengan wilayah kerja Kuala Pambuang Kalimantan Tengah.

Evita berharap jumlah ini terus bertambah ke depannya. “Saat ini baru mencapai 30% lebih, mudah-mudahan saja di 2025 nanti capaian perusahan domestik bisa di atas 50%,” kata Evita.

Seperti diketahui, kemarin ada 14 kontrak lelang wilayah kerja migas dan gas metana batubara (GMB) yang diteken pemerintah hari ini. Dari kontrak tersebut pemerintah terima bonus tandatangan US$ 14 juta atau sekitar Rp 119 miliar.

Evita meminta para Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang mendapatkan wilayah kerja migas dari pemerintah untuk melaksanakan komitmennya mengembangkan migas di Indonesia. Tidak ada lagi era jual beli wilayah kerja migas.

Pada masa lalu, diakui Evita, ada masa di mana terjadi jual beli WK migas. KKKS hanya mengikuti lelang migas, namun tidak mengerjakan sendiri WK-nya. Namun saat ini, pemerintah mengharapkan hal tersebut tidak terjadi lagi dan KKKS diminta melaksanakan komitmennya. (detikfinance.com, 8/12/2011)

.........Lihat Selengkapnya